Posts Tagged ‘bungaya’

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

Salah satu areal persawahan di Kecamatan Tamalate, Makassar akan dijadikan areal pemukiman?Foto: Mahaji Noesa

Tanpa melihat foto-foto dokumen atau mendapat penuturan dari para orang tua, warga kota yang kini berusia 25 tahun tidak akan mengetahui jika wilayah Pemukiman, Perdagangan dan Perhotelan di Kawasan Panakkukang yang ramai dan sibuk di Kota Makassar sekarang sebelumnya merupakan areal persawahan.

Areal di timur Kota Makassar tersebut dahulu masuk wilayah Kabupaten Gowa dan sebagian lagi merupakan wilayah Kabupaten Maros. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971 yang mengubah nama Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Ujungpandang, dilakukan perluasan wilayah kota dari hanya sekitar 24 km bujursangkar menjadi 175,79 km bujursangkar.

Kebijakan yang terjadi di era H.M.Dg.Patompo sebagai Walikota Makassar itu, kota yang tadinya hanya menempati areal bagian barat pesisir pantai Selat Makassar, kemudian dikembangkan ke arah timur dan arah selatan arah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Dua wilayah kabupaten yang masuk pengembangan Kota Makassar awalnya sebagian besar merupakan areal persawahan. Namun seiring dengan pesatnya pengembangan pembangunan kota yang pada tahun 1999 dikembalikan namanya dari Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar, sawah-sawah tersebut secara perlahan kemudian berubah menjadi lahan pemukiman, perkantoran, industri dan perdagangan.

Salah satu areal persawahan yang masih tersisa dalam wilayah Kota Makassar saat ini dapat disaksikan di wilayah selatan, yaitu di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Diperkirakan saat ini masih terdapat sekitar 300 hektar sawah yang secara rutin ditanami padi setiap tahun.

Namun, dari sejumlah penuturan dengan sejumlah petani penggarap sawah di Kelurahan Barombong, mereka memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi sawah-sawah yang ada di bekas wilayah Kabupaten Gowa ini juga akan habis, berubah menjadi kawasan pemukiman.

‘’Pemilik sawah di sini umumnya sudah siap untuk menjual sawahnya kepada siapa saja apabila harganya cocok,’’ kata seorang petani penggarap sawah yang lagi panen di sekitar Timbuseng, Kelurahan Barombong. Kemudian menunjuk sejumlah papan bicara di tepi-tepi sawah yang menyatakan ‘Sawah Ini Dijual’.

Berdasarkan suatu pendataan yang dilakukan tahun 2006, lahan pertanian yang ada di Kelurahan Barombong masih lebih dari 700 hektar. Lahan yang didominasi areal persawahan itu mulai ada yang dialihfungsikan tahun 2008, sehingga menyusut tinggal 580 hektar lebih. Tahun 2009 berkurang menjadi sisa 480 hektar, dan tahun 2010 terdata tinggal sekitar 350 hektar sawah di Kelurahan Barombong.

Sawah-sawah yang masih terlihat terolah sekarang di Barombong, menurut penuturan sejumlah warga di Lingkungan Bontoa dan Lingkungan Kaccia Barombong, sebagian besar juga sudah terjual hanya belum ditimbun dan dibanguni. Selain dibeli oleh perorangan, banyak tanah persawahan telah dipindahtangankan kepada develover untuk pembangunan kawasan pemukiman. Termasuk untuk pembangunan tempat rekreasi dan hotel. Justru saat ini sebuah lokasi hiburan dan rekreasi Kolam Pancing Ikan berstandar dalam proses perampungan yang menimbun sawah sekitar 3 hektar di Lingkungan Timbuseng, Barombong.

Selain sudah dibangun ribuan unit perumahan berbagai tipe di sejumlah lokasi yang menimbun lahan-lahan persawahan di Barombong. Pihak pemerintahan Kelurahan Barombong tahun 2012 ini menyatakan telah dihubungi banyak developer mengajukan keinginan untuk membangun kawasan perumahan baru di lokasi yang kini masih merupakan areal persawahan.

‘’Sekarang sudah ada 16 developer yang berkeinginan untuk membuka kawasan perumahan baru di Kelurahan Barombong,’’ jelas Lurah Barombong dalam suatu pertemuan dengan warga di Komplek Perumahan Pesona Barombong Indah beberapa waktu lalu.

Jika masuk wilayah Kelurahan Barombong sekarang, di antara hamparan lahan persawahan tampak hampir semua areal memang sudah terpancang umbul-umbul dari developer atau pengembang pertanda areal tersebut akan dibanguni perumahan.

Gonjang-ganjing pemerintah tak menyediakan lagi KPR bersubsidi untuk pembangunan rumah dengan nilai jual di bawah Rp 70 juta, tampak tak menyurutkan aktivitas para pengembang melakukan penimbunan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan di wilayah Kelurahan Barombong. Bahkan akibat kehadiran armada truk hingga sepuluh roda siang malam melakukan pengangkutan material timbunan dalam dua bulan terakhir, sejumlah ruas jalan bekelas kecil di Kelurahan Barombong, seperti Jalan Permandian Alam, Jalan Perjanjian Bungaya, dan Jl. Mappakainga aspalnya rusak berantakan.

Gambar

Persawahan di Jl.Mappakainga Makassar siap dibanguni perumahan/Foto: Mahaji Noesa

Menurut warga di lingkungan Sumanna, wilayah Kelurahan Barombong yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, saat ini pasaran harga jual tanah di masyarakat antara Rp 150 ribu hingga Rp 200.000 per meter.

Lima tahun lalu, menurut warga di Lingkungan Timbuseng masyarakat menjual tanah persawahannya antara Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per meter. Saat ini harga jual kelebihan tanah oleh develover kepada para user perumahan yang ada di sekitar Lingkungan Timbuseng sudah dipatok Rp 400.000 per meter.

Sawah-sawah penduduk yang ada di Lingkungan Barombong, Bungaya, Pattukangang, Bonto Kapeta, Bontoa, Kaccia, Sumanna, Timbuseng dan Banyoa di Kelurahan Barombong diperkirakan akan senasib dengan areal persawahan yang ada di utara dan timur Kota Makassar yang telah berubah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan, bisnis, industri dan wisata.

Daya tarik wilayah Kelurahan Barombong untuk menjadi pusat pengembangan kawasan baru di selatan Kota Makassar diperkirakan akan lebih cepat dan lebih pesat dibandingkan dengan pengembangan Kawasan Panakkukang maupun Tamalanrea dan sekitarnya. Mengingat, Kelurahan Barombong merupakan pintu gerbang Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Selain posisi strategis tersebut, magnit penarik pemukim dan pebisnis berebut lahan di Barombong saat ini lantaran wilayahnya yang bersisian langsung dengan Kawasan Pemukiman, Bisnis dan Wisata Tanjung Bunga yang kini sedang bertumbuh. Apalagi Kelurahan Barombong sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian dengan kehadiran sebuah stadion bertaraf internasional dengan kapasitas hingga 60.000 penonton. Pembangunan venu modern kebanggaan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut direncanakan sudah dapat diresmikan tahun 2013 mendatang.

Sudah ada bayangan kuat, sebentar lagi areal persawahan terakhir di Kota Makassar yang ada di Kelurahan Barombong juga akan ludes. (Mahaji Noesa/Kompasiana,2 April 2012/HL)

Gambar

Dinding Barat Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Tak pernah ada kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar hanya istilah para sejarawan untuk menyebut dua kerajaan bersahabat, yakni Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Justeru Sagimun Mulus Dumadi, penyusun buku ‘Sultan Hasanuddin’ serial ‘Mengenai Pahlawan-pahlawan Nasional’ (Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983) dengan tegas menyatakan: ‘’Makassar bukanlah nama sebuah kerajaan, tapi nama suku bangsa.’’

Perkataan Makassar itu sendiri menurut Prof.Dr.Mattulada dalam ‘Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah’ (Bhakti Baru, Ujungpandang, 1982), sudah tertera dalam buku Negara Kertagama yang ditulis Prapanca tahun 1364. Sebutan Makassar dalam kitab Prapanca tersebut dimaksudkan sebagai nama salah satu negeri taklukan Kerajaan Majapahit di Pulau Sulawesi.

Namun, dimana tepatnya lokasi negeri Makassar seperti disebutkan dalam kitab terbitan abad XIV tersebut, tak ada keterangan yang jelas.

Sejarah tentang Kerajaan Gowa pun baru tercatat mulai awal abad XVI. Kala itu berkuasa Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Mangutungi Tumapa’risi’ Kallonna. Sebelum itu, catatan tentang Kerajaan Gowa diistilahkan oleh Mattulada sebagai masa gelap.

Dalam masa kekuasaan Raja Gowa IX (1510 – 1546), dibangun Benteng Somba Opu. Benteng seluas 11 hektar lebih yang kini dijadikan sebagai obyek wisata sejarah dan budaya di delta muara Sungai Jeneberang – perbatasan Kabupaten Gowa dan Kotamadya Ujungpandang, di masa lampau merupakan ibukota Kerajaan Gowa.

Menurut catatan Dr.Anthony Raid, sejarawan dan peneliti dari Universitas Nasional Australia, antara tahun 1620 – 1660, ibukota Kerajaan Gowa tersebut tercatat sebagai salah satu dari 6 kota pelabuhan yang tergolong ramai di kawasan Asia Tenggara. Kota Somba Opu dan sekitarnya, kala itu dihuni sekitar 160.000 jiwa penduduk. Padahal dalam kurun yang sama kota Paris dan Napoli baru berpenduduk sekitar 100.000 jiwa.

PETA RAHASIA

Prjanjian Bungaya , 18 Nopember 1667 merupakan bagian dari taktik licik Belandqa untuk menancapkan kuku kekuasaannya di wilayah Kereajaan Gowa. Dalam perjanjian antara lain disebutkan, semua benteng pertahanan Gowa harus dihancurkan. Kecuali, Benteng Somba Opu untuk Sultan Hasanuddin, dan Benteng Ujungpandang untuk pihak Belanda.

Somba Opu sebagai benteng induk Kerajaan Gowa, dikawal 12 benteng pertahanan berukuran lebih kecil. Terdapat 5 benteng pengawal berjajar di garis pantai arah utara Benteng Somba Opu, yakni Benteng Tallo, Benteng Ujung Tanah, Benteng Ujungpandang, Benteng baro’boso, dan Benteng Mariso. Bagian selatan terdapat Benteng Panakkukang, Garassi, Barombong, Galesong, dan Benteng Sanrobone. Arah timur Benteng Somba Opu dikawal Benteng Anak Gowa dan Benteng Kale Gowa.

Het Bongaais Verdrag (Perjanjian Bongaya) terdiri atas 30 pasal, juga dengan tegas membatasi kekuasaan pemerintahan, perdagangan, dan daerah pelayaran armada kerajaan Gowa. Namun perjanjian inibukan merpakan Piagam Kekalahan. Kerajaan Gowa tetap menentang dan melakukan perlawanan gigih terhadap setiap tindakan sewenang-wenang dilakukan pihak Belanda setelah Perjanjian Bungaya.

Sebelum Perjanjian Bungaya, sebenarnya telah ada perjanjian antara Kerajaan Gowa dengan Belanda. Ringkasan isi perjanjian pertama yang dibuat 26 Juni 1637 tersebut, dituliskan oleh Mattulada, sebagai berikut:

‘’Perdamaian kekal, perdagangan bebas, akan tetapi Belanda tak boleh mendirikan tempat tinggal yang permanen di kota Makassar (Somba Opu).’’

Makassar selain sebagai nama etnis, oleh sejarawan banyak digunakan untuk mengganti penyebutan nama kota Somba Opu, ibukoya Kerajaan Gowa di masa silam.

Dalam peta rahasia VOC buatan suatu tim perancang dipimpin Bleau tahun 1670, dilukiskan betapa Kota Somba Opu dan sekitarnya sebagai suatu kota pelabuhan yang cukup ramai. Sejarah tentang kerajaan Gowa pun mencatat bagaimana padatnya aktivitas pemerintahan, perdagangan serta urusan diplomatik berlangsung di kota Somba Opu dan sekitranya dalam abad XVI – XVII.

Peta rahasia kota Somba Opu dan sekitarnya yang kini menjadi salah satu kekayaan koleksi Perpustakaan Nasional di Austria, dengan jelas menggambarkan di sekitar benteng Somba Opu terdapat sejumlah perwakilan dagang orang-orang Portugis, Denmark, Belanda, dan Inggris. Bahkan digambarkan adanya tempat kediaman Antonio de Costa, seorang pedagang Portugis yang lari dan meminta perlindungan pada kerajaan Gowa. Demikian pula sejumlah perkampungan rakyat, perkampungan orang-orang Melayu – Pahang, Campa, Minangkabau dan Johor, Arab, Gujarat, pakistan dan Cina mengitari benteng Somba Opu.

STAD VLAARDINGEN

Dalam suatu peperangan berlangsung 15 -24 Juni 1669, pihak Belanda akhirnya dapat menguasai dan menghancurkan pula benteng Somba Opu yang menjadi inti Kota Makassar.

Sejak itu, menurut catatan sejarah, keramaian kota Makassar berpindah ke wilayah sekitar benteng Ujungpandang yang dikuasai pihak kompeni Belanda.

Benteng Ujungpandang dan sekitarnya menjadi wilayah pemukiman para pejabat Belanda dan sekutunya disebut sebagai Stad Vlaardingen. Sedangkan nama Bneteng Ujungpandang diubah menjadi Fort Rotterdam.

Stad Vlaardingen selanjutnya dikembangkan sebagai kota pusat pemerintahan dan perdagangan untuk menggantikan kedudukan kota Somba Opu yang telah dihancurkan. Tetapi pengembangannya sudah diatur dalam semangat dan menurut struktur pemerintahan Hindia Belanda. Stad Vlaardingen dan sekitarnya kemudian disebut-sebut oleh pihak Belanda dengan nama Kota Makassar.

Penggunaan sebutan resmi Makassar untuk Stad Vlaardingen dan sekitarnya pertama kali terlihat dalam surat Gubernur Celebes dan daerah taklukannya tertanggal 28 Maret 1895 No.764/47, sebagai balasan atas surat dari majelis Perniagaan dan Kerajinan (Kameryan Koophandel en Nijverheid) tertanggal 26 Maret 1895 (Sumber: Kenangan 50 Tahun Makassar, koleksi perpustakaan Makassar,1956).

Perkembangan Stad Vlaardingen dan sekitarnya dari hai ke hari mengalami kemajuan pesat sebagai sebuah kota, akhirnya pemerintah Hindia Belanda memberikan suatu hak otonom (Ordinansi 12 Maret 1906, Staatsblad 1906 No.17) dengan nama ‘Gemeente Makassar’. Hak otonomi tersebut dinyatakan mulai berlaku 1 April 1906. Meskipun nanti dalam tahun1918 baru diadakan pengangkatan terhadap J.E.Damrink sebagai Burgemeester atau walikota pertama (1918 – 1927) ‘Gemente Makassar.’

Dalam perkembangan selanjutnya, periode Walikota H.M.Dg Patompo (1965 – 1978), wilayah kota Makassar diperluas dari sekitar 24 km2 menjadi lebih 175 km2. Seiring dengan pengembangan wilayah tersebut, melalui PP No.51 tahun 1971 nama Kota Maikassar diubah menjadi Kota Ujungpnadang.

Bicara tentang Kota Makassar tempo dulu, memang mestinya bicara tentang kota Somba Opu ibukota Kerajaan Gowa masa silam. Sejarah yang bicara dan menyodrkan fakta, bahwa kota Makassar tempo dulu tak lain dari Kota Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa.

Menghidupkan kembali kota Somba Opu, tak hanya bernilai tambah dalam sisi arkeologi, sejarah, upaya pelestarian budaya dan jati diri bangsa. Tetapi juga sangat prospektif dalam kaitan pengembangan pariwisata.

Membangun kembali duplikasi sejumlah bangunan bangsa asing yang pernah ada di seputar kawasan benteng Somba Opu dalam masa kejayaan kerajaan Gowa, bahkan dapat membuka kerjasama kebudayaan lebih luas serta mempererat persahabatan antarnegara. (Mahaji Noesa/Tabloid Phinisi No.2, Oktober 1997/Harian Pedoman rakyat, 29 Nopember 1997).

     

Selain menjadi pelaku, prajurit juga ternyata mampu sebagai pelestari jejak sejarah yang apik. Hal itu terlihat dari sejumlah bangunan tinggalan lama yang kini dalam penguasaan prajurit TNI khususnya di Kota Makassar. Tak hanya dipelihara dari keasliannya, tapi bangunan-bangunan tua tersebut sampai kini masih difungsikan.

Bekas Markas Kodam XIV/Hasanuddin sebelum berintegrasi menjadi Kodam VII/Wirabuana meliputi seluruh teritorial Pulau Sulawesi di Jl. Wolter Mongisidi Kota Makassar, sebagai salah satu contoh. Bangunan peninggalan Belanda yang pada tahun 60-an juga pernah dijadikan markas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dari tangan kolonial Belanda, kini bentuknya masih belum banyak berubah.

Bangunan bekas kantor sekaligus tempat kediaman mantan Presiden RI Soeharto saat menjadi Panglima Komando Mandala, kini difungsikan sebagai Kantor Markas POM Kodam VII/Wirabuana.

Beberapa orang tua di sekitar Kelurahan Maricaya mengakui, bentuk bangunan peninggalan Belanda tersebut, belum banyak berubah seperti ketika Jl. Mongisidi dahulu masih dinamai Jl. Clover Land. Bahkan kondisi bangunan saat ini disebut lebih segar.

Makassar yang telah bergeliat sebagai kota pelabuhan, kota niaga, dan kota pusat pemerintahan pada abad XVII, memiliki banyak bangunan peninggalan lama. Termasuk bangunan-bangunan berstatus eigendom verponding, lokasi dan bangunan Belanda yang ditinggalkan sejak pendudukan Jepang 1942 hingga diusirnya Tentara NICA bentukan Belanda dari Kota Makassar tahun 1947.

Dalam tangan kekuasaan kolonial — setelah Perjanjian Bungaya tahun 1667, Belanda mengembangkan Kota Makassar dalam radius sampai 20 km persegi dari Benteng Ujungpandang.

Tak heran sampai awal tahun 90-an masih banyak dijumpai lokasi eigendom verponding dalam bentuk kantor maupun rumah peninggalan tentara serta pejabat  Belanda di seputar Pantai Losari dan sekitarnya. Meliputi Jalan Amanna Gappa, Jl.Sultan Hasanudddin, Jl.Kajao Laliddo, Jl. Kenari, Jl. Kelapa, Jl. Sawerigading, Jl. Maipa, Jl. Datumuseng, Jl.Jend Sudirman, Jl.Ratulangi, Jl.Sungai Saddang, Jl. Mongisidi, Jl. Lanto Dg Pasewang, Jl.HA.Mappanyukki, Jl.Cendrawasih, Jl. Garuda, Jl. Rajawali hingga Jl Rajawali di arah selatan Kota Makassar.

Akan tetapi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di jalan-jalan tersebut kini sebagian besar telah berubah berganti bangunan baru. Banyak bangunan dipindah-tangankan serta alihfungsikan, dirombak untuk usaha komersial tanpa hirau dengan kandungan catatan penting sekaligus bukti sejarah di dalamnya.

Rumah Jabatan Wali Kota Makassar di Jl. Penghibur (Pantai Losari) merupakan salah satu peninggalan Belanda yang sampai kini belum banyak perubahan. Demikian halnya dengan bangunan rumah jabatan Gubernur Sulsel di Jl. Jend Sudirman, Gedung MULO di Jl. Ratulangi, gedung bagian depan Balai Kota Makassar di Jl. A.Yani, Kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jl. Kartini, dan Gedung Dewan Kesenian Societeit de Harmonie di Jl. Riburane, masih merupakan bangunan peninggalan Belanda yang belum banyak berubah bentuk, kecuali dari segi fungsinya yang berbeda.

Bekas Kantor Wali Kota Makassar (Burgemester) pada jaman Belanda di Jl. Balai Kota, misalnya. Sekalipun dari segi bentuk dan konstruksinya belum banyak berubah, tapi fungsinya saat ini sudah menjadi Museum Kota Makassar.

Salah satu bangunan bekas  Esconto Bank berarsitektur khas Eropa abad pertengahan pada masa Belanda di utara kota sudah dirobohkan, seiring dengan penggusuran Jl. Martadinata yang dijadikan sebagai areal pelabuhan peti kemas.

Lainnya, kompleks penjara jaman Belanda (hoogepad) di utara lapangan Karebosi kini sudah lenyap berganti dengan pertokoan. Komplek penjara yang terkenal sel-selnya dengan julukan ‘kandang macan’ dahulu menjadi penjara bagi masyarakat sipil, termasuk para pejuang kemerdekaan di Sulsel. Pahlawan Nasional H.A.Mappanyukki pernah diinapkan di penjara tersebut.

Lokasi Freylingsplein kini bernama lapangan Gelora Hasanuddin yang diapit Jl. Jend Sudirman dan Jl. S.Tangka merupakan alun-alun lama, selain lapangan Karebosi yang masih tersisa saat ini di Kota Makassar. Di bawah pengelolaan prajurit Kodam VII/Wirabuana, lapangan yang luasnya hampir 2 ha tersebut tampak indah, hijau, bersih dan segar sebagai tempat jogging, lapangan sepakbola dan berbagai jenis olah raga lainnya. Termasuk untuk arena latihan olah raga panjat tebing dari para prajurit Kodam VII/Wirabuana.

Sesekali, lapangan yang sekelilingnya masih ditumbuhi banyak tanaman asam berusia ratusan tahun dijadikan sebagai lokasi pameran serta even-even bersifat massal. Anda tahu, di lapangan Gelora Hasanuddin ini pada 30 April 1945 para pejuang dan pemuda pergerakan di Sulawesi Selatan mengibarkan Bendera Merah Putih. Inilah lokasi bersejarah di Kota Makassar, tempat pengibaran sang dwi warna tersebut sebelum diproklamirkan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945.

Ada hal menarik jika kita ke Jl. Rajawali Kota Makassar sekarang. Di sana, selain masih terdapat Tangsi Kist (Kist Kampament) – penjara militer jaman Belanda yang kini masih dijadikan sebagai Instalasi Tahanan Militer Kodam VII/Wirabuana. Juga, sejumlah kantor dan asrama militer yang terdapat di sekitar Tangsi Kist tersebut seperti asrama Lompobattang, Kantor dan Asrama Batalyon Zeni Tempur 8/SMG, sebagian besar merupakann bangunan tinggalan lama yang tetap dipelihara dan dimanfaatkan oleh prajurit TNI Kodam VII/Wirabuana.

Tulisan: ‘’Kweeksschool voor inlandsche pelingen, Anno 1915’’ yang tetap dilestarikan di salah satu pintu gerbang Yon Zipur 8 Kodam VII/Wirabuana di Jl. Rajawali Kota Makassar, menguatkan bukti jika jajaran prajurit TNI sangat menghargai sekaligus memaknai jejak bersejarah sebelum kelahiran TNI di negeri ini. (Mahaji Noesa)