Posts Tagged ‘agung’

a jejak bso11

Konstruksi dinding Benteng Somba Opu (BS0), bekas istana kerajaan Gowa yang dibangun dalam abad XVI (1545) tidak berbentuk persegi empat sebagaimana terdapat dalam catatan dan peta lama sejumlah bangsa asing. Termasuk dalam kenyataannya  tidak sama dengan peta lama BSO yang dilukiskan berbentuk segi empat panjang yang sekarang dipajang sebagai lukisan pantul di langit-langit museum Patingaloang di dalam areal BSO.

Bukti dinding BSO tidak berbentuk empat persegi panjang dapat dilihat secara kasat mata di puing bekas dinding BS0 bagian selatan. Sejak dilakukannya eskavasi (penggalian) tahun 1989 terhadap puing BS0 yang telah tertanam lebih 3 abad setelah dihancurkan pihak kolonial usai ditandatangani Perjanjian Bungayya tahun 1667 dengan Kerajaan Gowa, sebenarnya sudah terlihat hasil eskavasi dinding BS0 dengan ketebalan dinding sekitar 2 meter di arah selatan tidak dalam bentuk lurus tetapi berkelok-kelok menyerupai sejumlah huruf S yang sambung menyambung dalam beragam lekuk ukuran.

a jejak bso8Lekukan tersebut sekarang dapat ditelusuri dari sudut dinding barat benteng ke arah rumah adat Kajang, memutar museum Patingaloang, membelok ke arah Baruga Somba Opu, berkelok samping lokasi treep top, rumah adat Toraja dan Mamasa, seterusnya melengkung ke dinding BS0 arah timur yang berimpit dengan Taman Burung milik Gowa Discovery Park, menjadi bukti nyata bahwa dinding BS0 tidak berbentuk persegi empat.

Anehnya, hingga sekarang sejumlah data termasuk catatan Latar Historis dan arkeologi yang dipajang pihak terkait sebagai papan bicara di situs BS0 masih memaparkan bahwa berdasarkan hasil stilasi Francois Valentijn dan kemudian disempurnakan oleh Bleau dalam sebuah peta tahun 1638, dinding BS0 berbentuk segi empat panjang.

Berdasarkan hasil pemetaan praeskavasi pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sulselra tahun 1986, luas BS0 113.590 meter bujursangkar. Dinding benteng yang terbuat dari susunan batu bata dan batu padas saat dieskavasi umumnya sudah dalam kondisi hancur.

Hanya di bekas dinding BS0 bagian barat yang tampak masih ada sebagian dinding yang tegak tinggi sekitar 3 meter dengan ketebalan susunan batu bata selebar 3 hingga 4 meter. Konstruksi dinding melintang lurus arah utara – selatan.

a jejak bso4Sedangkan dinding BS0 di bagian timur dan selatan sudah dalam kondisi hancur tertimbun tanah namun masih terlihat alur dan susunan batu bata bekas kaki dinding benteng. Termasuk tampak jelas bekas kaki dinding benteng di arah selatan yang meliuk-liuk kemungkinan mengikuti kontur tepian sungai Garassi atau Binanga Barombong yang dahulu berimpit dengan dinding BS0 bagian selatan.

Sedangkan jejak dinding BS0 sebelah utara sama sekali tidak ditemukan hingga saat ini. Arah utara BS0 dahulu berbatasan dengan Sungai Jeneberang.

Hilangnya jejak bekas dinding BS0 di arah utara banyak yang menduga jika tergerus arus banjir sungai setelah dibombardir kolonial lebih dari 300 tahun lalu.

a jejak bso3Alur sungai Jeneberang di arah utara sudah ditutup dan dialihsatukan ke sungai Garassi sebelah selatan BS0 seiring dengan dilakukannya eskavasi BS0 tahun 1989. Bekas alur sungai Jeneberang di arah utara BS0 seluas lebih dari 110 hektar itulah yang kini menjadi Danau Tanjung Bunga dan masuk wilayah kelurahan Maccini Sombala, kota Makassar.

Bahkan situs BS0 arah utara dan barat kini sebagian besar telah menjadi area pemukiman. Kondisi terkini puing bekas dinding BS0 sebagian besar berlumut dan berantakan. Rumah-rumah adat etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar yang dibangun di areal situs BS0 dalam masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr HA Amiruddin Pabittei (alm) kini konstruksinya sudah banyak yang rusak.

Sejumlah rumah adat tampak banyak yang ditawarkan untuk dipersewakan dengan ditempeli nomor-nomor HP yang dapat dihubungi bagi yang hendak menggunakannya. Termasuk Baruga Somba Opu yang merupakan rumah adat etnik Makassar yang bangunannya dibuat lebih dari 100 tiang kini dalam kondisi mulai kumuh tak terpelihara. Demikian halnya rumah adat tradisional Gowa, Luwu, Bulukumba, Soppeng, Makassar, Sidrap, Toraja, dan Mamasa terkesan tidak terurus. Beberapa warung atau kios tampak bebas dibangun berimpit dengan bangunan-bangunan rumah adat.

a jejak bso2Sebagian besar jalan paving blok dalam areal BS0 terutama di arah barat telah rusak tak nyaman untuk dilalui berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Areal BS0 tidak mengesankan sebagai obyek kunjungan rekreasi, wisata atau taman yang dipelihara atau dikelola secara profesional.

Tanpa kepedulian para pihak atau perhatian khusus penanganan,  pemeliharaan dan pengembangan areal situs BS0 yang telah gagal dikembangkan sebagai Taman Miniatur Sulawesi (TMS) sebagaimana pernah dicanangkan sejarawan DR Mukhlis Paeni, maka secara pelan tapi pasti bukti jejak peradaban, bukti jejak sejarah kebesaran masa lalu di Sulawesi Selatan tersebut akan kembali tertimbun atau pupus oleh beragam musabab dan kepentingan lainnya. (Mahaji Noesa, tulisan ini telah diposting di kreport kompas.com 11 Agustus 2014)

Gambar

Lukisan Karaeng Galesong/Sumber: riset Gooogle -linguafranca.info

Menurut Prof Dr Zainal Abidin Farid, pakar budaya Sulsel, selain jenis phinisi, Kerajaan Gowa memiliki ribuan perahu jenis Galle yang mempunyai desain cantik menawan, dikagumi pelaut-pelaut Eropa.

Konstruksi perahu galle bertingkat. Panjangnya ada yang mencapai 40 meter dengan lebar sampai 6 meter. Dalam Lontara Bilang Gowa- Tallo kepunyaan Andi Makkaraka Ranreng Bettempola (alm), perahu galle disebut sebagai perahu tumpangan raja dan pembesar-pembesar kerajaan.

Selain memiliki tiang layar yang besar , setiap galle dilengkapi pendayung 200 sampai 400 orang. Galle-galle tersebut masing-masing diberi nama secara khusus. Seperti I Galle Dondona Ralle Campaga, panjang 25 depa (kl.35 m). I Galle Inyannyik Sangguk dan I Galle Mangking Naiya, masing-masing memiliki panjang 15 depa (kl.27 m). I Galle Kalabiu, I Galle Galelangan, I Galle Barang Mamase, I Galle Siga, dan I Galle Uwanngang, masing-masing memiliki panjang 13 depa (23 m).

Betapa besar serta kuatnya armada laut kerajaan Gowa, antara lain, dapat disimak juga dari catatan lontara. Bahwa pada 30 April 1655 Sultan Hasanuddin berkayuh ke Mandar untuk terus ke Kaili dikawal 183 perahu. Terdapat 450 buah perahu yang dipakai untuk mengangkut sekitar 15.000 lasykar kerajaan Gowa yang diberangkatkanpada bulan Oktober 1666 ke Pulau Buton, untuk menaklukkan negeri tersebut karena berpihak kompeni Belanda.

Melalui taktik adu domba – Devide et impera, kolonialis Belanda dapat menghancurkan kejayaan dan kekuatan armada kerajaan Gowa. Perjanjian Bongayya (Het Bongaisch Vedrag) yang berhasil dipaksakan untuk ditrandatangani oleh Sultan Hasanuddin pada 18 Nopember 1667, merupakan awal dari kemunduran dan kehancuran kerajaan maritim Gowa. Salah satu dari isi perjanjian yang merugikan pihak kerajaan Gowa, secara jelas menyatakan membatasi pelayaran dan perdagangan orang-orang Makassar.

Lantaran itu, sejumlah panglima dan prajurit kerajaan Gowa menampik ‘Perjanjian Bongayya’ tersebut.,  dengan tetap melakukan perlawanan terhadap kompeni Belanda. Diantaranya, tersebut nama Karaeng Bontomarannu dan Karaeng Galesong. Keduanya memilih berjibaku melakukan perlawanan terhadap kompeni Belanda.

Karaeng Bontomarannu oleh pihak kompeni Belanda sering dipanggil dengan sebutan Monto Marano adalah putra Karaeng Summanna. Putra berdarah bangsawan kerajaan Gowa ini,pada masa kekuasaan Sultan Hasanuddin (1653 – 1669) mendapat kepercayaan sebagai laksamana – mengawasi kelancaran perhubungan laut dan kapal-kapal dagang kerajaan Gowa yang melakukan pelayaran di perairan Maluku mulai dari Laut Flores di sebelah selatan ke Laut Banda, Laut Buru, dan Laut Maluku. Karaeng Bontomarannu membawahi dua raja sebagai wakilnya, yakni Raja Luwu dan Sultan Bima.

Berkekuatan 70 armada perahu membawa lebih dari 20.000 prajurit kerajaan Gowa, Karaeng Bontomarannu meninggalkan perairan Makassar menuju Pulau Jawa. Banyaknya prajurit kerajaan Gowa bersedia mengikuti perjalanan laksamana tersebut, lantaran dalam rombongan ikut serta Karaeng Galesong.

Karaeng Galesong adalah putra Sultan Hasanuddin. Nama aslinya I Manindori. Kelahiran 29 Maret 1655, dari ibu yang bernama I Lokmo Tobo.

Rombongan bergerak ke Banten (Jawa Barat) dengan maksud untuk meminta bantuan pada Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perjalanan yang dipimpin Karaeng Bontomarannu dan Karaeng Galesong, mereka memerangi setiap kapal kompeni Belanda yang ditemui di Selat Madura, Gresik, Tuban hingga memasuki perairan Banten.

Ketika terdengar kabar terjadi perang antara Trunojoyo dengan Susuhunan (Raja) Mataram, Amangkurat I yang pro kompeni Belanda pada tahun 1672 di Jawa Timur, kedua bangsawan kerjaan Gowa ini tergerak membawa pasukannya meninggalakna Banten untuk memberikan bantuan kepada Trunojoya di jawa Timur.

Dalam perjalanan ke Jawa Timur mereka dihadang oleh armada perang Belanda. Ketika terjadi pertempuran di perairan laut Semarang, Karaeng Bontomarannu gugur. Tapi perjalanan ke arah Jawa Timur terus dilakukan dengan dipimpin oleh Karaeng Galesong. Di Jawa Timur lasykar Makassar lalu bergabung dengan pasukan Trunojoyo melawan pasukan gabungan Amangkurat I dengan kompeni Belanda.

Lasykar Makassar di bawah pimpinan Karaeng Galesong pada tahun 1675 berhasil menguasai tempat-tempat strategis di sepanjang Selat Madura, Pasuruan, Besuki, dan Surabaya.

Beberapa kali Susuhuna Mataram secara khusu mengerahkan prajurit perang untuk mengusir lasykar Makassar pimpinan Karaeng Galesong  yang membantu Trunojoyo, tapi mereka harus mundur akibat mendapat perlawanan sengit.

Kerjasama lasykar Karaeng Galesong dengan pasukan Trunojoyo di Jawa Timur menarik perhatian pimpinan kompeni Belanda di Batavia (Jakarta). Bantuan pasukan pundikirim untuk membantu pasukan Amangkurat I melawan lasykar Karaeng Galesong dan Trunojoyo. Akibatnya, sejumlah armada pasukan Karaeng Galesong berhasil dihancurkan, demikian pula menguasai kembali sejumlah tempat-tempat strategis.

Namun kemudian, pasukan Trunojoyo mampu mengambil alh tempat-tempat strategis yang diduduki pasukan Amangkurat I dibantu pihak kompeni di Jawa Timur. Perlawanan balik ini membuat Susuhunan Mataram bersama putra mahkotanya menambah kekuatan prajurit. Terjadilah pertempuran sengit pada 13 Oktober 1676, menimbulkan banyak korban di pihak Mataram. Termasuk sejumlah pembesar Mataram dan panglima Pangeran Purboyo tewas dalam pertempuran ini.

Dari Batavia kompeni mengirim pasukan perang dipimpin Speelman yang sebelumnya berhasil memporakporandakan kerajaan Gowa, untuk membantu Mataram di Jawa Timur. Sejumlah benteng pertahanan Trunojoyo dan Karaeng Galesong berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Speelman.

Di lain sisi, pasukan Trunojoyo dibantu lasykar Makassar pada 2 Juli 1677 berhasil menduduki ibukota Mataram, Karta (Kraton Plered), menyebabkan Susuhunan Mataram, Amangkurat I melarikan diri dan tak lama kemudian wafat setelah menderita sakit.

Speelman yang berhasil menggalang kekuatan perang pada Nopember 1678 kemudian dapat menduduki Kediri, lokasi pusat pertahanan pasukan Trunojoyo. Trunojoyo sendiri berhasil lolos, melarikan diri dari serbuan pasukan Speelman.

Menyusul satu per satu kubu pertahanan lasykar Makassar di Jawa Timur berhasil ditaklukkan pasukan gabungan Mataram dan Speelman. Mereka melakukan pengepungan terhadap benteng pertahanan Karaeng Galesong yang terletak di Kapar (dekat Porong) selama 7 minggu. Dan, akhirnya pada 21 Oktober 1679 berhasil menerobos barikade pertahanan, dan menguasai benteng tersebut. Karaeng Galesong berhasil meloloskan diri dari pengepungan.

Pertempuran antara pasukan gabungan Mataram dengan kompeni melawan lasykar Karaeng Galesong di jawa Timur kian menjadi-jadi. Karaeng Galesong yang beristerikan Suratna (putri Trunojoyo) akhirnya tewas secara ksatria dalam suatu pertempuran sengit. Trunojoyo pada 27 Desember 1679 pun berhasil ditangkap, kemudian menjalani hukuman mati dengan tusukan keris.

Setelah perang Trunojoya (1676 – 1679) berakhir, sekitar 9.500 lasykar Makassar yang ada di Jawa Timur dikembalikan ke Makassar. Ketika kemudian Untung Srapati tampil melawan kompeni Belanda, masih terdapat sejumlah sisa lasykar Karaeng galesong yang belum kembali ke Makassar tampil bergabung bersama pasukan Untung Surapati di Jawa Timur. Semangat lasykar Makassar, ternyata tak pernah kendor untuk melawan kolonialis. (Mahaji Noesa/A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong,2002)

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)

 

IMG00852-20130103-1032

Dinding bagian barat bekas Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Selain bangunan abad XVII Benteng Ujungpandang, masih terdapat banyak sekali bangunan peninggalan lama, bukti Makassar sebagai Kota Tua. Hanya saja sejumlah bangunan tua lainnya menjadi tak menonjol dengan kehadiran bangunan baru berasitektur modern. Bahkan banyak jejak bersejarah justru dibiarkan ikut tergusur.

Gedung lama Balaikota Makassar di Jl. A.Yani, Museum Kota di Jl. Balaikota, Kantor Pengadilan Negeri di Jl. Kartini, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Gubernuran Sulsel dan Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Jend Sudirman, merupakan bangunan-bangunan tinggalan masa lalu yang masih menonjol.

Namun begitu, Klenteng Ibu Agung Bahari di Jl. Sulawesi yang dibangun tahun 1737, Gereja Katedral (1898), Masjid Arab (1907), Mesjid Kampung Melayu dan Pasar Butung (1917). Semua juga merupakan bangunan peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti dinamika kehidupan Kota Makassar dari masa ke masa.

Bahkan melalui sejumlah bangunan keagamaan tinggalan lama tersebut, dapat diketahui jika kehidupan di Kota Makassar pada ratusan abad lampau sudah terbuka untuk semua etnis maupun agama.

Melalui catatan sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo pada abad XVI – XVII, diketahui ketika pusat Kota Makassar masih berada di Benteng Somba Opu,  justru hidup damai berdampingan sejumlah suku bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka yang terdiri dari bangsa Portugis, Denmark, Inggris, Melayu dan Gujarat  justru diperkenankan pihak kerajaan membuat perwakilan-perwakilan dagang seputar benteng.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini hanya ada dalam catatan lembaran sejarah. Lantaran semua telah hancur seiring dibumihanguskannya Benteng Somba Opu oleh pihak kolonial Belanda pada abad XVII.

IMG00849-20130103-1030

Bastion tersisa dari Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Sebenarnya, sebagaimana dicatat sejarah, sesuai dengan Perjanjian Bungaya (Bongaissck Verdrag) pada 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa ke-16, Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman, dua markas pertahanan yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Ujungpandang tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi akibat munculnya keserakahan kolonial, Benteng Somba Opu yang menjadi hak Kerajaan Gowa kemudian dihancurkan.

Setelah beratus tahun peristiwa penghianatan itu berlalu, lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Bungaya yang ada di sekitar Bontoa, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pun menjadi tidak jelas lagi. Sejumlah pondasi bangunan baru sudah tegak di sekitar lokasi bersejarah tersebut.

‘’Beberapa tahun lalu di tempat itu masih ada tanda yang menyatakan sebagai Tempat Perjanjian Bungaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,’’ jelas Amir, seorang warga dari sekitar Timbuseng, Barombong, sambil menunjuk ke arah lokasi di belakang bangunan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar.

Satu-satunya pertanda jejak, karena sekitar lokasi masih diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Jalan tembus dari arah Kelurahan Barombong menuju SMA Negeri 20 Makassar yang kondisinya, selain sempit juga aspalnya berlubang-lubang lama tak pernah mendapat perbaikan.

Tergusurnya lokasi Perjanjian Bungaya dengan kahadiran sejumlah bangunan baru sekitar Bontoa, amat disayangkan banyak pihak. ‘’Lokasi ini sama pentingnya dengan Benteng Ujungpandang untuk dipelihara sebagai bagian dari bukti jejak sejarah Kerajaan Gowa masa lalu,’’ kata Sudirman, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar.

Seperti dicatat sejarah, Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Nusantara dengan penyumpahan menggunakan dua kitab suci agama. Perjanjian ini ditandatangani dengan sumpah oleh Sultan Hasanuddin di depan kitab Al Quran (Islam) dan Speelman di depan kitab Injil (Kristen).

Namun kemudian terjadi penghianatan kolonial, dan memiriskan karena lokasi bersejarah Perjanjian Bungaya itupun kini terancam hilang tergusur derap pembangunan kota. (Mahaji Noesa)