Perparkiran Amburadul dari Ujungpandang ke Makassar

Posted: 19 Maret 2013 in Lawas
Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s