Archive for the ‘Lawas’ Category

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

Peta kota Kendari dan sekitarnya/Sumber: google-pakai-mobil.blogspot.com

Tergolong sesuatu yang langka di dunia, sebuah kota utuh tumbuh berkembang mengelilingi sebuah teluk  seperti teluk Kendari. Justru teluk Kendari yang kini berkembang multifungsi memerlukan perhatian serius dalam kaitan perkembangan kota Kendari sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Masalahnya, teluk Kendari saat ini bukan lagi merupakan wilayah pinggiran atau hanya berstatus sebagai daerah pelabuhan laut seperti saat masih masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kendari.

Teluk Kendari kini telah menjadi wilayah jantung kota Kendari yang mulai berotonomi dengan 3 kecamatan – Kendari, Mandongan dan Poasia, dan sekarang ditambah 3 kecamatan baru yakni kecamatan Baruga (pemekaran kecamatan Mandonga), kecamatan Abeli (pemekaran kecamatan Poasia), dan kecamatan Kendari Barat (pemekaran kecamatan Kendari).

Gambar

Kota kendari dengan latar teluk Kendari/Foto:google-skyscrapercily.com

Dari enam kecamatan yang ada saat ini di kota Kendari, 3 kecamatan berwilayah di pesisir selatan teluk Kendari (kecamatan Poasia,Abeli, dan Baruga). Dua kecamatan di bagian utara pesisir teluk (kecamatan Kendari dan Kendari Barat). Sedangkan kecamatan Mandonga terletak di bagian barat teluk.

Sebagian besar dari wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan teluk Kendari. Artinya, dengan memperhatikan letak geografis tersebut, kota Kendari sesungguhnya merupakan sebuah kota pantai (Water front city). Sebuah kota yang sepenuhnya menghadap sebuah teluk yang luasnya lebih dari 10 km persegi (ukuran perkiraaan lebih kurang).

Sebagai perairan di jantung kota, pemerintah kota Kendari termasuk Pemprov Sultra seharusnya memberikan perhatian serius untuk dapat tetap menjaga kealamian lingkungan fisik teluk Kendari di tengah kencangnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan kota Kendari hari ini, esok, dan yang akan datang.

Konsep Ornop Sultra, Walhi Sultra, Yascita, dan Yari (Opini, Kendari Ekspres, 31 Januari 2003) guna mendorong teluk Kendari menjadi suatu kawasan konservasi kota suatu gagasan cemerlang yang perliu disahuti khususnya oleh pemerintah kota Kendari dalam kaitan pemeliharaan serta mencegah kerusakan lingkungan di teluk Kendari.

Setidaknya konsep tersebut dapat dijadikan acuan guna melakukan pemikiran yang lebih konperehenship, semacam pembuatan atau penetapan sebuah Tata Ruang Pengembangan Kawasan teluk Kendari 25 hingga 30 tahun ke depan.

Dengan adanya Tata Ruang Khusus pengembangan kawasan teluk Kendari, diharapkan kealamian dapat tetap terjaga dan terpelihara di tengah derasnya dinamika perkembangan jaman serta bertambahnya peran dan fungsi teluk.

Lahirnya konsep dari LSM lingkungan Sultra untuk menjadikan teluk Kendari sebagai kawasan konservasi kota, tentu saja, telah ditunjang data kondisi lapangan yang mencemaskan terhadap keberadaan teluk Kendari apabila tidak segera dilakukan suatu penanganan yang serius.

Hilangnya ikan Belanak dan Teri (jenis Lure dan Balombong) yang dulu banyak berkembang biak di perairan teluk Kendari, suatu bukti kecil bahwa sesungguhnya kini telah terjadi kerusakan organisme laut yang bernilai ekonomis di teluk ini.

Catatan DR.Ir. La Ode M Aslan, MSc, Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Laut lembaga penelitian Universitas Haluoleo, tentang kerusakan dan hilangnya hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai Sultra yang dapat menyebabkan abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terjadi di pesisir teluk Kendari. Kondisinya, disebutkan, dalam kualifikasi sangat memprihatinkan.

Dengan adanya suatu tata ruang dilengkapi pembagian serta penetapan zona-zona pengembangan berdasarkan kondisi dan kessuaian lahan, sangat diharapkan perkembangan kota di pesisir teluk Kendari tetap menyediakan ruang-ruang publik (open space) untuk menikmati keindahan alam teluk Kendari.

Demikian pula adanya perhatian terhadap puluhan sungai yang setiap saat mengalirkan lumpur dan limbah ke teluk Kendari. Termasuk pengaturan drainase kota agar tidak membantu percepatan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran perairan teluk Kendari.

Dengan adanya tata ruang kawasan teluk Kendari, diharapkan kehadiran sejumlah pelabuhan, docking kapal, maupun industri perikanan tidak mengganggu biota laut perairan teluk Kendari. Apalagi sampai menimbulkan semacam kasus kerang beracun akibat tercemar Bahan Buangan Beracun (B3) mengandung mercury seperti yang pernah menimpa teluk Jakarta.

Ke depan kita merindukan teluk Kendari tak hanya dipadati kapal-kapal motor angkutan barang dan penumpang serta kapal-kapal penangkap ikan. Tapi juga teluk ini tak gersang dari kehadiran perahu layar untukkepentingan olahraga, pendidikan, hiburan, rekreasi dan pariwisata khusunya dalam perairan teluk Kendari.

Ramai dan eloknya, jika kemudian teluk dapat dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penyewaan peralatan olahraga, hiburan, rekreasi air seperti diving, yacth, skyjet, boating, dan parasailing. Demikian pula penyediaan bus-bus air sebagai alat angkut penyeberangan dan rekreasi yang murah, cepat, dan lebih aman seperti terdapat di kota-kota pantai Eropa.

Adanya penanganan dan pengembangan teluk yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah kota Kendari. Akan tetapi berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat ProvinsiSultra secara keseluruhan. Mengingat, salah satu peran teluk Kendari juga merupakan gerbang laut Provinsi Sultra.(Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, 2 Maret 2003)

Gambar

Air Terjun Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara/Foto:google-teguhsantoso.com

Penduduk dunia kini dilanda krisis ketersediaan air bersih. Peringatan tersebut sesungguhnya sudah disampaikan oleh Badan Air Dunia (World Water Council) sejak tahun 1997, namun tidak serta merta mendapat tanggapan dari pemerintah dan penduduk dunia secara luas.

Akibatnya,banyak pihak yang terperanjat tatkala Peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional 2003 menyodorkan tema yang agak mengerikan: ‘’Air, 2 Miliar Penduduk Kesulitan untuk Memperolehnya.’’

Selain ketersediaan air bersih saat ini berkurang secara kuantitas akibat merosotnya debit dari sumber-sumberdaya air, juga lantaran secara kualitas air yang tersedia kini sebagian besar tidak layak konsumsi.

Krisis ketersedian air bersih bagi penduduk sebenarnya tidak perlu terjadi, sekiranya sejak lama pemerintah di tingkat negara, provinsi, kota dan kabupaten menyadari betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia.

Saya menyatakan ‘sekiranya menyadari’ karena selama inipemerintah di tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten di Indonesia misalnya sudah berpuluh tahun melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas sumberdaya penduduknya, tapi nyatanya belum pernah menfokuskan perhatian secara serius  terhadap pembangaunan yangberkaitan dengan penyediaan kebutuhanair bersih bagi penduduknya.

Padahal, air bersih merupakan kebutuhan vital dalamkehidupan manusia dan sangat signifikan dengan peningkatan derajat kehidupan penduduk.

Air bersih yang dimaksud adalah ‘air sehat’ yang layat minum yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, bebas bakteri, tidak mengandung bahan-bahan kimia, tidak beracun, mempunyai kandungan mineral yang dibutuhkan tubuh dan mengandung oksigen larutan, sangat diperlukan bagi setiap tubuh manusia yang berisi sekitar 70 persen cairan.

Justeru setiap orang sedikitnya harus mngonsumsi ‘air sehat’ sebanyak 2 liter atau 6 hingga 8 gelas setiap hari guna mengganti cairanyang keluar dari tubuh berupa peluh dan urine. Tubuh yang kekurangan air (dehidrasi) atau mengonsumsi ‘air tak sehat’ akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti gangguan ginjal, sembelit, sakit kepala dan sakit pinggang.

Bahkan, mengonsumsi air yang tercemar limbah detergen misalnya, dapat menghambat pertumbuhan tingkat kecerdasan seseorang.

Minimnya pengetahuan tentang betapa pentingnya mengonsumsi ‘air sehat’ serta bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi ‘air tak sehat’. Demikian pula tidak dimilikinya pengetahuan tentang teknis memperoleh atau mendapatkan ‘air sehat’ menyebabkan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini menjadi kurang kepeduliannya untuk menjaga, memelihara, melestarikan mengolah sumbetr-sumberdaya air yang ada di sekitar mereka.

Sampai saat ini belum pernah ada data pasti atau penelitian khusus yang dilakukan mengenai bagaimana sesungguhnya ketersediaan air bersih secara kuantitatif maupun tingkat kualitas air baku khusunya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun secara jelas dirasakan bahwa sampai hari ini belum pernah terdengar ada jeritan mencemaskan dari penduduk akibat tidak memperoleh air dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Masalah yang muncul masih sebatas keluhan dari beberapa daerah yang penduduknya harus bersusah payah mengambil air untuk kebutuhan hidupnya yang berjarak puluhan kilometer dari lokasi pemukiman mereka yang memang tidak memiliki sumberdaya air.

Akan tetapi secara kualitas, sumber-sumber air baku yang dijadikan sebagai sumber air minum penduduk di daerah ini boleh dikata juga masuk kategori buruk.

Buktinya, pelayanan air bersih yang dinilai sebagai air layak konsumsi dari Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sulawesi Tenggara baru mencakup pelayanan air bersih di wilayah perkotaan saja. Itupun cakupan pelayanannya belum mampu mencapi 50 persen dari keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di provinsi ni.

Perlu diingat, bahwa PDAM sampai saat ini masih merupakan satu-satunya lembaga pemasok air bersih untuk penduduk di daerah-daerah di Indonesia.

Sekalipun tidak memaparkan data detail, namun apa yang diungkapkan Alimaturrahim, salah seorang tokoh LSM Lingkungan di Sulawesi Tenggara telah memberikan gambaran betapa mengerikannya tingkat kualitas air baku yang ada di Sulawesi tenggara.

‘’Dari 20 sungai yang ada di daerah ini, sebagian besar airnya sudah tercemar. Jangankan untuk diminum, disentuh saja dapat mengakibatkan penyakit kulit,’’ katanya (SKM Suara Prima Edisi No.3 Minggu II – Mei 2003). Artinya, secara kuantitas ketersediaan sumber-sumber daya air di Sulawesi Tenggara sesungguhnya belum terlalu memprihatinkan, namun secara kualitas telah sampai pada tahap yang merisaukan.

Menyimak fenomena tersebut, maka untukmenjaga agar daerah ini tidak mengalami krisis air bersih memang sangat perlu untuk dilakukan upaya-upaya pemeliharaan dan pelestaraian sumber-sumberdaya air yang memang masih cukup tersedia sekalipun dalam kondisi sebagian sudah tercemar.

Untuk itu, selain diperlukan dorongan dari pihakpemerintah melaui gerakan-gerakan nyata terhadap pelestarian dan pemeliharaan sumber-sumberdaya air yang ada. Diperlukan sebuah gerakan khusus sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ‘air sehat’ terhadap penduduk agar mereka merasa berkepentingan untuk selanjutnya secara sadar menjaga, , memelihara, dan melestarikan sumber-sumberdaya air yang ada di sekitar mereka.

Upaya pemberian pengetahuan tentang pentingnya ‘air sehat’ dalam kehidupan penduduk di Sulawesi Tenggara juga sedapat mungkin diberikan pengetahuan tentang teknis untuk memperoleh atau mendapatkan ‘air sehat’ tersebut. Hal ini dapat dilakukan dan dipertajam melaui upaya-upaya yang berkaitan dengan program ‘Menuju Indeonesia Sehat 2010’.

Demi memenuhi kebutuhan ‘air sehat’ untuk pendudukkhususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, momentum ‘Tahun Air Internasional 2003’ sangat tepat untuk dijadikan sebagai titik statrt (Entry Point) untuk menciptakan ‘Desa-desa dan Kelurahan Sehat’ dengan menetapkan titik berat ketersediaan ‘air sehat’ bagi penduduk di desa-desa dan kelurahan di provinsi Sulawesi Tenggara. (Mahaji Noesa, Surtkabar Mingguan Suara Prima, Kendari, Edisi No.8 Minggu IV – Juni 2003, Hal.9)     

Gambar

Balapan motor/Foto:google-balapmotor.blogspot.com

Penggunaan helm yang spesifikasinya menutup kepala sampai telinga, memakai tali pengikat penutup dagu, serta mempunyai semacam kaca pelapis pandangan, yang populer disebut sebagai helm standar, sejak awal malam pergantian tahun 2005 ke 2006 sudah ramai dipakai oleh para pengemudi sepeda motor yang melintas di jalan-jalan raya khususnya dalam wilayah kota Makassar.

Gambar

Helm standar produk riddell/Foto google – nfifan24.blogspot.com

Anjuran untuk menggunakan helm standar seperti itu ketika mengendarai sepeda motor, mulai awal 2006, tampaknya disambut hangat sebagian besar warga kota Makassar khususnya dengan kesadaran penuh betapa pentingnya menggunakan pengaman kepala yang standar saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Buktinya, sekalipun ada sejumlah aksi demo menantang anjuran tersebut, namun warga pengendara sepeda motor di kota Makassar sejak awal tahun 2006 telah beramai-ramai secara suka rela mengganti helm yang mereka pakai selama ini – umumnya hanya menutupi bagian atas kepala, tidak berpengikat serta tidak melindungi bagian telinga. Sekalipun untuk sementara, penggunaan helm dengan spesifikasi standar seperti itu masih didominasi oleh pengemudi sepeda motor, sedangkan untuk mereka yang dibonceng umumnya masih menggunakan helm biasa – nonstandar.

Penggunaan helm standar bagi pengendara sepeda motor, sebenarnya mengacu dari sejumlah aturan yang telah dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu mengenai aturan berlalu-lintas maupun tentang kelengkapan bagi pengendara kendaraan bermotor, termasuk pengendara sepeda motor di jalan raya. Apalagi, berdasarkan survai dari setiap 10 pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan di jalan raya, 5 di antara pengendara tersebut mengalami pecah kepala.

Ketika pertama kali dianjurkan penggunaan helm bagi pengemudi maupun semua pengendara (termasuk yang dibonceng) sepeda motor tahun 1998 – 1999 di kota Makassar, disambut gelombang protes yang dahsyat sehingga menimbulkan sejumlah korban jiwa. Namun kemudian, protes itu mereda dengan sendirinya seiring dengan mulai meningginya perhatian betapa pentingnya menggunakan pengaman kepala – sekalipun kala itu masih ditolerir dengan hanya menggunakan helm nonstandar di saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Gambar

Helm Revolution, helm standar produk Riddell/Foto: google– ebbosfootballshop.de

Tingginya kesadaran warga pengemudi sepeda motor khususnya di kota Makassar saat ini untuk mengganti hel nonstandar ke helm spesifikasi standar, sangat diharapkan dapat diringi dengan pembinaan persuasif oleh pihak-pihak yang berkompeten mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud dengan helm standar.

Banyak pihak berharap agar kesadaran warga kota saat ini yang mau menggunakan helm dengan spesifikasi standar – menutup kepala hingga bagian telinga, serta memakai tali pengikat dagu saat mengendarai sepeda motor dijalan raya, tidak lagi dicecoki denganhal-hal yangtidak mendasar yang dapat merusak kesadaran dan suasana yang sudah kondusif terhadap anjuran penggunaan helm standar. Misalnya, tidak perlu dialkukan sweeping, tindakan-tindakan, atau sanksi drastis terhadap para pengendara sepeda motor khususnya yang dibonceng untuk juga segera menggunakan helm standar.

Demikian pula tidak perlu dilakukan sanksi atau penindakan drastis terhadap penggunaan helm spesifikasi standar yang masih bervariasi, seperti misal yang menggunakan kaca pelapis atau tidak menggunakan kaca pelapis pandangan. Soalnya sejumlah produk helm spesifikasi standar yang beredar di pasaran selama ini masih bervariasi dalam berbagai bentuk warna kaca pelapis, serta ada yang menggunakan dan tidak menggunakan kaca pelapis pandangan tapi dispesifikasi sebagai helm standar. Apalagi, memang, ketika anjuran penggunaan helm standar mulai diberlakukan, tidak diiringi petunjuk helm dari produk mana saja yang diakui sebagai helm standar yang dapat menjamin keselamatan pengamanan kepala para pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan lalu-lintas, maupun tidak berefek terhadap kesehatan diri para penggunanya.

Sejumlah warga kota mengatakan, kesadaran untuk menggunakan helm standar yang mulai tumbuh dengan baik saat mengendara sepeda motor di jalan raya saat ini, cepat atau lambat akan diikuti kesadaran warga untuk mengetahui serta mendalami bagaimana sesungguhnya helm standar dengan semua manfaatnya. Termasuk, tentunya,  mengenai helm standar setype helm revolution produk Riddle dan National Institute of Health yang telah digunakan sejak tahun 2002 di Amerika – menggunakan semacam rangka kawat atau besi pengaman di bagian muka. Helm tersebut telah diuji keampuhannya mampu melindungi penggunanya tidak gegar otak jika terjadi benturan di bagian kepala. (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar, Edisi No.332 Thn VIII/Minggu II, Januari 2006, Hal. 4 Box: Kronik Makassar)    

Gambar

Monumen Andi Tjammi/Sumber: google – myspace.com

Bom atom secara beruntun dijatuhkan Amerika Serikat di atas wilayah Jepang. Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945), menyebabkan kedua kota itu rata dengan tanah bersamaan dengan binasanya ratusan ribu jiwa penduduk. Peristiwa ini menyebabkan Jepang menyatakan kalah perang tanpa syarat kepada Sekutu  tanggal 14 Agustus 1945.

Kekalahan Jepang dimanfaatkan pula oleh Indonesia. Soekarno – Hatta, atas nama Bangsa Indonesia 17 gustus 1945 di Jakarta, menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebulan kemudian tentara Sekutu masuk ke Indonesia melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan.

Kehadiran tentara Sekutu di Indonesia diboncengi tentara Belanda, Netherlands Indies Civil Adminstration atau NICA. Mereka mendarat pula di daerah Sulawesi Selatan. Dengan siasat licik NICA bergerak dari kota Makassar dan Parepare ke pedalaman, termasuk daerah Sidenreng Rappang, untuk kembali mencengkramkan kuku penjajahan mereka.

Namun rakyat Sulsel seperti rakyat Indonesia lainnya yang sudah menyatakan kemerdekaannya, memilih mati berkalang tanah dari pada hidup di tangan penjajah. Perlawanan rakyat terhadap tentara NICA bengkit dimana-mana.

Di daerah Sidrap muncul perlawanan rakyat terhadap NICA secara terorganisir dalam suatu lasykar bernama Badan Pemberontak GanggawaE. Dipimpin Andi Tjammi,pemuda kelahiran Rappang 1921, lasykar tersebut kemudian diubah namanya menjadi Barisan Pemberontak Ganggawa disingkat BP Ganggawa.

Lasykar Ganggawa yangumumnya beranggotakan pemuda berhasil menghidupkan semangat perlawanan rakyat, serta memimpinlangsung perlawanan-perlawanan terhadap tentara NICA yang masuk wilayah Sidrap.

Aksi-aksi Lasykar Ganggawa tidak mengenal kompromi terhadap NICA. Gerakannya antara lian, menyerang pos NICA di Bendoro, menyerbu kaki tangan NICA di Pasolereng (Desember 1945), pertempuran Polojiwa (April 1946), pengadangan truk NICA di Lakessi (Mei 1946), pertempuran di AnabannaE (Juli 1946), pertempuran di Carawali (Agustus 1946).

Kemudian melakukan penyerbuan massal ke kota Rappang tempat Detasemen NICA, selama tiga hari tiga malam (10 -12 Agustus 1946). Penyerbuan ini terkenal dengan julukan ‘Serangan Bambu Runcing.’’ Sebab sebagian besar pemuda dan rakyat melakukan penyerangan hanya menggunakan senjata tajam dan bambu runcing menghadapi NICA yang bersenjata modern.

September 1946, Lasykar ganggawa turut dalam pertempuranmelawan NICA di luar kawasan Sidrap, masing-masing di kampung Garessi dan Majokka Suppa, serta penyerangan terhadap serdadu NICA yang berpatroli di Palameang, Alitta.

Nopember 1946, BP ganggawa ikut melakukan pertempuran terhadap tentara NICA di kampung Soreang Parepare. Terlibat pengadangan patroli NICA di kampung Cempa 9 Desember 1946),penyerangan penjara di kota Barru serta pengadangan di Cenrana, Soppeng Riaja terhadap dua Power serdadu NICA (Desember 1946).

Pertempuran yangberlangsung di Carawali, Sidrap, Agustus 1946, penyerangan dimulai oleh serdadu NICA. Mereka mengepung sebuah rumah tempatAndi Tjammi dengan beberapa rekannya melakukan konsentrasi.  Serangan mendadak yang dilakukan NICA dengan kekuatan personil serta persenjataan yangkuat terpaksa dihadapi meski tak seimbang. Dengan taktik tetap melawan, dn mengatur langkah untuk keluar dari kepungan saat itu, paha Andi Tjammi tertembus peluru NICA. Dalam keadaan terluka ia masih tetap berusaha menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke dalam sebuah tebat. Namun NICA terus menyerang.

‘’Mana Hamidong,’’ tanya serdadu NICA ketika mendapatkan Andi Tjammi di tebat.

‘’Ke sana sudah jauh,’’ jawab Andi Tjammi menunjuk rekan-rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. Dalam keadaan kritis tersebut, tiba pula di tempat itu paman Andi Tjammi yang telah diperdaya menjadi kaki tangan NICA.

Sambil tertawa kegirangan si paman berkata: ‘’Inilah Hamidong!’’ Hamidong nama lain dari Andi Tjammi.

Popor senapan kemudian susl menyusul menghunjam ke bagian dahi Andi Tjammi yang tak berdaya. Saat itu senja tampak di barat, gugur pula Andi Tjammi, komandan Lasykar BP Ganggawa di sudut sawah tanah tumpah darahnya sendiri.

Selain Andi Tjammi, dalam peristiwa Carawali gugur anggota Ganggawa, A makkulau, A Haseng, M Jafar, Baso Mustika, dan seorang peronda kampung. Namun NICA hanya memboyong mayat Andi Tjammi dan A Makkulau ke tangsi NICA di Rappang.

Esoknya, 29 Agustus 1946, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, mayat Andi Tjammi dan A Makkulau diseret ke sudut pasar Rappang. Dipertontonkan secara sadis kepada massa rakyat yang sedang berduyung-duyung ke lapangan Rappang untuk bersembahyang Idul Fitri.

‘’He kalian semua, lihat kowe punya pimpinan sudah mampus!’’ Teriak tentra NICA kepada massa rakyat sambil menunjuk kedua sosok mayat tersebut.

Maksud NICA dengan tindakan tersebut tida lain untuk melemahkan batin rakyat agar tidak turut memberikan dukungan atau bantuan terhadap gerakan-gerakan BP Ganggawa.

Namun ibarat pepatah ‘’Patah Tumbuh Hilang Berganti’’ Andi Tjammi gugur tapi perlawanan BP Ganggawa terhadap NICA terus berlanjut dan makin seru. Kepemimpinan Lasykar Ganggawa digantikan oleh Andi Nohong, kakak kandung Andi Tjammi yang berwatak keras.

Kekuatan serdadu NICA dengan senapan-senapan otomatis menyebabkan pihak rakyat dan anggota Ganggawa banyak yang gugur. Namun pada akhirnya NICA harus meninggalkan daerah ini, mengakui adany perlawanan rakyat mempertahankan Kemerdekaan RI.

RESOPA TEMMANGINGNGI

Tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia tiada lain seperti yang dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945. Agar bangsa Indonesia dapat berkehidupan kebangsaan yangbebas dengan suatu pemerintahan sendiri yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Perjalan 20 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, masih diperhadapkan dengan berbagai hambatan, gangguan, dan tantangan, Namun demikianpemerintah Indonesia telah melaksanakan suatu sistem pemerintahan sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Setelah Kemrdekaan RI, tahun 1950, bekas daerah kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang masing-masing dibentuk menjadi Swapraja yang mempunyai Dewan Pemerintahan tersendiri, danmasihmemiliki wewenang sebagaimana ditetapkan dlam Zelfbestuursregelen 1938, Stablad tahun 1938 No.529. Swapraja tersebut sebagai wilayah kabupaten Parepare yang dibentuk berdasarkan UU N0.22 Tahun 1948.

Dewan Pemerintahan Swapraja Sidenreng diketuai A Mappawekke, anggota H A Nuruddin, H A Maddangkang, Umar Zain, H A Unru, meliputi 15 distrik. Sedangkan Swapraja Rappang terdiri atas 4 distrik dengan ketua A Pallawagau, anggota H A Tjintjing dan M Saleh R.

Kemudian dengan lahirnya Undang-undng No.29 tahun 1959 yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah otonom di Sulawesi, Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dilebur menjadi satu daerah otonom Tingkat II atau kabupaten, bernama Sidenreng Rappang, yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.

Realisasi pembentukan kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dilaksanakan dengan pelantikan Bupati Andi Sapada Mappangile tanggal 18 Pebruari 1960, sebagai pelaksanaan SK Mendagri tanggal 28 januari 1960 No.UP.7/2/37-379. Hari pelantikan bupati pertama kabupaten Sidrap tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Kelahiran Kabupaten Sidrap.

Dengan latar belakang kehidupan masa kerajaan maupun pergolakan yang timbul sebelum dan sesudah kemerdekaan di Sidrap, memberi bentuk tersendiri bagi rakyat di daerah iniuntuk maju dan membangun dirinya. Tak heran jika motto leluhur ‘Resopa Temmangingngi Naiyya Naletei Pammase Dewata’ (Bhs. Bugis, berarti: Hanya dengan kerja keras untuk memperoleh rakhmat Tuhan), kini dijadikan pendorong dalam kehidupan masyarakat Sidrap. (Mahaji Noesa, Majalah Warta Sulsel No.24, 1 – 15 Pebruari 1991 Hal. 64 – 67)  

Gambar

Peta Kabupaten Sidrap/Sumber: Google -indonesia-peta.blogspot.com

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan gabungan bekas dua kerajaan yang berdampingan, kerajaan Sidenreng dengan kerajaan Rappang. Kerajaan itu masing-masing mempunyai sistem dan struktur pemerintahan tersendiri. Dalam masa jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, raja maupun rakyat ke dua kerajaan tersebut telah menjalin persatuan dan kerjasama yang erat sekali.

Keakraban hubungan kerajaan Sidenreng dengan kerajaan Rappang tidak mempunyai batas yang nyata. Dalam lontara Bugis Sidenreng, dilukiskan perbedaannya hanya tampak pada musim panen. Penduduk yang mengangkut padinya ke utara itulah rakyat Rappang, dan yang ke selatan adalah rakyat Sidenreng.

Dalam naskah kuno atau dalam lontara itu juga, disebutkan apabila Rappang menghadapi bahaya pada sore hari, maka selambat-lambatnya Sidenreng memberikan bantuan pada esok paginya. Begitu pula sebaliknya. Bahkan jika kursi kerajaan Rappang lowong dan tidak ada yang mendudukinya, pemangku adat di Rappang diberikan kebebasan untuk memilih salah satu tenaga dari Gowa atau Sidenreng.

Kepala pemerintahan kerajaan Sidenreng bergelar Addaowang yang kemudian berubah sebutannya menjadi Addatuang. Raja atau Addatuang menjalankan pemerintahan berpedoman pada suatu ikrak yang dicetusakn bersama antara raja, pemangku adat dan rakyat.

Raja memimpin pemerintahan dibantu 4 orang Pabbicara dan 8 orang Matowa. Mereka itu merupakan pemangku adat kerajaan Sidenreng.  Di samping terdapat cendikiawan, sebagai penasihat raja.

Kedudukan penasihat sangat penting di samping raja. Maju mundurnya pemerintahan kerajaan Sidenreng banyak ditentukan oleh cendikiawan yang diangkat sebagai penasihat raja.

Nene Mallomo, putra Sidenreng yang ahli pemerintahan dan pertanian, merupakan salah satu penasihat kerajaan Sidenreng yang cukup terkenal dalam kurun waktu akhir abad 16 – awal abad 17 M. Kala itu, kerajaan Sidenreng mencapai kemakmuran, hasil-hasil pertanian dan peternakan rakyat melimpah ruah, kerajaan dalam keadaan aman tenteram.

Pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan Rappang bergelar Arung Rappang. Dasar dan sistem pemerintahan kerajaan yang didirikan 2 tahun setelah berdirirnya kerajaan Sidenreng, disebut Mangolo Pasang atau ‘dari bawah ke atas’. Arung Rappang dipilih atas nama rakyat oleh pemangku adat.

Pemangku adat kerajaan Rappang terdiri atas 4 orangArung dipimpin seorang Pabbicara. Mereka dipilih oleh kepala-kepala kampung, atas nama rakyat. Sedangkan pengangkatan kepala-kepala kampung dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Dengan dasar ‘Mangolo Pasang’ wanita pun dapat diangkat menjadi raja. Dangkau, Raja ke-9 adalah seorang wanita yang pernah memimpin kerajaan Rappang. Arung Rappang apabila harus merangkap sebagai kepala pemerintahan suatu kerajaan lain, dapatmengangkat seorang pelaksana pemerintahan sehari-hari, dengan gelar Sulewatang.

Terdapat 21 Addatuang yang pernah memerintah di kerajaan Sidenreng. Sedangkan dalam masa kerajaan Rappang ada 20orang yangtelah diangkat dalam jabatan Arung rappang.

MENENTANG PENJAJAH

Kedatangan armada Belanda dipinpin Cornelis de Houtman tahun 1596 dipelabuhan Banten, Jawa Barat, merupakan awal dari pejajahan bangsa Belanda yang berkepanjangan di Indonesia. Sejak itu, kemudian berdatangan rombongan bangsa Belanda menyebar ke seluruh penjuru kepulauan Nusantara, melakukan penindasan terhadap penduduk dan mengorek kekayaan hasil buminya.

Kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara ditaklukkan satu persatu oleh kaum kolonialis Belanda tersebut. Termasuk kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang yang kini menjadi wilayah kabupaten Sidrap.

Nafsu bangsa Belanda untuk menjajah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang mulai dilaksanakan tahun 1905. Ketika itu tampuk pimpinan ke dua kerajaan dipegang oleh La Saddapotto. Ia sebagai kepala pemerintahan kerajaan Sidenreng ke-20 sekaligus sebagai raja kerajaan Rappang ke-19.

La Saddapotto dapat menghimpun seluruh kekuatan rakyat di ke dua kerajaan untuk menentang kehadiran penjajah Belanda. Pasukan perang kerajaan dikerahkan keperbatasan dengan wilayah Parepare. Perang tak terelakkan ketika pasukan Belanda dengan taktikbumi hangus bergerak dari Parepare menuju wilayah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang.

Menurut cerita La Ede dari Alekkuang dan La Sakki dari pangkajene yang ikut dalam pertempuran waktu itu, 6 pasukan perang dari Sidenreng di bawah komando Arung MaloloE dan Parengrengi Karaeng Tinggi Mai menghadang gerakan Belanda di daerah perbatasan dengan wilayah Parepare.

Tersebut pasukan Pabbicara La Mamu yang pertama kali melakukan pertempuran di wilayah perbatasan itu. Kemudian pasukan AnreguruE Landawe bertempur di bukit-bukit sebelah timur perbatasan Sidrap – Parepare. Dalam pertempuran yang sengit dengan Belanda di tempat itu, AnreguruE Landawe tewas.

Di sebelah utara pasukan Anregurue Landawe, pasukan Kapitang Tjabba melakukan pertahanan menentang gerak maju pasukan Belanda, hingga Kapitang Tjabba gugur di tempat itu. Di utara pasukan ini masih ada pasukan dari Sidenreng dipimpin AnreguruE La Kile. Namun mereka tak bertahan lama lalu mundur, setelah peluru Belanda melukai kaki AnreguruE La Kile.

Dua pasukan dari Sidenreng lainnya, masing-masing pasukan Pabbicara Ambona La Baju melakukan pertahanan di Takalao, dan pasukan Arise membendung serangan Belanda di daerah perbatasan sebelah selatan.

Pasukan-pasukan perang kerajaan Rappang kala itu, ditempatkan di sebelah utara jalanan menuju Sidenreng rappang, dengan tugas khusus menjaga keselamatan Arung rappang, La Saddapotto.

Pertempurana antara pasukan Belanda dengan pasukan kerajaan Sidenreng dan Rappang berlangsung berhari-hari di wilayah perbatasan. Namun dengan kekuatan persenjataan modern dipunyai Belanda, mengakibatkan perlawanan tak seimbang. Pasukan kerajaan dipukul mundur, satu per satu pemimpin pasukan ditewaskan. Tak terbilang prajurit-preajurit gugur di medan pertempuran. Kekuatan pasukan kerajaan Sidenreng lantas dipusatkan pada Benteng Lajawa di daerah perbatasan Parepare – Sidrap.

Hampir sebulan lamanya Benteng Lajawa digempur terus menerus oleh pasukan Belanda, hingga berhasil dikuasai. Sisa-sisa pasukan yang masih selamat, mundur ke belakang garis pertahanan. Belanda lalu menerobos masuk wilayah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang. Ke dua kerajaan ditaklukkan. Tetapi beberapa pemberani kerajaan yang pantang menyerah tetap bergerilya menentang kehadiran bangsa Belanda di Sidenreng Rappang, hingga nyawa mereka berpisah dengan tubuhnya. Mereka antara lain, Patta PonggawaE, La Noni, dan La Pakkanna.

Dalam kekuasaan tangan penjajah, wilayah hukum kerajaan Sideenreng dan kerajaan Rappang disatukan dalam suatu daerah administratif yang disebut afdeeling Parepare, Gouvernement Celebes En Onderhoorigheden.

Afdeling Parepare secara keseluruhan, meliputi wilayah Parepare, Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang. Daerah kerajaan yang berada dalam afdeeling tersebut dijadikan sebagai daerah onderafdeeling. Onderafdeeling terbagi atas beberapa Landschap.

Setelah meletus perang dunia II, tahun 1941, Jepang memaklumkan Perang Asia Timur Raya. Jepangberperangmelawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Belanda termasuk sekutu Amerika, maka Belanda adalah musuh Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Kekuasaan Belanda atas Indonesia pun dipindahtangankan kepada Jepang.

Struktur pemerintahn bentukan Belanda di Indonesia kemudiandirombak menurut kehendak Jepang. Daerah onderafdeeling diganti sebutannya menjadi No kanrikan, dipimpin penguasa Jepang yang bergelar No Bungken Karikan, menggantikankedudukan Contrileur/Gezaghebber yang memerintah sewaktu onderafdeeling. Kedudukan Landschappen atau Zelfbesteurende pada waktu Belanda diganti dengan Sucoo. (Mahaji Noesa, Majalah Warta Sulsel No.24, 1 – 15 Pebruari 1991 Hal. 64 – 67/Bersambung)