Archive for the ‘Lawas’ Category

bahaya1

Buku Bahaya Komunisme koleksi Perpustakaan Kota Makassar/Foto:Mahaji Noesa

Bahaya Komunisme, tergolong buku tua. Masih menggunakan teks ejaan lama Bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1968. Namun buku karangan bersama Andi Zainal Abidin,SH dan Baharuddin Lopa, SH tersebut, termasuk salah satu buku edisi terpandang di masanya.

Buku yang juga menjadi kekayaan koleksi Perpustakaan Kota Makassar, covernya berjas kain merah, menggunakan judul huruf tekan berwarna kuning emas. Presiden RI Jend. Soeharto dan Jaksa Agung Mayjen Soegih Arta secara khusus memberikan Prakata dalam buku Bahaya Komunisme tersebut.

Terdapat sebuah catatan di lembar teras buku menyatakan, buku Bahaya Komunisme masuk koleksi Perpustakaan Kota Makassar, 17 Oktober 2006 atas pemberian dari Jancy Raib (pernah menjabat sebagai Walikota Makassar, pen).

bahaya2.jpg

Halaman 50 buku Bahaya Komunisme mengulas kondisi perekonomian Indonesia tahun 60-an/Foto: Mahaji Noesa

Buku setebal 258 halaman tak hanya mengurai ikhwal kepalsuan ideologi dan politik komunis, kebengisan strategi, taktik dan propagandanya, serta fakta-faktanya di seluruh dunia. Akan tetapi juga mencatat sejumlah suasana kebatinan dan kondisi penguasa di Indonesia sebelum dan setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 di Indonesia.

Sebenarnya, seperti dipapar dalam Kata Pengantar penulisnya, buku Bahaya Komunisme tersebut sudah disusun dan dipersiapkan untuk diterbitkan jauh hari sebelum terjadi peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Kedua penulisnya kemudian terkenal, masing-masing Prof Dr H Andi Zainal Abidin Faried, SH, MH sebagai guru besar Universitas Hasanuddin, atropolog dan sejarahwan. Sedangkan Baharuddin Lopa, SH, mantan Jaksa Agung RI yang dijuluki Jaksa Pendekar Hukum di Indonesia. Keduanya telah wafat.

Sebuah Catatan Kaki (hal. 136 – 137) dalam buku ini terbilang cukup menarik lantaran memuat utuh perbedaan ciri karakter antara pemerintahan Orde Baru (Orba) dengan Orde Lama Orla) versi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Berikut dikutipkan Catatan Kaki tersebut:

Jenderal Soeharto (pada sidang paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967, menegaskan pengertian Orde Baru: ‘’Orde Baru adalah tatanan seluruh pri kehidupan rakyat, bangsa dan Negara RI yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.’’ Sebagai kekuatan inti Orde Baru, maka perlu juga kami muat perumusan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengenai perbedaan antara Orde Baru dan Orde Lama sebagai berikut :

ORDE BARU:

– mementingkan rakyat

– berpikir secara realistis

– mengemban Ampera

– berpikir secara bebas

– lepas dari mythos

– berdasarkan fakta

– taat dengan reserve, ketaatan dibatas oleh norma hukum

– the right man on the right place

– membersihkan penyelewengan dari siapa saja dan dimanapun juga

– social control terhadap pimpinan siapa saja

– tindakan konsekwen dan prinsipil

– tidak puas dengan semboyan dan dari kata-kata muluk

– mendukung orang-orang ahli, jujur dan efisien

– revolusioner ialah menjebol untuk membangun

– bersifat konsekwen dan tegas

– anti musuh/lawan revolusi Pancasila secara mutlak

– pikiran positif dan konstruktif secara nyata

 

ORDE LAMA:

– mementingkan golongan/klik atau diri sendiri

– berfikir irriil saja

– tidak memikirkan dan terharu oleh penderitaan rakyat

– bersikap ‘’yes man’’ asal bapak senang

– berdasarkan mythos

– memutarbalikkan fakta, puas dengan hayalan belaka

– taat tanpa reserve, taat tanpa tanggung jawab sendiri

– sistem relasi dan proteksi

– mempertahankan penyelewengan dan kepentingannya/golongan atau diri sendiri

– menyerahkan saja kepada pimpinan

– tindakan pli plan, bunglon

– puas dengan semboyan-semboyan yang bagus tetapi tidak dilaksanakan

– menerima koruptor, mismanagement dan birokrasi

– menjebol tanpa kecakapan untuk membangun

– bersikap kompromi, lemah, tawar menawar

– takut terhadap musuh revolusi Pancasila, pro nasakom, panca azimat, pro PKI/komunis

– pikiran negatif, ialah selalu anti-anti dan destruktif terhadap mereka yang mau membangun tanpa pemikiran vested interst

– orang yang tidak mengakui kenyataan

– politik mencari musuh

– politik zona phobi (takut kepada asing)

Catatan perbedaan Orba dan Orla versi KAMI tersebut, dijelaskan dikutip dari Bulletin Gerakan Mahasiswa Sosialis Makassar. Catatan berharga salah satu bukti betapa sejak lama sumbangsih pergerakan mahasiswa dalam ikut menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI, justeru lembaran aslinya tidak pernah mencuat dalam dinamika kepadatan aktivitas mahasiswa di kampus-kampus selama ini. Catatan Kaki di buku Bahaya Komunisme tersebut dapat menjadi sangat berharga sebagai bahan banding kekinian karakter pemerintahan Indonesia sejak memasuki era reformasi tahun 1998. Dahsyatnya buku sebagai pencatat masa, pembanding perubahan.

Pemimpin pilihan rakyat yang merakyat itulah Prof DR HM Nurdin Abdullah, M.Agr. Alumni Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang meraih gelar master dan doktor di Kyushu University Tokyo, Jepang ini didampingi Wakil Bupati H Muhammad Yasin, menurut rencana akan dilantik oleh Gubernur Sulsel H.Syahrul Yasin Limpo atas nama Mendagri pada 15 Agustus 2013 untuk kali kedua sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, periode 2013 – 2018.                                

Seperti periode pertamanya 2008 – 2013, Nurdin Abdullah, guru besar akademik yang menjabat bupati tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat di kabupaten Bantaeng. Bahkan untuk periode kedua, rakyat dan partai yang melamarnya untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai bupati Bantaeng (Simak: Peristiwa Luar Biasa 2012 Tapi Tak Populer/kompasiana, 29 Desember 2012)

Dukungan suara yang diperoleh ke  periode kedua lebih dari 70 persen, suatu rekor dukungan tertinggi yang diberikan rakyat pemilih selama ada Pilkada langsung bupati/walikota di Sulawesi Selatan.                                                                            

Tidak banyak yang tahu, bahwa sejak dilantik sebagai bupati Bantaeng periode pertama, 6 Agustus 2008, Nurdin Abdullah yang kelahiran Parepare, 7 Pebruari 1963 tersebut sudah menerapkan model blusukan keluar masuk kampung dan pemukiman berdialog lepas dengan warga di wilayah pegunungan, dataran rendah maupun nelayan yang bermukim sepanjang pesisir pantai Bantaeng yang berbatasan dengan Laut Flores tersebut.      

Selain sering menyetir mobil sendiri, suami dari Ir Hj Liestiaty Fachruddin, M.Fish hampir setiap pagi hari menyempatkan waktu bersepeda atau berjalan kaki berkeliling kota Bantaeng yang sudah dua kali menerima anugerah Piala Adipura sembari berdialog dengan rakyat di berbagai tempat, mendengar lansung harapan dan  aspirasi mereka.                                          

Bupati Nurdin Abdullah sering berbincang dengan pedagang Kaki-5, berdialog dengan nelayan, petani, pengayuh becak hingga duduk lesehan bersama warga menikmati kuliner di pesisir pantai kota, sehingga bukan cerita luar biasa bagi warga Bantaeng. Rakyat merasakan betapa sosok Nurdin Abdullah adalah pemimpin merakyat yang tak punya sekat birokrasi untuk ditemui langsung berdialog dengan warga kapan dan dimana saja.            

Rumah jabatan bupati yang disediakan dengan segala fasilitasnya di tengah kota Bantaeng, ibukota Kabupaten Bantaeng selama ini dijadikan sebagai tempat menjamu serta menginap bagi tamu-tamu daerah. Nurdin Abdullah bersama keluarga justru tinggal di rumah pribadinya di Bonto Atu, dimana setiap subuh hari sudah terbuka dan selalu ramai didatangi  warga  untuk berjumpa langsung bupati menyampaikan berbagai masalah kemasyarakan yang dihadapi hingga mendialogkan masalah-masalah pribadi kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat Bantaeng umumnya mengetahui keterbukaan dan pelayanan bupati Nurdin Abdullah seperti itu.                                  

”Sebagai aparat pelayan masyarakat sebisanya sepanjang waktu tersedia kami senantiasa berupaya dapat melayani terutama berkaitan dengan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau upaya-upaya untuk meningkatkan usaha dan tingkat kesejahteraan mereka,” tutur Nurdin Abdullah.                               

Selama 5 tahun  kepemimpinan bupati Nurdin Abdullah dia mencanangkan  program The New Bantaeng dengan menetapkan pendekatan tiga kluster penanganan dan pengembangan sesuai karakteristik dan potensi daerah yang tiga dimensi — pegunungan, dataran dan pantai untuk  peningkatan kesejahteraan rakyat Bantaeng. Pengembangan potensi dilakukan diiringi upaya besar-besaran membangun infrastruktur jalanan. Dari titik 0 di dataran rendah jaringan jalan kini sudah mencapai  wilayah-wilayah pegunungan diketinggian 1.300 dpl dengan kondisi beraspal hotmix. Sejumlah fasilitas berkaitan dengan pengembangan infrastruktur industri, pariwisata, pelayanan kesehatan, dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya sudah dihadirkan di Bantaeng.  Hasilnya, angka kemiskinan yang melebihi 12 persen (1998) kini sudah berahsil ditekan kurang dari 7 persen. Angka pengangguran dari lebih 12 persen menjadi sekarang sisa sekitar 3 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dari hanya 5 koma persen kini menjadi 8,9 persen di daerah yang berpenduduk sekitar 170 ribu jiwa tersebut.                                      

Memasuki pengabdian periode kedua sebagai Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, mantan Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia menyatakan, tidak ada yang namanya program 100 hari sebagai target yang harus segera diraih.                              

”Kami akan tetap melaksanakan visi-misi dalam periode pertama yaitu melanjutkan pelaksanaan program The New Bantaeng yang didisain untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selama 20 tahun ke depan,” katanya.                      

Dalam suatu dialog lepas dengan bupati Bantaeng yang juga adalah Ketua Persatuan Alumni Mahasiswa Jepang (Persada) Sulawesi Selatan, berulangkali ia menyatakan prinsip untuk tetap menggunakan APBD diarahkan terutama untuk meningkatkan pendapatan serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun infrastruktur di daerah akan senantiasa diupayakan melalui dana-dana bantuan atau investasi. Alasan Nurdin, dana APBD yang kecil akan habis terkuras jika juga dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang beranggaran besar.

Nurdin berulangkali mengatakan, bupati atau walikota tak berperestasi tak akan didengar oleh rakyatnya. ‘’Makanya, pemimpin rakyat itu sekarang dituntut untuk bekerja yang dapat dirasakan rakyat, bukan lagi masanya menonjolkan performance atau cassing yang indah, karena rakyat sekarang sudah cerdas hanya akan mendukung langkah kerja yang memberi hasil nyata,’’ katanya.

Memasuki periode kedua, tampaknya ada tekad Nurdin Abdullah mengembangkan industri-industri layanan dasar di kabupaten Bantaeng. Kini sudah ada 6 investor merencanakan membangun smelter atau pabrik pengolahan bijih nikel dan bijih besi di Bantaeng. Investasinya sekitar Rp 20 Triliun. Melalui MoU yang sudah ditandatangani dengan Badan Keuangan Amerika-Eropa akan ada guyuran dana investasi sekitar Rp 1 triliun untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Laut di Kota Bantaeng. Ada rencana investasi Rp 29 Triliun untuk membangun kilang pengolahan minyak, bensin dan avtur di Bantaeng. Guna menopang pembangunan industri tersebut sudah siap dibangun pembangkit listrik berkekuatan 600 Mega Watt.        

”Dari pengembangan industri-industri tersebut daerah bisa mengembangkan pungutan retribusi bagi peningkatan pendapatan daerah,” jelas Nudin Abdullah.                            

Dari berbagai kesempatan dialog, ada obsesi  Bupati Nurdin Abdullah untuk menjadikan Kota Bantaeng sebagai kota Water Front City yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, industri  dan tujuan wisata di wilayah selatan Sulawesi Selatan.                                          

”Saya ingin masyarakat Bantaeng hidup aman dan sejahtera, saya ingin rakyat Bantaeng bangga sebagai orang Bantaeng karena daerahnya yang aman, maju dan sejahtera,” kata Nurdin Abdullah. Selamat dan Sukses atas Pelantikan HM Nurdin Abdullah dan Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018. (Mahaji Noesa/kompasiana 13 Agustus 2013)

Peristiwa Luar Biasa 2012 Tapi Tak Populer

Sebuah peristiwa tergolong di luar kebiasaan terjadi di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan tahun 2012 sehubungan kesadaran penegakan demokrasi di Indonesia tapi tidak populer.

Betapa tidak luar biasa, inilah mungkin peristiwa pertama terjadi sejak Indonesia merdeka, dimana puluhan ribu rakyat datang berbondong-bondong langsung meminta kesediaan seorang bupati petahana (incumben) untuk kembali menduduki kepemimpinan sebagai bupati periode kedua.

Peristiwa bukan rekayasa tersebut tepatnya terjadi pada Rabu, 28 Nopember 2012. Secara tak disangka-sangka sebelumnya, sekitar 30.000-an massa mewakili rakyat dari berbagai penjuru kecamatan yang ada di kabupaten Bantaeng, mendatangi rumah kediaman pribadi Prof.Dr.Ir.H. Nurdin Abdullah,M.Agr di Bonto Atu, kota Bantaeng, ibukota kabupaten Bantaeng.

Kehadiran massa dalam jumlah yang besar tersebut spontan mengejutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di rumah pribadi yang ditinggali sejak doktor alumni Kyusu Univercity Tokyo, Jepang ini dilantik sebagai Bupati Bantaeng, 6 Agustus 2008.

Tapi setelah sejumlah perwakilan rakyat dari kecamatan yang ada di kabupaten Bantaeng menjelaskan keinginannya, mereka lalu diterima untuk bersilaturrahmi. ‘’Kami datang memohon kesediaan tulus Nak Nurdin untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018,’’ jelas Ahmad Karim, salah seorang tokoh masyarakat yang juga adalah Ketua Dewan Guru di kabupaten berjuluk ‘Butta Toa’ Bantaeng.

Sebelumnya, sejumlah partai politik telah datang melamar Nurdin Abdullah untuk diusung sebagai calon Bupati Bantaeng 2013 – 2018, namun tidak memberi jawaban. Padahal Pilkada Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018 akan digelar 17 April 2013.

Beberapa saat kemudian gelombang kedua massa rakyat Bantaeng dengan membawa Bosara layaknya melamar calon pengantin wanita kembali menghubungi mantan Presiden Direktur PT.Maruki Internasional Indonesia meminta kesediaannya melanjutkan kepemimpinan bupati untuk periode kali kedua.

Setelah peristiwa tersebut, juru bicara 6 fraksi ketika memberikan pandangan dalam Sidang Paripurna DPRD Bantaeng, Sabtu (15/12) tentang Penetapan Rancangan APBD 2013 memuji kinerja khususnya kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng.

RAPBD Bantaeng 2013 ditetapkan sebesar Rp 559,7 miliar. Saat Nurdin Abdullah mulai menjabat Bupati Bantaeng 2008, APBD Bantaeng hanya berkisar Rp 260 miliar.

Sehari kemudian, Minggu (16/12), Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng atas dukungan DPP PAN Pusat dan DPW PAN Sulsel langsung memberikan dukungan kepada Nurdin Abdullah sebagai Calon Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018 tanpa syarat dan mahar. Sebelumnya, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKNU telah meminta kesediaan Nurdin Abdullah dicalonkan melanjutkan kepemimpinan bupati untuk periode 2013 -2018.

‘’Jika rakyat Bantaeng menginginkan, dengan senang hati saya akan melanjutkan. Artinya, saya akan maju sebagai pelayan rakyat untuk periode kedua di Bantaeng tanpa perlu lagi membuang-buang uang untuk berkampanye. Uang kampanye sebaiknya digunakan untuk kepentingan perbaikan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat,’’ kata Nurdin Abdullah menyahuti permintaan rakyat.

Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi saat melakukan kunjungan kerja bersama Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam, Minggu (23/12) ke Bantaeng, menyatakan mengizinkan Guru Besar Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng periode kedua.

 ‘’Saya ikut mengantar dia ketika mendaftar sebagai calon Bupati Bantaeng periode pertama. Nurdin Abdullah ternyata mampu menjadi nakoda dengan memperlihatkan contoh kejujuran dan keikhlasan memimpin roda pemerintahan, pembangunan serta urusan-urusan kemasyarakatan yang patut dicontoh bagi almamater lainnya,’’ kata Idrus Paturusi.

Selain terjadi kemajuan fisik dan infrastruktur di semua sektor pembangunan, rakyat Bantaeng merasakan seperti apa yang dijanjikan Nurdin Abdullah ketika menerima jabatan Bupati Bantaeng periode pertama, akan berupaya sekuat mungkin mengolah dan memanfaatkan potensi Bantaeng bagi peningkatan kesejehteraan hidup rakyat.

Tahun 2008 tercatat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantaeng 5%, saat ini sudah mencapai 8 persen. Inkam perkapita 2008 Rp 5 juta kini sudah mencapai Rp 11 juta. Penduduk miskin yang jumlahnya 11% tahun 2008 sudah menurun menjadi sisa sekitar 8 persen tahun 2012. Dari lebih 172 ribu jiwa penduduk Bantaeng, tercatat 136.369 orang wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub dan Pilbup di Sulsel tahun 2013. Lebih dari 80 persen dari wajib pilih di bantaeng tersebut, melalui tokoh dan perwakilannya telah menyatakan langsung jaminan untuk memilih Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018.

Berbagai prestasi membanggakan telah dicatat masyarakat dan pemerintah kabupaten Bantaeng di tingkat provinsi maupun nasional. Banyak pejabat negara dan tokoh nasional kagum, serta tidak sedikit daerah telah datang belajar rahasia Bantaeng mampu membangun daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan APBD minim, bahkan terkecil di antara APBD dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa! (Mahaji Noesa, kompasiana, 29 Desember 2012)

 

 

Gambar

Gambar jimat Naga Sikoi/Ft: Mahaji Noesa

Naga yang digambarkan seperti ular ternyata tak hanya hidup dalam kepercayaan dan budaya bangsa di Cina, Korea dan Jepang. Di kalangan etnik Bugis di Sulawesi Selatan, juga makhluk yang tak pernah terlihat di alam nyata tersebut gambarnya sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Namanya Naga Sikoi.

Cerita tentang Naga Sikoi yang beredar dari mulut ke mulut ini sebenarnya sudah saya monitor sejak tahun 80-an dari sejumlah daerah kabupaten beretnik Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan dari pantauan di lapangan, cerita Naga Sikoi, sejak lama juga sudah menyebar hingga ke etnik lainnya di Sulawesi Selatan, dikaitkan sebagai jimat pekasih terutama bagi kalangan muda-mudi agar mudah mendapatkan pasangan asmara.

Dari salah seorang remaja pengguna jimat Naga Sikoi di Kabupaten Bone mengakui, sejak ia mengantongi jimat tersebut ada semacam kepercayaan diri untuk mendekati wanita yang disenangi, dan mengaku telah beberapa kali membuktikan ketika mengutarakan cinta kepada wanita yang disukai tak pernah ditolak.

Dia mengaku, seperti pengakuan dari sejumlah pria pemilik jimat Naga Sikoi yang dihubungi lainnya, memperoleh jimat tersebut melalui orang tertentu yang umumnya diketahui punya kemampuan melakukan pengobatan terhadap orang-orang yang mengalami sakit aneh-aneh yang sukar terdeteksi melalui pengobatan secara medis. Pemberi jimat Naga Sikoi, juga disebut-sebut rata-rata memiliki kemampuan menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan.

Hanya saja, para pemberi atau pembuat jimat Naga Sikoi tidak semuanya disebut dukun. Lantaran ada juga yang mengeluarkan jimat tersebut sekalipun memiliki kemampuan supra tetapi menekuni profesi lain, seperti sebagai nelayan pelaut.

Tak hanya untuk lelaki, jimat Naga Sikoi juga diberikan kepada wanita untuk fungsi yang sama. Hanya saja, menurut salah seorang wanita mantan pengguna jimat Naga Sikoi yang ditemui di Kabupaten Pinrang, untuk pengguna wanita sering ada persyaratan khusus. ‘’Misalnya, dari tempat saya mengambil jimat tersebut dianjurkan agar minimal sekali dalam setahun memberi serbuk emas, yang dapat dilakukan dengan mengesek-gesek perhiasan emas ke jimat tersebut,’’ katanya.

Perempuan yang sudah memiliki 3 orang anak dan seorang cucu ini mengaku, sebelumnya pernah dua kali mengalami kegagalan dalam percintaan dengan pria pujaannya sewaktu masih remaja. Setelah memiliki jimat Naga Sikoi, itulah kemudian ia dapat jadian dengan pacar idamannya yang kini menjadi bapak dari anak-anaknya.

‘’Mungkin secara kebetulan, karena jodoh seseorang itu adalah Rahasia Tuhan. Tapi begitulah ceritanya,’’ katanya.

Dari sejumlah pengguna yang pernah ditemui, diketahui jimat Naga Sikoi ketika diberikan sudah dalam kondisi terbungkus dijahit dalam kain. Ada yang kain pembungkusnya berwarna merah, hitam, dan putih dalam ukuran rata-rata sebesar kotak korek api kayu. Banyak pemilik jimat tidak mengetahui benda yang terbungkus dalam kain yang diberikan sebagai jimat Naga Sikoi tersebut. Mereka juga umumnya tidak mau membukanya sebagaimana pesan si pemberi.

Dari cerita para pengguna, diketahui tak ada ritual khusus yang dilakukan untuk memperoh jimat Naga Sikoi, kecuali memberi tip berupa uang secara sukarela kepada si pembuat atau pemberi jimat.

Tak hanya d Sulawesi Selatan, di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat, saya juga mendapatkan cerita senada tentang jimat Naga Sikoi yang dikaitkan dengan urusan pekasih tersebut. Membuat penasaran karena selama puluhan tahun saya cuma menadapat cerita bahwa jimat tersebut berisi semacam gambar Naga, tetapi tidak pernah melihat bagaimana bentuk gambar Naga Sikoi itu sesungguhnya.

Awal Mei 2012 ketika mampir dalam suatu urusan di salah satu kawasan pertokoan di Kota Palopo (300-an km di arah timur Kota Makassar), secara kebetulan menjumpai seseorang yang sedang merapihkan sebuah gambar naga di lembaran kertas tua. Dalam dialog kemudian dia mengakui, itulah yang disebut gambar Naga Sikoi. Gambar tersebut merupakan peninggalan kakeknya yang selama ini selalu disimpan di kotak uang tempat berdagangnya.

‘’Katanya, sebagai jimat pelaris. Alhamdulillah, usaha dagang barang campuran yang ditekuni nenek dahulu sampai sekarang masih tetap berjalan lancar. Bahkan kami cucunya sekarang sudah dapat memiliki tiga toko lainnya sebagai tempat berdagang,’’ katanya.

Pemilik usaha barang campuran di Kota Palopo tersebut mengakui rezeki diperoleh seseorang berkat dari hasil usaha, besar kecilnya rezeki yang dapat diperoleh merupakan ketentuan Tuhan yang harus disyukuri. ‘’Jika kami tetap menaruh gambar Naga Sikoi ke tempat uang dagangan kami itu, karena mengikuti kebiasaan nenek saja, ‘’ katanya, kemudian member izin untuk mencopy gambar Naga Sikoi tersebut.

Gambar Naga Sikoi benar-benar merupakan gambar naga yang dibuat di lembaran kertas. Gambarnya, berupa dua ekor naga yang kepalanya saling berhadapan dan ekornya saling berkait. Dalam bahasa Bugis, memang, kata Sikoi berarti Saling Berkait atau dua benda yang saling melilit. Mungkin itulah sebabnya sehingga gambar naga ini popular dengan sebutan Naga Sikoi.

Menyusul seorang pedagang di Pasar Rappang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan memperlihatkan gambar Naga Sikoi yang mirip diperlihatkan di Kota Palopo tersebut.

Seorang pria pedagang barang sandang yang cukup laris di sekitar komplek Pasar Sentral Kota Sengkang, ibukota Kabupaten Wajo, ketika kepadanya diperlihatkan copy-an gambar Naga Sikoi dari Kota Palopo, dia juga mengaku sampai sekarang memiliki gambar yang hampir sama, yaitu dua naga yang saling berkait. Gambar itu juga merupakan peninggalan kakeknya yang sampai sekarang dilipat dan selalu ditempatkan di laci tempat uang di toko dagangannya.

Hanya saja, ceriteranya, gambar Naga Sikoi tersebut sesuai pesan nenek jika disimpan di tempat uang harus selalu disertai dengan selembar uang kertas apa saja yang masih berlaku yang dilipat secara khusus dalam bentuk lipatan saling berkait juga. Diistilahkan sebagai uang yang di-Rekko Ota.

Bahkan menurutnya, belakangan, sejumlah rekannya yang juga memiliki gambar Naga Sikoi membuat Rekko Ota khusus dari uang kertas bernilai Rp 500 yang bergambar Monyet atas saran terakhir dari sejumlah pembuat atau pemberi gambar Naga Sikoi. Meski tidak jelas apa alasannya, dia juga bersusah payah mencari uang Rp 500 seperti yang dimaksud. Uang kertas pecacahan Rp 500 yang dimaksudkan adalah uang kertas terbitan Bank Indonesia tahun 1992 yang sudah lama ditarik dari peredaran.

Di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Selatan juga terlihat ada kebiasaan khususnya para pedagang melipat uang dengan cara Rekko Ota kemudian disisipkan di laci atau kotak tempat uang untuk hasil dagangan. Banyak yang menyebut Rekko Ota sebagaiIndo Doi alias induk uang.

Model gambar Naga Sikoi untuk jimat pelaris tersebut diakui mirip juga dengan gambar Naga Sikoi yang dijadikan jimat pekasih (bercinta). ‘’Saya dulu pernah punya jimat Naga Sikoi yang terbungkus sebagai jimat agar disenangi wanita. Jimat yang selalu saya masukkan di kantong celana, kemudian bungkus kainnya robek, dan ketika saya buka isinya berisi selembar kertas yang bergambar dua naga seperti itu, kepalanya saling berhadapan dan kedua ekornya pun berkait,’’ katanya.

Begitulah ikhwal gambar Naga Sikoi dalam dunia kemajuan Iptek yang pesat saat ini, tapi masih ada saja yang menggunakan sebagai jimat. Yang jelas gambar Naga Sikoi adalah khas Sulawesi Selatan lantaran tidak memliki jari cakar. Sebab menurut penjelasan kompasianer Rick Matthew (Kompasiana, 12 April 2011), gambar Naga Cina ditandai dengan ciri cakarnya yang memiliki 5 jari. Sedangkan Naga Korea cakarnya berjari 4, dan Naga Jepang cakarnya berjari 3. (Mahaji Noesa, Kompasiana, 19 Mei 2012)

Gambar

Pemukiman suku Bajo di atas laut/Ft:google-kucintaindahnyalamku.blogspot.com

Manusia diciptakan bukan sebagai makhluk laut seperti ikan yang dilengkapi alat pernafasan berupa insang. Akan tetapi laut dapat menjadi pilihan medium utama kehidupan manusia, seperti sudah dibuktikan oleh Suku Bajo — komunitas warga di Indonesia yang awalnya lebih banyak memilih laut sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan mereka.

Dalam berbagai catatan peneliti diketahui, Orang Bajo telah menempati hampir semua pesisir pantai di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Bahkan menurut Prof.DR.Edward L. Poelinggomang, Orang Bajo sejak berabad lalu sudah ditemukan di pesisir pantai pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan.

Meskipun dalam paparan dosen jurusan Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Univesristas Hasanudddin tentang ‘Orang Bajo dan Persebarannya di Nusantara’ dalam Dialog Budaya di Festival Seni Suku Bajo Internasional, Minggu (20 Mei 2011) di GedungMulo Mini Hall Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, juga masih cenderung mengikuti hasil penelitian bahwa asal-usul Orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia.

Mereka awalnya disebut-sebut adalah komunitas warga kerajaan mendapat tugas mencari seorang putri raja yang menghilang ke arah lautan. Dengan menggunakan perahu, warga kebanyakan tersebut lalu menyusur laut melakukan pencarian, termasuk ke wilayah perairan di Nusantara. Namun karena tak menemukan Putri Raja yang dimaksud, mereka enggan kembali ke Johor dan memutuskan untuk hidup mengembara menggunakan perahu di pesisir pantai.

Akan tetapi dalam sejumlah penelitian yang dilakukan kemudian terhadap komunitas Suku Bajo yang ada di pesisir pantai Indonesia, diketahui mereka umumnya memiliki bahasa yang sama yaitu Bahasa Bajo yang digunakan sebagai bahasa percakapan dalam keluarga sehari-hari. Bahasa yang digunakan pun saling dipahami antarkomunitas Bajo yang ada di pesisir pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan pesisir Papua.

Bahasa Orang Bajo yang ada di Indonesia tersebut tidak terdapat kemiripan dengan bahasa-bahasa yang ada di Johor, yang disebut-sebut sebagai tempat asal wilayah eksodus mereka. Bahkan, menurut Mannan, Presiden Komunitas Bajo Nasional yang juga adalah Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara saat mengikuti Festival Suku Bajo di Makassar, sejumlah kata yang digunakan oleh Orang Bajo di Indonesia banyak yang memiliki persamaan dengan bahasa Tagalog dari Filipina. Bahkan dari peneliti lainnya juga mendapatkkan sejumlah kata-kata dalam Bahasa Bajo di Indonesia memiliki persamaan kata dalam bahasa Vietnam.

Namun melalui pendekatan semantik (kabahasaan) seperti itu, juga sebenarnya masih sangat lemah untuk dijadikan bahan penguat asal-usul orang laut Indonesia tersebut. Boleh jadi persamaan sejumlah kata-kata Orang Bajo di Indonesia dengan kata-kata dalam bahasa Filipina dan Vietnam hanya bagian dari kata-kata serapan sepanjang ratusan tahun koloni orang laut ini mengembara di perairan Nusantara dan kawasan sekitarnya.

Hal itu dapat diperkuat dengan sejumlah kata-kata lainnya dalam bahasa Orang Bajo Indonesia yang juga mirip dengan kata-kata khas yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa di Indonesia. Seperti untuk penyebutan buah Mangga, Orang Bajo menyebutTaipa sama dengan bahasa etnik Makassar di Sulawesi Selatan. Demikian pula dengan penyebutan angka tiga (Bhs Bajo: telu) dan empat (Bhs Bajo: papat), Anjing (Bhs. Bajo: Asu) mirip dengan sebutan etnik di Pulau Jawa. Dan, banyak kata Bahasa Indonesia yang sama persis dengan Bahasa Bajo, seperti Hangat (Bhs.Bajo: Panas), Kiri (Bhs.Bajo: Kidal), Langit (Bhs.Bajo: Langit), Api (Bhs.Bajo: Api), Gigi (Bhs.Bajo: Gigi), Berat (Bhs.Bajo: Berat), Batu (Bhs.Bajo: Batu), Bulan (Bhs.Bajo: Bulan), Tertawa (Bhs. Bajo: Ngakak), dan lain-lain.

‘’….laut nafasku/laut hidupku/laut cintaku/akulah suku bajo/sukma laut/sajadahku laut biru…’’ kata H.Udhin Palisuri ketika bertindak sebagai moderator, membuka Dialog Budaya tersebut dengan ‘Puisi Suku Bajo.

Hampir pasti, bahwa Orang Bajo yang tersebar di Indonesia memiliki bahasa tersendiri yang tidak mirip dengan bahasa etnik manapun di dunia. Jika bahasa juga menjadi ciri suatu etnik, maka cukup kuat alasan jika Suku Bajo disebut sebagai salah satu etnik di Indonesia. Mereka adalah etnit laut yang tak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia.

Justru penyelenggaraan Festival Seni Suku Bajo Internasional 2012 di Makassar, seperti diungkap Gubernur Sulawesi Selatan DR.H.Syahrul Yasin Limpo, SH,MSi,MH saat membuka resmi festival tersebut, sebagai gagasan yang brilian dalam rangka menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengenalan beragam seni dan budaya etnik di Nusantara.

Dia berulangkali memuji H.Ajiep Padindang,SE,MM, salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengagas awal Festival Suku Bajo, yang sekaligus sejak beberapa tahun belakangan menjadi pemerhati etnik Bajo khususnya yang menempati salah satu wilayah pesisir di BajoE, Sulawesi Selatan sejak masa silam. Kegiatan Festival Suku Bajo ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dilaksanakan pihak Pemprov Sulawesi Selatan.

Sayangnya, penyelenggara Festival Seni Suku Bajo Internasional 2012 yang dimasukkan sebagai salah satu kegiatan event Visit Sout Sulawesi 2012 oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dibuat hanya meriah dalam pemasangan baliho kegiatan. Hal itu terlihat, dalam pelaksanaan sangat kurang pesertanya. Bahkan dalam acara ‘Dialog Budaya’ yang digelar sehubungan dengan Festival Seni Suku Bajo yang diumbar bertaraf internasional tersebut, hanya terlihat diikuti belasan orang peserta, dan justru tidak terdapat wakil masing-masing komunitas Suku Bajo dari berbagai wilayah lain di Indonesia.

Pada hal menurut Prof.Dr.Andi Ima Kusuma Chandra, sejarawan dari Universitas Negeri Makassar (UNM), banyak hal menarik yang bisa dipetik dari perjalanan keberadaan dan perkembangan kehidupan Suku Bajo sebagai etnik laut di Indonesia.

Lebih jauh, tentunya, melalui keberadaan Suku Bajo bisa dipetik pelajaran model nasionalisme etnik di Indonesia yang memiliki cukup banyak suku-bangsa dengan beragam tradisi, adat budayanya.

Betapa tidak, Suku Bajo tidak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia. Namun sejak ratusan tahun lalu etnik Bajo ini dapat menjadikan setiap wilayah pesisir di Nusantara sebagai tanah air mereka, dapat menyesuaikan diri dengan adat budaya masyarakat dimana mereka berada. Dan, di seluruh Indonesia mereka dapat diterima untuk hidup berdampingan dengan etnik lainnya, saling kerjasama sebagai warga Negara Indonesia dengan tetap memelihara tradisi, adat dan budaya Suku Bajo.

Dalam perjalanan masa saat ini, masih banyak tempat di pesisir pantai Indonesia dikenali sebagai pemukiman Suku Bajo. Namun, tidak sedikit di antara Suku Bajo yang sudah melakukan asimilasi, berbaur dengan etnik lainnya di Indonesia dan tidak lagi mengembara sebagai orang laut sebagaimana moyangnya dahulu.

Tahun lalu saya bertemu dengan dua orang warga di sekitar Perumnas Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang begitu fasih berbahasa Bugis. Dalam perbincangan lebih lanjut kemudian diketahui, ternyata mereka adalah Orang Bajo yang orang tuanya sebelumnya menghuni perkampungan Orang Bajo di muara Teluk Kendari, pesisir ke arah Nambo.

Salah seorang di antara warga tersebut adalah wanita, isteri dari seorang beretnik Makassar yang berprofesi sopir sebuah perusahaan di Kota Kendari. Melihat rona kulitnya yang kuning langsat, tanpa ada pengakuan dari yang bersangkutan, tak ada kesan jika dia perempuan berasal dari etnik orang laut yang selama ini diidentikkan suku yang memiliki warna kulit kehitaman.

‘’Orang di lingkungan saya ini semua tahu saya adalah Orang Bajo. Saya pun selalu memperkenalkan diri sebagai asli Orang Bajo. Jika bertemu atau kumpul dengan keluarga saya tetap bercakap menggunakan Bahasa Bajo,’’ katanya.

Sudah tentu, selain tinggal di sejumlah pemukiman Bajo yang tersebar di banyak tempat di Indonesia, banyak warga Suku Bajo lainnya yang sudah berkiprah jauh dari laut, hidup damai di tengah wilayah etnik lainnya di Indonesia.

Fenomena nasionalisme etnik seperti yang terjadi di kalangan Suku Bajo Indonesia, tampaknya mulai terjadi dengan etnik lainnya di Indonesia.

Suatu kali jelang Idul Fitri, saya bertemu satu keluarga turun dari sebuah kapal penumpang di Pelabuhan Makassar. Mereka datang dari Kalimantan Timur. Dari bahasa percakapannya, saya mengetahui jika mereka berasal dari etnik Jawa.

Ketika saya tanya tujuan mereka selanjutnya, di antaranya ada yang mewakili menjawab, ‘’Akan pulang kampung berlebaran!’’ ‘’Kemana?’’ Tanya saya lebih lanjut. ‘’Ke Bonebone,’’ jawabnya.

Bonebone merupakan salah satu wilayah penempatan transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Unit pemukiman transmigrasi ini dibuka sejak awal-awal pemerintahan Presiden Soeharto. Ternyata, mereka adalah anak-anak dari para keluarga transmigrasi yang lahir, sekolah dan dibesarkan di salah satu lokasi pemukiman transmigrasi Bonebone yang kini telah merantau dan membuka usaha di wilayah Kalimantan Timur. Rombongan keluarga asal Jawa Timur dari Kalimantan Timur tersebut, pulang lebaran ke kampung halamannya di Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Duh, sejuknya Indonesia dengan model nasionalisme etnik seperti itu. Dapat menjadikan dan menyintai seluruh tempat di Indonesia sebagai tumpah darah, seperti yang sejak masa silam dilakukan Suku Bajo yang mampu berbaur dan keberadaannya diterima oleh seluruh etnik di Indonesia. (Mahaji Noesa, Kompasiana, 22 Mei 2012)

 

Gambar

 

Kebijakan ‘Dua Gratis’ tak sebatas disambut gembira oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya mendapatkan beragam apresiasi dari pemerintah kabupaten/kota untuk menata lebih baik kebijakan ini. Tak heran jika wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ juga mendapat banyak titipan saran, usul, maupun koreksi dalam kaitan pemantapan pelaksanaan program ini ke depan.

Ketua PWI Cabang Sulsel, H.Zulkifli Gani Otto,SH yang memimpin langsung ‘Safari Jurnalistik’ dalam setiap kali membuka pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota meminta, agar tak hanya keberhasilan tetapi juga semua kekurangan dan hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis selama ini dapat diungkapkan secara blak-blakan kepada wartawan.

‘’Gratis bersekolah di SD hingga SMP dan gratis mendapatkan pelayanan dasar kesehatan melalui kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel, ke depan tidak mungkin lagi untuk tidak digratiskan. Kita sudah melangkah ke pelayanan gratis tersebut, susah untuk kita mundur lagi. Karena itu, diperlukan keterbukaan semua pihak dalam pelaksanaan kebijakan ini agar setiap masalah yang timbul dapat secara cepat dan bersama-sama dicarikan solusinya,’’ katanya.

Salah satu persoalan yang muncul dan terasa mengganjal dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, sudah memasuki tiga tahun kebijakan ini berjalan belum semua penduduk sasaran mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diterbitkan oleh Pemprov Sulsel.

Akibatnya, masih lebih banyak pelayanan Kesehatan Gratis diberikan melalui penggunaan KTP/KK, bukan menggunakan kartu Jamkesda. Dari 240.550 jiwa penduduk yang menjadi sasaran kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Pinrang, sampai awal Oktober 2010 baru terdapat sekitar 120.000 yang memiliki kartu Jamkesda. Di Kabupaten Enrekang ada lebih dari 216.000 jiwa sasaran, tetapi hingga awal Oktober 2010 hanya sekitar 146.000 yang diterbitkan Kartu Jamkesdanya. Demikian pula di Kabupaten Maros, cuma ada 4.000 penduduk pemegang Kartu Jamkesda dari sekitar 193.000 jiwa sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis. Di Kabupaten Tana Toraja (Tator), dari sekitar 120.000 penduduk sasaran, tercatat hanya sekitar 70.000 penduduk yang mendapatkan kartu Jamkesda dari Pemprov Sulsel.

‘’Karena masih banyak penduduk yang juga enggan mengurus KTP di daerah ini, kami usul kalau bisa SIM, Kartu Siswa dan semacamnya yang menunjukkan identitas Sulsel dapat pula dipakai untuk kelancaran pelayanan Kesehatan Gratis di daerah, sebelum semua penduduk sasaran dapat diberikan Kartu Jamkesda,’’ usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tator, dr.Sakra.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, dr. Hendrik Kalatimang juga mengakui, masih sekitar 25 persen dari lebih 241.000 jiwa penduduk di daerahnya belum memiliki KTP, dan diantaranya hanya ada 23.000 yang telah memiliki kartu Jamkesda dari sekitar 98.000 jiwa penduduk yang jadi sasaran layanan Kesehatan Gratis.  

Semua penduduk kabupaten/kota yang menjadi sasaran kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis itulah yang disebut sebagai peserta Jamkesda. Jumlahnya, dihitung dari total penduduk kabupaten/kota kemudian dikurangi dengan jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dari program lain (pemegang kartu  Askes, Asabri, Jamkesmas, Jamsostek, dan semacamnya) di kabupaten/kota tersebut.

 Contohnya, Kabupaten Pinrang yang berpenduduk 345.911 jiwa. Di daerah ini terdapat 144.411 jiwa penduduk yang telah memiliki jaminan program pelayanan kesehatan dari program lainnya. Di antaranya sebanyak 78.500 penduduk miskin dan kurang mampu yang telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dikeluarkan secara nasional. Maka jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yang dicover dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis atau sebagai peserta Jamkesda, yaitu 345.911 – 144.411 = 240.550 jiwa.

Masih berkaitan dengan cara penghitungan, pemerintah kabupaten/kota juga banyak menyorot cara pemberian kuota Angka Kesakitan untuk setiap daerah yang ditetapkan rata-rata hanya sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk sasaran. Pasalnya, penetapan Angka Kesakitan inilah yang dijadikan dasar penghitungan anggaran untuk Pelayanan Kesehatan Gratis setiap tahunnya di kabupaten/kota.

Di Kabupaten Pinrang, misalnya. Dari 240.550 jiwa sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis (peserta Jamkesda), hanya 20 persen dari jumlah tersebut atau hanya 48.110 jiwa yang ditetapkan masuk dalam Angka Kesakitan. Angka Kesakitan ini adalah prakiraan jumlah penduduk yang akan meminta layanan Kesehatan Gratis sepanjang satu tahun anggaran di Kabupaten Pinrang.

‘’Melalui penghitungan Angka Kesakitan seperti itulah, kemudian ditetapkan besaran anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis untuk setiap kabupaten/kota,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Drs.H.Rusman Achmad, M.kes.

 Tahun 2010, Kabupaten Pinrang mendapatkan alokasi dana sebanyak Rp 5,7 miliar untuk Pelayanan Kesehatan Gratis. Sedangkan Kabupaten Enrekang yang Angka Kesakitannya sekitar 28.000 jiwa mendapat alokasi dana sebanyak Rp 3,3 miliar.

Tahun 2009 lalu, dana Pelayanan Kesehatan Gratis yang dialokasikan untuk Kabupaten Enrekang berdasarkan hitungan Angka Kesakitan tersebut sebanyak Rp 2,4 miliar. Dalam kenyataan pelaksanaan di lapangan, terjadi ledakan jumlah kunjungan jauh di atas hitungan Angka Kesakitan, menyebabkan nilai total serapan dana Rp 4,7 miliar. ‘’Makanya, tahun 2009  kita mengalami defisit dana Pelayanan Kesehatan Gratis mencapai Rp 2,3 miliar,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, dr. Muh.Yamin.

Hal sama terjadi tahun 2009 di Kabupaten Pinrang. ‘’Kita mengalami kekurangan atau defisit dana Pelayanan Kesehatan Gratis sekitar Rp 800 juta,’’ ungkap Direktur RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, drg.Hj.Siti Hasnah Syam, MARS.

Secara keseluruhan estimasi Angka Kesakitan tahun 2010 yang jadi sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel hanya sebanyak 916.306 orang. Alokasi premi ditetapkan sebanyak Rp 120.000 untuk setiap orang, sehingga total dana Pelayanan Kesehatan Gratis yang dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota di Sulsel tahun 2010 sebesar Rp 109,8 miliar lebih. 

Bagaimana mengatasi kebutuhan riil anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis jika terjadi defisit ketersedian dana seperti yang terjadi di Kabupaten Enrekang dan Pinrang?  

Ketika pertanyaan seperti ini dilontarkan kepada sejumlah pejabat pemerintahan di kabupaten/kota lainnya di Sulsel yang mengalami hal serupa dengan Kabupaten Enrekang. Hampir semua hanya menggeleng-gelengkan kepala, tanpa memberikan jawaban yang terang. Banyak yang beralasan, untuk mengatasi dilakukan penyiasatan penggunaan dana sambil menunggu penggantian melalui usulan tambahan dana di APBD Perubahan.

‘’Untuk kelancaran ke depan, mestinya pemberian dana Pelayanan Kesehatan Gratis dilakukan secara kapitasi penuh menurut jumlah penduduk sasaran Jamkesda di setiap kabupaten/kota. Apalagi mekanisme pencairan dana Pelayanan Kesehatan Gratis ini hanya boleh dilakukan berdasarkan klaim atau setelah dilakukan pelayanan kepada pasien,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr.Indriani.  

Terjadinya kekurangan stok obat, seperti yang ditemukan anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulsel ketika belum lama ini melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit milik Pemprov Sulsel – RS Labuang Baji, RS Haji, dan RS Bersalin Fatimah yang juga merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien layanan Kesehatan Gratis, boleh jadi karena dana yang tersedia untuk pembelian obat tidak cukup. Penyediaan dana tidak sesuai dengan kebutuhan, lantaran alokasi dana untuk layanan Kesehatan Gratis yang ditetapkan berdasarkan estimasi  Angka Kesakitan, yaitu 20 persen dari jumlah sasaran, tidak dengan penghitungan kapitasi penuh.

 

Belum Sepakat

 

Masalah lain yang banyak digunjingkan berkaitan dengan kebijakan Pelayanan Gratis, yaitu munculnya tawaran pengelolaan Kesehatan Gratis dilakukan sepenuhnya oleh PT.Askes. Rencananya, mulai 1 Januari 2011. ‘’Suratnya sudah ada sejak bulan Juli 2010, tapi saya belum mengajukan kepada Bupati, lantaran masih mengkaji untung-ruginya,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr. Indriani.

Tawaran yang diajukan PT.Askes, pengelolaan  Pelayanan Kesehatan Gratis akan dilakukan dengan mengutip pembayaran premi Rp 5.000 setiap jiwa setiap bulan. Dengan pembayaran premi dilakukan berdasarkan hitungan kapitasi penuh, yaitu meliputi seluruh sasaran kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis. Pembayaran bukan hanya terhadap 20 persen dari penduduk sasaran seperti yang dilakukan dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis selama ini.

Dengan latar hitungan untung-rugi premi serupa itulah menyebabkan Pemkab Sinjai, yang sejak tahun 2004 telah melaksanakan program Pendidikan dan Kesehatan Gratis, hingga saat ini belum bergabung dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Sinjai dikelola oleh Badan Pelaksana Jamkesda Kabupaten Sinjai. Pemerintah Kabupaten Sinjai membuka kesempatan kepada semua keluarga yang ada di daerahnya untuk menjadi peserta Jamkesda Sinjai dengan membayar premi Rp 10.000 setiap bulan untuk setiap KK. Pemegang kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Askes, Asabri, dan semacamnya dibolehkan ikut sebagai peserta Jamkesda Sinjai. Premi Jamkesda penduduk miskin atau kurang mampu dibayarkan oleh Pemkab Sinjai.

Makanya, peserta Jamkesda Sinjai dibagi tiga, yaitu Jamkesda Umum, Jamkesda Askes, dan Jamkesda Gakin (keluarga miskin). Fasilitas yang diperoleh peserta Jamkesda Sinjai, meliputi pelayanan kesehatan dasar hingga operasi (kecuali operasi plastik), dan rujukan rawat inap kelas II di rumah sakit yang ada di Kabupaten Sinjai.

Premi Jamkesda Sinjai Rp 10.000 per bulan untuk setiap KK, sudah meliputi layanan kesehatan bagi semua anggota keluarga sekalipun jumlahnya lebih dari sepuluh orang.

Guna menopang kelancaran pelaksanaan jaminan kesehatan modifikasi yang dilakukan di Kabupaten Sinjai tersebut, tahun 2010 Pemkab mengalokasikan dana APBD murni sebesar Rp 4 miliar . Sampai Oktober 2010, dana yang digunakan baru sekitar Rp 2 miliar. ‘’Dana APBD murni yang dialokasikan secara khusus setiap tahunnya tidak pernah habis digunakan untuk pelayanan Kesehatan Gratis di Sinjai,’’ jelas Kepala Badan Pelaksana Jamkesda Sinjai, dr.H.Muh.Jufri.

Jika Kabupaten Sinjai ikut kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, hitung-hitungannya akan mendapat alokasi dana sekitar Rp 10 miliar. Dana tersebut sebagaimana aturan main dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, 40 persen ditanggung melalui APBD Provinsi dan 60 persen ditanggung melalui APBD Kabupaten Sinjai. Lebih jelasnya, dari Rp 10 miliar dana yang dialokasikan, hanya sekitar Rp 4 miliar yang ditanggung provinsi dan Rp 6 miliar ditanggung kabupaten.

‘’Dengan hitungan seperti itu, daerah masih untung jika melaksanakan melalui pola layanan kesehatan Jamkesda Sinjai seperti yang dilakukan selama ini,’’ tandas Muh.Jufri. Sembari menyatakan, saat ini sudah lebih dari 90 persen penduduk Kabupaten Sinjai yang tercover menjadi peserta Jamkesda Sinjai.

Kabupaten Sinjai, urainya, bukan menolak kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemprov Sulsel. Istilahnya, ‘’hanya belum terjadi kesepakatan.’’

Menurut Muh. Jufri, ada dua opsi yang pernah diajukan Pemkab Sinjai terhadap kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel. Pertama, dananya diserahkan dalam bentuk glondongan oleh Provinsi, dan Pemkab yang mengatur penggunaannya disesuaikan dengan program Kesehatan Gratis yang sudah berjalan baik di Kabupaten Sinjai selama ini.

Kedua, dana Pelayanan Kesehatan Gratis dari Provinsi, diminta hanya digunakan untuk mendanai warga Kabupaten Sinjai yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Makassar, melalui alokasi penggunaan yang jelas. ‘’Jadi, Sinjai sebenarnya tidak pernah menolak kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, hanya belum ada titik temu,’’ katanya.  

Di Kabupaten Sinjai saat ini sisa sekitar 22.000 jiwa penduduk miskin. Sudah ada sekitar 192.000 jiwa yang tercover Jamkesda Sinjai. Artinya, memang, sisa sedikit sekali sasaran yang bisa dicover kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel yang hanya melayani penduduk yang belum dicover oleh layanan jaminan kesehatan lainnya, termasuk seperti peserta Jamkesda Sinjai. Lagipula, penghitungan anggaran layanan Kesehatan Gratis Sulsel hanya 20 persen dari sasaran.

Pemkab Sinjai seperti halnya Pemkab Bantaeng saat ini memiliki Barigade Siaga bertugas 1 x 24 jam melayani kondisi darurat masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Tim Emergency 118 di Sinjai yang dilengkapi sejumlah dokter ahli setiap saat siap meluncur langsung memberikan pertolongan ke tempat-tempat masyarakat yang mendesak membutuhkan penangan medis. Tak hanya sebatas memberikan pertolongan di lokasi, tapi dalam keadaan diperlukan juga bertugas mengantar pasien hingga ke rumah sakit.

Untuk pelayanan kesehatan masyarakan di Indoneseia, berdasarkan penilaian yang dilakukan Departemen Kesehatan kerjasama AusAid dan Universitas Indonesia, Kabupaten Sinjai berada di posisi kedua.

Dalam hitungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, dr.Azis, jika pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gratis kemudian dilakukan dengan mengutip premi Rp 5.000 per jiwa setiap bulan dengan model kapitasi penuh, seperti yang hendak dilakukan oleh PT.Askes, maka pemerintah di ‘Bumi Lamaddukelleng’ ini akan membutuhkan dana sampai Rp 15 miliar setiap tahunnya.

Pelayanan kesehatan masyarakat, sebutnya, paling sehat jika dilakukan dengan sistem asuransi. Pola Jamkesda dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel ini juga adalah bentuk asuransi. Jika Jamkesda dikelola sendiri sama dengan pola yang akan dilakukan PT.Askes, maka dana yang dibutuhkan oleh daerah ini hanya sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar setiap tahun untuk mengkover sekitar 273.000 jiwa sasaran Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Wajo.

‘’Menggunakan pola sekarang ini dengan alokasi dana Rp 2 miliar lebih per tahun, Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Wajo sudah dapat berjalan efektif apalagi jika dilakukan dengan hitungan kapitasi penuh,’’ kata dr.Azis.

Gubernur Sulsel, Dr.H.Syahrul Yasin Limpo, SH,MH sendiri tidak menyoal menyangkut masih adanya daerah yang tidak bergabung dalam model kebijakan Pendidikan Gratis maupun Pelayanan Kesehatan Gratis yang dibuat Pemprov Sulsel.

‘’Jika ada daerah yang belum mau menerima kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis, tidak apa-apa. Sepanjang di daerah kabupaten/kota bersangkutan ada jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar dari SD hingga SMP dan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dilakukan melalui kebijakan gratis Pemprov Sulsel tersebut,’’ katanya ketika memberikan wejangan sebelum melepas secara resmi wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’  di Gubernuran Sulsel.

Kebijakan ‘Dua Gratis’ yang dicanangkan Pemprov Sulsel, menurut Syahrul Yasin Limpo, sebenarnya merupakan amanah undang-undang yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara nasional. Seperti diamanahkan Undang-undang No. 20/2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mulai dari SD hingga SMP. Sejak lama pemerintah sudah mengalokasikan dana dalam bentuk BOP (Biaya Operasional Pendidikan), kemudian menggelontorkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk membantu pembiayaan berkaitan dengan keperluan proses belajar mengajar di SD hingga SMP atau sekolah sederajat.

Demikian pula dengan Pelayanan Kesehatan Gratis. Pemerintah melalui Undang-undang No.23/1992 tentang Kesehatan, serta Undang-undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, telah memberikan jaminan gratis pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin atau kurang mampu. Mereka dimasukkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Layanan gratis diberikan kepada peserta Jamkesmas, meliputi layanan kesehatan dasar hingga operasi, dan rawat inap kelas III di rumah sakit milik pemerintah, serupa yang diberikan melalui kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Sebenarnya Samaji ! (Bhs Mks. Artinya: ‘’Sama Saja!” – red). Melalui Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis kami hanya ingin mempertegas pelaksanaan dari amanah undang-undang khususnya tentang penyelenggaraan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan jaminan sosial masyarakat. Hanya saja istilah gratis, itu punyanya Syahrul, sedangkan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis itu miliknya Pemprov Sulsel,’’  ujar Syahrul Yasin Limpo, kemudian tertawa kecil. 

 

Juknis dan Matrik

 

Alokasi anggaran kebijakan Pendidikan Gratis yang ditetapkan berdasarkan tahun anggaran untuk kabupaten/kota di Sulsel selama ini,  secara khusus mendapat sorotan dari Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Muh.Yamin,Spd, Lsi. Perhitungannya, diminta dilakukan dengan perhitungan khusus, karena sampai sekarang tahun Ajaran Baru masih dimulai setelah pertengahan tahun berjalan.

Tahun Ajaran Baru dimulai Juli. Di sekitar bulan tersebut  barulah dilakukan Penerimaan Murid Baru SD maupun SMP yang jadi sasaran pembiayaan Pendidikan Gratis. ’’Selama ini dana Pendidikan Gratis untuk siswa baru SD dan SMP yang belum diakomodir dalam penetapan anggaran pada awal tahun, terpaksa kita siasati melalui pemanfaatan dana BOS, sambil menunggu dana dari APBD Perubahan. Kami lakukan sangat hati-hati, karena ini bisa merepotkan, terutama jika berhubungan dengan pemeriksaan penggunaan keuangan oleh pemeriksa keuangan,’’ katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs.H.A.Taslim Arifin. ‘’Masih ada hal yang menjadi tugas berat menyangkut sosialisasi, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke kabupaten/kota,’’ katanya.

Dia menunjuk contoh, sampai saat ini masih banyak sekolah SD dan SMP di daerahnya yang lambat dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis tersebut. Demikian pula dengan pengajuan program dari setiap sekolah. Akibatnya, dana Pendidikan Gratis yang telah disediakan pun lambat pencairannya.

‘’Tanpa ada program dan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis sebelumnya, kita tidak berani untuk mengambil risiko mencairkan dana tersebut ke sekolah-sekolah,’’ kata Taslim Arifin.

Bahkan Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs.Bustam Ramli,Msi secara tegas mengatakan, jika tidak ada revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel No.9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis khususnya mengenai Pasal 7, 8 dan 9, dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke daerah tak dapat digunakan secara maksimal. Masalahnya, katanya, di satu pihak penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak dibolehkan untuk mendanai item-item yang sudah dianggarkan melalui dana BOS. Sementara, sejumlah item sasaran dalam kebijakan Pendidikan Gratis sesungguhnya telah dianggarkan melalui dana BOS di SD maupun SMP.

‘’Pergub No.9/2010 khususnya pasal 7, 8, dan 9 perlu dikaji ulang, harus jelas aspek yuridisnya, agar penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak berisiko terutama bagi pengguna di daerah,’’ ujar Bustam Ramli.

Menyangkut adanya tumpang tindih sasaran penggunaan dana Pendidikan Gratis dengan dana BOS, diakui Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Drs.Mustafa Mappangara. ‘’Sebenarnya, memang, perlu ada Petunjuk Teknis mengiringi Pergub No.9/2010 tersebu, karena di situ belum ada penjelasan sasaran yang jelas,’’ katanya.

Guna mengatasi masalah tersebut, Walikota Parepare, Drs.H.Mohammad Zain Katoe, sejak Maret 2010 telah melayangkan surat kepada Gubernur Sulsel dengan mengajukan beberapa alternatif agar penggunaan dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke Kota Parepare tahun 2010 sebesar Rp 7,2 miliar lebih dapat berjalan efektif.

Di Kota Parepare, menurut Mustafa Mappangara, dana pendidikan gratis disatu-paketkan antara dana APBD Kota dengan APBD Provinsi  ke satu DPA pada APBD Parepare. Dimaksudkan agar tidak terjadi dua macam pertanggungjawaban, serta menghindari adanya keterlambatan pencairan dana.

Dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke Parepare pun ditempatkan dalam paket Rekening Kegiatan Belanja Langsung (bukan di Rekening Pos Bantuan). Dibuat Petunjuk Teknis (Juknis) tersendiri yang sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana diatur Pergub No.9/2010, yaitu prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh bupati/walikota. Selain itu, Pemkot Parepare membuat matrik penggunaan dana sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak tumpang tindih dengan penggunaan dana BOS.

‘’Setiap daerah kabupaten/kota memiliki perbedaan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda, makanya ke depan Pergub pelaksanaan Pendidikan Gratis seharusnya hanya bersifat makro, teknis pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing daerah,’’ saran Mustafa Mappangara.

Kota Parepare saat ini sudah mampu menekan angka putus sekolah di bawah 1 persen, atau telah melebihi target nasional yaitu maksimal 1 persen. Sedangkan daya serap sekolah sudah di atas 100 persen. 

Menyangkut sharing dana Pendidikan Gratis yang disepakati 40 persen ditanggung provinsi dan 60 persen ditanggung kabupaten/kota, juga banyak dibincangkan kepada wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’.  Pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Bantaeng, Drs.Zainuddin, Msi, menyatakan, idealnya jika dana Pendidkan dan Pelayanan Kesehatan Gratis itu 60 persen ditanggung provinsi dan 40 persen ditanggung kabupaten/kota. ‘’Soalnya, dana di kabupaten/kota masih terbatas, masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,’’ katanya.

Usulan sama terdengar dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Pinrang. Minimal, katanya, sharing dana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis tersebut fifty-fifty – 50 persen tanggungan provinsi dan 50 persen oleh kabupaten/kota. Bahkan di sejumlah kabupaten/kota lainnya ada yang mengusul agar dana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis ditanggung 100 persen oleh Pemerintah Provinsi. Alasannya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemprov Sulsel.

Menariknya, tak satupun daerah kabupaten/kota yang jadi sasaran kunjungan ‘Safari Jurnalistik’ mengeluhkan adanya ketidakseimbangan antara kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun dengan besarnya kewajiban yang harus ditanggung daerah untuk anggaran Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis setiap tahun.

‘’Padahal, jika kita lihat rata-rata kenaikan PAD setiap kabupaten/kota di Sulsel setiap tahun tidak seimbang dengan besarnya anggaran yang harus disediakan melalui APBD untuk mendanai pelaksanaan Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang  jumlahnya bermiliar-miliar rupiah.’’ Begitu, salah satu poin analisis dari sejumlah wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ setelah sejenak kongkow-konkow menikmati pergerakan awan di puncak, dalam perjalanan dari Kota Palopo menuju Kota Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara.       

Sejumlah wartawan lantas terperangah, ketika kemudian mendapat informasi bahwa PAD di Kota Parepare saat ini hanya sekitar Rp 500 juta, tapi harus menanggung sharing dana di APBD sekitar 3 miliar khusus untuk pendanaan Pendidikan Gratis dan lebih Rp 1 miliar untuk Pelayanan Kesehatan Gratis tahun 2010.

 

Menanti ‘Buku Elektronik’

 

Aneh tapi nyata! Lantaran seiring dengan pelaksanaan kebijakan ‘Dua Gratis’ tersebut, justru ada kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan pendidikan gratis plus di tingkat TK maupun SMA, di luar kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel. Bahkan Pemkab Luwu seiring dengan pelaksanaan kebijakan gratis ini, secara khusus dapat menyediakan beasiswa bagi tenaga pendidik yang belum mencapai strata satu (S-1) untuk mengikuti pendidikan S-1.

‘’Untuk mengawal pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan gratis agar dapat belangsung baik serta bermutu, kami sediakan dana beasiswa untuk 600 orang guru yang belum sarjana dari tingkat TK hingga SMA mengikuti pendidikan S-1. Langkah awal sudah ada 300 guru yang didanai mengikuti pendidikan S-1,’’ ujar Bupati Luwu Ir.H.A.Muzakkar.

Di Kabupaten Wajo, dapat dibentuk Kelas Akselerasi di SD hingga SMP. Murid SD di Kelas Akselerasi dapat menamatkan pelajaran dalam tempo 5 tahun, dan untuk siswa SMP dapat menyelesaikan studi hanya dalam waktu dua tahun ajaran. Sekalipun untuk penyelenggaraan Kelas Akselerasi ini harus menggunakan dana kolaborasi dengan pihak orang tua siswa.

Ragam apresiasi menyambut penyelenggaraan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis pun ditemui di kabupaten/kota lainnya di Sulsel. Di Kabupaten Tana Toraja, misalnya, Pemkab setempat mengembangkan pola pembangunan SD/SMP Satu Atap untuk memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal berpencar-pencar di wilayah pegunungan. ‘’Sekarang sudah terdapat 12 SD/SMP Satu Atap dibangun di daerah ini,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja, Johannis Titing.

Di daerah pariwisata Tana Toraja dan Toraja Utara,  sekalipun sudah berlangsung Pendidikan Gratis, para orang tua siswa masih tetap menyalurkan bantuan dalam bentuk natura, berupa sumbangan babi dan lain-lain ketika diadakan pesta adat kemudian diuangkan, untuk membantu mendanai penyediaan sarana pendidikan di daerah tersebut.

Di ibukota Provinsi Sulsel; justru melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar dialokasikan anggaran sebesar Rp 532 miliar untuk memberikan Makanan Pendamping Air (MPA) dalam rangka membantu perbaikan gizi khususnya bagi anak-anak SD.

Di Kabupaten Pinrang, pihak Dispora setempat menekankan penggunaan Laptop (komputer) terhadap guru-guru SD dan SMP yang telah bersertifikasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Penggunaan Buku Elektronik – melalui penyediaan bahan pelajaran secara gratis oleh pemerintah pusat secaraon line di jaringan internet, dinilai dapat membantu memudahkan siswa memperoleh bahan ajar  tanpa harus tergantung dari penyediaan buku-buku teks seperti selama ini.

Sayangnya, menurut data, kondisi di Kabupaten Pinrang saat ini tak jauh beda dengan di Kota Makassar, masih sekitar 50 hingga 60 persen guru termasuk kepala sekolah yang belum tahu ‘buka-tutup’ komputer. ‘’Perlu ada gebrakan pemasyarakatan penggunaan IT — Teknologi Informasi seiring dengan keinginan peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis,’’ saran pihak Dispora Pinrang.  (Baca juga Hal:  ‘Tawaran Axioo Currikulum Program’).

Dahsyatnya gaung kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis, menurut Bupati Luwu, H.A.Muzakkar, menimbulkan euforia gratis bagi masyarakat di daerahnya. ‘’Tapi, Alhamdulillah, dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan kita juga sudah mampu menciptakan pola kebijakan bantuan handtraktor gratis dan bibit gratis bagi petani, perahu gratis untuk nelayan, termasuk kucuran kredit nol bunga dan nol agunan bagi mereka. Sekarang sedang dirancang, kebijakan gratis bayar PBB bagi petani yang akan mengikuti program pengembangan tanaman talas (keladi-red) di Kabupaten Luwu,’’ katanya.

Bagi Cakka, panggilan akrab dari Bupati H.A.Muzakkar, senantiasa optimis terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan gratis di wilayahnya dapat berjalan dengan baik. Termasuk terhadap pengawasan dana-dana sehingga penggunaan dilakukan sesuai sasarannya. Pasalnya, dia menerapkan sistem ‘Kontrak Kinerja’ dengan para kepala SKPD. Setiap program ditawarkan terlebih dahulu kepada kepala SKPD, mampu atau tidak mampu untuk dilaksanakan. Jika mampu, diserahkan untuk menyusun pelaksanaan program tersebut, mengatur penggunaan dana yang disediakan, termasuk membuat Time Skedulnya. ‘’Ketidakberesan pelaksanaan di lapangan, jabatan jadi taruhannya,’’ katanya.

Munculnya beragam apresiasi, saran, usul dan kritik setelah memasuki tiga tahun pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel merupakan modal untuk mempermantap pelaksanaan kebijakan ini. Apalagi, pemerintah pusat mulai tahun 2011 sudah mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyediakan anggaran dari APBD khususnya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh sudah membuat kesepakatan dengan Mendagri Gamawan Fauzi, untuk memastikan adanya dana BOS dianggarkan di setiap APBD provinsi, kabupaten dan kota dalam tahun 2011. Surat Edaran dari kedua menteri mengenai kewajiban tersebut telah dikirim langsung kepada para gubernur, bupati dan walikota di Indonesia.

Artinya, untuk pelaksanaan kebijakan nasional tersebut, Pemprov Sulsel sudah melangkah tiga tahun lebih cepat melalui kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Arah kebijakan ‘Dua Gartis’ tersebut sudah tepat. ‘’Jika ada kekurangan, kita perbaiki saja sistem dalam rangka mempermantap pelaksanaan kebijakan ini di lapangan,’’  kata Bupati Luwu, H.A.Muzakkar berulangkali di hadapan wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik.(Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII)  

 

Gambar,jurnalis
Seperti halnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis yang juga diluncurkan sejak 1 Juli 2008, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota yang dikunjungi peserta ‘Safari Jurnalistik’  PWI Cabang Sulsel.

Dampak positif dari kebijakan Pendidikan Gratis ini, paling tidak, seperti apa yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, Drs.H.A.Patabai Pabokori ketika ikut melepas peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Gubernuran Sulsel.

Kebijakan ini, selain telah membantu mengurangi beban orangtua dalam membiayai sekolah anak-anak mereka di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Juga, telah mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulsel memperbesar alokasi anggaran pendidikan di APBD masing-masing.

Sebelum diluncurkannya kebijakan Pendidikan Gratis, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulsel rata-rata di bawah 10 persen dari total APBD. ‘’Sekarang Anggaran Pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Sulsel, umumnya sudah hampir mencapai 20 persen dari total APBD. Bahkan ada lima kabupaten sudah melebihi 20 persen,’’ tutur H.A.Patabai Pabokori.

Mantan Bupati Bulukumba ini juga menyebut, keberhasilan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis terlihat dengan berkurangnya angka putus sekolah di provinsi ini. Bahkan meningkatnya jumlah kelulusan dari hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) di Provinsi Sulsel selama dua tahun terakhir, yaitu tingkat kelulusan SD yang mencapai 99 persen dan SMP 99,77 persen (tahun 2009-red) dinyatakan, juga dapat dicapai karena adanya andil dari pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis tersebut. 

Bahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Drs.H.Muh.Yusuf Sommeng,Msi dengan gamblang menyatakan, pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis telah sangat membantu kebutuhan para orangtua di daerahnya, yang selama ini setiap keluarga membutuhkan biaya sekolah bagi anak-anaknya di SD hingga SMP, sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap tahun.

Keseriusan Pemkab Gowa untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan gratis yang tujuan utamanya membantu terlaksananya program nasional Wajib Belajar 9 Tahun (SD hingga SMP atau sederajat) bagi warga Negara Indonesia, terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No.10 tahun 2008 tentang Wajib Belajar bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Gowa.

Perda tersebut memberikan sanksi 6 bulan penjara atau denda Rp 50 juta kepada para orangtua atau siapa saja yang tidak mau menyekolahkan anak-anak usia sekolah masuk SD hingga SMP.

Namun, secara berkelakar seorang wartawan peserta Safari Jurnalistik menyatakan, bahwa sanksi Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut, bukan tidak mungkin kelak akan menimbulkan ekses negatif,  lantaran orangtua murid atau siswa ditangkap anaknya malahan kian berkeras untuk tidak mau bersekolah.

Maksud dari Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa adalah untuk lebih menggugah kesadaran sekaligus mendorong para orang tua atau masyarakat untuk  menyekolahkan anaknya di tingkat SD hingga SMP yang telah diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Pemkab Gowa sendiri, seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis, juga melaksanakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA) atau yang sederajat di daerahnya.           

’Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut,’’ ujar Muh.Yusuf Sommeng.

Kemudian menyatakan, anggaran untuk pendidikan gratis yang dialokasikan dalam APBD Gowa saat ini sudah melebihi 20 persen dari total APBD. ‘’Jika dihitung dengan gaji guru, maka anggaran pendidikan secara keseluruhan sudah mencapai 40 persen di APBD,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Pattingaloang, Kantor Bupati Gowa.

Di Kabupaten Bantaeng, jauh sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis, pemerintah daerah setempat telah menggelontorkan bantuan subsidi kepada setiap siswa SD dan SMP yang ada di daerahnya. Subsidi diberikan Rp 6.000 untuk setiap murid SD dan Rp 10.000 untuk SMP setiap bulan. Tak heran jika kemudian dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis, sejumlah sekolah di Bantaeng lantas kebanjiran siswa.

‘’Lantaran banyaknya siswa, SMP 1 dan SMP 2 di Kota Bantaeng mulai tahun ini  harus membuka kegiatan sekolah pagi dan sore hari,’’ jelas Kadispora Kabupaten Bantaeng, Dra.Andi Sinasari, Mpd.

Persoalan lebih rumit, tentu saja, akan dialami sekitar 30 SD Negeri di Kota Makassar yang sampai memasuki tiga tahun pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis masing-masing hanya memiliki tiga unit ruang belajar  untuk melayani kegiatan belajar mengajar dari kelas I hingga kelas 6.

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar anak usia SD, SMP, dan SMA, semakin meningkat. ‘’Berdasarkan hasil evaluasi, daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone saat ini melaju semakin tinggi, untuk SD sudah hampir mencapai 100 persen, SMP sekitar 98 persen dan SMA sekitar 78 persen,’’ jelas Wakil Bupati Bone.Drs.H.A.M.Said Pabokori.

Meningkatnya daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone tersebut dapat dimaklumi, lantaran pelaksanaan Pendidikan Gratis di ‘Bumi Arung Palakka’ tersebut sudah dilaksanakan sejak Januari 2003, atau lima tahun sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis. ‘’Pelaksanaan programnya dilakukan dalam bentuk subsidi silang, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Program tersebut sekarang kami sinergikan dengan kebijakan Pendidikan Gratis yang digagas oleh Pemprov Sulsel,’’ jelas Said Pabokori.

Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan dan 333 desa/kelurahan berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, merupakan kabupaten terluas wilayahnya di Provinsi Sulsel, kini memiliki  774 SD, 107 SMP dan 38 SMA.

Kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No.4/2009 tentang Penyelenggaraan Penddidikan Gratis di Susel, membantu biaya penyelenggaraan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dari tingkat SD hingga SMP,  termasuk membantu biaya kegiatan ekstrakurikuler, memberi insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih jelasnya, melalui program tersebut siswa dari tingkat SD hingga SMP atau yang sederajat diberikan bantuan biaya untuk pembelian buku-buku teks pelajaran dan buku referensi, membebaskan dari biaya kegiatan remedial, pengayaan/les, olahraga, kesenian, pengadaan foto murid, iuran pramuka, KIR, PMR dan sejenisnya. Menyediakan dana pembelian baju seragam, baju olahraga, sepatu, tas dan lain-lain keperluan PBM dan uang transpor bagi siswa miskin. Termasuk menyediakan dana untuk insentif guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, biaya operasional pengelolaan Pendidikan Gratis berupa ATK, penggandaan, surat menyurat dan laporan.

‘’Ada 14 item yang dibantu digratiskan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, di luar pembiayaan dana BOS — Biaya Operasinal Sekolah yang diberikan kepada siswa di SD hingga SMP melalui APBN setiap tahunnya,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, H.A.Patabai Pabokori.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pinrang, Drs.H.Syarifuddin Side,SH,MH,Msi mengatakan, kebijakan Pendidikan Gratis yang digulirkan Pemprov Sulsel dirasakan sangat membantu kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar khususnya di tingkat SD hingga SMP di daerahnya.

Betapa tidak, katanya, dengan adanya kebijakan tersebut, setiap murid SD mendapat bantuan senilai Rp 120.000 setiap tahun untuk membiayai sekolahnya, dan tiap siswa SMP mendapat bantuan sebanyak Rp 240.000 per tahunnya. Bantuan biaya dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel ini, tentu saja, menambah dana BOS yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar di tingkat SD hingga SMP. Bantuan Dana BOS nilainya lebih besar dari angka nominal yang diberikan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel kepada setiap siswa yang menjalani pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan data yang disodorkan pihak Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pinrang, untuk tahun 2010 ini terdapat sebanyak 323 SD, 58 SMP dan 28 Madrasah Ibtidaiyah (Mi) dengan jumlah murid keseluruhan 69.357 orang yang menjadi sasaran penerima bantuan Pendidikan Gratis.

Hadirnya kebijakan Pendidikan Gratis melegahkan Pemkab Pinrang, sehingga  juga dapat menyelenggarakan Pendidikan Gratis di tingkat SMA. Tahun 2010, sebanyak 10.135 siswa SMA/SMK di ‘Bumi Lasinrang’ mendapat bantuan dana pendidikan sebesar Rp 700.000 per siswa dari Pemkab Pinrang.

Hal sama dilakukan oleh Pemkab Enrekang kepada siswa SMU dan SMK. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan nilainya lebih kecil. ‘’Pemkab Enrekang memberikan bantuan subsidi kepada setiap siswa SMU sebanyak Rp 25.000 per bulan, dan Rp 30.000 per bulan untuk setiap siswa SMK,’’ jelas Kadispora Kabupaten Enrekang, Arfa Rauf.

Di Kabupaten Pangkep, kondisinya lebih maju lagi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel dari SD hingga SMP, pemerintah kabupaten kepulauan ini pun menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan tingkat SMA. Kabupaten penghasil ‘Semen Tonasa’ inilah yang pertama di Sulsel melaksanakan Pendidikan Gratis mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.

‘’Kebijakan Pendidikan Gratis terbukti mampu membuka aksebilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesatuan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah agar kebijakan Pendidikan Gratis yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama bagi generasi pelanjut, dapat lebih disempurnakan dan berjalan dengan baik,’’ ujar Wakil Bupati Pangkep, Drs.Abdul Rahman Assegaf,SH ketika menerima wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik PWI Cabang Sulsel di kawasan rekreasi permandian ‘Mattampa’ Kecamatan Bungoro.

Mengenai kebijakan Pendidikan Gratis dari tingkat TK, secara khusus ikut disoroti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Musakkar. ‘’Pemprov Sulsel ke depan harus dapat memperhatikan pendidikan anak-anak di sekolah taman kanak-kanak untuk dimasukkan dalam kebijakan Pendidikan Gratis. Pendidikan anak usia dini di tingkat TK sangat penting diperhatikan untuk pembentukan karakter dan kecerdasan masa depan anak-anak,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’, malam hari, di rumah jabatan Bupati Luwu, di Belopa, ibukota Kabupaten Luwu.

Mengenai pendidikan anak usia dini, Pemerintah Kabupaten Gowa, pernah menyelenggarakan secara gratis melalui program SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Saleh) yang dibentuk sampai ke desa-desa. Namun kebijakan Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo,SH,MH yang sekaligus mengakomodir pembelajaran bagi anak-anak putus sekolah tersebut, hanya berlangsung selama dua tahun. Model pendidikan gratis SPAS terhenti dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, serta program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) selevel dengan sekolah Taman Kanak-kanak yang dilaksanakan Departemen Pendidikan secara nasional.

Awal pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis di Sulsel, diakui Kadis Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, Johannes Titing, menimbulkan banyak tafsiran keliru terutama di daerahnya yang masyarakatnya sejak lama sangat memberi arti penting terhadap pendidikan dalam kehidupan. ‘’Mulanya, sekolah-sekolah swasta di daerah ini tidak mau menerima kebijakan Pendidikan Gratis tersebut, tapi setelah memahami kebijakan ini sekarang semua sudah mau menerima,’’ katanya.

Hal sama terjadi di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Sejak lama, masyarakat di kabupaten yang baru diresmikan 26 Nopember 2008 tersebut, penduduknya yang kini berjumlah lebih dari 241.000 jiwa tersebar di 21 kecamatan, 151 lembang/kelurahan sangat menomorsatukan pendidikan dalam kehidupan keluarga mereka.

‘’Sekarang ini setiap rumahtangga di Kabupaten Toraja Utara sedikitnya memiliki tiga orang anggota keluarga yang berpredikat sarjana,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Drs.Gaga Sumule, untuk meyakinkan betapa tingginya perhatian masyarakat di wilayah andalan ‘Pariwisata’ Sulsel ini terhadap pendidikan dalam kehidupan.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kebijakan Pendidikan Gratis saat ini oleh Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara telah mencanangkan daerahnya sebagai ‘Kabupaten Pendidikan’.  Sekalipun saat ini, SD Kristen Lino dan SMP Kristen Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara belum mau menerima bantuan dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Kami ingin ke depan, sebagai Kabupaten Pendidikan, Toraja Utara dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK hingga perguruan tinggi,’’ kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Toraja Utara, Lewarang Rantelangi.* (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400/Tahun XII)

 

 

Gambar

Empat belas pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel sasaran kunjungan ‘Safari Jurnalistik’ wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel (6-10 Oktober 2010), semuanya menyatakan kebijakan ‘Dua Gratis’ Pemprov Sulsel menyangkut ‘Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis’ yang diluncurkan sejak 1 Juli 2008 berdampak positif menguntungkan pemerintah dan masyarakat di daerah.

Berikut laporan Mahaji Noesa, setelah mengikuti perjalanan ‘Safari Jurnalistik’ bertajuk ‘Implementasi Program Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel’. Laporannya disajikan dalam tiga bagian tulisan. Ditulis di Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII, dengan judul utama: Pelaksanaan ‘Dua Gratis’ di Sulsel Perbaiki Sistem Mantapkan Kebijakan.

 ***

 Dalam waktu relatif singkat telah terjadi gelombang kesadaran masyarakat yang begitu besar untuk memeriksakan atau meminta pelayanan kesehatan diri maupun keluarga ke tempat atau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Itulah salah keuntungan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

Munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan, dinilai pemerintah kabupaten/kota yang jadi sasaran ‘Safari Jurnalistik’, merupakan modal paling mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang selanjutnya mampu meningkatkan produktifitas kerja masyarakat.

Tumbuhnya kesadaran untuk hidup sehat seperti itu, diyakini kelak akan menjadi kebutuhan. ‘’Jika hidup sehat telah disadari menjadi bagian penting dalam kehidupan, maka sekalipun harus dibayar masyarakat akan berupaya untuk memperolehnya. Apalagi jika tersedia layanan kesehatan gratis seperti yang disodorkan melalui kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis yang kini sedang digencarkan oleh Pemprov Sulsel,’’ komentar Halim (32), seorang pengusaha di Kota Parepare.

Di Kabupaten Enrekang, sejak adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis jumlah kunjungan masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan selalu melebihi estimasi yang dibuat. Dalam tahun 2010, contohnya. Diestimasikan hanya sekitar 28.000 kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayah ‘Massenrempulu’ guna mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

‘’Ternyata, sampai September 2010 saja, sudah tercatat lebih dari 62.000 kunjungan masyarakat meminta pelayanan kesehatan dasar yang digratiskan,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, dr.Muh Yamin.

Dalam penilaian secara nasional, Kabupaten Enrekang saat ini sudah termasuk dalam kategorti Kabupaten Sehat. ‘’Untuk pelayanan dasar kesehatan, Kabupaten Enrekang menempati peringkat pertama di Provinsi Sulsel dan peringkat 30 secara nasional,’’ jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Enrekang, Muh. Aminuddin,SH. 

Peningkatan kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan juga terjadi di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Pinrang, Pankep, Maros, Luwu, Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo dan Kota Parepare yang dikunjungi lebih dari 60 wartawan media cetak dan elektronik peserta ‘Safari Jurnalistik’ PWI Cabang Sulsel kerjasama Pemprov Sulsel. Dari pencatatan kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di masing-masing kabupaten/kota, setelah adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, rata-rata mengalami peningkatan di atas 100 (seratus)  persen dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan drastis kunjungan masyarakat sangat dirasakan di 8 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bantaeng. ‘’Di Puskesmas Tona  yang sepi-sepi saja sebelum ada kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, kini menjadi ramai dengan kunjungan antara 100 hingga 150 warga setiap harinya,’’ ungkap Sekretaris Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Drs.Ansar Kuba.

Peningkatan kunjungan seperti itu,  tak hanya terlihat di Puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah pedalaman kabupaten yang berjuluk ‘Butta Toa’ ini, tapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Bayangkan, Pustu (Puskesmas Pembantu-red) yang ada di Kota Bantaeng,  ibukota Kabupaten Bantaeng, saat ini mendapat kunjungan antara 50 hingga 100 warga setiap hari. ‘’Hampir sepanjang hari terlihat antrian warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pustu tersebut,’’ kata Ansar Kuba.

Idealnya, menurut Bupati Luwu, Ir.H.A.Muzakkar, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, salah satunya dilihat dari makin berkurangnya orang sakit yang dilayani di pusat-pusat pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu.

Namun begitu, Bupati Luwu yang baru sekitar sembilan bulan dilantik menduduki jabatan kebupatiannya, berulangkali menyatakan menyambut baik kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis. ‘’Kita lihat dari Nawaitu kebijakan ini yang sangat baik dalam rangka memberikan jaminan pendidikan dasar kesehatan dasar bagi masyarakat. Justru kebijakan ini harus diwujudkan dengan baik. Jika masih terjadi plus-minus dalam pelaksanaannya, saya kira itu hanya soal sistemnya yang perlu kita perbaiki bersama,’’ katanya.

Pemkab Luwu sendiri,  dalam kaitan upaya memantapkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakatnya, kini sedang berupaya meningkatkan status 21 Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan menjadi Puskesmas Plus. ‘’Sekarang sudah ada 10 dari 21 Puskesmas tersebut yang telah berstatus sebagai Puskesmas Plus yaitu Puskesmas yang telah memiliki fasilitas untuk melayani pasien rawat inap,’’ jelas Bupati H.A.Muzakkar.

Akan tetapi meningkatnya kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, setelah dimulainya pelayanan Kesehatan Gratis 1 Juli 2008, menurut Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, H. Martin Jaya, SH, Msi, tidak dapat serta merta dijadikan sebagai ukuran ketidakberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Alasannya, dengan adanya pelayanan kesehatan dasar yang gratis saat ini, untuk sakit-sakit ringan saja warga langsung meminta pelayanan ke Puskemas. ‘’Hal ini sangat dirasakan di Kota Palopo. Sejak ada pelayanan kesehatan gratis, warga yang mencret-mencret sedikit saja sudah langsung minta pelayanan kesehatan di Puskesmas, bahkan ada yang langsung ke rumah sakit. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan salah satu gejala positif dari kebijakan gratis ini, dimana dalam waktu relatif singkat mampu membangkitkan besarnya kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya,’’ kata Martin Jaya.

Lebih menarik lagi, karena menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, dr.Azis, banyak warga yang tergolong ekonomi mampu di daerahnya sekarang ini justru rajin memeriksakan kesehatan mereka, memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan Gratis. ‘’Sekalipun mereka diketahui tergolong orang kaya, tetapi harus tetap dilayani secara gratis jika datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, karena memang begitu aturan main Pelayanan Kesehatan Gratis tersebut,’’ katanya.

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis yang dicanangkan Pemprov Sulsel sejak 1 Juli 2008 tersebut, meliputi pemberian pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan semua jaringannya kepada seluruh penduduk di Provinsi Sulsel. Kecuali, penduduk yang telah memiliki jaminan Asuransi Kesehatan, seperti pemegang Kartu Askes bagi PNS, Kartu  Asabri bagi anggota TNI/Polri, pemegang kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamsostek, dan semacamnya, tidak ditanggung dalam Pelayanan Kesehatan Gratis ini.

Dalam kaitan pelaksanaan kebijakan ini, Pemprov Sulsel menerbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diberikan kepada warga untuk melancarkan pelayanan di Puskemas dan rumah sakit. Bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Jamkesda, dilayani dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan sebagai penduduk Provinsi Sulsel.

‘’Tapi dalam keadaan emergency atau gawat darurat, pemberian pelayanan kesehatan selalu harus didahulukan. Pasien harus segera dilayani. Mengenai masalah birokrasi, identitas atau rujukan si pasien, urusannya belakangan,’’ tandas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr.H.Rachmat Latief, SpPD, M.kes,FINASIM ketika memberikan pemaparan mengenai kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di hadapan wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Sangiang Seri’, Gubernuran Sulsel.  

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, meliputi gratis pembayaran pemeriksaan kesehatan dasar hingga operasi, gratis pemberian obat (sebatas obat generik), dan gratis biaya perawatan hingga rawat inap kelas III di Puskesmas, rumah sakit atau balai kesehatan milik pemerintah daerah atau yang ditunjuk oleh Pemprov Sulsel.

Namun bagi warga atau pasien yang harus menjalani operasi jantung, kateterisasi jantung, pemasangan cincin jantung, CT Scan dan MRI, cuci darah (haemodialisasi), bedah syaraf, bedah plastic (kosmetik medik), penyakit kelamin dan atau penyakit akibat hubungan seksual, serta alat bantu kesehatan tidak termasuk jangkauan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Layanan gratis diberikan tak membedakan orang kaya atau miskin, diperlakukan sama sepanjang memenuhi persyaratan, memiliki identitas berupa KTP atau KK sebagai penduduk Sulsel, serta mau menerima pelayanan yang telah ditentukan dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis,’’ tandas Rachmat Latief.

Dengan adanya kebijakan ini, katanya, minimal tak ada lagi penduduk Sulsel yang sakit, lalu pasrah tinggal di rumah dengan alasan tak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan. (Mahaji Noesa,  Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII)