Posts Tagged ‘angkatan’

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

Perahu Phinisi, Lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Secara fisik kompeni Belanda mampu menghancurkan kekuatan armada bahari Kerajaan Gowa. Juga dapat menghambat perkembangan kemampuan serta membatasi ruang gerak kebaharian orang-orang Makassar, SulawesiSelatan, setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongayya, 18 Nopember 1667.

Namun ibarat gelombang laut, jiwa dan semangat bahari orang-orang Makassar seantiasa bergelora dari masa ke masa dalam intensitas yang berbeda sesuai perkembangan masa.

Hal itu terbukti dengantampilnya putra-putra Indonesia kelahiran Makassar sebagai patriot dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan RI. Termasuk dalam bidang kelautan atau kebahariaan.

Dalam lembaran sejarah TNI-AL (Episode Perang Kemerdekaan 1945 – 1950) secara jelas dicatat sejumlah nama dan perjuangan putra-putra Indonesia asal Makassar yang begitu gigih memperjuangkan terbentuknya suatu kekuatanpertahanan Angkatan Laut bagi negara RI di ambang kemerdekaan.

Saat mendekati keruntuhan pendudukan Jepang di Indonesia, bermunculan kelompok-kelompok pemuda yang melakukan pergerakan untuk membantu terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya kelompok pemuda Daisangka di Surabaya, Jawa Timur. Pembentukannya dipelopori oleh pemuda-pemuda asal Makassar yang sebelumnya memiliki pengalaman danpengetahuan kebahariaan. Kelompok pemuda Daisangka ini mendapat dukungan latihan kemiliteran dari Kaigun – pemerintahan militer (Angkatan Laut) Jepang yang mendukung terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dalam bulan Juni 1945 sejumlah pemuda Daisangka dari Surabaya dipimpin A.R.Aris (asal Makassar), R.Sutrisno, L.Mochtar, A.Hamzah Tuppu (asal Makassar), J.Geret, Ny.Bernatje Tuegeh dan Abd. Djalil datang ke Jakarta menemui kolonel Yususumi dari Kaigun Bukanfu di Jakarta, untuk menanyakan situasi terakhir Perang Pasific serta janji pihak Jepang untuk membantu terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dalam bulan Juli 1945, kelompok pemuda Daisangka ini kembali ke Surabaya, setelah sebelumnya juga menemui sejumlah tokoh pemuda pergerakan  kemerdekaan di Jakarta, seperti Chairul Saleh, Hidayat, Sukarni, Wikabna, dan Chairuddin menanyakan dan meminta petunjuk perihal situasi terakhir upaya pergerakan menuju Indonesia merdeka.

Setiba kembali di Surabaya, mereka lantas membentuk pasukan yang berasal dari bekas-bekas Angkatan Laut Jepang,pegawai-pegawai pelayaran dan pemuda bahariwan lainnya.

Setelah diproklamirkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh wakil bangsa Indonesia Soekarno – Hatta, pemuda Daisangka di Surabaya yang beranggotakanbanyak pemuda dari Makassar membentuk sebuah badan yang bersifat kelautan yang menjadi cikal terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan perlawanan terhadap rencana kedatangan tentara Sekutu yang didalamnya membonceng tentara NICA ke Indonesia setelah Jepang dinyatakan kalah perang. Semangat perlawanan dari para anggota badan tersebut begitu menggebu-gebu untuk menentang kedatangan tentara Sekutu, sekalipun hanya memiliki peralatan perang yang sederhana. Tugas mereka pun bukan hanya untuk melakukan pertahanan di laut, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi kesatuan-kesatuan penggempur di darat.

Personil dari badan tersebut terdiri dari A.R.Aris (asal Makassar) dengan pangkat Laksamana Muda, sebagai komandan tertinggi Angkatan Laut RI saat itu. Dilengkapi perwira staf Kolonel A.Hamzah Tuppu 9asal Makassar), Kolonel Sutrisno, dan Letnan Kolonel Ny.Bernetje Tuegeh. Mereka dibantu sejumlah perwira lainnya, dan segala kegiatan berpusat di Modderlust Ujung, Surabaya.

Melihat adanya gelagat curang terhadap kedatangan tentara Sekutu menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia, Presiden Soekarno melalui pidato radio pada 23 Agustus 1945 menyatakan, ‘’Revolusi nasional masih menempuh gelombang hebat.’’ Kepada segenap rakyat Indonesia diperintahkan untuk mengatur persiapan-persiapan serta membantu menjaga keamanan dengan jalan mendirikan Badan Kemanan Rakyat (BKR).

Prajurit-prajurit bekas Peta, Heiho, dan pelaut-pelaut serta pemuda lainnya dianjurkan masuk dan bekerja dalam Badan-badan Kemanan Rakyat tersebut. Pidato presiden yang merupakan perintah dari pemerintah pusat tersebut lantas disahuti dengan pembentukan BKR-BKR di daerah-daerah. Hebatnya, karena anggota-anggota BKR yang terbentuk langsung melengkapi diri dengan berbagai srenjata sehingga berubah menjadi tentara bersenjata. Apalagi di beberapa daerah BKR langsung terlibat melakukan pertempuran-pertempuran saat tentara Sekutu mendarat di Indonesia, yang dimulai pada 8 September 1945. Pada tanggal 10 September 1945 di Jakarta terbentuk pula BKR Laut.

Dengan maklumat No.2/x tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah RI menyatakan secara resmi juga harus membentuk kekuatan bersenjata yang diberi nama TKR (Tentara Kemanan Rakyat) bagian darat dan TKR bagian laut. Pengesahan pembentukan TKR Laut khususnya dilakukan pada 15 Nopember 1945 dengan Pimpinan Markas Tertinggi TKR Laut M. Pardi.

Pembentukan TKR di Jakarta tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan TKR bagian laut di sejumlah kota-kota pantai di Indonesia. Meskipunpada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat itu, belum terbentuk BKR atau TKR lantaran faktor kesulitan perhubungan serta telah mendaratnya tentara Sekutu.

Pembentukan BKR Laut di Jakarta kemudian disambut hangat oleh kelompok pemuda Daisangka di Surabaya, yang dalam September 1945 juga segera membentuk BKR Laut di Surabaya. Struktur organisasi intinya, terdiri atas Komanda A.R.Aris, Wakil Komandan R.Sutrisno, Kepala Staf L.Mochtar, Kepala Personalia/Pengerahan Tenaga A.Hamzah tuppu, dan anggota Ny.Barnetje Tuegeh dan Abd.Djalil.

Dari BKR/TKR Laut itulah kemudian berkembang menjadi kekuatan pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Dari markas BKR Laut Surabaya inilah mulai dikirim ekspedisi ke Sulawesi dalam rangka pembentukan Angkatan Laut Persiapan Seberang sekaligus memberikan spirit terhadap perjuangan perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan menentang kehadiran tentara Sekutu/NICA. (Mahaji Noesa, Buku : A.Hamzah Tuppu patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)