Posts Tagged ‘asli’

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

Gambar

Penonton jadi penari dadakan pun tak terbakar ketika disulut obor (Foto: Istimewa)

Tubuh disulut nyala api tak terasa panas, pakaian yang dikenakan pun tak terbakar. Mengherankan tapi nyata. Kejadian seperti ini bukan sekedar potongan cerita lama dari kesaktian para jawara dalam rimba persilatan masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang dalam salah satu komunitas penari ‘Pepe-pepeka Ri Makka’ di Kota Makassar.

Tarian bernuansa magis tersebut, merupakan salah satu warisan asli nenek moyang Indonesia masa lalu yang masih dimainkan secara turun temurun oleh warga Paropo di bilangan wilayah Panakkukang, Kota Makassar.

Konon tarian ini mulai ditampilkan sebagai bagian dari hiburan dalam pesta-pesta rakyat seperti sunatan, upacara hajatan atau upacara perkawinan pada masa pascapendudukan penjajah kolonial Belanda, khususnya di perkampungan rakyat Paropo dan sekitarnya. Saat ini Paropo sudah menjadi salah satu bagian dari wilayah Panakkukang sebagai kawasan pemukiman dan perdagangan yang berkembang pesat di Kota ‘Metropolitan’ Makassar.

Gambar

Arca Pepe’pepeka ri Makka di anjungan Bugis-Makassar, Pantai Losari, kota Makassar (Foto: Mahaji Noesa)

Umumnya penari Pepe-pepeka Ri Makka terdiri atas beberapa orang laki-laki tua dan muda. Tampak tak ada gerakan baku dari tarian ini, kecuali para penari berbaris teratur ketika tampil ke pentas, berputar-putar sambil bersenandung khas dalam bahasa Makassar. Masing-masing penari pun seolah diwajibkan membuat gerakan-gerakan jenaka yang dapat mengundang gelak tawa penonton. Misalnya, ada penari yang berjalan mencontohkan gerakan seekor kera,berjalan terpincang-pincang, menggeleng anggukkan kepala bak lelaki renta, atau mendelik-delikkan mata sambil menjulur-julurkan lidah bagai orang kepedasan.

Dari dulu hingga sekarang para penari tak ada yang mengabdikan diri khusus sebagai penari Pepe-pepeka Ri Makka. Para penari yang kebanyakan masih punya hubungan keluarga, umumnya bekerja sebagai buruh serabutan, sebagai tukang kayu, tukang batu, penjual ikan atau penjual sayur keliling.

Dari perbincangan yang pernah saya lakukan dengan sejumlah penari Pepe-pepeka Ri Makka mengakui, sudah pernah ada upaya untuk mengajarkan tari ini ke orang luar melalui Sekolah Tari di Kabupaten Gowa. Namun, para penari di luar komunitas warga Paropo selalu saja merasa kepanasan apabila sampai ke adegan disulutkan api obor yang menyala ke tubuh mereka.

Padahal, katanya, dalam latihan-latihan rutin tari yang biasa dilakukan di kalangan mereka tak ada diajarkan mantera khusus anti api. Ada nyanyian-nyanyian yang ditampilkan sejak awal pertunjukan kedengarannya seperti pembacaan mantera, tetapi itu semua tak lain adalah semacam pantun-pantun jenaka dalam bahasa Makassar yang dimaksudkan untuk menggelitik kelucuan penonton. Seperti penyebutan kata ‘Pisang berbuah Emas’ dalam bahasa Makassar. ‘’Mana ada pisang berbuah emas,’’ katanya.

Nyanyian pengiring seperti ‘’Pepe-pepeka ri Makka lenterayya ri Madina Ya Allah Paroba Sai Na Takakbere dunia….dst’’ Selama ini sering diintreprestasikan penonton sebagai ucapan mantera anti apinya Nabi Ibrahim AS yang disadur dalam bahasa Makassar. Padahal, menurut sejumlah pemain, kalimat-kalimat itu hanya pengulangan dari apa-apa yang sudah pernah diucapkan secara spontan ketika melakukan tarian Pepe-pepeka Ri Makka oleh para penari terdahulu. ‘’Kita ulang-ulang karena menarik, di samping sering ada kalimat-kalimat lucu yang diucapkan setiap kali pertunjukan,’’ katanya.

Namun begitu, menurut sejumlah penari, tidak semua orang di Paropo dapat diikutkan dalam tarian Pepe-pepeka Ri Makka. Dari latihan-latihan yang dilakukan secara berkala di komunitas warga Paropo, para penari dipilih yang juga mampu memainkan alat musik seperti rebana, gong, gendang dan katto-katto sebagai pengiring tarian. Para pemain yang terdiri minimal dari 6 orang pria umumnya tampil dengan kostum pakaian adat Makassar dengan memakai destar di kepala. Pertunjukan dipimpin seseorang yang dituakan oleh komunitas penari.

Saat ini diakui, sangat jarang sekali orderan Tari Pepe-pepeka Ri Makka untuk pertunjukkan hajatan dari masyarakat umum. Belakangan, permintaan kebanyakan datang untuk pertunjukan-pertunjukan resmi yang dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dalam event-event yang berkaitan dengan acara kepariwisataan. Termasuk untuk sejumlah pertunjukan keseniaan asal Sulawesi Selatan yang dilakukan di luar negeri.

Dalam pertunjukkan Kesenian Sulawesi Selatan di acara ‘South Sulawesi Colors’ (19 Maret 2011), tari Pepe-peka Ri Makka ikut dipertunjukkan di Stadium MBJB – Johor Bahru, Malaysia. Wakil Menteri Besar Johor, Tuan Jama’ Bin Johan dan Presiden Persatuan Kebajikan Ekonomi Bugis Malaysia yang juga Direktur Ugik Technologie, Lokman Junit ikut dilibatkan dalam tari Pepe-peka Ri Makka. Tubuh keduanya disulut sejumlah api obor, tak terbakar, dan bahkan terlihat santai-ria menikmati tarian api tersebut. Sekitar 4000-an penonton takjub menyaksikan kejadian ini.

Selain pemain, para penonton seringkali dilibatkan dalam adegan penyulutan api obor di pertunjukan tarian Pepe-pepeka Ri Makka. Sulit dipercaya, sulutan api tak membakar kulit tubuh dan pakaian, tapi itulah kenyataan dalam klimaks pertunjukkan tarian Pepe-pepeka Ri Makka. Suatu tarian asli Indonesia di Makassar yang butuh perhatian pembinaan, termasuk melalui pelestarian komunitasnya. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 06 Mei 2011)