Cermin Retak Pemilihan Gubernur

Posted: 24 November 2012 in Potret

 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tak hanya mengeruk dana APBD Provinsi, tapi juga menguras sampai ratusan juta duit ongkos politik dari kocek para kandidat. Padahal, dalam ketentuan pemerintah saat ini, pendapatan mereka yang menduduki  kedua jabatan politis gubernur dan wakil gubernur tidak lebih dari Rp 10 juta setiap bulan.

 

Dari event deklarasi pencalonan diri yang barusan digelar 3 pasangan kandidat Calon Gubernur Sulsel periode 2013 – 2018, banyak pihak menaksir masing-masing pasangan  menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

Ongkos deklarasi pasangan IA – Ilham Arief Sirajuddin dan Azis Qahhar Mudzakkar dilakukan di panggung upacara Lapangan Karebosi, Jumat, 7 September 2012 (malam), diperkirakan lebih dari seratusan juta.

Dana tersebut untuk biaya IO dan liputan live tv. Juga ongkos akomodasi dan transportasi mendatangkan para petinggi 20 partai pengusung dari berbagai daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Jakarta, guna mengikuti prosesi deklarasi di Kota Makassar.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Edhi Baskoro Yudhoyono. Juga, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, menghadiri langsung deklarasi pasangan IA yang bertagline ‘Semangat Baru.’

Mahalnya biaya deklarasi IA juga ditandai dengan penggunaan teleprompt. Alat bantu membaca teks non kertas tersebut, mengesankan ketika H.Ilham Arief Sirajuddin silih berganti dengan H.Azis Qahhar Mudzakkar menyampaikan pidato deklarasi panjang lebar seolah tanpa membaca teks. Kecanggihan teknologi ini mulanya dikenalkan Obama kepada publik saat berkampanye dalam pemilihan Presiden AS.

‘’Inilah kali pertama saya melihat pemanfaatan teknologi telepromp di Indonesia,’’ komentar Haris, salah seorang ahli IT dari Surabaya, usai mengikuti acara deklarasi pasangan IA yang dihadiri sekitar 10.000-an massa di atap mall bawah tanah Karebosi Link yang menjadi panggung upacara Lapangan Karebosi.

Perkiraan penggunanaan besaran biaya yang sama, juga terjadi dalam acara deklarasi pasangan Sayang – Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang di Stadion Andi Mattalatta (d/h.Stadion Mattoangin), Minggu, 9 September 2012 (malam).

Untuk membuat dekorasi panggung deklarasi pasangan Sayang yang besar dan megah mengggambarkan ‘Kapal Induk’ selebar 12 meter, biayanya puluhan juta. Belum lagi biaya akomodasi serta transportasi kedatangan kader dan petinggi 8 partai pengusung pasangan Sayang bertagline Don’t Stop Komandan dari kabupaten/kota di Sulsel. Dari Jakarta, hadir Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua DPP PKPI Sutiyoso, dan pengurus DPP PDIP Hamka Haq.

Sekitar 20.000-an massa kader partai dan simpatisan menghadiri deklarasi pasangan Sayang yang digelar mirip open ceremony penyelenggaraan event-event akbar tingkat nasional di Stadion Andi Mattalatta, yang jadi venu kebanggaan ketika berlangsung PON IV tahun 1954 di Kota Makassar.

Biaya deklarasi pasangan Garudana – Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir, yang direncanakan dilaksanakan Kamis, 11 September 2012 (malam),  bisa jadi paling murah di antara ketiga kandidat. Nilainya dapat ditekan tidak lebih dari Rp 100 juta. Lantaran dilakukan in door di ruang pertemuan Hotel Sahid, Makassar yang berkapasitas tampung maksimal 1.000 orang.

Dana beratus miliar diperkirakan masih akan dikeluarkan oleh para kandidat Pilgub Sulsel 2013 – 2018 hingga hari H – hari pencoblosan, 22 Januari 2013. Dana-dana tersebut untuk biaya dalam kaitan prosesi pendaftaran para kandidat ke KPU Sulsel sebagai Calon Gubernur. Berikutnya, untuk biaya kampanye, termasuk pembayaran honor para saksi masing-masing kandidat di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Apabila setiap TPS para kandidat menempatkan seorang saksi dengan honor Rp 50.000. Berarti setiap kandidat harus menyediakan dana lebih dari Rp 775 juta untuk honor para saksi mereka. Lantaran untuk keperluan Pilgub Sulsel sudah direncanakan untuk membuat 15.514 TPS.

Berikutnya, dana tak kecil harus disediakan kandidat hingga penetapan suara pemenang Pilgub Sulsel 2013 – 2018. Ongkos politik para kandidat akan bertambah lebih besar apabila terjadi pemilihan dua putaran.

Padahal pendapatan resmi Gubernur dan Wakil Gubernur, saat ini belum melebihi Rp 10 juta setiap bulan. Kedua pejabat negara ini diatur Undang-undang No.43/1999 tentang perubahan atas Undang-undang No.8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk gaji pokok Gubernur Rp 3 juta plus tunjangan Rp 5,4 juta setiap bulan. Sedangkan untuk Wakil Gubernur ditetapkan gaji pokoknya Rp 2,4 juta plus tunjangan Rp 4.320.000 setiap bulan.

Modal ongkos politik yang besar dikeluarkan para kandidat dalam Pilgub, dipastikan tidak akan tertutupi hanya mengandalkan akumulasi gaji dan tunjangan selama lima tahun masa jabatan, jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.

‘’Tapi biaya operasional dan biaya rumah tangga Gubernur dan Wakilnya dijamin selama lima tahun masa jabatannya. Lagi pula selain gaji, mereka juga punya pendapatan lain yang halal. Termasuk insentif dari dana-dana proyek APBD maupun APBN yang dialokasikan ke daerah. Jumlahnya dapat berbilang miliaran setahun,’’ komentar  Abd. Halim, salah seorang anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Kota Makassar.

Komisi A DPRD Provinsi Sulsel menyetujui ajuan anggaran sebesar Rp 448,1 miliar di dalam APBD Sulsel 2012 untuk anggaran penyelenggaran Pilgub Sulsel 2013 – 2018. Dana tersebut meliputi biaya yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel, dan biaya pengamanan untuk Polda Sulselbar.

Anggaran Pilgub Sulsel 2013 – 2018 tersebut, jumlahnya dua kali lebih besar dibandingkan anggaran untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2017 sebesar Rp 250 miliar.

Sekitar setengah triliun biaya Pilgub Sulsel sudah pasti mengeruk sebagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel tahun 2012 yang ditargetkan sebesar Rp 2,34 triliun.

Paling tidak, Dana  Perimbangan 2012 untuk Sulsel yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ditargetkan sebesar Rp 284 miliar. Plus retribusi daerah yang ditargetkan dalam APBD Sulsel 2012 sebesar 123 miliar, akan terkuras habis jika dipakai untuk menutupi biaya Pilgub Sulsel yang ditetapkan dalam APBD Sulsel 2012 sebesar Rp 448,1 miliar.

‘’Ibarat memandang di cermin retak, masih terlihat banyak garis pisah untuk kepentingan rakyat dengan kepentingan elite politik menggunakan uang rakyat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi setingkat Pilgub,’’ kata Abd.Madjid, anggota LSM Pemantau Dana Pendapatan Daerah di Makassar. (Mahaji Noesa)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s