Posts Tagged ‘arung’

Gambar

Peta Kabupaten Sidrap/Sumber: Google -indonesia-peta.blogspot.com

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan gabungan bekas dua kerajaan yang berdampingan, kerajaan Sidenreng dengan kerajaan Rappang. Kerajaan itu masing-masing mempunyai sistem dan struktur pemerintahan tersendiri. Dalam masa jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, raja maupun rakyat ke dua kerajaan tersebut telah menjalin persatuan dan kerjasama yang erat sekali.

Keakraban hubungan kerajaan Sidenreng dengan kerajaan Rappang tidak mempunyai batas yang nyata. Dalam lontara Bugis Sidenreng, dilukiskan perbedaannya hanya tampak pada musim panen. Penduduk yang mengangkut padinya ke utara itulah rakyat Rappang, dan yang ke selatan adalah rakyat Sidenreng.

Dalam naskah kuno atau dalam lontara itu juga, disebutkan apabila Rappang menghadapi bahaya pada sore hari, maka selambat-lambatnya Sidenreng memberikan bantuan pada esok paginya. Begitu pula sebaliknya. Bahkan jika kursi kerajaan Rappang lowong dan tidak ada yang mendudukinya, pemangku adat di Rappang diberikan kebebasan untuk memilih salah satu tenaga dari Gowa atau Sidenreng.

Kepala pemerintahan kerajaan Sidenreng bergelar Addaowang yang kemudian berubah sebutannya menjadi Addatuang. Raja atau Addatuang menjalankan pemerintahan berpedoman pada suatu ikrak yang dicetusakn bersama antara raja, pemangku adat dan rakyat.

Raja memimpin pemerintahan dibantu 4 orang Pabbicara dan 8 orang Matowa. Mereka itu merupakan pemangku adat kerajaan Sidenreng.  Di samping terdapat cendikiawan, sebagai penasihat raja.

Kedudukan penasihat sangat penting di samping raja. Maju mundurnya pemerintahan kerajaan Sidenreng banyak ditentukan oleh cendikiawan yang diangkat sebagai penasihat raja.

Nene Mallomo, putra Sidenreng yang ahli pemerintahan dan pertanian, merupakan salah satu penasihat kerajaan Sidenreng yang cukup terkenal dalam kurun waktu akhir abad 16 – awal abad 17 M. Kala itu, kerajaan Sidenreng mencapai kemakmuran, hasil-hasil pertanian dan peternakan rakyat melimpah ruah, kerajaan dalam keadaan aman tenteram.

Pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan Rappang bergelar Arung Rappang. Dasar dan sistem pemerintahan kerajaan yang didirikan 2 tahun setelah berdirirnya kerajaan Sidenreng, disebut Mangolo Pasang atau ‘dari bawah ke atas’. Arung Rappang dipilih atas nama rakyat oleh pemangku adat.

Pemangku adat kerajaan Rappang terdiri atas 4 orangArung dipimpin seorang Pabbicara. Mereka dipilih oleh kepala-kepala kampung, atas nama rakyat. Sedangkan pengangkatan kepala-kepala kampung dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Dengan dasar ‘Mangolo Pasang’ wanita pun dapat diangkat menjadi raja. Dangkau, Raja ke-9 adalah seorang wanita yang pernah memimpin kerajaan Rappang. Arung Rappang apabila harus merangkap sebagai kepala pemerintahan suatu kerajaan lain, dapatmengangkat seorang pelaksana pemerintahan sehari-hari, dengan gelar Sulewatang.

Terdapat 21 Addatuang yang pernah memerintah di kerajaan Sidenreng. Sedangkan dalam masa kerajaan Rappang ada 20orang yangtelah diangkat dalam jabatan Arung rappang.

MENENTANG PENJAJAH

Kedatangan armada Belanda dipinpin Cornelis de Houtman tahun 1596 dipelabuhan Banten, Jawa Barat, merupakan awal dari pejajahan bangsa Belanda yang berkepanjangan di Indonesia. Sejak itu, kemudian berdatangan rombongan bangsa Belanda menyebar ke seluruh penjuru kepulauan Nusantara, melakukan penindasan terhadap penduduk dan mengorek kekayaan hasil buminya.

Kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara ditaklukkan satu persatu oleh kaum kolonialis Belanda tersebut. Termasuk kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang yang kini menjadi wilayah kabupaten Sidrap.

Nafsu bangsa Belanda untuk menjajah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang mulai dilaksanakan tahun 1905. Ketika itu tampuk pimpinan ke dua kerajaan dipegang oleh La Saddapotto. Ia sebagai kepala pemerintahan kerajaan Sidenreng ke-20 sekaligus sebagai raja kerajaan Rappang ke-19.

La Saddapotto dapat menghimpun seluruh kekuatan rakyat di ke dua kerajaan untuk menentang kehadiran penjajah Belanda. Pasukan perang kerajaan dikerahkan keperbatasan dengan wilayah Parepare. Perang tak terelakkan ketika pasukan Belanda dengan taktikbumi hangus bergerak dari Parepare menuju wilayah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang.

Menurut cerita La Ede dari Alekkuang dan La Sakki dari pangkajene yang ikut dalam pertempuran waktu itu, 6 pasukan perang dari Sidenreng di bawah komando Arung MaloloE dan Parengrengi Karaeng Tinggi Mai menghadang gerakan Belanda di daerah perbatasan dengan wilayah Parepare.

Tersebut pasukan Pabbicara La Mamu yang pertama kali melakukan pertempuran di wilayah perbatasan itu. Kemudian pasukan AnreguruE Landawe bertempur di bukit-bukit sebelah timur perbatasan Sidrap – Parepare. Dalam pertempuran yang sengit dengan Belanda di tempat itu, AnreguruE Landawe tewas.

Di sebelah utara pasukan Anregurue Landawe, pasukan Kapitang Tjabba melakukan pertahanan menentang gerak maju pasukan Belanda, hingga Kapitang Tjabba gugur di tempat itu. Di utara pasukan ini masih ada pasukan dari Sidenreng dipimpin AnreguruE La Kile. Namun mereka tak bertahan lama lalu mundur, setelah peluru Belanda melukai kaki AnreguruE La Kile.

Dua pasukan dari Sidenreng lainnya, masing-masing pasukan Pabbicara Ambona La Baju melakukan pertahanan di Takalao, dan pasukan Arise membendung serangan Belanda di daerah perbatasan sebelah selatan.

Pasukan-pasukan perang kerajaan Rappang kala itu, ditempatkan di sebelah utara jalanan menuju Sidenreng rappang, dengan tugas khusus menjaga keselamatan Arung rappang, La Saddapotto.

Pertempurana antara pasukan Belanda dengan pasukan kerajaan Sidenreng dan Rappang berlangsung berhari-hari di wilayah perbatasan. Namun dengan kekuatan persenjataan modern dipunyai Belanda, mengakibatkan perlawanan tak seimbang. Pasukan kerajaan dipukul mundur, satu per satu pemimpin pasukan ditewaskan. Tak terbilang prajurit-preajurit gugur di medan pertempuran. Kekuatan pasukan kerajaan Sidenreng lantas dipusatkan pada Benteng Lajawa di daerah perbatasan Parepare – Sidrap.

Hampir sebulan lamanya Benteng Lajawa digempur terus menerus oleh pasukan Belanda, hingga berhasil dikuasai. Sisa-sisa pasukan yang masih selamat, mundur ke belakang garis pertahanan. Belanda lalu menerobos masuk wilayah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang. Ke dua kerajaan ditaklukkan. Tetapi beberapa pemberani kerajaan yang pantang menyerah tetap bergerilya menentang kehadiran bangsa Belanda di Sidenreng Rappang, hingga nyawa mereka berpisah dengan tubuhnya. Mereka antara lain, Patta PonggawaE, La Noni, dan La Pakkanna.

Dalam kekuasaan tangan penjajah, wilayah hukum kerajaan Sideenreng dan kerajaan Rappang disatukan dalam suatu daerah administratif yang disebut afdeeling Parepare, Gouvernement Celebes En Onderhoorigheden.

Afdeling Parepare secara keseluruhan, meliputi wilayah Parepare, Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang. Daerah kerajaan yang berada dalam afdeeling tersebut dijadikan sebagai daerah onderafdeeling. Onderafdeeling terbagi atas beberapa Landschap.

Setelah meletus perang dunia II, tahun 1941, Jepang memaklumkan Perang Asia Timur Raya. Jepangberperangmelawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Belanda termasuk sekutu Amerika, maka Belanda adalah musuh Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Kekuasaan Belanda atas Indonesia pun dipindahtangankan kepada Jepang.

Struktur pemerintahn bentukan Belanda di Indonesia kemudiandirombak menurut kehendak Jepang. Daerah onderafdeeling diganti sebutannya menjadi No kanrikan, dipimpin penguasa Jepang yang bergelar No Bungken Karikan, menggantikankedudukan Contrileur/Gezaghebber yang memerintah sewaktu onderafdeeling. Kedudukan Landschappen atau Zelfbesteurende pada waktu Belanda diganti dengan Sucoo. (Mahaji Noesa, Majalah Warta Sulsel No.24, 1 – 15 Pebruari 1991 Hal. 64 – 67/Bersambung)  

Gambar

Nisan Hulu Keris di komplek Makam Jera Lompoe, Soppeng, Sulawesi Selatan/Foto:google-mugniarm.blogspot.com

Selain kuburan-kuburan batu yang menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Tana Toraja, wilayah Sulawesi Selatan sebenarnya memiliki banyak makam atau kuburan tua yang unik dari segi bentuk maupun penampilannya.

Di Tosora Kabupaten Wajo, misalnya, terdapat sejumlah kuburan yang nisannya menggunakan meriam (jagur) yang dipasang terbalik. Sejumlah makam tua di Binamu Kabupaten Jeneponto ditandai bukan memakai nama asli tapi menggunakan nama gelaran orang yang dimakamkan di kuburan tersebut.

Dalam komplek makam kuno Jera Lompoe di Kabupaten Soppeng, ada sebuah makam yang nisannya dibuat berbentuk hulu Badik (keris). Dan inilah satu-satunya makam di Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan bentuk hulu Badik, senjata tradisional khas leluhur suku Bugis-Makassar.

Hingga saat ini, masih banyak yang belum mengetahui jika komplek makam tua yang berlokasi di Kelurahan Bila, sekitar 2 km dari Kota Watansoppeng, ibukota Kabupaten Soppeng tersebut merupakan salah satu makam kuno kalangan raja-raja dan keturunannya tempo dulu.

Bahkan komplek makam Jera Lompoe seluas 85 x 75 meter itu, sejak 6 Nopember 1981 diresmikan sebagai salah satu Taman Purbakala di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, komplek makam ini hanya terlihat ramai dikunjungi peziarah menjelang bulan puasa (ramadhan), hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Di luar hari-hari tersebut, komplek makam kuno tersebut tampak lengang dari peziarah.

Syekh Abdul Manan

Nisan Hulu Keris di makam Syekh Abdul Manan di Kel.Banggae, Majene, Sulawesi Barat/Foto:google-arkeologi-makassar.com

Kehadiran makam Jera Lompoe di Soppeng diperkirakan mulai abad ke-17, setelah ajaran Islam menyebar ke wilayah Soppeng. Hal itu dapat dilihat dari posisi makam yang keseluruhannya mencirikan cara pemakaman jenazah orang beragama Islam yaitu membujur arah utara – selatan.

Dugaan itu pun diperkuat dengan salah satu makam yang nisannya bertulisan arab : ”Allah Lailaha Illallah Muhammadarrasulullah.” Meskipun, makam ini sampai sekarang belum bernama, belum diketahui siapa sesungguhnya yang dimakamkan di situ. Inilah salah satu dari dua makam di komplek makam tua Jera Lompoe yang nisan di bagian kakinya terbuat dari batu berbentuk hulu Badik (keris) polos tanpa ukiran.

Sedangkan makam satunya, yaitu kuburan Panglima Perang Kerajaan Soppeng, Watanglipu La Mataesso, nisan di arah kaki dengan ukuran agak besar berbentuk hulu badik (keris) berukir indah. Demikian dengan nisan di bagian arah kepala menyerupai gada juga berukiran mozaik yang menawan.

Makam Datu Soppeng ke-16, La Tenribali merupakan yang terbesar di komplek makam Jera Lompoe. Bersisian dengan makam istrinya Tenri Kawareng. Di samping makam Raja Soppeng ke-28, Datu La Mappapoleonro, terdapat makam istrinya Tenriawaru yang juga adalah Pajung (Raja) Luwu ke-23. Pajung Luwu ke-23 ini dilantik menjadi Raja Soppeng ke-29 menggantikan kedudukan suaminya ketika meninggal dunia.

Dalam komplek pekuburan tua ini juga terdapat makam Adatuan Sidenreng (raja dari wilayah Sidenreng-Rappang) berdampingan makam istrinya, Tenriallu Arung Mapalu.

Melihat sejumlah makam raja dan keluarganya yang berasal dari wilayah di luar Soppeng yang juga terdapat di komplek makam tua Jera Lompoe tersebut, para pengamat sejarah dan kepurbakalaan sejak lama menunjuknya sebagai fakta otentik bahwa orang-orang di Sulsel sejak masa lampau telah berupaya menghidupkan benih persatuan dan kesatuan yang kemudian menjadi modal utama terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dengan nisan berbentuk hulu keris di komplek makam Jera Lompoe yang merupakan satu-satunya dapat dilihat di wilayah Provinsi Sulsel. Dari bentuk nisan itu dapat ditelusuri untuk dijadikan bukti kuat kemungkinan telah terjadinya komunikasi pemerintahan dan kebudayaan yang erat antara raja-raja di wilayah Bugis-Makassar (Sulawesi Selatan) dengan raja-raja di wilayah Mandar (Sulawesi Barat) sejak masa silam.

Pasalnya, bentuk nisan berhulu Badik (keris) yang terdapat di komplek makam Jera Lompoe Kabupaten Soppeng (Sulsel) juga bentuk nisan yang sama dapat dilihat di sejumlah makam tua, seperti di komplek makam Mara’dia Pamboang, makam Kaaba, makam Kubang, makam Puang Rambang, makam Nenek Ular, dan makam Nenek Roso yang ada di wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 19 Januari 2011)

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Secara tak sengaja beberapa hari lalu saya menemukan beberapa lembaran majalah tua  Warta Sulsel. Ini adalah majalah internal yang pernah diterbitkan oleh pihak DPRD Provinsi Sulsel saat diketuai oleh dr.H.B Mappangara. Penerbitan perdana majalah ini dilakukan di percetakan Harian Merdeka Jl. AM Sangaji, Jakarta tahun 1989.

Waktu itu, saya bersama Udhin Palisuri yang menyiapkan semua materi tulisan, foto, serta melay-out majalah Warta Sulsel Edisi Perdana yang memuat laporan utama tentang ‘Pengwilayahan Komoditas’  dengan gambar sampul, Gubernur Sulsel  Prof.DR H.A Amiruddin. Mess Pemda Sulsel yang berlokasi di daerah Menteng, Jl. Yusuf Adiwinata, Jakarta, dijadikan Posko selama sepekan untuk urusan penerbitan perdana majalah tersebut.

Selama bergabung  di urusan keredaksian Warta Sulsel hingga tahun 1994, banyak kenangan manis bekerjasama dengan Udhin Palisuri, Ajiep Padindang, Elyas Yoseph, Goen Monoharto, Nurhayana Kamar, Ilyas Syamsuddin, Kaharuddin Tokkong, Abd.Madjid, Muannas, Jupriadi, Nasrayanti, Saparudddin, Sabollah, Budi Palisuri, Aris Mandji, dan banyak lagi bekas kru Warta Sulsel lainnya.

Paling berkesan, saya yang kala itu belum terlalu paham bahasa Bugis mendapat tugas untuk mengisi rubrik ‘Pesan Leluhur’ yang selalu diletakkan pada halaman paling akhir Warta Sulsel. Seperti namanya, rubrik  Pesan Leluhur berisi kutipan pesan-pesan leluhur dari para leluhur Sulawesi Selatan yang bersumber dari berbagai catatan lontara, kebanyakan dalam Bahasa Bugis.

Berbagai buku referensi yang pernah mencatat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar pun dikumpulkan. Kemudian pesan-pesan itu dikelompokkan dalam satu tema tertentu untuk disajikan setiap penerbitan.  Rubrik Pesan Leluhur yang saya asuh tersebut ternyata kemudian menjadi  salah satu ciri yang disukai banyak  pembaca  Warta Sulsel. Ratusan penerbitan Warta Sulsel memuat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar. Oplag Warta Sulsel mencapai 6.000-an eksamplar tiap edisi. Wilayah edar seluruh kantor pemerintah di Sulsel termasuk ke perpustakaan-perpustakaan SD di Sulsel.  Saya sendiri tidak punya dokumentasi lengkap majalah Warta Sulsel yang memuat pesan-pesan leluhur tersebut.

Berikut salah satu sajian Pesan Leluhur diberi tema ‘Tidak Semua Gampang Diatur’ yang termuat di halaman 78, Warta Sulsel Edisi No.83, Juli 1993/II:

Semua bisa diatur! Kalimat pendek ini, belakangan sering kita dengar diucapkan orang secara lantang, sehubungan adanya berita-berita tentang ‘calon’ yang diarahkan untuk menggantikan kedudukan sejumlah bupati di Provinsi Sulsel yang sudah akan berakhir masa jabatannya tahun ini.

Gambar

Dok. Majalah Warta Sulsel

Kita tidak tahu persis apakah ucapan tersebut bermuatan penyindirin atau sekadar jawaban basa-basi atas permasalahan tersebut. Yang pasti, dari sejumlah pesan-pesan leluhur orang Sulsel, tidak satupun yang menyatakan persoalan-persoalan pemerintahan maupun kemasyarakatan yang timbul dapat dengan mudah diatur menurut kehendak para pemimpin yang berkuasa.

Sininna gau’E namadeceng narekko matatrette’i (bhs.Bugis)

Artinya: ‘’Semua hal baru akan baik apabila teratur.’’

Begitu pesan Arung Matoa Sangkuru yang tercatat dalam Lontara Andi Makkaraka Ranreng Betetempola. Semua jadi baik jika teratur, dalam hal ini, tidak sama artinya dengan kalimat ‘’semua bisa diatur’’.

Dan, untuk itu dipesankan:

1.Mengenali hal buruklalu ditinggalkandan memahami kebaikan untuk dikerjakan.

2.Mengenali yang tak mungkin dan memahami yang mungkin.

3.Mengenali yang tak pantas dan memahami yang pantas.

4.Mengenali yang curang dan memahami kejujuran.

Simpulannya, kita diajak untuk mengenal hal-hal yang patut dihindari dan memahami apa yang baik yang seharusnya diperbuat. Dalam bahasa Bugis, pesan-pesan Arung Matoa Sangkuru tersebut, sebagai berikut:

Issengngi maja’E mutettangngi mupenessaiwi decengnge mupogau’i.

Issengngi tancajie namupanessaiwi jajie.

Issengngi temmakkuwae namupanessaiwi makkuwae.

Issengngi macekoe namupanessaiwi malempu’e.

Kemudian dalam memnghadapi persoalan-persoalan yang rumit sekalipun, langkah yang harus diambil menurut pesan leluhur Bugis yang diabadikan oleh H.Andi Ninong:

Lalo bekka’ temmakkasape’

Artinya: Sesak lolos tak merobek.

Maksudnya: Untuk menyelesaikan suatu persoalan, usahakan, kalau dapat, tak ada yang merasa dikorbankan. Paling tidak, penyelesaian dapat menekan sedikit mungkin terjadinya pengorbanan.

Dalam kaitan dengan kedudukan atau jabatan tinggi, Laboulu dalam lontara kumpulan Andi Pabarangi, mengatakan:

Aja’ muangowai onrong,  aja’ to muacinnai tanre tudangeng, de’tu muullei padecengi tana. Risappa’po muompo’, rijello’po muakkengau.

Artinya: ‘’Janganlah menyerakahi kedudukan, jangan pula terlalu mengingini jabatan terlalu tinggi, kau takkan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru akan muncul, kalau ditunjuk baru kau menerima.’’

Maksudnya: Menurt A.Hasan Machmud dalam buku “silasa’ yang disusunnya, lontara ini mengisyaratkan, bahwa pada dasarnya semua orang mencita-citakan kedudukan yang tinggi, tetapi terkadang takdir membawa ke arah lain. Tapi, katanya, jika keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka dalam perjalanan mencapainya unsur moral akan dikesampingkan. Lebih-lebih lagi kalau ditunjang oleh kekuasaan. Sebaliknya, seseorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri, ia tidak akan mengemis jabatan dengan mengorbankan harga dirinya.

La Tenribali, bekas Arung Cinnotabbi V, menyangkut kekuasaan pemimpin, sejak berabad silam, tepatnya ketika pendiri Kerajaan Wajo ini mengusulkan agar Boli diganti dengan Wajo, berkata:

Arungnge temmasolompawo, wanuae temmangellepasang, naia riwenru’e ade’ mapangnge namacinnong maritikiti’ namadeceng malebbang naripada molai mappaolangngi nariakkitangi ri Dewata Seuae.

Artinya: ‘’Raja tidak akan memerintah laksana air mengalir dari hulu ke muara. Sebaliknya rakyat tidak akan memaksakan kehendaknya bagaikan air pasang memukul pantai. Yang kita bentuk sebagai hukum adat ialah bersih jernih bewrkilauan yang dapat berlaku luas terhadap semua orang, kta sama taati lebih dahulu kemudian menyuruh rakyat menaatinya pula.’’

Duh, betapa damainya tentu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika mutiara pemikiran La Tenribali tersebut masih dapat diaktualisasikan. Kalimat ‘semua bisa diatur’ tentunya pula tak perlu menerpa pendengaran dan rongga-rongga permasalahan. (Mahaji Noesa/Warta Sulsel  Edisi No.83 Juli 1993/II).