Catatan Safari Jurnalistik (2) Tak Mau Sekolah Denda Rp 50 Juta

Posted: 15 Mei 2013 in Lawas
Tag:, , , , , , ,

Gambar,jurnalis
Seperti halnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis yang juga diluncurkan sejak 1 Juli 2008, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota yang dikunjungi peserta ‘Safari Jurnalistik’  PWI Cabang Sulsel.

Dampak positif dari kebijakan Pendidikan Gratis ini, paling tidak, seperti apa yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, Drs.H.A.Patabai Pabokori ketika ikut melepas peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Gubernuran Sulsel.

Kebijakan ini, selain telah membantu mengurangi beban orangtua dalam membiayai sekolah anak-anak mereka di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Juga, telah mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulsel memperbesar alokasi anggaran pendidikan di APBD masing-masing.

Sebelum diluncurkannya kebijakan Pendidikan Gratis, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulsel rata-rata di bawah 10 persen dari total APBD. ‘’Sekarang Anggaran Pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Sulsel, umumnya sudah hampir mencapai 20 persen dari total APBD. Bahkan ada lima kabupaten sudah melebihi 20 persen,’’ tutur H.A.Patabai Pabokori.

Mantan Bupati Bulukumba ini juga menyebut, keberhasilan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis terlihat dengan berkurangnya angka putus sekolah di provinsi ini. Bahkan meningkatnya jumlah kelulusan dari hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) di Provinsi Sulsel selama dua tahun terakhir, yaitu tingkat kelulusan SD yang mencapai 99 persen dan SMP 99,77 persen (tahun 2009-red) dinyatakan, juga dapat dicapai karena adanya andil dari pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis tersebut. 

Bahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Drs.H.Muh.Yusuf Sommeng,Msi dengan gamblang menyatakan, pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis telah sangat membantu kebutuhan para orangtua di daerahnya, yang selama ini setiap keluarga membutuhkan biaya sekolah bagi anak-anaknya di SD hingga SMP, sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap tahun.

Keseriusan Pemkab Gowa untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan gratis yang tujuan utamanya membantu terlaksananya program nasional Wajib Belajar 9 Tahun (SD hingga SMP atau sederajat) bagi warga Negara Indonesia, terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No.10 tahun 2008 tentang Wajib Belajar bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Gowa.

Perda tersebut memberikan sanksi 6 bulan penjara atau denda Rp 50 juta kepada para orangtua atau siapa saja yang tidak mau menyekolahkan anak-anak usia sekolah masuk SD hingga SMP.

Namun, secara berkelakar seorang wartawan peserta Safari Jurnalistik menyatakan, bahwa sanksi Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut, bukan tidak mungkin kelak akan menimbulkan ekses negatif,  lantaran orangtua murid atau siswa ditangkap anaknya malahan kian berkeras untuk tidak mau bersekolah.

Maksud dari Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa adalah untuk lebih menggugah kesadaran sekaligus mendorong para orang tua atau masyarakat untuk  menyekolahkan anaknya di tingkat SD hingga SMP yang telah diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Pemkab Gowa sendiri, seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis, juga melaksanakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA) atau yang sederajat di daerahnya.           

’Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut,’’ ujar Muh.Yusuf Sommeng.

Kemudian menyatakan, anggaran untuk pendidikan gratis yang dialokasikan dalam APBD Gowa saat ini sudah melebihi 20 persen dari total APBD. ‘’Jika dihitung dengan gaji guru, maka anggaran pendidikan secara keseluruhan sudah mencapai 40 persen di APBD,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Pattingaloang, Kantor Bupati Gowa.

Di Kabupaten Bantaeng, jauh sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis, pemerintah daerah setempat telah menggelontorkan bantuan subsidi kepada setiap siswa SD dan SMP yang ada di daerahnya. Subsidi diberikan Rp 6.000 untuk setiap murid SD dan Rp 10.000 untuk SMP setiap bulan. Tak heran jika kemudian dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis, sejumlah sekolah di Bantaeng lantas kebanjiran siswa.

‘’Lantaran banyaknya siswa, SMP 1 dan SMP 2 di Kota Bantaeng mulai tahun ini  harus membuka kegiatan sekolah pagi dan sore hari,’’ jelas Kadispora Kabupaten Bantaeng, Dra.Andi Sinasari, Mpd.

Persoalan lebih rumit, tentu saja, akan dialami sekitar 30 SD Negeri di Kota Makassar yang sampai memasuki tiga tahun pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis masing-masing hanya memiliki tiga unit ruang belajar  untuk melayani kegiatan belajar mengajar dari kelas I hingga kelas 6.

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar anak usia SD, SMP, dan SMA, semakin meningkat. ‘’Berdasarkan hasil evaluasi, daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone saat ini melaju semakin tinggi, untuk SD sudah hampir mencapai 100 persen, SMP sekitar 98 persen dan SMA sekitar 78 persen,’’ jelas Wakil Bupati Bone.Drs.H.A.M.Said Pabokori.

Meningkatnya daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone tersebut dapat dimaklumi, lantaran pelaksanaan Pendidikan Gratis di ‘Bumi Arung Palakka’ tersebut sudah dilaksanakan sejak Januari 2003, atau lima tahun sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis. ‘’Pelaksanaan programnya dilakukan dalam bentuk subsidi silang, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Program tersebut sekarang kami sinergikan dengan kebijakan Pendidikan Gratis yang digagas oleh Pemprov Sulsel,’’ jelas Said Pabokori.

Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan dan 333 desa/kelurahan berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, merupakan kabupaten terluas wilayahnya di Provinsi Sulsel, kini memiliki  774 SD, 107 SMP dan 38 SMA.

Kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No.4/2009 tentang Penyelenggaraan Penddidikan Gratis di Susel, membantu biaya penyelenggaraan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dari tingkat SD hingga SMP,  termasuk membantu biaya kegiatan ekstrakurikuler, memberi insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih jelasnya, melalui program tersebut siswa dari tingkat SD hingga SMP atau yang sederajat diberikan bantuan biaya untuk pembelian buku-buku teks pelajaran dan buku referensi, membebaskan dari biaya kegiatan remedial, pengayaan/les, olahraga, kesenian, pengadaan foto murid, iuran pramuka, KIR, PMR dan sejenisnya. Menyediakan dana pembelian baju seragam, baju olahraga, sepatu, tas dan lain-lain keperluan PBM dan uang transpor bagi siswa miskin. Termasuk menyediakan dana untuk insentif guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, biaya operasional pengelolaan Pendidikan Gratis berupa ATK, penggandaan, surat menyurat dan laporan.

‘’Ada 14 item yang dibantu digratiskan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, di luar pembiayaan dana BOS — Biaya Operasinal Sekolah yang diberikan kepada siswa di SD hingga SMP melalui APBN setiap tahunnya,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, H.A.Patabai Pabokori.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pinrang, Drs.H.Syarifuddin Side,SH,MH,Msi mengatakan, kebijakan Pendidikan Gratis yang digulirkan Pemprov Sulsel dirasakan sangat membantu kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar khususnya di tingkat SD hingga SMP di daerahnya.

Betapa tidak, katanya, dengan adanya kebijakan tersebut, setiap murid SD mendapat bantuan senilai Rp 120.000 setiap tahun untuk membiayai sekolahnya, dan tiap siswa SMP mendapat bantuan sebanyak Rp 240.000 per tahunnya. Bantuan biaya dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel ini, tentu saja, menambah dana BOS yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar di tingkat SD hingga SMP. Bantuan Dana BOS nilainya lebih besar dari angka nominal yang diberikan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel kepada setiap siswa yang menjalani pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan data yang disodorkan pihak Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pinrang, untuk tahun 2010 ini terdapat sebanyak 323 SD, 58 SMP dan 28 Madrasah Ibtidaiyah (Mi) dengan jumlah murid keseluruhan 69.357 orang yang menjadi sasaran penerima bantuan Pendidikan Gratis.

Hadirnya kebijakan Pendidikan Gratis melegahkan Pemkab Pinrang, sehingga  juga dapat menyelenggarakan Pendidikan Gratis di tingkat SMA. Tahun 2010, sebanyak 10.135 siswa SMA/SMK di ‘Bumi Lasinrang’ mendapat bantuan dana pendidikan sebesar Rp 700.000 per siswa dari Pemkab Pinrang.

Hal sama dilakukan oleh Pemkab Enrekang kepada siswa SMU dan SMK. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan nilainya lebih kecil. ‘’Pemkab Enrekang memberikan bantuan subsidi kepada setiap siswa SMU sebanyak Rp 25.000 per bulan, dan Rp 30.000 per bulan untuk setiap siswa SMK,’’ jelas Kadispora Kabupaten Enrekang, Arfa Rauf.

Di Kabupaten Pangkep, kondisinya lebih maju lagi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel dari SD hingga SMP, pemerintah kabupaten kepulauan ini pun menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan tingkat SMA. Kabupaten penghasil ‘Semen Tonasa’ inilah yang pertama di Sulsel melaksanakan Pendidikan Gratis mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.

‘’Kebijakan Pendidikan Gratis terbukti mampu membuka aksebilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesatuan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah agar kebijakan Pendidikan Gratis yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama bagi generasi pelanjut, dapat lebih disempurnakan dan berjalan dengan baik,’’ ujar Wakil Bupati Pangkep, Drs.Abdul Rahman Assegaf,SH ketika menerima wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik PWI Cabang Sulsel di kawasan rekreasi permandian ‘Mattampa’ Kecamatan Bungoro.

Mengenai kebijakan Pendidikan Gratis dari tingkat TK, secara khusus ikut disoroti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Musakkar. ‘’Pemprov Sulsel ke depan harus dapat memperhatikan pendidikan anak-anak di sekolah taman kanak-kanak untuk dimasukkan dalam kebijakan Pendidikan Gratis. Pendidikan anak usia dini di tingkat TK sangat penting diperhatikan untuk pembentukan karakter dan kecerdasan masa depan anak-anak,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’, malam hari, di rumah jabatan Bupati Luwu, di Belopa, ibukota Kabupaten Luwu.

Mengenai pendidikan anak usia dini, Pemerintah Kabupaten Gowa, pernah menyelenggarakan secara gratis melalui program SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Saleh) yang dibentuk sampai ke desa-desa. Namun kebijakan Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo,SH,MH yang sekaligus mengakomodir pembelajaran bagi anak-anak putus sekolah tersebut, hanya berlangsung selama dua tahun. Model pendidikan gratis SPAS terhenti dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, serta program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) selevel dengan sekolah Taman Kanak-kanak yang dilaksanakan Departemen Pendidikan secara nasional.

Awal pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis di Sulsel, diakui Kadis Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, Johannes Titing, menimbulkan banyak tafsiran keliru terutama di daerahnya yang masyarakatnya sejak lama sangat memberi arti penting terhadap pendidikan dalam kehidupan. ‘’Mulanya, sekolah-sekolah swasta di daerah ini tidak mau menerima kebijakan Pendidikan Gratis tersebut, tapi setelah memahami kebijakan ini sekarang semua sudah mau menerima,’’ katanya.

Hal sama terjadi di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Sejak lama, masyarakat di kabupaten yang baru diresmikan 26 Nopember 2008 tersebut, penduduknya yang kini berjumlah lebih dari 241.000 jiwa tersebar di 21 kecamatan, 151 lembang/kelurahan sangat menomorsatukan pendidikan dalam kehidupan keluarga mereka.

‘’Sekarang ini setiap rumahtangga di Kabupaten Toraja Utara sedikitnya memiliki tiga orang anggota keluarga yang berpredikat sarjana,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Drs.Gaga Sumule, untuk meyakinkan betapa tingginya perhatian masyarakat di wilayah andalan ‘Pariwisata’ Sulsel ini terhadap pendidikan dalam kehidupan.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kebijakan Pendidikan Gratis saat ini oleh Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara telah mencanangkan daerahnya sebagai ‘Kabupaten Pendidikan’.  Sekalipun saat ini, SD Kristen Lino dan SMP Kristen Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara belum mau menerima bantuan dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Kami ingin ke depan, sebagai Kabupaten Pendidikan, Toraja Utara dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK hingga perguruan tinggi,’’ kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Toraja Utara, Lewarang Rantelangi.* (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400/Tahun XII)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s