Archive for the ‘Lawas’ Category

Gambar,jurnalis
Seperti halnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis yang juga diluncurkan sejak 1 Juli 2008, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota yang dikunjungi peserta ‘Safari Jurnalistik’  PWI Cabang Sulsel.

Dampak positif dari kebijakan Pendidikan Gratis ini, paling tidak, seperti apa yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, Drs.H.A.Patabai Pabokori ketika ikut melepas peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Gubernuran Sulsel.

Kebijakan ini, selain telah membantu mengurangi beban orangtua dalam membiayai sekolah anak-anak mereka di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Juga, telah mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulsel memperbesar alokasi anggaran pendidikan di APBD masing-masing.

Sebelum diluncurkannya kebijakan Pendidikan Gratis, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulsel rata-rata di bawah 10 persen dari total APBD. ‘’Sekarang Anggaran Pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Sulsel, umumnya sudah hampir mencapai 20 persen dari total APBD. Bahkan ada lima kabupaten sudah melebihi 20 persen,’’ tutur H.A.Patabai Pabokori.

Mantan Bupati Bulukumba ini juga menyebut, keberhasilan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis terlihat dengan berkurangnya angka putus sekolah di provinsi ini. Bahkan meningkatnya jumlah kelulusan dari hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) di Provinsi Sulsel selama dua tahun terakhir, yaitu tingkat kelulusan SD yang mencapai 99 persen dan SMP 99,77 persen (tahun 2009-red) dinyatakan, juga dapat dicapai karena adanya andil dari pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis tersebut. 

Bahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Drs.H.Muh.Yusuf Sommeng,Msi dengan gamblang menyatakan, pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis telah sangat membantu kebutuhan para orangtua di daerahnya, yang selama ini setiap keluarga membutuhkan biaya sekolah bagi anak-anaknya di SD hingga SMP, sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap tahun.

Keseriusan Pemkab Gowa untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan gratis yang tujuan utamanya membantu terlaksananya program nasional Wajib Belajar 9 Tahun (SD hingga SMP atau sederajat) bagi warga Negara Indonesia, terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No.10 tahun 2008 tentang Wajib Belajar bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Gowa.

Perda tersebut memberikan sanksi 6 bulan penjara atau denda Rp 50 juta kepada para orangtua atau siapa saja yang tidak mau menyekolahkan anak-anak usia sekolah masuk SD hingga SMP.

Namun, secara berkelakar seorang wartawan peserta Safari Jurnalistik menyatakan, bahwa sanksi Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut, bukan tidak mungkin kelak akan menimbulkan ekses negatif,  lantaran orangtua murid atau siswa ditangkap anaknya malahan kian berkeras untuk tidak mau bersekolah.

Maksud dari Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa adalah untuk lebih menggugah kesadaran sekaligus mendorong para orang tua atau masyarakat untuk  menyekolahkan anaknya di tingkat SD hingga SMP yang telah diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Pemkab Gowa sendiri, seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis, juga melaksanakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA) atau yang sederajat di daerahnya.           

’Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut,’’ ujar Muh.Yusuf Sommeng.

Kemudian menyatakan, anggaran untuk pendidikan gratis yang dialokasikan dalam APBD Gowa saat ini sudah melebihi 20 persen dari total APBD. ‘’Jika dihitung dengan gaji guru, maka anggaran pendidikan secara keseluruhan sudah mencapai 40 persen di APBD,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Pattingaloang, Kantor Bupati Gowa.

Di Kabupaten Bantaeng, jauh sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis, pemerintah daerah setempat telah menggelontorkan bantuan subsidi kepada setiap siswa SD dan SMP yang ada di daerahnya. Subsidi diberikan Rp 6.000 untuk setiap murid SD dan Rp 10.000 untuk SMP setiap bulan. Tak heran jika kemudian dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis, sejumlah sekolah di Bantaeng lantas kebanjiran siswa.

‘’Lantaran banyaknya siswa, SMP 1 dan SMP 2 di Kota Bantaeng mulai tahun ini  harus membuka kegiatan sekolah pagi dan sore hari,’’ jelas Kadispora Kabupaten Bantaeng, Dra.Andi Sinasari, Mpd.

Persoalan lebih rumit, tentu saja, akan dialami sekitar 30 SD Negeri di Kota Makassar yang sampai memasuki tiga tahun pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis masing-masing hanya memiliki tiga unit ruang belajar  untuk melayani kegiatan belajar mengajar dari kelas I hingga kelas 6.

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar anak usia SD, SMP, dan SMA, semakin meningkat. ‘’Berdasarkan hasil evaluasi, daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone saat ini melaju semakin tinggi, untuk SD sudah hampir mencapai 100 persen, SMP sekitar 98 persen dan SMA sekitar 78 persen,’’ jelas Wakil Bupati Bone.Drs.H.A.M.Said Pabokori.

Meningkatnya daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone tersebut dapat dimaklumi, lantaran pelaksanaan Pendidikan Gratis di ‘Bumi Arung Palakka’ tersebut sudah dilaksanakan sejak Januari 2003, atau lima tahun sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis. ‘’Pelaksanaan programnya dilakukan dalam bentuk subsidi silang, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Program tersebut sekarang kami sinergikan dengan kebijakan Pendidikan Gratis yang digagas oleh Pemprov Sulsel,’’ jelas Said Pabokori.

Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan dan 333 desa/kelurahan berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, merupakan kabupaten terluas wilayahnya di Provinsi Sulsel, kini memiliki  774 SD, 107 SMP dan 38 SMA.

Kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No.4/2009 tentang Penyelenggaraan Penddidikan Gratis di Susel, membantu biaya penyelenggaraan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dari tingkat SD hingga SMP,  termasuk membantu biaya kegiatan ekstrakurikuler, memberi insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih jelasnya, melalui program tersebut siswa dari tingkat SD hingga SMP atau yang sederajat diberikan bantuan biaya untuk pembelian buku-buku teks pelajaran dan buku referensi, membebaskan dari biaya kegiatan remedial, pengayaan/les, olahraga, kesenian, pengadaan foto murid, iuran pramuka, KIR, PMR dan sejenisnya. Menyediakan dana pembelian baju seragam, baju olahraga, sepatu, tas dan lain-lain keperluan PBM dan uang transpor bagi siswa miskin. Termasuk menyediakan dana untuk insentif guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, biaya operasional pengelolaan Pendidikan Gratis berupa ATK, penggandaan, surat menyurat dan laporan.

‘’Ada 14 item yang dibantu digratiskan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, di luar pembiayaan dana BOS — Biaya Operasinal Sekolah yang diberikan kepada siswa di SD hingga SMP melalui APBN setiap tahunnya,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, H.A.Patabai Pabokori.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pinrang, Drs.H.Syarifuddin Side,SH,MH,Msi mengatakan, kebijakan Pendidikan Gratis yang digulirkan Pemprov Sulsel dirasakan sangat membantu kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar khususnya di tingkat SD hingga SMP di daerahnya.

Betapa tidak, katanya, dengan adanya kebijakan tersebut, setiap murid SD mendapat bantuan senilai Rp 120.000 setiap tahun untuk membiayai sekolahnya, dan tiap siswa SMP mendapat bantuan sebanyak Rp 240.000 per tahunnya. Bantuan biaya dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel ini, tentu saja, menambah dana BOS yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar di tingkat SD hingga SMP. Bantuan Dana BOS nilainya lebih besar dari angka nominal yang diberikan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel kepada setiap siswa yang menjalani pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan data yang disodorkan pihak Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pinrang, untuk tahun 2010 ini terdapat sebanyak 323 SD, 58 SMP dan 28 Madrasah Ibtidaiyah (Mi) dengan jumlah murid keseluruhan 69.357 orang yang menjadi sasaran penerima bantuan Pendidikan Gratis.

Hadirnya kebijakan Pendidikan Gratis melegahkan Pemkab Pinrang, sehingga  juga dapat menyelenggarakan Pendidikan Gratis di tingkat SMA. Tahun 2010, sebanyak 10.135 siswa SMA/SMK di ‘Bumi Lasinrang’ mendapat bantuan dana pendidikan sebesar Rp 700.000 per siswa dari Pemkab Pinrang.

Hal sama dilakukan oleh Pemkab Enrekang kepada siswa SMU dan SMK. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan nilainya lebih kecil. ‘’Pemkab Enrekang memberikan bantuan subsidi kepada setiap siswa SMU sebanyak Rp 25.000 per bulan, dan Rp 30.000 per bulan untuk setiap siswa SMK,’’ jelas Kadispora Kabupaten Enrekang, Arfa Rauf.

Di Kabupaten Pangkep, kondisinya lebih maju lagi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel dari SD hingga SMP, pemerintah kabupaten kepulauan ini pun menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan tingkat SMA. Kabupaten penghasil ‘Semen Tonasa’ inilah yang pertama di Sulsel melaksanakan Pendidikan Gratis mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.

‘’Kebijakan Pendidikan Gratis terbukti mampu membuka aksebilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesatuan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah agar kebijakan Pendidikan Gratis yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama bagi generasi pelanjut, dapat lebih disempurnakan dan berjalan dengan baik,’’ ujar Wakil Bupati Pangkep, Drs.Abdul Rahman Assegaf,SH ketika menerima wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik PWI Cabang Sulsel di kawasan rekreasi permandian ‘Mattampa’ Kecamatan Bungoro.

Mengenai kebijakan Pendidikan Gratis dari tingkat TK, secara khusus ikut disoroti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Musakkar. ‘’Pemprov Sulsel ke depan harus dapat memperhatikan pendidikan anak-anak di sekolah taman kanak-kanak untuk dimasukkan dalam kebijakan Pendidikan Gratis. Pendidikan anak usia dini di tingkat TK sangat penting diperhatikan untuk pembentukan karakter dan kecerdasan masa depan anak-anak,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’, malam hari, di rumah jabatan Bupati Luwu, di Belopa, ibukota Kabupaten Luwu.

Mengenai pendidikan anak usia dini, Pemerintah Kabupaten Gowa, pernah menyelenggarakan secara gratis melalui program SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Saleh) yang dibentuk sampai ke desa-desa. Namun kebijakan Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo,SH,MH yang sekaligus mengakomodir pembelajaran bagi anak-anak putus sekolah tersebut, hanya berlangsung selama dua tahun. Model pendidikan gratis SPAS terhenti dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, serta program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) selevel dengan sekolah Taman Kanak-kanak yang dilaksanakan Departemen Pendidikan secara nasional.

Awal pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis di Sulsel, diakui Kadis Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, Johannes Titing, menimbulkan banyak tafsiran keliru terutama di daerahnya yang masyarakatnya sejak lama sangat memberi arti penting terhadap pendidikan dalam kehidupan. ‘’Mulanya, sekolah-sekolah swasta di daerah ini tidak mau menerima kebijakan Pendidikan Gratis tersebut, tapi setelah memahami kebijakan ini sekarang semua sudah mau menerima,’’ katanya.

Hal sama terjadi di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Sejak lama, masyarakat di kabupaten yang baru diresmikan 26 Nopember 2008 tersebut, penduduknya yang kini berjumlah lebih dari 241.000 jiwa tersebar di 21 kecamatan, 151 lembang/kelurahan sangat menomorsatukan pendidikan dalam kehidupan keluarga mereka.

‘’Sekarang ini setiap rumahtangga di Kabupaten Toraja Utara sedikitnya memiliki tiga orang anggota keluarga yang berpredikat sarjana,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Drs.Gaga Sumule, untuk meyakinkan betapa tingginya perhatian masyarakat di wilayah andalan ‘Pariwisata’ Sulsel ini terhadap pendidikan dalam kehidupan.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kebijakan Pendidikan Gratis saat ini oleh Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara telah mencanangkan daerahnya sebagai ‘Kabupaten Pendidikan’.  Sekalipun saat ini, SD Kristen Lino dan SMP Kristen Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara belum mau menerima bantuan dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Kami ingin ke depan, sebagai Kabupaten Pendidikan, Toraja Utara dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK hingga perguruan tinggi,’’ kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Toraja Utara, Lewarang Rantelangi.* (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400/Tahun XII)

 

 

Gambar

Empat belas pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel sasaran kunjungan ‘Safari Jurnalistik’ wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel (6-10 Oktober 2010), semuanya menyatakan kebijakan ‘Dua Gratis’ Pemprov Sulsel menyangkut ‘Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis’ yang diluncurkan sejak 1 Juli 2008 berdampak positif menguntungkan pemerintah dan masyarakat di daerah.

Berikut laporan Mahaji Noesa, setelah mengikuti perjalanan ‘Safari Jurnalistik’ bertajuk ‘Implementasi Program Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel’. Laporannya disajikan dalam tiga bagian tulisan. Ditulis di Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII, dengan judul utama: Pelaksanaan ‘Dua Gratis’ di Sulsel Perbaiki Sistem Mantapkan Kebijakan.

 ***

 Dalam waktu relatif singkat telah terjadi gelombang kesadaran masyarakat yang begitu besar untuk memeriksakan atau meminta pelayanan kesehatan diri maupun keluarga ke tempat atau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Itulah salah keuntungan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

Munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan, dinilai pemerintah kabupaten/kota yang jadi sasaran ‘Safari Jurnalistik’, merupakan modal paling mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang selanjutnya mampu meningkatkan produktifitas kerja masyarakat.

Tumbuhnya kesadaran untuk hidup sehat seperti itu, diyakini kelak akan menjadi kebutuhan. ‘’Jika hidup sehat telah disadari menjadi bagian penting dalam kehidupan, maka sekalipun harus dibayar masyarakat akan berupaya untuk memperolehnya. Apalagi jika tersedia layanan kesehatan gratis seperti yang disodorkan melalui kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis yang kini sedang digencarkan oleh Pemprov Sulsel,’’ komentar Halim (32), seorang pengusaha di Kota Parepare.

Di Kabupaten Enrekang, sejak adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis jumlah kunjungan masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan selalu melebihi estimasi yang dibuat. Dalam tahun 2010, contohnya. Diestimasikan hanya sekitar 28.000 kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayah ‘Massenrempulu’ guna mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

‘’Ternyata, sampai September 2010 saja, sudah tercatat lebih dari 62.000 kunjungan masyarakat meminta pelayanan kesehatan dasar yang digratiskan,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, dr.Muh Yamin.

Dalam penilaian secara nasional, Kabupaten Enrekang saat ini sudah termasuk dalam kategorti Kabupaten Sehat. ‘’Untuk pelayanan dasar kesehatan, Kabupaten Enrekang menempati peringkat pertama di Provinsi Sulsel dan peringkat 30 secara nasional,’’ jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Enrekang, Muh. Aminuddin,SH. 

Peningkatan kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan juga terjadi di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Pinrang, Pankep, Maros, Luwu, Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo dan Kota Parepare yang dikunjungi lebih dari 60 wartawan media cetak dan elektronik peserta ‘Safari Jurnalistik’ PWI Cabang Sulsel kerjasama Pemprov Sulsel. Dari pencatatan kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di masing-masing kabupaten/kota, setelah adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, rata-rata mengalami peningkatan di atas 100 (seratus)  persen dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan drastis kunjungan masyarakat sangat dirasakan di 8 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bantaeng. ‘’Di Puskesmas Tona  yang sepi-sepi saja sebelum ada kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, kini menjadi ramai dengan kunjungan antara 100 hingga 150 warga setiap harinya,’’ ungkap Sekretaris Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Drs.Ansar Kuba.

Peningkatan kunjungan seperti itu,  tak hanya terlihat di Puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah pedalaman kabupaten yang berjuluk ‘Butta Toa’ ini, tapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Bayangkan, Pustu (Puskesmas Pembantu-red) yang ada di Kota Bantaeng,  ibukota Kabupaten Bantaeng, saat ini mendapat kunjungan antara 50 hingga 100 warga setiap hari. ‘’Hampir sepanjang hari terlihat antrian warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pustu tersebut,’’ kata Ansar Kuba.

Idealnya, menurut Bupati Luwu, Ir.H.A.Muzakkar, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, salah satunya dilihat dari makin berkurangnya orang sakit yang dilayani di pusat-pusat pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu.

Namun begitu, Bupati Luwu yang baru sekitar sembilan bulan dilantik menduduki jabatan kebupatiannya, berulangkali menyatakan menyambut baik kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis. ‘’Kita lihat dari Nawaitu kebijakan ini yang sangat baik dalam rangka memberikan jaminan pendidikan dasar kesehatan dasar bagi masyarakat. Justru kebijakan ini harus diwujudkan dengan baik. Jika masih terjadi plus-minus dalam pelaksanaannya, saya kira itu hanya soal sistemnya yang perlu kita perbaiki bersama,’’ katanya.

Pemkab Luwu sendiri,  dalam kaitan upaya memantapkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakatnya, kini sedang berupaya meningkatkan status 21 Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan menjadi Puskesmas Plus. ‘’Sekarang sudah ada 10 dari 21 Puskesmas tersebut yang telah berstatus sebagai Puskesmas Plus yaitu Puskesmas yang telah memiliki fasilitas untuk melayani pasien rawat inap,’’ jelas Bupati H.A.Muzakkar.

Akan tetapi meningkatnya kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, setelah dimulainya pelayanan Kesehatan Gratis 1 Juli 2008, menurut Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, H. Martin Jaya, SH, Msi, tidak dapat serta merta dijadikan sebagai ukuran ketidakberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Alasannya, dengan adanya pelayanan kesehatan dasar yang gratis saat ini, untuk sakit-sakit ringan saja warga langsung meminta pelayanan ke Puskemas. ‘’Hal ini sangat dirasakan di Kota Palopo. Sejak ada pelayanan kesehatan gratis, warga yang mencret-mencret sedikit saja sudah langsung minta pelayanan kesehatan di Puskesmas, bahkan ada yang langsung ke rumah sakit. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan salah satu gejala positif dari kebijakan gratis ini, dimana dalam waktu relatif singkat mampu membangkitkan besarnya kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya,’’ kata Martin Jaya.

Lebih menarik lagi, karena menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, dr.Azis, banyak warga yang tergolong ekonomi mampu di daerahnya sekarang ini justru rajin memeriksakan kesehatan mereka, memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan Gratis. ‘’Sekalipun mereka diketahui tergolong orang kaya, tetapi harus tetap dilayani secara gratis jika datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, karena memang begitu aturan main Pelayanan Kesehatan Gratis tersebut,’’ katanya.

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis yang dicanangkan Pemprov Sulsel sejak 1 Juli 2008 tersebut, meliputi pemberian pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan semua jaringannya kepada seluruh penduduk di Provinsi Sulsel. Kecuali, penduduk yang telah memiliki jaminan Asuransi Kesehatan, seperti pemegang Kartu Askes bagi PNS, Kartu  Asabri bagi anggota TNI/Polri, pemegang kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamsostek, dan semacamnya, tidak ditanggung dalam Pelayanan Kesehatan Gratis ini.

Dalam kaitan pelaksanaan kebijakan ini, Pemprov Sulsel menerbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diberikan kepada warga untuk melancarkan pelayanan di Puskemas dan rumah sakit. Bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Jamkesda, dilayani dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan sebagai penduduk Provinsi Sulsel.

‘’Tapi dalam keadaan emergency atau gawat darurat, pemberian pelayanan kesehatan selalu harus didahulukan. Pasien harus segera dilayani. Mengenai masalah birokrasi, identitas atau rujukan si pasien, urusannya belakangan,’’ tandas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr.H.Rachmat Latief, SpPD, M.kes,FINASIM ketika memberikan pemaparan mengenai kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di hadapan wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Sangiang Seri’, Gubernuran Sulsel.  

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, meliputi gratis pembayaran pemeriksaan kesehatan dasar hingga operasi, gratis pemberian obat (sebatas obat generik), dan gratis biaya perawatan hingga rawat inap kelas III di Puskesmas, rumah sakit atau balai kesehatan milik pemerintah daerah atau yang ditunjuk oleh Pemprov Sulsel.

Namun bagi warga atau pasien yang harus menjalani operasi jantung, kateterisasi jantung, pemasangan cincin jantung, CT Scan dan MRI, cuci darah (haemodialisasi), bedah syaraf, bedah plastic (kosmetik medik), penyakit kelamin dan atau penyakit akibat hubungan seksual, serta alat bantu kesehatan tidak termasuk jangkauan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Layanan gratis diberikan tak membedakan orang kaya atau miskin, diperlakukan sama sepanjang memenuhi persyaratan, memiliki identitas berupa KTP atau KK sebagai penduduk Sulsel, serta mau menerima pelayanan yang telah ditentukan dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis,’’ tandas Rachmat Latief.

Dengan adanya kebijakan ini, katanya, minimal tak ada lagi penduduk Sulsel yang sakit, lalu pasrah tinggal di rumah dengan alasan tak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan. (Mahaji Noesa,  Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII)

 

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

Peta kota Kendari dan sekitarnya/Sumber: google-pakai-mobil.blogspot.com

Tergolong sesuatu yang langka di dunia, sebuah kota utuh tumbuh berkembang mengelilingi sebuah teluk  seperti teluk Kendari. Justru teluk Kendari yang kini berkembang multifungsi memerlukan perhatian serius dalam kaitan perkembangan kota Kendari sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Masalahnya, teluk Kendari saat ini bukan lagi merupakan wilayah pinggiran atau hanya berstatus sebagai daerah pelabuhan laut seperti saat masih masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kendari.

Teluk Kendari kini telah menjadi wilayah jantung kota Kendari yang mulai berotonomi dengan 3 kecamatan – Kendari, Mandongan dan Poasia, dan sekarang ditambah 3 kecamatan baru yakni kecamatan Baruga (pemekaran kecamatan Mandonga), kecamatan Abeli (pemekaran kecamatan Poasia), dan kecamatan Kendari Barat (pemekaran kecamatan Kendari).

Gambar

Kota kendari dengan latar teluk Kendari/Foto:google-skyscrapercily.com

Dari enam kecamatan yang ada saat ini di kota Kendari, 3 kecamatan berwilayah di pesisir selatan teluk Kendari (kecamatan Poasia,Abeli, dan Baruga). Dua kecamatan di bagian utara pesisir teluk (kecamatan Kendari dan Kendari Barat). Sedangkan kecamatan Mandonga terletak di bagian barat teluk.

Sebagian besar dari wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan teluk Kendari. Artinya, dengan memperhatikan letak geografis tersebut, kota Kendari sesungguhnya merupakan sebuah kota pantai (Water front city). Sebuah kota yang sepenuhnya menghadap sebuah teluk yang luasnya lebih dari 10 km persegi (ukuran perkiraaan lebih kurang).

Sebagai perairan di jantung kota, pemerintah kota Kendari termasuk Pemprov Sultra seharusnya memberikan perhatian serius untuk dapat tetap menjaga kealamian lingkungan fisik teluk Kendari di tengah kencangnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan kota Kendari hari ini, esok, dan yang akan datang.

Konsep Ornop Sultra, Walhi Sultra, Yascita, dan Yari (Opini, Kendari Ekspres, 31 Januari 2003) guna mendorong teluk Kendari menjadi suatu kawasan konservasi kota suatu gagasan cemerlang yang perliu disahuti khususnya oleh pemerintah kota Kendari dalam kaitan pemeliharaan serta mencegah kerusakan lingkungan di teluk Kendari.

Setidaknya konsep tersebut dapat dijadikan acuan guna melakukan pemikiran yang lebih konperehenship, semacam pembuatan atau penetapan sebuah Tata Ruang Pengembangan Kawasan teluk Kendari 25 hingga 30 tahun ke depan.

Dengan adanya Tata Ruang Khusus pengembangan kawasan teluk Kendari, diharapkan kealamian dapat tetap terjaga dan terpelihara di tengah derasnya dinamika perkembangan jaman serta bertambahnya peran dan fungsi teluk.

Lahirnya konsep dari LSM lingkungan Sultra untuk menjadikan teluk Kendari sebagai kawasan konservasi kota, tentu saja, telah ditunjang data kondisi lapangan yang mencemaskan terhadap keberadaan teluk Kendari apabila tidak segera dilakukan suatu penanganan yang serius.

Hilangnya ikan Belanak dan Teri (jenis Lure dan Balombong) yang dulu banyak berkembang biak di perairan teluk Kendari, suatu bukti kecil bahwa sesungguhnya kini telah terjadi kerusakan organisme laut yang bernilai ekonomis di teluk ini.

Catatan DR.Ir. La Ode M Aslan, MSc, Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Laut lembaga penelitian Universitas Haluoleo, tentang kerusakan dan hilangnya hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai Sultra yang dapat menyebabkan abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terjadi di pesisir teluk Kendari. Kondisinya, disebutkan, dalam kualifikasi sangat memprihatinkan.

Dengan adanya suatu tata ruang dilengkapi pembagian serta penetapan zona-zona pengembangan berdasarkan kondisi dan kessuaian lahan, sangat diharapkan perkembangan kota di pesisir teluk Kendari tetap menyediakan ruang-ruang publik (open space) untuk menikmati keindahan alam teluk Kendari.

Demikian pula adanya perhatian terhadap puluhan sungai yang setiap saat mengalirkan lumpur dan limbah ke teluk Kendari. Termasuk pengaturan drainase kota agar tidak membantu percepatan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran perairan teluk Kendari.

Dengan adanya tata ruang kawasan teluk Kendari, diharapkan kehadiran sejumlah pelabuhan, docking kapal, maupun industri perikanan tidak mengganggu biota laut perairan teluk Kendari. Apalagi sampai menimbulkan semacam kasus kerang beracun akibat tercemar Bahan Buangan Beracun (B3) mengandung mercury seperti yang pernah menimpa teluk Jakarta.

Ke depan kita merindukan teluk Kendari tak hanya dipadati kapal-kapal motor angkutan barang dan penumpang serta kapal-kapal penangkap ikan. Tapi juga teluk ini tak gersang dari kehadiran perahu layar untukkepentingan olahraga, pendidikan, hiburan, rekreasi dan pariwisata khusunya dalam perairan teluk Kendari.

Ramai dan eloknya, jika kemudian teluk dapat dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penyewaan peralatan olahraga, hiburan, rekreasi air seperti diving, yacth, skyjet, boating, dan parasailing. Demikian pula penyediaan bus-bus air sebagai alat angkut penyeberangan dan rekreasi yang murah, cepat, dan lebih aman seperti terdapat di kota-kota pantai Eropa.

Adanya penanganan dan pengembangan teluk yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah kota Kendari. Akan tetapi berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat ProvinsiSultra secara keseluruhan. Mengingat, salah satu peran teluk Kendari juga merupakan gerbang laut Provinsi Sultra.(Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, 2 Maret 2003)

Gambar

Air Terjun Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara/Foto:google-teguhsantoso.com

Penduduk dunia kini dilanda krisis ketersediaan air bersih. Peringatan tersebut sesungguhnya sudah disampaikan oleh Badan Air Dunia (World Water Council) sejak tahun 1997, namun tidak serta merta mendapat tanggapan dari pemerintah dan penduduk dunia secara luas.

Akibatnya,banyak pihak yang terperanjat tatkala Peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional 2003 menyodorkan tema yang agak mengerikan: ‘’Air, 2 Miliar Penduduk Kesulitan untuk Memperolehnya.’’

Selain ketersediaan air bersih saat ini berkurang secara kuantitas akibat merosotnya debit dari sumber-sumberdaya air, juga lantaran secara kualitas air yang tersedia kini sebagian besar tidak layak konsumsi.

Krisis ketersedian air bersih bagi penduduk sebenarnya tidak perlu terjadi, sekiranya sejak lama pemerintah di tingkat negara, provinsi, kota dan kabupaten menyadari betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia.

Saya menyatakan ‘sekiranya menyadari’ karena selama inipemerintah di tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten di Indonesia misalnya sudah berpuluh tahun melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas sumberdaya penduduknya, tapi nyatanya belum pernah menfokuskan perhatian secara serius  terhadap pembangaunan yangberkaitan dengan penyediaan kebutuhanair bersih bagi penduduknya.

Padahal, air bersih merupakan kebutuhan vital dalamkehidupan manusia dan sangat signifikan dengan peningkatan derajat kehidupan penduduk.

Air bersih yang dimaksud adalah ‘air sehat’ yang layat minum yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, bebas bakteri, tidak mengandung bahan-bahan kimia, tidak beracun, mempunyai kandungan mineral yang dibutuhkan tubuh dan mengandung oksigen larutan, sangat diperlukan bagi setiap tubuh manusia yang berisi sekitar 70 persen cairan.

Justeru setiap orang sedikitnya harus mngonsumsi ‘air sehat’ sebanyak 2 liter atau 6 hingga 8 gelas setiap hari guna mengganti cairanyang keluar dari tubuh berupa peluh dan urine. Tubuh yang kekurangan air (dehidrasi) atau mengonsumsi ‘air tak sehat’ akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti gangguan ginjal, sembelit, sakit kepala dan sakit pinggang.

Bahkan, mengonsumsi air yang tercemar limbah detergen misalnya, dapat menghambat pertumbuhan tingkat kecerdasan seseorang.

Minimnya pengetahuan tentang betapa pentingnya mengonsumsi ‘air sehat’ serta bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi ‘air tak sehat’. Demikian pula tidak dimilikinya pengetahuan tentang teknis memperoleh atau mendapatkan ‘air sehat’ menyebabkan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini menjadi kurang kepeduliannya untuk menjaga, memelihara, melestarikan mengolah sumbetr-sumberdaya air yang ada di sekitar mereka.

Sampai saat ini belum pernah ada data pasti atau penelitian khusus yang dilakukan mengenai bagaimana sesungguhnya ketersediaan air bersih secara kuantitatif maupun tingkat kualitas air baku khusunya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun secara jelas dirasakan bahwa sampai hari ini belum pernah terdengar ada jeritan mencemaskan dari penduduk akibat tidak memperoleh air dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Masalah yang muncul masih sebatas keluhan dari beberapa daerah yang penduduknya harus bersusah payah mengambil air untuk kebutuhan hidupnya yang berjarak puluhan kilometer dari lokasi pemukiman mereka yang memang tidak memiliki sumberdaya air.

Akan tetapi secara kualitas, sumber-sumber air baku yang dijadikan sebagai sumber air minum penduduk di daerah ini boleh dikata juga masuk kategori buruk.

Buktinya, pelayanan air bersih yang dinilai sebagai air layak konsumsi dari Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sulawesi Tenggara baru mencakup pelayanan air bersih di wilayah perkotaan saja. Itupun cakupan pelayanannya belum mampu mencapi 50 persen dari keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di provinsi ni.

Perlu diingat, bahwa PDAM sampai saat ini masih merupakan satu-satunya lembaga pemasok air bersih untuk penduduk di daerah-daerah di Indonesia.

Sekalipun tidak memaparkan data detail, namun apa yang diungkapkan Alimaturrahim, salah seorang tokoh LSM Lingkungan di Sulawesi Tenggara telah memberikan gambaran betapa mengerikannya tingkat kualitas air baku yang ada di Sulawesi tenggara.

‘’Dari 20 sungai yang ada di daerah ini, sebagian besar airnya sudah tercemar. Jangankan untuk diminum, disentuh saja dapat mengakibatkan penyakit kulit,’’ katanya (SKM Suara Prima Edisi No.3 Minggu II – Mei 2003). Artinya, secara kuantitas ketersediaan sumber-sumber daya air di Sulawesi Tenggara sesungguhnya belum terlalu memprihatinkan, namun secara kualitas telah sampai pada tahap yang merisaukan.

Menyimak fenomena tersebut, maka untukmenjaga agar daerah ini tidak mengalami krisis air bersih memang sangat perlu untuk dilakukan upaya-upaya pemeliharaan dan pelestaraian sumber-sumberdaya air yang memang masih cukup tersedia sekalipun dalam kondisi sebagian sudah tercemar.

Untuk itu, selain diperlukan dorongan dari pihakpemerintah melaui gerakan-gerakan nyata terhadap pelestarian dan pemeliharaan sumber-sumberdaya air yang ada. Diperlukan sebuah gerakan khusus sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ‘air sehat’ terhadap penduduk agar mereka merasa berkepentingan untuk selanjutnya secara sadar menjaga, , memelihara, dan melestarikan sumber-sumberdaya air yang ada di sekitar mereka.

Upaya pemberian pengetahuan tentang pentingnya ‘air sehat’ dalam kehidupan penduduk di Sulawesi Tenggara juga sedapat mungkin diberikan pengetahuan tentang teknis untuk memperoleh atau mendapatkan ‘air sehat’ tersebut. Hal ini dapat dilakukan dan dipertajam melaui upaya-upaya yang berkaitan dengan program ‘Menuju Indeonesia Sehat 2010’.

Demi memenuhi kebutuhan ‘air sehat’ untuk pendudukkhususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, momentum ‘Tahun Air Internasional 2003’ sangat tepat untuk dijadikan sebagai titik statrt (Entry Point) untuk menciptakan ‘Desa-desa dan Kelurahan Sehat’ dengan menetapkan titik berat ketersediaan ‘air sehat’ bagi penduduk di desa-desa dan kelurahan di provinsi Sulawesi Tenggara. (Mahaji Noesa, Surtkabar Mingguan Suara Prima, Kendari, Edisi No.8 Minggu IV – Juni 2003, Hal.9)