Posts Tagged ‘bantaeng’

Pemimpin pilihan rakyat yang merakyat itulah Prof DR HM Nurdin Abdullah, M.Agr. Alumni Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang meraih gelar master dan doktor di Kyushu University Tokyo, Jepang ini didampingi Wakil Bupati H Muhammad Yasin, menurut rencana akan dilantik oleh Gubernur Sulsel H.Syahrul Yasin Limpo atas nama Mendagri pada 15 Agustus 2013 untuk kali kedua sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, periode 2013 – 2018.                                

Seperti periode pertamanya 2008 – 2013, Nurdin Abdullah, guru besar akademik yang menjabat bupati tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat di kabupaten Bantaeng. Bahkan untuk periode kedua, rakyat dan partai yang melamarnya untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai bupati Bantaeng (Simak: Peristiwa Luar Biasa 2012 Tapi Tak Populer/kompasiana, 29 Desember 2012)

Dukungan suara yang diperoleh ke  periode kedua lebih dari 70 persen, suatu rekor dukungan tertinggi yang diberikan rakyat pemilih selama ada Pilkada langsung bupati/walikota di Sulawesi Selatan.                                                                            

Tidak banyak yang tahu, bahwa sejak dilantik sebagai bupati Bantaeng periode pertama, 6 Agustus 2008, Nurdin Abdullah yang kelahiran Parepare, 7 Pebruari 1963 tersebut sudah menerapkan model blusukan keluar masuk kampung dan pemukiman berdialog lepas dengan warga di wilayah pegunungan, dataran rendah maupun nelayan yang bermukim sepanjang pesisir pantai Bantaeng yang berbatasan dengan Laut Flores tersebut.      

Selain sering menyetir mobil sendiri, suami dari Ir Hj Liestiaty Fachruddin, M.Fish hampir setiap pagi hari menyempatkan waktu bersepeda atau berjalan kaki berkeliling kota Bantaeng yang sudah dua kali menerima anugerah Piala Adipura sembari berdialog dengan rakyat di berbagai tempat, mendengar lansung harapan dan  aspirasi mereka.                                          

Bupati Nurdin Abdullah sering berbincang dengan pedagang Kaki-5, berdialog dengan nelayan, petani, pengayuh becak hingga duduk lesehan bersama warga menikmati kuliner di pesisir pantai kota, sehingga bukan cerita luar biasa bagi warga Bantaeng. Rakyat merasakan betapa sosok Nurdin Abdullah adalah pemimpin merakyat yang tak punya sekat birokrasi untuk ditemui langsung berdialog dengan warga kapan dan dimana saja.            

Rumah jabatan bupati yang disediakan dengan segala fasilitasnya di tengah kota Bantaeng, ibukota Kabupaten Bantaeng selama ini dijadikan sebagai tempat menjamu serta menginap bagi tamu-tamu daerah. Nurdin Abdullah bersama keluarga justru tinggal di rumah pribadinya di Bonto Atu, dimana setiap subuh hari sudah terbuka dan selalu ramai didatangi  warga  untuk berjumpa langsung bupati menyampaikan berbagai masalah kemasyarakan yang dihadapi hingga mendialogkan masalah-masalah pribadi kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat Bantaeng umumnya mengetahui keterbukaan dan pelayanan bupati Nurdin Abdullah seperti itu.                                  

”Sebagai aparat pelayan masyarakat sebisanya sepanjang waktu tersedia kami senantiasa berupaya dapat melayani terutama berkaitan dengan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau upaya-upaya untuk meningkatkan usaha dan tingkat kesejahteraan mereka,” tutur Nurdin Abdullah.                               

Selama 5 tahun  kepemimpinan bupati Nurdin Abdullah dia mencanangkan  program The New Bantaeng dengan menetapkan pendekatan tiga kluster penanganan dan pengembangan sesuai karakteristik dan potensi daerah yang tiga dimensi — pegunungan, dataran dan pantai untuk  peningkatan kesejahteraan rakyat Bantaeng. Pengembangan potensi dilakukan diiringi upaya besar-besaran membangun infrastruktur jalanan. Dari titik 0 di dataran rendah jaringan jalan kini sudah mencapai  wilayah-wilayah pegunungan diketinggian 1.300 dpl dengan kondisi beraspal hotmix. Sejumlah fasilitas berkaitan dengan pengembangan infrastruktur industri, pariwisata, pelayanan kesehatan, dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya sudah dihadirkan di Bantaeng.  Hasilnya, angka kemiskinan yang melebihi 12 persen (1998) kini sudah berahsil ditekan kurang dari 7 persen. Angka pengangguran dari lebih 12 persen menjadi sekarang sisa sekitar 3 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dari hanya 5 koma persen kini menjadi 8,9 persen di daerah yang berpenduduk sekitar 170 ribu jiwa tersebut.                                      

Memasuki pengabdian periode kedua sebagai Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, mantan Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia menyatakan, tidak ada yang namanya program 100 hari sebagai target yang harus segera diraih.                              

”Kami akan tetap melaksanakan visi-misi dalam periode pertama yaitu melanjutkan pelaksanaan program The New Bantaeng yang didisain untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selama 20 tahun ke depan,” katanya.                      

Dalam suatu dialog lepas dengan bupati Bantaeng yang juga adalah Ketua Persatuan Alumni Mahasiswa Jepang (Persada) Sulawesi Selatan, berulangkali ia menyatakan prinsip untuk tetap menggunakan APBD diarahkan terutama untuk meningkatkan pendapatan serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun infrastruktur di daerah akan senantiasa diupayakan melalui dana-dana bantuan atau investasi. Alasan Nurdin, dana APBD yang kecil akan habis terkuras jika juga dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang beranggaran besar.

Nurdin berulangkali mengatakan, bupati atau walikota tak berperestasi tak akan didengar oleh rakyatnya. ‘’Makanya, pemimpin rakyat itu sekarang dituntut untuk bekerja yang dapat dirasakan rakyat, bukan lagi masanya menonjolkan performance atau cassing yang indah, karena rakyat sekarang sudah cerdas hanya akan mendukung langkah kerja yang memberi hasil nyata,’’ katanya.

Memasuki periode kedua, tampaknya ada tekad Nurdin Abdullah mengembangkan industri-industri layanan dasar di kabupaten Bantaeng. Kini sudah ada 6 investor merencanakan membangun smelter atau pabrik pengolahan bijih nikel dan bijih besi di Bantaeng. Investasinya sekitar Rp 20 Triliun. Melalui MoU yang sudah ditandatangani dengan Badan Keuangan Amerika-Eropa akan ada guyuran dana investasi sekitar Rp 1 triliun untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Laut di Kota Bantaeng. Ada rencana investasi Rp 29 Triliun untuk membangun kilang pengolahan minyak, bensin dan avtur di Bantaeng. Guna menopang pembangunan industri tersebut sudah siap dibangun pembangkit listrik berkekuatan 600 Mega Watt.        

”Dari pengembangan industri-industri tersebut daerah bisa mengembangkan pungutan retribusi bagi peningkatan pendapatan daerah,” jelas Nudin Abdullah.                            

Dari berbagai kesempatan dialog, ada obsesi  Bupati Nurdin Abdullah untuk menjadikan Kota Bantaeng sebagai kota Water Front City yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, industri  dan tujuan wisata di wilayah selatan Sulawesi Selatan.                                          

”Saya ingin masyarakat Bantaeng hidup aman dan sejahtera, saya ingin rakyat Bantaeng bangga sebagai orang Bantaeng karena daerahnya yang aman, maju dan sejahtera,” kata Nurdin Abdullah. Selamat dan Sukses atas Pelantikan HM Nurdin Abdullah dan Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018. (Mahaji Noesa/kompasiana 13 Agustus 2013)

Peristiwa Luar Biasa 2012 Tapi Tak Populer

Sebuah peristiwa tergolong di luar kebiasaan terjadi di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan tahun 2012 sehubungan kesadaran penegakan demokrasi di Indonesia tapi tidak populer.

Betapa tidak luar biasa, inilah mungkin peristiwa pertama terjadi sejak Indonesia merdeka, dimana puluhan ribu rakyat datang berbondong-bondong langsung meminta kesediaan seorang bupati petahana (incumben) untuk kembali menduduki kepemimpinan sebagai bupati periode kedua.

Peristiwa bukan rekayasa tersebut tepatnya terjadi pada Rabu, 28 Nopember 2012. Secara tak disangka-sangka sebelumnya, sekitar 30.000-an massa mewakili rakyat dari berbagai penjuru kecamatan yang ada di kabupaten Bantaeng, mendatangi rumah kediaman pribadi Prof.Dr.Ir.H. Nurdin Abdullah,M.Agr di Bonto Atu, kota Bantaeng, ibukota kabupaten Bantaeng.

Kehadiran massa dalam jumlah yang besar tersebut spontan mengejutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di rumah pribadi yang ditinggali sejak doktor alumni Kyusu Univercity Tokyo, Jepang ini dilantik sebagai Bupati Bantaeng, 6 Agustus 2008.

Tapi setelah sejumlah perwakilan rakyat dari kecamatan yang ada di kabupaten Bantaeng menjelaskan keinginannya, mereka lalu diterima untuk bersilaturrahmi. ‘’Kami datang memohon kesediaan tulus Nak Nurdin untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018,’’ jelas Ahmad Karim, salah seorang tokoh masyarakat yang juga adalah Ketua Dewan Guru di kabupaten berjuluk ‘Butta Toa’ Bantaeng.

Sebelumnya, sejumlah partai politik telah datang melamar Nurdin Abdullah untuk diusung sebagai calon Bupati Bantaeng 2013 – 2018, namun tidak memberi jawaban. Padahal Pilkada Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018 akan digelar 17 April 2013.

Beberapa saat kemudian gelombang kedua massa rakyat Bantaeng dengan membawa Bosara layaknya melamar calon pengantin wanita kembali menghubungi mantan Presiden Direktur PT.Maruki Internasional Indonesia meminta kesediaannya melanjutkan kepemimpinan bupati untuk periode kali kedua.

Setelah peristiwa tersebut, juru bicara 6 fraksi ketika memberikan pandangan dalam Sidang Paripurna DPRD Bantaeng, Sabtu (15/12) tentang Penetapan Rancangan APBD 2013 memuji kinerja khususnya kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng.

RAPBD Bantaeng 2013 ditetapkan sebesar Rp 559,7 miliar. Saat Nurdin Abdullah mulai menjabat Bupati Bantaeng 2008, APBD Bantaeng hanya berkisar Rp 260 miliar.

Sehari kemudian, Minggu (16/12), Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng atas dukungan DPP PAN Pusat dan DPW PAN Sulsel langsung memberikan dukungan kepada Nurdin Abdullah sebagai Calon Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018 tanpa syarat dan mahar. Sebelumnya, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKNU telah meminta kesediaan Nurdin Abdullah dicalonkan melanjutkan kepemimpinan bupati untuk periode 2013 -2018.

‘’Jika rakyat Bantaeng menginginkan, dengan senang hati saya akan melanjutkan. Artinya, saya akan maju sebagai pelayan rakyat untuk periode kedua di Bantaeng tanpa perlu lagi membuang-buang uang untuk berkampanye. Uang kampanye sebaiknya digunakan untuk kepentingan perbaikan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat,’’ kata Nurdin Abdullah menyahuti permintaan rakyat.

Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi saat melakukan kunjungan kerja bersama Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam, Minggu (23/12) ke Bantaeng, menyatakan mengizinkan Guru Besar Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng periode kedua.

 ‘’Saya ikut mengantar dia ketika mendaftar sebagai calon Bupati Bantaeng periode pertama. Nurdin Abdullah ternyata mampu menjadi nakoda dengan memperlihatkan contoh kejujuran dan keikhlasan memimpin roda pemerintahan, pembangunan serta urusan-urusan kemasyarakatan yang patut dicontoh bagi almamater lainnya,’’ kata Idrus Paturusi.

Selain terjadi kemajuan fisik dan infrastruktur di semua sektor pembangunan, rakyat Bantaeng merasakan seperti apa yang dijanjikan Nurdin Abdullah ketika menerima jabatan Bupati Bantaeng periode pertama, akan berupaya sekuat mungkin mengolah dan memanfaatkan potensi Bantaeng bagi peningkatan kesejehteraan hidup rakyat.

Tahun 2008 tercatat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantaeng 5%, saat ini sudah mencapai 8 persen. Inkam perkapita 2008 Rp 5 juta kini sudah mencapai Rp 11 juta. Penduduk miskin yang jumlahnya 11% tahun 2008 sudah menurun menjadi sisa sekitar 8 persen tahun 2012. Dari lebih 172 ribu jiwa penduduk Bantaeng, tercatat 136.369 orang wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub dan Pilbup di Sulsel tahun 2013. Lebih dari 80 persen dari wajib pilih di bantaeng tersebut, melalui tokoh dan perwakilannya telah menyatakan langsung jaminan untuk memilih Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018.

Berbagai prestasi membanggakan telah dicatat masyarakat dan pemerintah kabupaten Bantaeng di tingkat provinsi maupun nasional. Banyak pejabat negara dan tokoh nasional kagum, serta tidak sedikit daerah telah datang belajar rahasia Bantaeng mampu membangun daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan APBD minim, bahkan terkecil di antara APBD dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa! (Mahaji Noesa, kompasiana, 29 Desember 2012)

 

 

Gambar

Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang/Foto: Sulsel.go.id

Pelantikan pasangan Sayang – Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Agus Arifin Nu’mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2013 – 2018, Senin, 8 April 2013, di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel, merupakan titik start kepemimpinan periode lima tahun kedua pasangan petahana ini.

Kepercayaan masyarakat Sulsel memilih kembali pasangan Sayang memimpin jalannya pemerintahan, pembangunan dan urusan-urusan kemasyarakatan 5 tahun ke depan, banyak didasari penilaian dari sejumlah keberhasilan dicapai dalam kepemimpinan lima tahun sebelumnya.

Gambar

Peroyek monumental jalur kereta api Makassar – Parepare/Foto:google-pustakasekola.com

Program Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis yang diluncurkan lima tahun pertama, dinilai sukses. Sekalipun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) yang sifatnya juga bantuan gratis pendidikan dan kesehatan secara nasional, keberadaan program Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis Sulsel hadir memperkaya layanan gratis tersebut.

Program Pendidikan Gratis, memacu kesadaran warga memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak di tingkat SD hingga SMP. Sedangkan untuk Program Kesehatan Gratis telah menimbulkan gelombang kesadaran besar bagi warga untuk memeriksakan kesehatan mereka ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang tersedia. Warga terserang flu ringan saja kini minta pemeriksaan kesehatan. Makanya, hampir semua daerah mengalami defisit dari alokasi anggaran kesehatan gratis yang disediakan setiap tahun.

Gambar

Proyek monumental di periode kedua jalan layang (flyover) Maros – Bone/Foto: sulsel.go.id

Paling menonjol dalam lima tahun pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulsel rata-rata di atas 8 persen, melebihi pertumbuhan secara nasional di atas 6 persen. Banyak pihak, sering mencibir setiap kali Gubernur SYL mengungkapkan fakta pertumbuhan tersebut, dengan alasan hanya sebagai permainan angka-angka statistik.

Bupati Bantaeng H.Nurdin Abdullah mengatakan, angka-angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan tingkat kesejahteran masyarakat.  ‘’Tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan dirasakan masyarakat dalam kehidupannya. Masyarakat Sulsel umumnya merasakan terjadi peningkatan kesejahteraan hidupnya dari hari ke hari,’’ katanya dalam suatu perbincangan.

Sebagai daerah pertanian tanaman pangan terbesar di kawasan timur Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir Sulsel mampu mencatat surplus beras sampai 2 juta ton setiap tahun.

Di periode kedua, pasangan Sayang dipastikan akan bekerja lebih keras. Selain  mempertahankan, dituntut meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Juga dipastikan masyarakat Sulsel yang memilihnya kembali, akan menagih sejumlah program baru yang ditawarkan dalam kampanye Pilgub Sulsel periode 2013 -2018.

Di antaranya, melanjutkan program pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Melanjutkan program kesehatan gratis. Memberikan SPP gratis bagi mahasiswa baru. Program ini usai pelantikan, 8 April 2013, akan langsung teruji lantaran sudah mulai memasuki masa penerimaan mahasiswa baru.

Berikut, program gratis 5 juta paket bibit di sektor pertanian dengan semua subsektornya. Pemberian paket modal pengembangan usaha mikro kecil, membangun 24 industri pabrik baru, membuka 500.000 lapangan kerja, peningkatan kualitas rumah rakyat, pengembangan kelompok wirausaha pedesaan, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school untuk guru-guru SD, SMP, SMA, guru ngaji, khatib, muballiq, dan ulama. Dan, menyediakan dana gratis pendidikan bagi siswa terpilih untuk sekolah kejuruan, serta melanjutkan program pemberian beasiswa untuk S2 dan S3.

Di luar program yang sudah dipapar sebagai ‘Janji kampanye’ tersebut, kerja keras harus dilakukan Pemprov Sulsel 5 tahun ke depan berkaitan dengan posisinya sebagai daerah ‘Lumbung Pangan’ Indonesia. Pasalnya, menurut pihak Dinas Pekerjaan Umum Sulsel, saat ini irigasi di Sulsel 70 persen dalam kondisi rusak, berumur tua. Akibatnya, dari 500 ribu hektar sawah yang butuh pengairan hanya sekitar 150 ribu hektar yang dapat dilayani secara teratur.

Namun begitu, dalam perjalanan periode kedua dipastikan kepemimpinan Sayang akan terkenang sepanjang masa lantaran dua proyek monumental sudah bakal dikerjakan. Pertama, proyek pembangunan jalan layang (flyover) Maros – Bone sepanjang 144 km. Dianggarkan di APBN bernilai Rp 1,5 triliun, dirancang rampung 3 tahun mendatang. Memperpendek jarak Maros – Bone yang dilalui selama ini sepanjang 175 km, dengan jarak tempuh 3-4 jam perjalanan.

Berikutnya, pembangunan jalan kereta api Makassar – Parepare sepanjang 137 km, lebih pendek dari jalur jalan saat ini yaitu 155 km.  Proyek yang ditaksir berbiaya Rp 20 miliar/km, bakal segera terujud lantaran pemerintah pusat kini sedang mempersiapkan pelaksanaan proyek yang merupakan bagian dari jalur kereta api Trans Sulawesi tersebut.

Masih cukup banyak potensi sumberdaya alam Sulsel belum terolah secara maksimal, di darat maupun di lautnya. Bahkan potensi di dalam perut buminya, berupa gas dan bahan mineral berharga masih sebagian kecil yang terolah. Tak heran jika makin terbuka akses dan tumbuhnya jaminan rasa aman dan nyaman di Sulsel, akan kian menarik banyak minat investor besar masuk menanamkan investasinya.

Kehadiran jalur kereta api dan jalan layang sebagai jalur nyaman  membelah poros tengah Sulsel, dipastikan akan jadi pemantik berkobarnya sumber-sumber baru peningkatan perekonomian masyarakat di daerah ini.  ‘’Ekonomi Sulsel apabila dikorek sedikit saja langsung bisa berkobar,’’ tandas Gubernur Syahrul Yasin Limpo dalam suatu kesempatan. Selamat bekerja, Komandan! (Mahaji Noesa, Koran INDEPENDEN Makassar, Edisi 29, 8 – 14 April 2013, Hal.3)

Gambar

Bendi/Ft:google-manado.antaranews.com

‘’Pada hari Minggu kuturut Ayah ke kota

Naik delmanistimewa kududuk di muka

Kududuk samping pak kusir yang sedang bekerja

Mengendalikan kuda supaya baik jalannya

Tak tik tak tik tuk bunyi sepatu kuda…….’’

Indahnya lagu anak-anak ‘Naik Delman ke Kota’ tersebut kini sudah jarang terdengar, tak hanya di kawasan perkotaan tapi juga sampai di wilaytah pedesaan.

Memudarnya salah satu nyanyian milik anak-anak tempo doeloe yang bangga dengan angkutan tradisional delaman alias sado alias andong alias bendi – sebutan populer bagi masyarakat Provinsi Sulsel, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan jaman. Bendi kini sudah menjadi semacam barang langka yang hidup dalam cerita lama tentang kampung halaman.

Gambar

bendi, angkutan tradisional yang mulai tergusur/Ft: google-peacejournalism.blogspot.com

Sebenarnya hingga tahun 90-an angkutan tradisonal bendi masih dijadikan sebagai angkutan pedesaan di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Sulsel. Sampai masa itu setiap hari masih didengar derap irama kaki kuda penarik bendi yang bergerak di wilayah pedesaan membawa hasil bumi rakyat menuju lokasi pasar-pasar induk yang ada di pusat-pusat kota – ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Pasar di ibukota kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Maros, Pangkep, Barru, dan Majene merupakan pasar-pasar yang pernah diramaikan kendaran-kendaraan angkutan milik masyarakata pedesaan.

Ketika jaringan jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat-pusat kota mulai terbuka luas bahkan sudah beraspal, seiring dengan itu angkutan penumpang dan barang jenis mikrolet pun keluar masuk wilayah pedesaan, bendi mulai kurang dilirik warga. Bahkan di sejumlah ibukota kabupaten diterapkan aturan ‘dilarang masuk terhadap bendi-bendi yang tidak dilengkapi alat penampung ‘kotoran’ kuda penariknya.

Ketika kendaraan bermotor roda dua kini diperkenankan untuk beroperasi sebagai angkutan penumpang umum dengan sebutan ‘ojek’, para sais atau kusir (pengemudi bendi) yang masih tersisa di antara deru ojek yang bebas menyeruak ke semua jalur jalan harus pasrah menerima kemajuan peradaban.

‘’Saya masih bisa dapat uang Rp 10.000 sampai Rp 15.000 setiap hari pasar. Tidak hanya mengangkut muatan barang dan orang dari desa, tapi masih bewberapa orang ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak muda laki-laki dan perempuan di kota yang selalu menumpang bendi saya,’’ kata Wa’ Nure’ seorang kusir yang sejak tahun 90-an hingga sekarang masih mengoperasikan angkutan bendai jalur Tajuncu – Pasar Sentra Kota Watangsoppeng, ibukota kabupaten Soppeng.

Tak tik tuk bunyi sepatu kuda bendi melintas di jalan aspal, salah satunya yang tersisa – memang, masih bisa kita mendengar dengan nyaring di jalan poros Tajuncu – Kota Watangsoppeng pada subuh hari-hari puncak pasar Kota watangsoppeng yakni hari Kamis dan Minggu.

Tak tik tuk bunyi sepatu kuda pun kian sayup tak sampai lantaran paling sedikit 1 di antara 10 warga di pedesaan kini sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor. (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar, Edisi No.284 Thn VI/Minggu II, Oktober 2004 Hal.10)  

nurdinx1 jpeg

Halaman muka tabloid Independen Edisi 12, (3-9 Desember 2012)/Foto: Ist

Warga Bantaeng tidak salah memilih pemimpin. Pilihan mereka mendudukkan Prof.DR.Ir. HM.Nurdin Abdullah, M.Agr sebagai bupati sejak 6 Agustus 2008 kini telah membuahkan hasil. Pameran bertajuk Bantaeng Ekonomi Ekspo (BEE) yang digelar mulai 1 Desember hingga puncak peringatan Hari Jadi Bantaeng ke-758 tanggal 7 Desember 2012,  menjadi sebuah pentas terbuka bagi siapa saja untuk melihat fakta keberhasilan di kabupaten berjuluk Butta Toa tersebut.

Pameran berskala regional nasional pertama dilakukan di wilayah selatan Sulsel itu tidak sekedar dijadikan event penggembira memperingati hari jadi kabupaten yang berada 120 km di arah selatan Sulsel.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Bantaeng, Asri Said, sebanyak 70 stand yang disediakan tak hanya diminati pengusaha berbagai produk tapi juga sejumlah Pemkab di Sulsel ikut memanfaatkan BEE guna mempromosikan potensi dan produk daerahnya. Dari kabupaten Bulukumba dan Jeneponto, misalnya. Bahkan BEE ini diikuti perwakilan dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat.nurdin Abdullah-2

Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah/Foto: Mahaji Noesa

‘’Bagi Pemkab Bantaeng, paling penting momentum BEE 2012 dijadikan jendela untuk memberi kesempatan kepada siapa saja melihat langsung fakta keberhasilan pembangunan terutama kaitan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bantaeng,’’ jelas Asri.

Bantaeng seluas 395 km persegi dengan penduduk 172 ribu jiwa, dalam 4 tahun terakhir mampu memacu peningkatan pendapatan penduduknya dari Rp 5 juta tahun 2008 menjadi sekitar Rp 11 juta per kapita tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5 % tahun 2008 naik jadi 8 % tahun 2012. Penduduk miskin sekitar 11 % tahun 2008, saat ini telah berkurang sisa sekitar 8 %.

Angka-angka perestasi seperti itulah yang mencengangkan berbagai kalangan terhadap Bantaeng. Justeru banyak pihak sebelumnya enggan memercayai keberhasilan tersebut, mengingat kabupaten terkecil di Sulsel selama ini hanya mengandalkan potensi dari tanaman hortikultura, sedikit tanaman perkebunan, persawahan dan perikanan. Lagi pula Pemkab Bantaeng baru punya PAD tak lebih Rp 20 miliar setahun, dan APBD-nya pun belum mencapai Rp 500 miliar.

Acungan jempol kemudian muncul dari berbagai arah, setelah Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencabut status Bantaeng sebagai Kabupaten Tertinggal tahun 2010 lalu. Menyusul munculnya apresiasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang mengakui langkah cepat Bantaeng menurunkan angka kemiskinan. TNP2K sendiri menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan 18 % secara nasional tahun 2014.

Dalam berbagai kesempatan bupati Nurdin Abdullah mengatakan, karena wilayah kecil maka langkah yang dilakukan adalah memacu meningkatkan produktivitas setiap komoditas yang dikembangkan. Megembangkan komoditas bernilai jual tinggi dan punya pasar. Dihadirkan industri yang dapat mengemas dan mengolah produk agar berdaya saing serta bernilai jual tinggi. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diwajibkan menjadi motor penggerak kemajuan dan peningkatan sektor usaha rakyat

‘’Begitulah dilakukan selama ini untuk memajukan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Bantaeng, daerah yang sudah berusia tua tapi baru mulai menata strategi pengembangan daerah dengan semua potensinya,’’ jelas master agro dari Kyushu University Jepang yang beberapa kali diundang pihak Bank Dunia memapar kiat kemampuan memacu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Bantaeng dengan pendapatan daerah yang terbatas.

Paling menonjol dari banyak komoditas bernilai tinggi dikembangkan masyarakat Bantaeng saat ini adalah tanaman talas safira. Satu hektar lahan, sesuai nilai jual saat ini, dapat dihasilkan Rp 400 juta setiap tahun. Suatu nilai cukup besar dibandingkan penanaman komoditas lain di luasan lahan yang sama.

Pemkab Bantaeng telah membuka kerja sama penjualan talas safira ke Jepang. Pihak Jepang menyanggupi sampai 60 ton sehari, sedangkan Bantaeng baru dapat memenuhi sekitar 20 ton talas safira sehari. Terdapat sekitar 13.000 hektar lahan di Bantaeng cocok untuk tanaman talas safira.

Di kawasan pengembangan agrowisata kecamatan Ulu Ere, sentra penghasil tanaman sayur-mayur Bantaeng, pun dikembangkan ratusan hektar tanaman strawberry dan appel, serta berbagai jenis bunga yang memiliki nilai jual tinggi serta punya pasaran yang jelas.

Selain Jepang, telah dibuka jaringan pemasaran komoditas dengan berbagai negara lain. Sudah dirintis pengembangan tanaman jagung dengan sistem mekanisasi dari mulai tanam hingga penen kerja sama investor dari Korea di lahan 30 ribu hektar. Di sektor perikanan, telah dibangun industri pengolahan ikan di Bantaeng yang membutuhkan bahan baku sampai 40 ton ikan segar setiap hari.

Selain dibentuk Badan-badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diberi bantuan dana stimulans Rp 100 juta hingga Rp 300 juta/Bumdes untuk pengembangan usaha ekonomi pedesaan, lebih dari 200 koperasi kerjasama perbankan membackup pengembangan usaha kecil menengah di tingkat pedesaan. Pihak Kementeriaan Koperasi dan UKM malah sudah menetapkan Bantaeng sebagai salah satu pilot proyek OVOP (One Village One Product) – Satu Desa Satu Produk di Indonesia.

Untuk mengamankan petani dari jeratan tengkulak saat produk melimpah dan harga merosot, Pemkab Bantaeng menangkal dengan penerapan sistem resi gudang. Modelnya,  produk  dapat digudangkan hingga harga jual normal, tapi atas kerja sama perbankan petani dapat memperoleh 70 persen dari nilai barangnya tersebut sebelum terjual.

‘’Prinsip kita di Bantaeng sebisanya memanfaatkan semua dana APBD untuk peningkatan usaha dan kesejahteraan rakyat. Untuk pembangunan fisik, dicari atau memanfaatkan anggaran dari sumber lain,’’ kata Nurdin Abdullah.

Itulah Bantaeng. Ibukotanya, kota Bantaeng, dulunya dikenal dengan nama Bonthain, sebuah kota lama yang kini sedang dipacu menjadi sebuah kota modern. Ketika suatu saat meninjau pelabuhan kapal laut nusantara Mattoangin, Nurdin Abdullah menyatakan Bantaeng dapat menjadi pintu masuk di bagian selatan Sulsel seperti posisi Kota Parepare.

Obsesi itu boleh jadi terujud. Lebih dari 30-an ribu warga dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng, Rabu (28/11) mendatangi Nurdin Abdullah di kediamannya, Bonto Atu, Bantaeng, meminta agar bersedia dicalonkan kembali sebagai bupati periode 2013 – 2018. Mereka ragu, kerena belum ada jawaban atas kedatangan sejumlah Parpol untuk mengusungnya ke Pilkada Bantaeng, pdahal suksesi Pilkada Bantaeng akan berlangsung April 2013. Dan kali pertama diusung rakyat tahun 2008, kali ini Nurdin Abdullah  menjawab: ‘’Jika rakyat menghendaki saya akan kembali mencalonkan diri sebagai pelayan rakyat !’’ (Mahaji Noesa/Independen Edisi 12, 3-9 Desember 2012)

Gambar

Muara Sungai Jeneberang/Foto: Mahaji Noesa

Tak hanya banjir debris longsoran Gunung Bawakaraeng yang harus diwaspadai, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan setiap musim hujan menjadi wilayah rawan bencana tanah longsor, banjir, dan puting beliung. Selain memakan korban jiwa, setiap tahun petaka musim basah ini merugikan rakyat hingga ratusan miliar. Kali ini,  diperkirakan intensitas curah hujan di Sulsel akan turun melampaui batas normal.

Musim hujan sudah terjadi mulai Nopember 2012 pada sejumlah daerah di Indonesia. Biasanya, akan berlangsung selama 4 – 5 bulan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan peringatan dini dengan menetapkan 9 titik di Indonesia dianggap paling rawan bencana dalam musim hujan tahun ini. Di antaranya, tanah longsor di sekitar Gunung Bawakareang, Gowa, Sulawesi Selatan.

Kenapa longsor Gunung Bawakaraeng perlu diwaspadai? Pascabencana longsor gunung yang berketinggian lebih dari 2.000 dpl tahun 2004, menyebabkan endapan material tanah, pasir dan batu-batuan berukuran besar sekitar 300 juta kubik menumpuk di alur Sungai Jeneberang.

Sungai yang berhulu di kaki Gunung Bawakaraeng tersebut mengalir lebih 100 km, melintasi kota Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa, dan bermuara di Kota Makassar. Suatu tim mitigasi bencana dari Bandung pernah menyatakan bahwa sumber mata air utama Sungai Jeneberang tertutup setelah bencana longsoran Bawakaraeng 2004.

Itulah sebabnya debit air sungai yang menjadi sumber air Waduk Bilibili, sekitar 30 km dari Kota Makassar, di musim kemarau menurun drastis. Air yang kini mengalir di bagian hulu alur Sungai Jeneberang berasal dari sungai-sungai ikutan sekitarnya. Justru jika terjadi curah hujan yang tinggi, material longsoran yang menumpuk di bagian hulu alur Sungai Jeneberang dikhawatirkan dapat bergerak, menimbulkan banjir lumpur bercampur batu-batuan alias banjir debris.

Bayangkan, apabila sekitar 300-an juta kubik material seketika dapat menjadi banjir debris. Selain akan melabrak Waduk Bilibili, dapat meluluh-lantakkan pemukiman penduduk yang ada di Kota Sungguminasa dan Kota Makassar. Semoga tak pernah terjadi.

Suatu langkah cemerlang, karena pihak BNPB dengan cepat telah mengingatkan longsoran Gunung Bawakaraeng sebagai salah satu titik rawan bencana musim hujan tahun 2012. Apalagi pascalongsor 2004, penanggulangan terhadap tumpukan material di alur Sungai Bawakareang hanya diatasi dengan pembuatan sejumlah sabo dam — tanggul penahan material, serta sand pocket –  kantong penampung pasir yang dimaksudkan mengurangi volume  material memasuki Waduk Bilibili.

Sejak bencana 2004 sampai sekarang, pihak pengelola DAS Pompengan- Jeneberang mengakui baru dapat mengatasi sekitar 4 juta kubik dari sekitar 300 juta kubik tumpukan material longsoran di alur Sungai Jeneberang. Jumlah itupun sudah terhitung material yang setiap hari diangkut ratusan truk untuk bahan timbunan ke berbagai lokasi di kota Makassar maupun kota Sungguminasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, memperkirakan puncak hujan di Sulsel akan terjadi antara Desember 2012 hingga Januari 2013 dengan curah dapat mencapai 600 mm per bulan. Suatu prakiraan tertinggi bakal terjadi melewati batas curah hujan normal antara 200 hingga 300 mm per bulan. Semoga saja tak menggoyangkan ratusan juta kubik material di hulu alur Sungai Jeneberang.

Longsor, banjir dan angin puting beliung merupakan tiga petaka musim hujan yang selalu berulang setiap tahun di Sulsel. Selain faktor geografis, tidak sedikit bencana tersebut juga akibat ulah manusia merusak lingkungan.

Beberapa kabupaten dataran tinggi di Sulawesi Selatan diharapkan dapat berjaga-jaga, mengantisipasi bencana longsor dengan meningginya curah hujan. Paling tidak, untuk mengelimir terjadinya korban jiwa maupun harta benda. Peringatan dini ancaman bencana longsor perlu disampaikan kepada warga di kabupaten pegunungan seperti Enrekang, Sinjai, Gowa, Toraja, Toraja Utara, dan Bantaeng yang umumnya masih banyak membangun pemukiman di lokasi berbukit hingga lereng-lerengnya.

Bencana tanah longsor saat musim hujan, perlu diwaspadai para pelintas di poros jalanan di tepi tebing maupun kaki-kaki bukit. Seperti poros Buludua menghubungkan kabupaten Barru – Soppeng, poros Maiwa (kabupaten Enrekang) – Makale (kabupaten Tanan Toraja), Makale – Rantepao (kabupaten Toraja Utara) – Kota Palopo, poros Malino (kabupaten Gowa) – Manipi (kabupaten Sinjai), dan poros Luwu Utara ke perbatasan Provinsi Sulsel dan Sulteng.

Daerah rawan banjir karena dilintasi sungai-sungai besar di Sulawesi Selatan, seperti jalanan sepanjang kl 60 km menyusur pesisir Sungai Walanae dari kabupaten Wajo ke Kabupaten Bone. Kota Palopo, kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Maros, Bantaeng, Bulukumba, Pinrang, Pangkep, dan Barru.

Tahun kemarin, banjir yang melanda Kabupaten Wajo dan Bone saja menimbulkan kerugian materil sampai Rp 95 miliar. Belum terhitung nilai kerugian yang ditimbulkan banjir lokal di berbagai kabupaten lainnya di Sulsel. Banjir menggenangi 4 kecamatan di Luwu, Mei 2012, menimbulkan kerusakan fasilitas umun dan harta benda milik rakyat sampai senilai Rp 10 miliar.

Sedangkan bencana angin puting beliung tahun 2011 di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan merusak 1.148 bangunan rumah warga dan fasilitas umum. Puting beliung yang juga dinamai Laso Anging di Sulsel berkecepatan di atas 60 km per jam pun perlu diwaspadai seiring dengan datangnya musim hujan terutama bagi warga bermukim di pesisir pantai serta tempat ketinggian. Sebanyak 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel wilayahnya berbatasan dengan laut.

Petaka musim hujan di Sulawesi Selatan selalu saja berulang, lantaran masih sering dikategori murni bencana alam. Pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten masih lebih fokus mencari dana bagi warga setelah jadi korban bencana. Tahun 2012 Sulsel memperoleh Rp 70 miliar dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat. Belum tampak langkah signifikan mengelimir penyebab bencana. Hutan Sulsel yang luasnya 2,7 juta hektar (2007) sebagai penyanggah timbulnya banjir sekarang berkurang sisa sekitar 2 juta hektar. Jadi, waspada sajalah, musim hujan kini sudah tiba. (Mahaji Noesa)

IMG00483-20121111-1357

Kantor PLN Sulselrabar di Jl.Hertasning Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Tanpa keterlibatan swasta dipastikan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan sempoyongan menghadapi tuntutan kebutuhan daya listrik untuk masyarakat dan industri yang tiap saat meningkat. Sulawesi Selatan beruntung, karena Bosowa Energy Corporation sudah siap menabur cahaya di daerah ini sampai 1.000 mega watt (MW) melebihi ketersediaan daya listrik PLN.

Dari berbagai sumber pembangkit listrik yang dipunyai, PT PLN (Persero) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) tercatat memiliki daya listrik 900 Mega Watt (MW). Jumlah tersebut lebih besar dari kebutuhan listrik Sulawesi Selatan yang saat ini mencapai 764 MW.

Akan tetapi, cadangan listrik PLN tersebut menjadi tidak berarti jika dihadapkan dengan rencana pembangunan 3 smelter pada tahun 2013 di Kota Palopo dan Kabupaten Bantaeng. Ketiga pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel tersebut minimal membutuhkan daya listrik sebesar 300 MW.

Artinya, PLN Sulselrabar dalam tahun 2013 nanti harus dapat menyediakan tambahan daya listrik paling sedikit 500 MW. Lantaran, selain untuk juga memenuhi permintaan lebih 120 ribu pelanggan yang masih antre dalam ‘daftar tunggu’, juga untuk melayani permintaan daya listrik dari industri lainnya yang setiap saat bertambah di Sulawesi Selatan. Jumlah permintaan daya listrik pada tahun 2013 mendatang kemungkinan akan lebih besar lagi dari prediksi tambahan 500 MW, mengingat adanya regulasi pemerintah yang mengharuskan pengolahan semua barang mentah berupa komodidi maupun mineral sebelum diekspor.

Dilema lain, sampai saat ini masih sekitar 20 persen masyarakat yang ada di wilayah PLN Sulselrabar belum terjangkau aliran listrik. ‘’Kita butuh anggaran dari APBN dua kali lebih besar dari anggaran yang diberikan tahun 2012 sebesar Rp 66 miliar, jika ingin memenuhi jangkauan kebutuhan listrik ke semua masyarakat di tahun 2013 mendatang,’’ kata Zulkifli Abdullah Puteh, General Manager PT PLN Sulselrabar.

Tapi jika tak tersedia alokasi dana sebesar itu, haruskah Sulsel ikut menanggung derita sebagai wilayah krisis daya listrik? Dalam banyak kesempatan Zulkifli menyatakan optimis, PLN akan mampu memenuhi setiap kebutuhan daya listrik untuk usaha dan industri di Sulawesi Selatan.

IMG00472-20121111-1326

PLN Tanjung Bunga Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Bahkan dia menyatakan, amat menyadari jika sektor industri yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pertumbuhannya sangat bergantung dengan ketersediaan daya listrik. ‘’Makanya, kami selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi dunia usaha dan industri,’’ katanya.

Selain berupaya meningkatkan kapasitas daya dari unit-unit pembangkit listrik yang dimiliki, dalam dua tahun belakangan pihak PLN membuka pembelian daya listrik yang diupayakan pihak swasta. Dari 900 MW daya listrik PLN Sulselrabar saat ini, 300 MW merupakan pasokan yang dibeli dari pihak swasta. ‘’PLN akan terus memperluas jaringan mendorong pihak swasta berinvenstasi dalam bidang energi khususnya di Sulsel. Bisnis energi listrik ini sangat prospektif,’’ tandas Zulkifli.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik terhadap rencana pembangunan 3 mesin pengolah bijih nikel di Sulsel tahun 2013, PLN Sulselrabar telah membuat MoU pemasokan daya listrik, masing-masing dengan PT Bukaka Teknik (90 MW), PT Bakti Bumi Sulawesi (120 MW), dan PT Central Omega Resource (220 MW).

Terbukanya peluang pihak swasta untuk terlibat serta berperan dalam penyediaan tenaga listrik khususnya di Sulawesi Selatan, sebenarnya jauh hari sudah terbaca oleh pihak kelompok usaha Bosowa (Bosowa Corporation). Bahkan analisa bisnis energi tidak akan merugi seperti diungkapkan Zulkifli, General Manager PLN Sulselrabar, juga sudah masuk dalam daftar rencana bisnis sejak Erwin Aksa, diputuskan menjadi CEO Bosowa Corporation, menggantikan kedudukan ayahnya Aksa Mahmud tahun 2004.

Lihat saja, setelah alumni Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, AS (1997) tersebut berhasil memacu meningkatkan kas keuangan perusahaannya dari Rp 3 triliun menjadi Rp 6 triliun, melalui bendera usaha Bosowa Energy Corporation tahun 2010, dia lalu mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Tidak main-main, inilah perusahaan anak negeri pertama yang memilih segmen usaha di sektor energi listrik dalam skala besar di Sulawesi Selatan. Tahap awal, sekitar Rp 2,3 triliun diinvestasikan untuk membangun PLTU berkapasitas 2 x 125 MW. Bekerjasama tenaga ahli dari China, satu unit boiler PLTU berkapasitas 125 MW sudah mampu dioperasikan dalam bulam Maret 2012. Lima bulan kemudian, Agustus 2012, dioperasikan lagi 1 unit berkekuatan sama sehingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bosowa Energy Corporation di Jeneponto kini memiliki daya sebesar 250 MW. Sekitar 200 MW dijual ke PLN, listrik pun mampu mengalir sampai ke pelosok khususnya di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Selain itu, dalam hitungan Erwin Aksa, kehadiran PLTU Bosowa Energy Corporation di Jeneponto dapat membantu menekan pengeluaran PLN sampai Rp 4 triliun setiap tahun yang sebelumnya digunakan untuk menghidupkan sejumlah generator menggunakan BBM. Menguntungkan perusahaan, membantu rakyat, sekaligus menghemat uang negara.

Erwin sangat memahami, Sulsel sebagai daerah subur dengan berbagai jenis komoditas pertanian ke depan akan dibanjiri kehadiran berbagai industri pengolahan bahan mentah. Kegiatan industri senantiasa membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Dan, Bosowa Energy Corporation, menurut rencana mulai tahun 2013 akan menginvestasikan lagi dana sekitar Rp 3 triliun untuk penambahan pembangunan unit PLTU berkekuatan 300 MW di Jeneponto.

Bahkan dalam kesempatan berkunjung ke Bangkala, Jeneponto, beberapa waktu lalu, kepada wartawan Erwin Aksa mengatakan berencana membangun PLTU sampai 1.000 MW di Kabupaten Jeneponto. Harapannya, penyediaan daya listrik sebesar itu dapat membantu tumbuhnya banyak industri di daerah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan catatan Dewan Energi Nasional, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Hitungannya, daya listrik yang dapat diperoleh potensi tenaga air yang tersedia di daerah ini dapat mencapai  2.946,8 MW, sekarang yang dimanfaatkan PLTA baru sebesar 518 MW. Potensi tersedia dari mini hidro 70,2 MW (sudah terpakai 10,6 MW), mikro hidro 7,66 MW, potensi panas bumi 371 MW, serta terdapat besar sekali potensi tersedia untuk pembangkit listrik tenaga angin, energi surya, dan bioenergi.

Masalah listrik PLN ‘byar-pet’ alias mati menyala yang selalu ada di antara cerita ketersedian energi listrik di Indonesia, tentu saja, akan berakhir apabila muncul lagi banyak pihak swasta yang serius menggeluti usaha energi listrik seperti dilakukan pihak grup usaha Bosowa Corporation di Sulawesi Selatan. (Mahaji Noesa)

Bupati Bantaeng HM.Nurdin Abdullah melihat hasil-hasil bumi rakyatnya/Foto:Istimewa

Memperingati Hari Jadi ke-757, 7 Desember 2011, Kabupaten Bantaeng semakin ramai diperbincangkan di berbagai forum maupun pertermuan-pertemuan berskala regional dan nasional sebagai salah satu daerah sukses di selatan Sulawesi Selatan, dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan urusan-urusan kemasyarakatannya.

Bahkan untuk kajian berskala internasional, pihak Bank Dunia terlihat memberikan perhatian khusus mengenai Kabupaten Bantaeng yang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih terbilang kecil, namun mampu memenuhi kebutuhan pembangunan, urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di daerahnya.

Lembaga keuangan dunia tersebut, telah beberapa kali mengundang Bupati Bantaeng HM. Nurdin Abdullah melakukan ekspos untuk mengetahui rahasia kemampuan Kabupaten Bantaeng mengelola pemerintahan, pembangunan dan urusan kemasyarakatan dengan dana yang terbatas.

Bupati Bantaeng HM.Nurdin Abdullah ketika mengikuti panen jagung/Foto:Istimewa

Bayangkan, Kabupaten Bantaeng yang luasnya sekitar 395 km2 dengan penduduk saat ini lebih dari 176 ribu jiwa, sampai dengan tahun 2010 kemarin hanya memiliki isi pundi PAD sebanyak Rp 16,4 miliar dari APBD sekitar Rp 371,5 miliar.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng di tangan kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah selama tiga tahun terakhir (2008 – 2011), dapat dilihat dari angka kenaikan pendapatan perkapita dari Rp 5,2 menjadi Rp 10,3 juta. Suatu lonjakan yang luar biasa. Kenaikan inkam menghampiri 100 persen dalam kurun yang terbilang relatif singkat.

Inkam perkapita masyarakat Kabupaten Bantaeng ini merupakan yang tertinggi di antara 6 kabupaten berada di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan inkam masyarakat seperti itu, menurut Sekretaris Kabupaten Bantaeng, Drs.H.Muhammad Yasin,MT, dapat menjadi pertanda bahwa paket-paket kebijakan pembangunan, pemerintahan dan urusan-urasan kemasyarakat yang dilaksanakan di daerah ini berjalan dalam koridor yang benar.

‘’Bahkan, sejumlah upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi serta dan sejumlah bidang lain yang pencapaiannya ditargetkan nanti tahun 2013, justru sudah dapat dicapai dalam tahun 2011 di Kabupaten Bantaeng,’’ katanya.

Dalam kesempatan perbincangan, Muhammad Yasin berulangkali menyatakan, keberhasilan memajukan suatu wilayah amat ditentukan oleh figur pemimpin wilayah yang mampu mengawal regulasi dan membentuk sistem sehingga semua dapat berjalan lancar. Dapat dilakukan masing-masing pihak yang mendapat amanah dan tanggung jawab tanpa harus semua tergantung dari kebijakan pimpinan wilayah.

‘’Pola dan model kepemimpinan seperti itu yang dalam tiga tahun terakhir ini mulai diterapkan dan dirasakan hasilnya di Kabupaten Bantaeng,’’ katanya.

 

Tiga Zona

            MenghadirkanThe New Bantaeng — Bantaeng Baru, sebagai wilayah maju di selatan Sulawesi Selatan dengan masyarakatnya yang sejahterah menjadi obsesi Nurdin Abdullah tatkala dipilih masyarakat menjadi Bupati Bantaeng periode 2008 – 2013. Kini, sudah mulai terujud melalui penjabaran dalam tiga zona pengembangan wilayah.

Ketiga zona tersebut ditetapkan berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Bantaeng yang terdiri atas wilayah pesisir, dataran dan dataran tinggi. Wilayah pesisir yang panjangnya lebih dari 21 km dibatasi Laut Flores, ditetapkan sebagai Zona 1.

Kota Bantaeng, ibukota Kabupaten Bantaeng berada di Zona 1. Tak mengherankankan jika zona ini yang paling tampak terlihat sangat drastik perubahan serta kemajuan fisiknya dibandingkan dinamika kedua zona lainnya. Masalahnya, selain sebagai wilayah pusat pemerintahan, Kota Bantaeng dan sekitarnya setiap saat berupaya dilengkapi dengan berbagai utilitas dan fasiltas perkotaan.

Apalagi pengembangan wilayah Zona 1 ini fokusnya adalah sebagai kawasan pesisir dan wilayah perdagangan. Untuk pesisir yang dilintasi jalan negara poros Makassar – Bulukumba, pantai dan lautnya tak hanya dijadikan sebagai lahan nelayan penangkap ikan laut serta untuk pengembangan budidaya rumput laut. Tapi juga dikembangkan sebagai obyek wisata pantai, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan kapal Samudera.

Kerjasama Pemkab Bantaeng dan Pemkab Karangasem, Bali membuka rute pelayaran, tak hanya sebatas membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian berupa sayur mayur, buah-buahan dan tanaman horti lainnya yang selama ini menjadi salah satu hasil terbanyak andalan masyarakat Bantaeng. Akan tetapi sekaligus membuka gerbang baru masuk keluarnya arus barang dan manusia di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Termasuk potensial berkembang menjadi pintu masuk wisatawan dari Bali ke Bantaeng melintasi Taman Laut Nasional Taka Bonerate, Selayar.

Lantaran Kota Bantaeng berada di dalam Zona 1, tentu saja, sangat relevan dengan pengembangannya sebagai kawasan perniagaan. Pembangunan Pasar Lambocca yang merupakan salah satu contoh model pembangunan dan pengembangan Pasar Tradisional modern di Indonesia sedang dalam tahap perampungan di zona ini.

Hiruk pikuk pembangunan zona perniagaan berbaur dengan upaya membangun Kota Bantaeng, Kota Bersih peraih Piala Adipura kategori Kota Kecil tahun 2010. Ada pembangunan sebuah rumah sakit bertaraf internasional. Rencana pembangunan hotel berbintang. Pengembangan kawasan industri, termasuk sebagai lokasi kilang depo gas untuk 6 kabupaten di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Tak heran jika masuk Zona 1 sebagai zona pesisir dan perniagaan,  justru kesan yang terasa kuat seperti memasuki area pembangunan sebuah Kota Baru dengan kehadiran berbagai keragaman kebutuhan masyarakat perkotaan. Terdapat berbagai fasilitas olahraga, kolam renang, hotel, penginapan, rumah makan, layanan perbankan, tempat rekreasi, pusat pertokoaan, perumahan hingga Rusun. Tersedia layanan dasar, berupa sarana dan fasilitas telekomunikasi, listrik, air bersih, sarana dan fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan.

Pembangunan dan pelebaran jalan negara dengan kualitas hotmix yang melintas di Zona 1, menguatkan kesan Zona 1 sebagai zona pembangunan Kota ‘Multidimensi’ Bantaeng.           Zona 2, meliputi 7 dari 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng yang selama ini sudah menjadi sentra penghasil berbagai jenis tanaman pangan padi, perkebunan, buah-buahan, dan berbagai jenis tanaman horti dataran rendah. Dipush untuk pengembangan komoditas unggulan. Termasuk pengembangan tanaman talas di areal tersedia seluas sekitar 875 hektar.

Sedangkan Zona 3, meliputi wilayah dataran tinggi atau pegunungan antara 1300 – 1.500 dpl yang juga selama ini merupakan bagian dari wilayah penghasil sayur-mayur terbesar di Sulawesi Selatan. Selain dikembangkan dengan penguatan jaringan pasar, kelembagaan usaha, juga dilakukan diversifikasi usaha dengan pengembangan jenis tanaman baru seperti buah apel, strawberry, bunga crysan serta berbagai jenis bunga bernilai ekonomis lainnya.

Zona 3 yang memiliki berjuta pesona keindahan alam dan udara pegunungan yang sejuk inilah yang dikembangkan sebagai kawasan agrowisata Kabupaten Bantaeng. Wilayah yang bersisian dengan obyek wisata pegunungan Malino, Kabupaten Gowa ini merupakan tempat penghasil kentan terbesar di Sulawesi Selatan selevel dengan Kabupaten Enrekang. Hasilnya, selama ini mengisi pasar kebutuhan kentan di provinsi lain di kawasan timur Indonesia.

‘’Pengembangan potensi di daerah ini sebelum dibuatkan klaster dalam tiga zona pengembangan seperti sekarang, hasilnya tidak terfokus karena terjadi bias,’’ tandas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantaeng, Ir.H.Zainuddin Tahir, MSi.

Paling menarik dirasakan selama tiga tahun mengikuti irama kepemimpinan Bupati Bantaeng, HM.Nurdin Abdullah, menurut pamong senior di Kabupaten Bantaeng ini, adalah kecepatan pemikirannya. ‘’Membuat kita, pembantu dan staf-stafnya juga untuk senantiasa belajar menjadi visioner, membuat perencanaan pembangunan dari segi kemanfatan maupun hasil minimal dapat menguntungkan hingga 30 tahun ke depan,’’ katanya.

Bangun Desa

            Sekalipun Kabupaten Bantaeng  telah mengalami banyak kemajuan, keberhasilan, dan bahkan keunggulan di semua sektor, namun dalam rana perbincangan politik masih juga sering terdengar nada miring, menggunakan kacamata kuda melihat kondisi Butta Toa saat ini.

Masih sering ada nada sumbang menyatakan  rakyat di wilayah pedesaan Bantaeng kini memerlukan sentuhan pembangunan yang serius. Padahal selama ini fokus perhatian kebijakan pembangunan         di Kabupaten Bantaeng justru kea rah pengatan pembangunan, kehidupan dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Bukti perhatian Pemkab Bantaeng membangun desa, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng, Ir.Meyriyani,MSi, antara lain dapat dilihat melalui hadirnya kebijakan pengembangan usaha ekonomi pedesaan melalui pembetukan Badan-badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pemkab Bantaeng memberikan dana stimulans untuk Bumdes yang sudah terbentuk di 46 desa, masing-masing Rp 100 juta per Bumdes. Di samping adanya pemberian fasilitas lainnya.

Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah ketika melakukan panen di kebun apel Kecamatan Ulu Ere/Foto: Istimewa

Pemkab Bantaeng juga telah mem-back up hasil-hasil  komoditi petani ketika melimpah dan harga jualnya merosot dengan pemberlakukan resi gudang, dengan jaminan kerjasama perbankan hingga 70 persen dari nilai produk, hingga produk bisa dijual saat harga jual normal. Kebijakan ini membentengi petani dari jeratan bunga rentenir atau permainan kotor para tengkulak.

‘’Model pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan seperti itu tak dijumpai di daerah lain. Pembangunan sarana jalan telah membuka akses kemudahan komunikasi hampir semua desa dengan wilayah pusat pemerintahan kecamatan hingga kabupaten di Bantaeng. Sistem pemerintahan desa yang kuat, profesional dan demokratis pun sudah terbangun baik. Lihat saja, jumlah Alokasi Dana Desa di Bantaeng sudah dapat bervariasi antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta setiap tahun, menandakan kehidupan masyarakat desa di daerah ini begitu dinamis untuk senatiasa bergerak maju,’’ katanya.

Ditetapkannya  pelaksanaan PNPM di Kabupaten Bantaeng sebagai Juara untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2011 ini, menjawab pandangan kacamata kuda yang menyatakan desa-desa di Bantaeng masih kurang tersentuh pembangunan.

PNPM adalah proyek pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan secara nasional. Program PNPM, perencanaannya, pelaksanaan serta pengawasannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Pemerintah hanya menyediakan pendanaan.

‘’Pelaksanaan PNPM di Kabupaten Bantaeng juga meraih juara II pendampingan tingkat Nasional. Ini juga bukti nyata jika semangat dan dinamika membangun masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng saat ini cukup tinggi,’’ jelas Meyriyani.

Dia punya kesan tersendiri terhadap kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah yang berwawasan gender. ‘’Selain sebagian dari dari jabatan sebagai penentu kebijakan di Bantaeng dipercayakan kepada wanita, sejak dua tahun ada kebijakan di Bantaeng yang namanya Musrembang Perempuan khusus untuk menampung aspirasi dari kalangan wanita,’’ katanya. Mahaji Noesa