Posts Tagged ‘badan’

Gambar

Air Terjun Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara/Foto:google-teguhsantoso.com

Penduduk dunia kini dilanda krisis ketersediaan air bersih. Peringatan tersebut sesungguhnya sudah disampaikan oleh Badan Air Dunia (World Water Council) sejak tahun 1997, namun tidak serta merta mendapat tanggapan dari pemerintah dan penduduk dunia secara luas.

Akibatnya,banyak pihak yang terperanjat tatkala Peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional 2003 menyodorkan tema yang agak mengerikan: ‘’Air, 2 Miliar Penduduk Kesulitan untuk Memperolehnya.’’

Selain ketersediaan air bersih saat ini berkurang secara kuantitas akibat merosotnya debit dari sumber-sumberdaya air, juga lantaran secara kualitas air yang tersedia kini sebagian besar tidak layak konsumsi.

Krisis ketersedian air bersih bagi penduduk sebenarnya tidak perlu terjadi, sekiranya sejak lama pemerintah di tingkat negara, provinsi, kota dan kabupaten menyadari betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia.

Saya menyatakan ‘sekiranya menyadari’ karena selama inipemerintah di tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten di Indonesia misalnya sudah berpuluh tahun melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas sumberdaya penduduknya, tapi nyatanya belum pernah menfokuskan perhatian secara serius  terhadap pembangaunan yangberkaitan dengan penyediaan kebutuhanair bersih bagi penduduknya.

Padahal, air bersih merupakan kebutuhan vital dalamkehidupan manusia dan sangat signifikan dengan peningkatan derajat kehidupan penduduk.

Air bersih yang dimaksud adalah ‘air sehat’ yang layat minum yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, bebas bakteri, tidak mengandung bahan-bahan kimia, tidak beracun, mempunyai kandungan mineral yang dibutuhkan tubuh dan mengandung oksigen larutan, sangat diperlukan bagi setiap tubuh manusia yang berisi sekitar 70 persen cairan.

Justeru setiap orang sedikitnya harus mngonsumsi ‘air sehat’ sebanyak 2 liter atau 6 hingga 8 gelas setiap hari guna mengganti cairanyang keluar dari tubuh berupa peluh dan urine. Tubuh yang kekurangan air (dehidrasi) atau mengonsumsi ‘air tak sehat’ akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti gangguan ginjal, sembelit, sakit kepala dan sakit pinggang.

Bahkan, mengonsumsi air yang tercemar limbah detergen misalnya, dapat menghambat pertumbuhan tingkat kecerdasan seseorang.

Minimnya pengetahuan tentang betapa pentingnya mengonsumsi ‘air sehat’ serta bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi ‘air tak sehat’. Demikian pula tidak dimilikinya pengetahuan tentang teknis memperoleh atau mendapatkan ‘air sehat’ menyebabkan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini menjadi kurang kepeduliannya untuk menjaga, memelihara, melestarikan mengolah sumbetr-sumberdaya air yang ada di sekitar mereka.

Sampai saat ini belum pernah ada data pasti atau penelitian khusus yang dilakukan mengenai bagaimana sesungguhnya ketersediaan air bersih secara kuantitatif maupun tingkat kualitas air baku khusunya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun secara jelas dirasakan bahwa sampai hari ini belum pernah terdengar ada jeritan mencemaskan dari penduduk akibat tidak memperoleh air dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Masalah yang muncul masih sebatas keluhan dari beberapa daerah yang penduduknya harus bersusah payah mengambil air untuk kebutuhan hidupnya yang berjarak puluhan kilometer dari lokasi pemukiman mereka yang memang tidak memiliki sumberdaya air.

Akan tetapi secara kualitas, sumber-sumber air baku yang dijadikan sebagai sumber air minum penduduk di daerah ini boleh dikata juga masuk kategori buruk.

Buktinya, pelayanan air bersih yang dinilai sebagai air layak konsumsi dari Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sulawesi Tenggara baru mencakup pelayanan air bersih di wilayah perkotaan saja. Itupun cakupan pelayanannya belum mampu mencapi 50 persen dari keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di provinsi ni.

Perlu diingat, bahwa PDAM sampai saat ini masih merupakan satu-satunya lembaga pemasok air bersih untuk penduduk di daerah-daerah di Indonesia.

Sekalipun tidak memaparkan data detail, namun apa yang diungkapkan Alimaturrahim, salah seorang tokoh LSM Lingkungan di Sulawesi Tenggara telah memberikan gambaran betapa mengerikannya tingkat kualitas air baku yang ada di Sulawesi tenggara.

‘’Dari 20 sungai yang ada di daerah ini, sebagian besar airnya sudah tercemar. Jangankan untuk diminum, disentuh saja dapat mengakibatkan penyakit kulit,’’ katanya (SKM Suara Prima Edisi No.3 Minggu II – Mei 2003). Artinya, secara kuantitas ketersediaan sumber-sumber daya air di Sulawesi Tenggara sesungguhnya belum terlalu memprihatinkan, namun secara kualitas telah sampai pada tahap yang merisaukan.

Menyimak fenomena tersebut, maka untukmenjaga agar daerah ini tidak mengalami krisis air bersih memang sangat perlu untuk dilakukan upaya-upaya pemeliharaan dan pelestaraian sumber-sumberdaya air yang memang masih cukup tersedia sekalipun dalam kondisi sebagian sudah tercemar.

Untuk itu, selain diperlukan dorongan dari pihakpemerintah melaui gerakan-gerakan nyata terhadap pelestarian dan pemeliharaan sumber-sumberdaya air yang ada. Diperlukan sebuah gerakan khusus sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ‘air sehat’ terhadap penduduk agar mereka merasa berkepentingan untuk selanjutnya secara sadar menjaga, , memelihara, dan melestarikan sumber-sumberdaya air yang ada di sekitar mereka.

Upaya pemberian pengetahuan tentang pentingnya ‘air sehat’ dalam kehidupan penduduk di Sulawesi Tenggara juga sedapat mungkin diberikan pengetahuan tentang teknis untuk memperoleh atau mendapatkan ‘air sehat’ tersebut. Hal ini dapat dilakukan dan dipertajam melaui upaya-upaya yang berkaitan dengan program ‘Menuju Indeonesia Sehat 2010’.

Demi memenuhi kebutuhan ‘air sehat’ untuk pendudukkhususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, momentum ‘Tahun Air Internasional 2003’ sangat tepat untuk dijadikan sebagai titik statrt (Entry Point) untuk menciptakan ‘Desa-desa dan Kelurahan Sehat’ dengan menetapkan titik berat ketersediaan ‘air sehat’ bagi penduduk di desa-desa dan kelurahan di provinsi Sulawesi Tenggara. (Mahaji Noesa, Surtkabar Mingguan Suara Prima, Kendari, Edisi No.8 Minggu IV – Juni 2003, Hal.9)     

Gambar

A Hamzah Tuppu/Repro mahaji Noesa

Melalui cuplikan catatan sejarah kebaharian dan sejarah TNI-AL, dapat dipahami betapa besarnya tekad yang menggelora di dada A.Hamzah Tuppu untuk melestarikan jiwa dan semangat bahari seperti yang dimiliki para leluhurnya sebagai orang pelaut.

A.Hamzah Tuppu lahir di Borongcalla, Desa Botosunggu, 20 Agustus 1920 (Berdasarkan riwayat hidup yang dibuat sendiri ketika masih hidup, tertanggal 23 Mei 1964, diketahui Adam Malik dan Bambang Soepeno). Tempat kelahiran A. Hamzah Tuppu itu kini secara administratif masuk Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Galesong pada masa kerajaan Gowa terkenal sebagai lumbung pangan, tempat kelahiran para kesatria kerajaan Gowa, patriot bahari yang tangguh. Pihak kompeni Belanda sendiri baru mampu menerobos kota Somba Opu, pusat kerajaan Gowa pada abad XVII, setelah sebelumnya jatuh bangun melawan prajurit serta menghancurkan benteng pertahanan di wilayah Galesong tersebut.

Pihak kompeni Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa di Galesong pada 30 Juli 1667. Nanti pada 19 Agustus 1667 setelah dilakukan penyerangan dari darat dan laut, benteng pertahanan Galesong dapat dikuasai kompeni Belanda, lumbung makanan kerajaan Gowa di tempat ini dibumihanguskan.

A.Hamzah Tuppu merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan keluarga Sayyid Dg Ngempo (ayah) dan I Tallasa Dg Rannu (ibu), termasuk dalam rumpun keluarga Karaeng Galesong.

Menurut Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja, pemangku hadat Karaeng Galesong XVII (terakhir) yang juga keturunan ketujuh dari Syekh Joesuf Tajul Khalwatia Kaddassallahu Sirruhu, sebagai keluarga sejak kecil Amir Hamzah Dg Tuppu (nama lengkap A.Hamzah Tuppu) dibina oleh Karaeng Galesong XVI H.Larigau Dg Manginruru.

Dalam usia sekitar 7 tahun, A. Hamzah Tuppu yangnama kecilnya adalah Cakkua (menurut Bostan Dg Mama’ja, diambil dari nama keris kepunyaan Syekh Yusuf), disekolahkan pada sekolah rakyat (volokschool) di Soreyang. Setahun kemudian dipindahkan ke Sekolah Rakyat Galesong, tinggal bersama Karaeng Galesong di Takalar.

Setamat dari Sekolah Rakyat, ia dipindahkan ke Makassar melanjutkan pendidikan di Inlandsch School. Di Makassar, tinggal bersama sejumlah kawan-kawan di rumah seorang Karaeng Galesong, Ipammusuran Dg Paduni, di Kampong Pisang/Lajangiru. Dari sekolah tersebut ia kemudian masuk seklah Marine (Kelautan), tamat tahun 1936. Setelah itu, hasratnya untuk mengikuti kegiatan militer tidak mendapat dukungan dari Karaeng galesong. A Hamzah Tuppu melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanahan Top Gerapt Dienst.

Setamat dari sekolah rakyat ini, ia kemudian bekerja pada kantor Landrente di Makassar. Pada tahun 1938 diangkat menjadi Mantri Landrente, bertugas melakukan pengukuran tanah-tanah di wilayah Sulawesi Selatan.

Pergaulan A.Hamzah tuppu semakin meluas. Termasuk menjalin persahabatan dengan seorang warga Jepang bernama Hirata yang berprofesi sebagai juru potret di Makassar. Melalui Avon kursus dia belajar Bahasa Belanda dan mulai melibatkan diri dengan organisasi-organisasi politik yang berupaya membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Pada tahun 1941, A. Hamzah Tuppu bersama aktivis pergerakan politik lainnya di Makassar, seperti wahab Tarru, Andi Kanna dan Martua Bangsawang Dg Liwang (Karaeng Takalar) ditangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Sengkang, sekarang ibukota Kabupaten Wajo. Dari tempat ini kemudian dipindahkan ke tempat tawanan Belanda di Pulau Jawa.

Saat Jepang memulai pendudukan di Indonesia pada tahun 1942, A Hamzah Tuppu dibebaskan dari tawanan Belanda di Pulau jawa. Selanjutnya, sekalipun kemudian bekerjasama Jepang di Pulau Jawa tapi dia tetap melanjutkan pergerakan politik untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Dia melakukan gerakan-gerakan persiapan kemerdekaan RI bersama rekan-rekannya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, serta menggalang tokoh-tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Pulau Jawa.

Dalam daftar riwayat hidup yang dibuat sendiri A Hamzah Tuppu semasa hidupnya, pada tahun 1942 setelah dibebaskan dari Kamp Garut ia aktif dalam Djawa Hokokay dan Peta jurusan Angkatan Laut. Antara tahun 1945 – 1947 sebagai Kolonel pelaut, aktif dalam pembentukan ALRI pertama di Surabaya. Memimpin KRU X Brigade D-81 pada tahun 1947.

Ketika dilakukan rasionalisasi kepangkatan pada tahun 1948 – 1951, A Hamzah Tuppu dirurunkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Letnan Kolonel, dan dia menyatakan mengundurkan diri dengan alasan cita-cita perjuangan kemerdekaan RI telah tercapai.

Tersebut sejumlah nama tokoh yang pernah menjadi kawan setia A Hamzah tuppu semasa hidupnya, seperti Kahar Muzakkar, Andi Selle Mattola, A.A.Rivai, Achmad Lamo, Warrow, Worang, Mursalim Dg Mamangung, Sudomo, Ali Sadikin, Andi Mattalatta, Andi Oddang, Ince Kasim, Suaib pasang, Tisi Efendi Dg Nodjeng, dan Hasan Ralla.

Pada tahun 1950 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Maega di Surabaya. Sepanjang tahun 1952 – 1959 aktif mengorganisir bekas pejuang bersenjata dalam organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran RI. Antara tahun 1959 – 1960 dipilih sebagai panasihat Organisasi Veteran Pusat dan daerah.

Lantaran kharismanya sebagai tokoh pejuang asal Sulsel, ia pernah dicalonkan menjadi anggota MPRS Pusat dan diajukan sebagai salah satu calon Gubernur Sulselra pada tahun 1961.

Antara tahun 1961 – 1963 aktif sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi di Jakarta, dan menjadi Presiden Direktur NV Usaha AMPRI (Angkatan Muda Pejuang Republik Indonesia). Melalui badan usaha AMPRI, A Hamzah Tuppu membangun perumahan untuk angkatan laut di Makassar.

Dalam kutipan Riwayat Hidup A Hamzah Tuppu yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI-AL Dinas Personil, tertanggal 10 Nopember 1988, disebutkan bahwa A Hamzah Tuppu kelahiran 26 Desember 1920, bergabung dalam kesatuan/kelasykaran BKR/TKR Laut ALRI Pangkalan IV di Tegal antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949.

Berdasarkan Surat keputusan Kasal Nomor: Skep/3400/XII/1979 tangga 12 Desember 1979 diberhentikan dengan hormat dangan Hak Onderstand terus menerus. Ditetapkan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI melalui SK Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.96/Kpts/MUV/1964 tanggal 15 September 1964.

Berdasakan SK Kasal No.Skep/245/I/1980 tanggal 19 Januari 1980 diberikan Hak Onderstand terus menerus kepada Letkol ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp. Sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1573/VI/1982 tanggal 18 Mei 1982 diberikan pemberhentian/kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Letkol menjadi Kolonel atas nama Kolonel ALRI A Hamzah tuppu Non Nrp.

Putra asa Sulsel, patriot bahari titisan Karaeng Galesong, A Hamzah Tuppu menghembuskan nafas terkahir pada tangga 30 Juni 1986 di jakarta. Jenazahnya dimakamkan dalam suatu upacara militer di TMP Kalibata, Jakarta. Isteri almarhum, Ny.Erna sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1407/V/1987 diberikan Hak Pensiun Warakawuri dari alm.Kolonel ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp.

Atas perkawinan A Hamzah Tuppu dengan Ny. Erna Doomik (Ny. Erna Hamzah Tuppu), dikaruniai empat orang anak, masing-masing Haerumy Hamzah tuppu Dg Mudji (sekarang menjabat Ketua Umum ARDIN Kota Makassar), Haerana Naki padjonga Dg Rannu, Ananda Agnes Tuppu Dg Asseng, dan Moh. Tony Nurul Dg Antang.

Ny Erna Hamzah Tuppu (kelahiran Yogyakarta, 11 September 1919) yang dinikahi A Hamzah Tuppu pada tahun 1945 di Jogya, selaiun berdarah ningrat dari paku Alam, juga dalam masa perjuangan kemerdekaan RI aktif selaku anggota Palang Merah Indonesia di Brigade X 81-D. Untuk itu pemerintah RI juga menganugerahkan kepadanya berupa tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, dan dianugerahi gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan A.

Pernikahan antara A hamzah Tuppu dengan Ny Erna, antara lain, disaksika oleh Nototarono, adik ipar dari Paku Alam V. Menurut Ny Erna, suaminya A.Hamzah Tuppu adalah sosok manusia yang tegas memegang prinsip untuk kepentingan nasional.

Dari keempat orang anak yang dilahirkan dari pasngan keluarga A Hamzah Tuppu dan Ny Erna, telah melahirkan 13 cucu, dua di antaranya meninggal dunia.

Semasa hidupnya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada A hamzah Tuppu berupa tanda jasa Bintang gerilya (Dari Presiden Soekarno, 10 Nopember 1959), Satya Lencana Garakan Operasi Militer I (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 29 januari 1958), Satya Lencana Sapta Marga (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 5 Oktober 1959), Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (dari Menteri pertahanan Djuanda, 5 Oktober 1959), dan Piagam Veteran Golongan A (1964). Dan, Bupati Takalar Drs.H.Zainal Abidin, Msi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Takalar pada Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-40, 10 Pebruari 2000, secara khusus memberikan Piagam Penghargaan kepada Alm. A Hamzah Tuppu sebagai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Takalar yang dinilai berjasa. Nama alm A Hamzah Tuppu sejak lama diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. (Mahaji Noesa, Buku: A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)        

bilibili

Bendungan Bilibili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Foto:Armin Sulfikar Yahya)

Peringatan waspada ancaman banjir dan longsor Gunung Bawakaraeng dalam puncak musim hujan di Sulsel antara Desember 2012 – Pebruari 2013 dari BMKG Pusat, ternyata bukan prakiraan biasa. Sudah ada rekahan-rekahan besar berpotensi runtuh di dinding kaldera gunung berketinggian lebih 2.830 dpl yang berlokasi di hulu Sungai Jeneberang tersebut.

Awal Pebruari 2013 pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang (BBWSPJ) merilis informasi kepada wartawan di Makassar, ada tanda-tanda kuat akan terjadi runtuhan susulan Gunung Bawakaraeng. Beberapa bagian sudah merekah dan bisa saja tiba-tiba runtuh atau longsor apabila tertimpa hujan berintensitas tinggi.

Runtuhan pertama Gunung Bawakaraeng terjadi 26 Maret 2004 menimbun jurang sedalam 600 meter selebar 2 kilometer. Runtuhan Bawakaraeng ini merupakan peristiswa terbesar kedua di dunia setelah peristiwa longsoran kaldera Tateyama, Jepang, tahun 1985 dengan estimasi volume runtuh sekitar 400 juta kubik. Sedangkan volume runtuhan Gunung Bawakaraeng lebih dari 230 juta kubik.

Longsoran Bawakaraeng tersebut menimbun alur Sungai Jeneberang dengan mata air utamanya yang menjadi sumber air Dam Bilibili yang mulai berfungsi sejak tahun 1999 di bagian hilirnya. Akibatnya, dam multifungsi yang dibangun dengan dana pinjaman luar negeri sekitar Rp 780 miliar itu mengalami kemerosotan fungsi-fungsinya sebagai waduk pengendali banjir, penyedia air irigasi, PLTA, pemasok sumber air baku, kolam perikanan, dan obyek wisata.

Bayangkan, perut bendungan yang dirancang berdaya tampung air 346 juta kubik tersebut kini sudah terisi sekitar 82 juta kubik lumpur. Lumpur yang masuk tersebut berasal dari material runtuhan Bawakaraeng tahun 2004. Artinya, jika dirata-ratakan setelah 14 tahun longsornya Bawakaraeng, maka ada sekitar 6 juta ton lumpur yang masuk ke perut bendungan setiap tahun.

Padahal, pascalongsor Bawakaraeng 2004 sudah juga dialokasikan dana lebih dari Rp 450 miliar untuk membangun beberapa sabo dam penghambat percepatan sedimen ke perut bendungan dan sejumlah sand pocket atau kantong-kantong penahan pasir. Namun laju pergerakan material tetap saja volumenya dari tahun ke tahun membesar bergerak masuk perut bendungan yang memiliki luas genangan 16,5 km.

Sejumlah kalangan menghitung, jika tahun-tahun mendatang dengan upaya-upaya maksimal tetap saja  dihitung rata-rata 10 juta kubik material akan masuk ke perut bendungan setiap tahun, maka dalam waktu 10 tahun lagi dam Bilibili sudah tak mampu menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana rancangan awalnya. Seperti sebagai penyedia air irigasi untuk seluas 25 ribu hektar persawahan, PLTA 16,3 MW, dan penyedia sumber air baku 3.300 liter/detik. Demikian halnya sebagai dam pengendali banjir yang awalnya dirancang dapat mengurangi sapuan banjir lebih dari 2000 meterkubik/detik.

Sekarang saja hitungan-hitungan itu sudah melorot jauh dari disain awalnya. Bahkan bendungan yang dibangun atas kerjasama pihak Japan International Coorperation Agency (JICA) dengan rancangan usia 50 tahun, diperkirakan sudah tak berfungsi sebelum memasuki usia 30 tahun. Hitungan itupun dengan catatan apabila secara kontinyu dilakukan upaya keras penanggulangan pergerakan sedimen longsoran ke perut dam Bilibili yang dibangun dengan kemampuan tampung sedimen maksimal 29 juta kubik.

Adi Umardani, pejabat pembuat komitmen pengendalian sedimen Bawakaraeng mengatakan saat ini dibutuhkan 7 sabo dam serta 5 dam pengendali dalam upaya mengendalikan pergerakan material ke dalam bendungan Bilibili. Untuk itu dibutuhkan biaya ratusan miliar.

Dalam kondisi dam Bilibili senantiasa terancam kehilangan fungsi-fungsi pascalongsor Bawakaraeng 2004, belum pernah ada pihak terkait yang menganalisasi layak atau tidaknya untuk tetap menghambur duit beratus miliar setiap tahun di alur Sungai Jeneberang atas nama penyelamatan dam Bilibili dan ancaman banjir ke wilayah Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar seperti yang pernah terjadi tahun-tahun 70-an saat bendungan Bilibili belum dibuat.

Ironisnya, seiring dengan usulan tambahan pembangunan sabo dam dan sands pocket di alur Sungai Jeneberang demi penyelamatan dam Bilibili, pihak berkompeten di BBWSPJ pun mengungkap, saat ini ada retakan-retakan di sisi barat Gunung Bawakaraeng yang berpotensi longsor seperti longsoran tahun 2004. Tidak main-main, ancaman longsor susulan itu diperkirakan volumenya antara 90 juta hingga 150 juta kubik.

Tidak ada penjelasan pasti kapan longsor susulan Bawakaraeng dapat terjadi. Ir.Haeruddin C Maddi, Kepala Satker PSDA BBWSPJ Sulsel mengatakan, jika hujan turun dengan intensitas tinggi warga di sekitar kaki Gunung Bawakaraeng harus waspada karena retakan-retakan yang ada di Bawakaraeng sekarang bisa saja tiba-tiba runtuh.

Artinya, jika runtuhan susulan Gunung Bawakaraeng terjadi tahun depan atau besok misalnya, maklum tak bisa diprediksi waktunya, maka cerita upaya penanggulangan dengan ratusan miliar dana yang telah, sedang dan akan dialokasikan ke alur Sungai Jeneberang harus terkubur sia-sia dengan longsoran bencana susulan yang memang sudah dinanti di dam Bilibili. (Mahaji Noesa/Koran Independen Edisi 22, 18 – 24 Februari 2013/http://www.independen.co/news/humaniora/lingkungan/item/1716-bendungan-bilibili-menanti-longsor-susulan) 

 

Gambar

Muara Sungai Jeneberang/Foto: Mahaji Noesa

Tak hanya banjir debris longsoran Gunung Bawakaraeng yang harus diwaspadai, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan setiap musim hujan menjadi wilayah rawan bencana tanah longsor, banjir, dan puting beliung. Selain memakan korban jiwa, setiap tahun petaka musim basah ini merugikan rakyat hingga ratusan miliar. Kali ini,  diperkirakan intensitas curah hujan di Sulsel akan turun melampaui batas normal.

Musim hujan sudah terjadi mulai Nopember 2012 pada sejumlah daerah di Indonesia. Biasanya, akan berlangsung selama 4 – 5 bulan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan peringatan dini dengan menetapkan 9 titik di Indonesia dianggap paling rawan bencana dalam musim hujan tahun ini. Di antaranya, tanah longsor di sekitar Gunung Bawakareang, Gowa, Sulawesi Selatan.

Kenapa longsor Gunung Bawakaraeng perlu diwaspadai? Pascabencana longsor gunung yang berketinggian lebih dari 2.000 dpl tahun 2004, menyebabkan endapan material tanah, pasir dan batu-batuan berukuran besar sekitar 300 juta kubik menumpuk di alur Sungai Jeneberang.

Sungai yang berhulu di kaki Gunung Bawakaraeng tersebut mengalir lebih 100 km, melintasi kota Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa, dan bermuara di Kota Makassar. Suatu tim mitigasi bencana dari Bandung pernah menyatakan bahwa sumber mata air utama Sungai Jeneberang tertutup setelah bencana longsoran Bawakaraeng 2004.

Itulah sebabnya debit air sungai yang menjadi sumber air Waduk Bilibili, sekitar 30 km dari Kota Makassar, di musim kemarau menurun drastis. Air yang kini mengalir di bagian hulu alur Sungai Jeneberang berasal dari sungai-sungai ikutan sekitarnya. Justru jika terjadi curah hujan yang tinggi, material longsoran yang menumpuk di bagian hulu alur Sungai Jeneberang dikhawatirkan dapat bergerak, menimbulkan banjir lumpur bercampur batu-batuan alias banjir debris.

Bayangkan, apabila sekitar 300-an juta kubik material seketika dapat menjadi banjir debris. Selain akan melabrak Waduk Bilibili, dapat meluluh-lantakkan pemukiman penduduk yang ada di Kota Sungguminasa dan Kota Makassar. Semoga tak pernah terjadi.

Suatu langkah cemerlang, karena pihak BNPB dengan cepat telah mengingatkan longsoran Gunung Bawakaraeng sebagai salah satu titik rawan bencana musim hujan tahun 2012. Apalagi pascalongsor 2004, penanggulangan terhadap tumpukan material di alur Sungai Bawakareang hanya diatasi dengan pembuatan sejumlah sabo dam — tanggul penahan material, serta sand pocket –  kantong penampung pasir yang dimaksudkan mengurangi volume  material memasuki Waduk Bilibili.

Sejak bencana 2004 sampai sekarang, pihak pengelola DAS Pompengan- Jeneberang mengakui baru dapat mengatasi sekitar 4 juta kubik dari sekitar 300 juta kubik tumpukan material longsoran di alur Sungai Jeneberang. Jumlah itupun sudah terhitung material yang setiap hari diangkut ratusan truk untuk bahan timbunan ke berbagai lokasi di kota Makassar maupun kota Sungguminasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, memperkirakan puncak hujan di Sulsel akan terjadi antara Desember 2012 hingga Januari 2013 dengan curah dapat mencapai 600 mm per bulan. Suatu prakiraan tertinggi bakal terjadi melewati batas curah hujan normal antara 200 hingga 300 mm per bulan. Semoga saja tak menggoyangkan ratusan juta kubik material di hulu alur Sungai Jeneberang.

Longsor, banjir dan angin puting beliung merupakan tiga petaka musim hujan yang selalu berulang setiap tahun di Sulsel. Selain faktor geografis, tidak sedikit bencana tersebut juga akibat ulah manusia merusak lingkungan.

Beberapa kabupaten dataran tinggi di Sulawesi Selatan diharapkan dapat berjaga-jaga, mengantisipasi bencana longsor dengan meningginya curah hujan. Paling tidak, untuk mengelimir terjadinya korban jiwa maupun harta benda. Peringatan dini ancaman bencana longsor perlu disampaikan kepada warga di kabupaten pegunungan seperti Enrekang, Sinjai, Gowa, Toraja, Toraja Utara, dan Bantaeng yang umumnya masih banyak membangun pemukiman di lokasi berbukit hingga lereng-lerengnya.

Bencana tanah longsor saat musim hujan, perlu diwaspadai para pelintas di poros jalanan di tepi tebing maupun kaki-kaki bukit. Seperti poros Buludua menghubungkan kabupaten Barru – Soppeng, poros Maiwa (kabupaten Enrekang) – Makale (kabupaten Tanan Toraja), Makale – Rantepao (kabupaten Toraja Utara) – Kota Palopo, poros Malino (kabupaten Gowa) – Manipi (kabupaten Sinjai), dan poros Luwu Utara ke perbatasan Provinsi Sulsel dan Sulteng.

Daerah rawan banjir karena dilintasi sungai-sungai besar di Sulawesi Selatan, seperti jalanan sepanjang kl 60 km menyusur pesisir Sungai Walanae dari kabupaten Wajo ke Kabupaten Bone. Kota Palopo, kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Maros, Bantaeng, Bulukumba, Pinrang, Pangkep, dan Barru.

Tahun kemarin, banjir yang melanda Kabupaten Wajo dan Bone saja menimbulkan kerugian materil sampai Rp 95 miliar. Belum terhitung nilai kerugian yang ditimbulkan banjir lokal di berbagai kabupaten lainnya di Sulsel. Banjir menggenangi 4 kecamatan di Luwu, Mei 2012, menimbulkan kerusakan fasilitas umun dan harta benda milik rakyat sampai senilai Rp 10 miliar.

Sedangkan bencana angin puting beliung tahun 2011 di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan merusak 1.148 bangunan rumah warga dan fasilitas umum. Puting beliung yang juga dinamai Laso Anging di Sulsel berkecepatan di atas 60 km per jam pun perlu diwaspadai seiring dengan datangnya musim hujan terutama bagi warga bermukim di pesisir pantai serta tempat ketinggian. Sebanyak 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel wilayahnya berbatasan dengan laut.

Petaka musim hujan di Sulawesi Selatan selalu saja berulang, lantaran masih sering dikategori murni bencana alam. Pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten masih lebih fokus mencari dana bagi warga setelah jadi korban bencana. Tahun 2012 Sulsel memperoleh Rp 70 miliar dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat. Belum tampak langkah signifikan mengelimir penyebab bencana. Hutan Sulsel yang luasnya 2,7 juta hektar (2007) sebagai penyanggah timbulnya banjir sekarang berkurang sisa sekitar 2 juta hektar. Jadi, waspada sajalah, musim hujan kini sudah tiba. (Mahaji Noesa)