Posts Tagged ‘bahari’

Gambar

A Hamzah Tuppu/Repro mahaji Noesa

Melalui cuplikan catatan sejarah kebaharian dan sejarah TNI-AL, dapat dipahami betapa besarnya tekad yang menggelora di dada A.Hamzah Tuppu untuk melestarikan jiwa dan semangat bahari seperti yang dimiliki para leluhurnya sebagai orang pelaut.

A.Hamzah Tuppu lahir di Borongcalla, Desa Botosunggu, 20 Agustus 1920 (Berdasarkan riwayat hidup yang dibuat sendiri ketika masih hidup, tertanggal 23 Mei 1964, diketahui Adam Malik dan Bambang Soepeno). Tempat kelahiran A. Hamzah Tuppu itu kini secara administratif masuk Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Galesong pada masa kerajaan Gowa terkenal sebagai lumbung pangan, tempat kelahiran para kesatria kerajaan Gowa, patriot bahari yang tangguh. Pihak kompeni Belanda sendiri baru mampu menerobos kota Somba Opu, pusat kerajaan Gowa pada abad XVII, setelah sebelumnya jatuh bangun melawan prajurit serta menghancurkan benteng pertahanan di wilayah Galesong tersebut.

Pihak kompeni Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa di Galesong pada 30 Juli 1667. Nanti pada 19 Agustus 1667 setelah dilakukan penyerangan dari darat dan laut, benteng pertahanan Galesong dapat dikuasai kompeni Belanda, lumbung makanan kerajaan Gowa di tempat ini dibumihanguskan.

A.Hamzah Tuppu merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan keluarga Sayyid Dg Ngempo (ayah) dan I Tallasa Dg Rannu (ibu), termasuk dalam rumpun keluarga Karaeng Galesong.

Menurut Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja, pemangku hadat Karaeng Galesong XVII (terakhir) yang juga keturunan ketujuh dari Syekh Joesuf Tajul Khalwatia Kaddassallahu Sirruhu, sebagai keluarga sejak kecil Amir Hamzah Dg Tuppu (nama lengkap A.Hamzah Tuppu) dibina oleh Karaeng Galesong XVI H.Larigau Dg Manginruru.

Dalam usia sekitar 7 tahun, A. Hamzah Tuppu yangnama kecilnya adalah Cakkua (menurut Bostan Dg Mama’ja, diambil dari nama keris kepunyaan Syekh Yusuf), disekolahkan pada sekolah rakyat (volokschool) di Soreyang. Setahun kemudian dipindahkan ke Sekolah Rakyat Galesong, tinggal bersama Karaeng Galesong di Takalar.

Setamat dari Sekolah Rakyat, ia dipindahkan ke Makassar melanjutkan pendidikan di Inlandsch School. Di Makassar, tinggal bersama sejumlah kawan-kawan di rumah seorang Karaeng Galesong, Ipammusuran Dg Paduni, di Kampong Pisang/Lajangiru. Dari sekolah tersebut ia kemudian masuk seklah Marine (Kelautan), tamat tahun 1936. Setelah itu, hasratnya untuk mengikuti kegiatan militer tidak mendapat dukungan dari Karaeng galesong. A Hamzah Tuppu melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanahan Top Gerapt Dienst.

Setamat dari sekolah rakyat ini, ia kemudian bekerja pada kantor Landrente di Makassar. Pada tahun 1938 diangkat menjadi Mantri Landrente, bertugas melakukan pengukuran tanah-tanah di wilayah Sulawesi Selatan.

Pergaulan A.Hamzah tuppu semakin meluas. Termasuk menjalin persahabatan dengan seorang warga Jepang bernama Hirata yang berprofesi sebagai juru potret di Makassar. Melalui Avon kursus dia belajar Bahasa Belanda dan mulai melibatkan diri dengan organisasi-organisasi politik yang berupaya membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Pada tahun 1941, A. Hamzah Tuppu bersama aktivis pergerakan politik lainnya di Makassar, seperti wahab Tarru, Andi Kanna dan Martua Bangsawang Dg Liwang (Karaeng Takalar) ditangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Sengkang, sekarang ibukota Kabupaten Wajo. Dari tempat ini kemudian dipindahkan ke tempat tawanan Belanda di Pulau Jawa.

Saat Jepang memulai pendudukan di Indonesia pada tahun 1942, A Hamzah Tuppu dibebaskan dari tawanan Belanda di Pulau jawa. Selanjutnya, sekalipun kemudian bekerjasama Jepang di Pulau Jawa tapi dia tetap melanjutkan pergerakan politik untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Dia melakukan gerakan-gerakan persiapan kemerdekaan RI bersama rekan-rekannya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, serta menggalang tokoh-tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Pulau Jawa.

Dalam daftar riwayat hidup yang dibuat sendiri A Hamzah Tuppu semasa hidupnya, pada tahun 1942 setelah dibebaskan dari Kamp Garut ia aktif dalam Djawa Hokokay dan Peta jurusan Angkatan Laut. Antara tahun 1945 – 1947 sebagai Kolonel pelaut, aktif dalam pembentukan ALRI pertama di Surabaya. Memimpin KRU X Brigade D-81 pada tahun 1947.

Ketika dilakukan rasionalisasi kepangkatan pada tahun 1948 – 1951, A Hamzah Tuppu dirurunkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Letnan Kolonel, dan dia menyatakan mengundurkan diri dengan alasan cita-cita perjuangan kemerdekaan RI telah tercapai.

Tersebut sejumlah nama tokoh yang pernah menjadi kawan setia A Hamzah tuppu semasa hidupnya, seperti Kahar Muzakkar, Andi Selle Mattola, A.A.Rivai, Achmad Lamo, Warrow, Worang, Mursalim Dg Mamangung, Sudomo, Ali Sadikin, Andi Mattalatta, Andi Oddang, Ince Kasim, Suaib pasang, Tisi Efendi Dg Nodjeng, dan Hasan Ralla.

Pada tahun 1950 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Maega di Surabaya. Sepanjang tahun 1952 – 1959 aktif mengorganisir bekas pejuang bersenjata dalam organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran RI. Antara tahun 1959 – 1960 dipilih sebagai panasihat Organisasi Veteran Pusat dan daerah.

Lantaran kharismanya sebagai tokoh pejuang asal Sulsel, ia pernah dicalonkan menjadi anggota MPRS Pusat dan diajukan sebagai salah satu calon Gubernur Sulselra pada tahun 1961.

Antara tahun 1961 – 1963 aktif sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi di Jakarta, dan menjadi Presiden Direktur NV Usaha AMPRI (Angkatan Muda Pejuang Republik Indonesia). Melalui badan usaha AMPRI, A Hamzah Tuppu membangun perumahan untuk angkatan laut di Makassar.

Dalam kutipan Riwayat Hidup A Hamzah Tuppu yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI-AL Dinas Personil, tertanggal 10 Nopember 1988, disebutkan bahwa A Hamzah Tuppu kelahiran 26 Desember 1920, bergabung dalam kesatuan/kelasykaran BKR/TKR Laut ALRI Pangkalan IV di Tegal antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949.

Berdasarkan Surat keputusan Kasal Nomor: Skep/3400/XII/1979 tangga 12 Desember 1979 diberhentikan dengan hormat dangan Hak Onderstand terus menerus. Ditetapkan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI melalui SK Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.96/Kpts/MUV/1964 tanggal 15 September 1964.

Berdasakan SK Kasal No.Skep/245/I/1980 tanggal 19 Januari 1980 diberikan Hak Onderstand terus menerus kepada Letkol ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp. Sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1573/VI/1982 tanggal 18 Mei 1982 diberikan pemberhentian/kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Letkol menjadi Kolonel atas nama Kolonel ALRI A Hamzah tuppu Non Nrp.

Putra asa Sulsel, patriot bahari titisan Karaeng Galesong, A Hamzah Tuppu menghembuskan nafas terkahir pada tangga 30 Juni 1986 di jakarta. Jenazahnya dimakamkan dalam suatu upacara militer di TMP Kalibata, Jakarta. Isteri almarhum, Ny.Erna sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1407/V/1987 diberikan Hak Pensiun Warakawuri dari alm.Kolonel ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp.

Atas perkawinan A Hamzah Tuppu dengan Ny. Erna Doomik (Ny. Erna Hamzah Tuppu), dikaruniai empat orang anak, masing-masing Haerumy Hamzah tuppu Dg Mudji (sekarang menjabat Ketua Umum ARDIN Kota Makassar), Haerana Naki padjonga Dg Rannu, Ananda Agnes Tuppu Dg Asseng, dan Moh. Tony Nurul Dg Antang.

Ny Erna Hamzah Tuppu (kelahiran Yogyakarta, 11 September 1919) yang dinikahi A Hamzah Tuppu pada tahun 1945 di Jogya, selaiun berdarah ningrat dari paku Alam, juga dalam masa perjuangan kemerdekaan RI aktif selaku anggota Palang Merah Indonesia di Brigade X 81-D. Untuk itu pemerintah RI juga menganugerahkan kepadanya berupa tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, dan dianugerahi gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan A.

Pernikahan antara A hamzah Tuppu dengan Ny Erna, antara lain, disaksika oleh Nototarono, adik ipar dari Paku Alam V. Menurut Ny Erna, suaminya A.Hamzah Tuppu adalah sosok manusia yang tegas memegang prinsip untuk kepentingan nasional.

Dari keempat orang anak yang dilahirkan dari pasngan keluarga A Hamzah Tuppu dan Ny Erna, telah melahirkan 13 cucu, dua di antaranya meninggal dunia.

Semasa hidupnya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada A hamzah Tuppu berupa tanda jasa Bintang gerilya (Dari Presiden Soekarno, 10 Nopember 1959), Satya Lencana Garakan Operasi Militer I (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 29 januari 1958), Satya Lencana Sapta Marga (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 5 Oktober 1959), Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (dari Menteri pertahanan Djuanda, 5 Oktober 1959), dan Piagam Veteran Golongan A (1964). Dan, Bupati Takalar Drs.H.Zainal Abidin, Msi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Takalar pada Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-40, 10 Pebruari 2000, secara khusus memberikan Piagam Penghargaan kepada Alm. A Hamzah Tuppu sebagai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Takalar yang dinilai berjasa. Nama alm A Hamzah Tuppu sejak lama diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. (Mahaji Noesa, Buku: A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)        

Gambar

Perahu Phinisi, Lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Secara fisik kompeni Belanda mampu menghancurkan kekuatan armada bahari Kerajaan Gowa. Juga dapat menghambat perkembangan kemampuan serta membatasi ruang gerak kebaharian orang-orang Makassar, SulawesiSelatan, setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongayya, 18 Nopember 1667.

Namun ibarat gelombang laut, jiwa dan semangat bahari orang-orang Makassar seantiasa bergelora dari masa ke masa dalam intensitas yang berbeda sesuai perkembangan masa.

Hal itu terbukti dengantampilnya putra-putra Indonesia kelahiran Makassar sebagai patriot dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan RI. Termasuk dalam bidang kelautan atau kebahariaan.

Dalam lembaran sejarah TNI-AL (Episode Perang Kemerdekaan 1945 – 1950) secara jelas dicatat sejumlah nama dan perjuangan putra-putra Indonesia asal Makassar yang begitu gigih memperjuangkan terbentuknya suatu kekuatanpertahanan Angkatan Laut bagi negara RI di ambang kemerdekaan.

Saat mendekati keruntuhan pendudukan Jepang di Indonesia, bermunculan kelompok-kelompok pemuda yang melakukan pergerakan untuk membantu terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya kelompok pemuda Daisangka di Surabaya, Jawa Timur. Pembentukannya dipelopori oleh pemuda-pemuda asal Makassar yang sebelumnya memiliki pengalaman danpengetahuan kebahariaan. Kelompok pemuda Daisangka ini mendapat dukungan latihan kemiliteran dari Kaigun – pemerintahan militer (Angkatan Laut) Jepang yang mendukung terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dalam bulan Juni 1945 sejumlah pemuda Daisangka dari Surabaya dipimpin A.R.Aris (asal Makassar), R.Sutrisno, L.Mochtar, A.Hamzah Tuppu (asal Makassar), J.Geret, Ny.Bernatje Tuegeh dan Abd. Djalil datang ke Jakarta menemui kolonel Yususumi dari Kaigun Bukanfu di Jakarta, untuk menanyakan situasi terakhir Perang Pasific serta janji pihak Jepang untuk membantu terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dalam bulan Juli 1945, kelompok pemuda Daisangka ini kembali ke Surabaya, setelah sebelumnya juga menemui sejumlah tokoh pemuda pergerakan  kemerdekaan di Jakarta, seperti Chairul Saleh, Hidayat, Sukarni, Wikabna, dan Chairuddin menanyakan dan meminta petunjuk perihal situasi terakhir upaya pergerakan menuju Indonesia merdeka.

Setiba kembali di Surabaya, mereka lantas membentuk pasukan yang berasal dari bekas-bekas Angkatan Laut Jepang,pegawai-pegawai pelayaran dan pemuda bahariwan lainnya.

Setelah diproklamirkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh wakil bangsa Indonesia Soekarno – Hatta, pemuda Daisangka di Surabaya yang beranggotakanbanyak pemuda dari Makassar membentuk sebuah badan yang bersifat kelautan yang menjadi cikal terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan perlawanan terhadap rencana kedatangan tentara Sekutu yang didalamnya membonceng tentara NICA ke Indonesia setelah Jepang dinyatakan kalah perang. Semangat perlawanan dari para anggota badan tersebut begitu menggebu-gebu untuk menentang kedatangan tentara Sekutu, sekalipun hanya memiliki peralatan perang yang sederhana. Tugas mereka pun bukan hanya untuk melakukan pertahanan di laut, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi kesatuan-kesatuan penggempur di darat.

Personil dari badan tersebut terdiri dari A.R.Aris (asal Makassar) dengan pangkat Laksamana Muda, sebagai komandan tertinggi Angkatan Laut RI saat itu. Dilengkapi perwira staf Kolonel A.Hamzah Tuppu 9asal Makassar), Kolonel Sutrisno, dan Letnan Kolonel Ny.Bernetje Tuegeh. Mereka dibantu sejumlah perwira lainnya, dan segala kegiatan berpusat di Modderlust Ujung, Surabaya.

Melihat adanya gelagat curang terhadap kedatangan tentara Sekutu menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia, Presiden Soekarno melalui pidato radio pada 23 Agustus 1945 menyatakan, ‘’Revolusi nasional masih menempuh gelombang hebat.’’ Kepada segenap rakyat Indonesia diperintahkan untuk mengatur persiapan-persiapan serta membantu menjaga keamanan dengan jalan mendirikan Badan Kemanan Rakyat (BKR).

Prajurit-prajurit bekas Peta, Heiho, dan pelaut-pelaut serta pemuda lainnya dianjurkan masuk dan bekerja dalam Badan-badan Kemanan Rakyat tersebut. Pidato presiden yang merupakan perintah dari pemerintah pusat tersebut lantas disahuti dengan pembentukan BKR-BKR di daerah-daerah. Hebatnya, karena anggota-anggota BKR yang terbentuk langsung melengkapi diri dengan berbagai srenjata sehingga berubah menjadi tentara bersenjata. Apalagi di beberapa daerah BKR langsung terlibat melakukan pertempuran-pertempuran saat tentara Sekutu mendarat di Indonesia, yang dimulai pada 8 September 1945. Pada tanggal 10 September 1945 di Jakarta terbentuk pula BKR Laut.

Dengan maklumat No.2/x tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah RI menyatakan secara resmi juga harus membentuk kekuatan bersenjata yang diberi nama TKR (Tentara Kemanan Rakyat) bagian darat dan TKR bagian laut. Pengesahan pembentukan TKR Laut khususnya dilakukan pada 15 Nopember 1945 dengan Pimpinan Markas Tertinggi TKR Laut M. Pardi.

Pembentukan TKR di Jakarta tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan TKR bagian laut di sejumlah kota-kota pantai di Indonesia. Meskipunpada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat itu, belum terbentuk BKR atau TKR lantaran faktor kesulitan perhubungan serta telah mendaratnya tentara Sekutu.

Pembentukan BKR Laut di Jakarta kemudian disambut hangat oleh kelompok pemuda Daisangka di Surabaya, yang dalam September 1945 juga segera membentuk BKR Laut di Surabaya. Struktur organisasi intinya, terdiri atas Komanda A.R.Aris, Wakil Komandan R.Sutrisno, Kepala Staf L.Mochtar, Kepala Personalia/Pengerahan Tenaga A.Hamzah tuppu, dan anggota Ny.Barnetje Tuegeh dan Abd.Djalil.

Dari BKR/TKR Laut itulah kemudian berkembang menjadi kekuatan pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Dari markas BKR Laut Surabaya inilah mulai dikirim ekspedisi ke Sulawesi dalam rangka pembentukan Angkatan Laut Persiapan Seberang sekaligus memberikan spirit terhadap perjuangan perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan menentang kehadiran tentara Sekutu/NICA. (Mahaji Noesa, Buku : A.Hamzah Tuppu patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)     

Gambar

Sketsa Benteng Somba Opu masa silam/sumber google-darimakassar.com

Nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang pelaut, bukan sekedar syair dalam gubahan pujangga. Catatan sejarah dan bukti-bukti arkeolog cukup jelas meriwayatkan, betapa bangsa kita sejak masa purba telah menjadikan laut sebagai bagian dari kehidupannya. Bermula sekitar 3.000 tahun sebelum masehi, ketika terjadi migrasi – perpindahan penduduk secara besar-besaran, dari daratan Hindia Belakang menuju daratan dan kepulauan lain di wilayah Asia Tenggara bagian selatan.

Pergerakan koloni penduduk ras Mongolia tersebut meninggalkan daratan berlayar menyusur sungai mengarungi lautan mencari daerah-daerah baru yang dianggap aman dan subur untuk membangun kehidupan lebih baik. Mereka berlayar dengan menggunakan perahu-perahu sederhana. Termasuk berlayar menyeberangi lautan bebas ke arah pulau-pulau nusantara, Indonesia. Perpindahan penduduk serupa terjadi pada 300 tahun berikutnya. Pendatang baru di kepulauan nusantara ini disebut dengan Deurto Melayu yang mendesak Proto Melayu, penduduk sebelumnya.

Perkembangan selanjutnya, dengan mengandalkan armada laut penduduk yang telah memulai kehidupan baru di kepulauan nusantara, melakukan komunikasi antarpulau. Mengadakan kontak-kontak sosial, budaya, dagang, dan persahabatan antarsuku bangsa hingga ke Pulau Madagaskar di sebelah barat dan pulau Paskah di sebelah timur. Laut menjadi bagian penting dari perkembangan kehidupan dan peradaban mereka.

IMG00666-20121212-1623

Benteng Somba Opu abad XVI lukisan Bachtiar Hafid/Foto: Mahaji Noesa

Kerajan-kerajaan yang kemudian tumbuh dan membesar di wilayah nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya di Palembang (Sumatera Selatan) pada permulaan abad VII (683) merupakan kerajaan maritim. Mereka memiliki armada laut yang cukup besar, digunakan untuk memperluas pengaruh, menjalin hubungan kerjasama dan perdagangan dengan kerajaanlainnya di India, Cina, dan Persia.

Demikian pula dengan Kerajaan Majapahit pada abad XIV di Jawa Timur yang terkenal dengan Mahapatih Gajah Mada, dapat mempersatukan nusantara didukung kekuatan armada laut yang tangguh.

Kebesaran Kerajaan Gowa di Makassar Sulawesi Selata) saat mencapai puncak kejayaan pada abad XVII dipimpin Raja Gowa XVII  Malombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga ri Balla Pangkana, juga lantaran ditunjang kekuatan dan kebesaran armada laut.

Dengan memiliki armada laut cukup besar, didukung prajurit-prajurit laut yang gagah berani, Kerajaan Gowa termasuk salah satu kerajaan yang paling luas wilayah taklukannya yang pernaha ada di Indonesia. Terdapat sekitar 70 kerjaan besar dan kecil di kawasan timur nusantara menyatakan berlindung di bawah naungan Laklang Sipuwea – payung kebesaran Kerajaan Gowa.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa pada pertengahan abad XVII meliputi seluruh kepulauan nusantara di bagian timur, dari Sangir-Talaud Sulawesi Utara) – Pegu – Mindanao (Filipina) di bagian utara, Sula – Dobo – Buru – Ambon – Kepulauan Aru (Maluku) di sebelah timur, Marege (Australia) – Timor – Sumba – Flores – Sumbawa – Lombok (Nusa Tenggara) di sebelah selatan, dan Kutai – Berau (Kalimantan Timur) di sebelah barat.

Pusat pemerintahan Kerajaan Gowa, Kota Somba Opu antara tahun 1550 – 1650 telah menjadi salah satu dari 8 kota teramai di Asia Tenggara. Penduduknya, kala itu, sudah mencapai 160.000 jiwa. Pada saat yang samapenduduk kota Paris hanya sekitar 100.000 jiwa. Sedangkan kota pelabuhan terkenal di nusantara seperti Gresik, Surabaya dan Sunda Kelapa (Jakarta) masing-masing hanya berpenduduk sekitar 50.000 jiwa.

Kota pelabuhan Somba Opu, masa itu, tak hanya ramai dengan lalu-lintas pelayaran iternasional. Tapi juga menjadi kota pusatpertemuan dan transaksi perdagangan masyarakat antarnegara – seperti dari Portugis, Denmark, Inggris, Spanyol, Cina, Arab, pahang, Campa, dan Johor. Masing-masing negara menempatkan orang dan membangun perwakilan dagang di kota Somba Opu. Saat itu terdapat sekitar 3.000 orang Portugis yang berdiam di kota Somba Opu.

Dengan kekuatan armada laut yang kuat dan besar, Kerajaan Gowa pada abad XVI – XVII tampil sebagai Kerajaan Maritim tersohor di kawasan timur nusantara. Mampu menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan tak hanya dengan kerajan-kerajaan di nusantara tapi juga dengan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaka, India, dan Gujarrat. (Mahaji Noesa/A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong/2002)

IMG00852-20130103-1032

Dinding bagian barat bekas Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Selain bangunan abad XVII Benteng Ujungpandang, masih terdapat banyak sekali bangunan peninggalan lama, bukti Makassar sebagai Kota Tua. Hanya saja sejumlah bangunan tua lainnya menjadi tak menonjol dengan kehadiran bangunan baru berasitektur modern. Bahkan banyak jejak bersejarah justru dibiarkan ikut tergusur.

Gedung lama Balaikota Makassar di Jl. A.Yani, Museum Kota di Jl. Balaikota, Kantor Pengadilan Negeri di Jl. Kartini, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Gubernuran Sulsel dan Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Jend Sudirman, merupakan bangunan-bangunan tinggalan masa lalu yang masih menonjol.

Namun begitu, Klenteng Ibu Agung Bahari di Jl. Sulawesi yang dibangun tahun 1737, Gereja Katedral (1898), Masjid Arab (1907), Mesjid Kampung Melayu dan Pasar Butung (1917). Semua juga merupakan bangunan peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti dinamika kehidupan Kota Makassar dari masa ke masa.

Bahkan melalui sejumlah bangunan keagamaan tinggalan lama tersebut, dapat diketahui jika kehidupan di Kota Makassar pada ratusan abad lampau sudah terbuka untuk semua etnis maupun agama.

Melalui catatan sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo pada abad XVI – XVII, diketahui ketika pusat Kota Makassar masih berada di Benteng Somba Opu,  justru hidup damai berdampingan sejumlah suku bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka yang terdiri dari bangsa Portugis, Denmark, Inggris, Melayu dan Gujarat  justru diperkenankan pihak kerajaan membuat perwakilan-perwakilan dagang seputar benteng.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini hanya ada dalam catatan lembaran sejarah. Lantaran semua telah hancur seiring dibumihanguskannya Benteng Somba Opu oleh pihak kolonial Belanda pada abad XVII.

IMG00849-20130103-1030

Bastion tersisa dari Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Sebenarnya, sebagaimana dicatat sejarah, sesuai dengan Perjanjian Bungaya (Bongaissck Verdrag) pada 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa ke-16, Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman, dua markas pertahanan yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Ujungpandang tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi akibat munculnya keserakahan kolonial, Benteng Somba Opu yang menjadi hak Kerajaan Gowa kemudian dihancurkan.

Setelah beratus tahun peristiwa penghianatan itu berlalu, lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Bungaya yang ada di sekitar Bontoa, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pun menjadi tidak jelas lagi. Sejumlah pondasi bangunan baru sudah tegak di sekitar lokasi bersejarah tersebut.

‘’Beberapa tahun lalu di tempat itu masih ada tanda yang menyatakan sebagai Tempat Perjanjian Bungaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,’’ jelas Amir, seorang warga dari sekitar Timbuseng, Barombong, sambil menunjuk ke arah lokasi di belakang bangunan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar.

Satu-satunya pertanda jejak, karena sekitar lokasi masih diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Jalan tembus dari arah Kelurahan Barombong menuju SMA Negeri 20 Makassar yang kondisinya, selain sempit juga aspalnya berlubang-lubang lama tak pernah mendapat perbaikan.

Tergusurnya lokasi Perjanjian Bungaya dengan kahadiran sejumlah bangunan baru sekitar Bontoa, amat disayangkan banyak pihak. ‘’Lokasi ini sama pentingnya dengan Benteng Ujungpandang untuk dipelihara sebagai bagian dari bukti jejak sejarah Kerajaan Gowa masa lalu,’’ kata Sudirman, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar.

Seperti dicatat sejarah, Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Nusantara dengan penyumpahan menggunakan dua kitab suci agama. Perjanjian ini ditandatangani dengan sumpah oleh Sultan Hasanuddin di depan kitab Al Quran (Islam) dan Speelman di depan kitab Injil (Kristen).

Namun kemudian terjadi penghianatan kolonial, dan memiriskan karena lokasi bersejarah Perjanjian Bungaya itupun kini terancam hilang tergusur derap pembangunan kota. (Mahaji Noesa)