Posts Tagged ‘bupati’

Pemimpin pilihan rakyat yang merakyat itulah Prof DR HM Nurdin Abdullah, M.Agr. Alumni Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang meraih gelar master dan doktor di Kyushu University Tokyo, Jepang ini didampingi Wakil Bupati H Muhammad Yasin, menurut rencana akan dilantik oleh Gubernur Sulsel H.Syahrul Yasin Limpo atas nama Mendagri pada 15 Agustus 2013 untuk kali kedua sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, periode 2013 – 2018.                                

Seperti periode pertamanya 2008 – 2013, Nurdin Abdullah, guru besar akademik yang menjabat bupati tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat di kabupaten Bantaeng. Bahkan untuk periode kedua, rakyat dan partai yang melamarnya untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai bupati Bantaeng (Simak: Peristiwa Luar Biasa 2012 Tapi Tak Populer/kompasiana, 29 Desember 2012)

Dukungan suara yang diperoleh ke  periode kedua lebih dari 70 persen, suatu rekor dukungan tertinggi yang diberikan rakyat pemilih selama ada Pilkada langsung bupati/walikota di Sulawesi Selatan.                                                                            

Tidak banyak yang tahu, bahwa sejak dilantik sebagai bupati Bantaeng periode pertama, 6 Agustus 2008, Nurdin Abdullah yang kelahiran Parepare, 7 Pebruari 1963 tersebut sudah menerapkan model blusukan keluar masuk kampung dan pemukiman berdialog lepas dengan warga di wilayah pegunungan, dataran rendah maupun nelayan yang bermukim sepanjang pesisir pantai Bantaeng yang berbatasan dengan Laut Flores tersebut.      

Selain sering menyetir mobil sendiri, suami dari Ir Hj Liestiaty Fachruddin, M.Fish hampir setiap pagi hari menyempatkan waktu bersepeda atau berjalan kaki berkeliling kota Bantaeng yang sudah dua kali menerima anugerah Piala Adipura sembari berdialog dengan rakyat di berbagai tempat, mendengar lansung harapan dan  aspirasi mereka.                                          

Bupati Nurdin Abdullah sering berbincang dengan pedagang Kaki-5, berdialog dengan nelayan, petani, pengayuh becak hingga duduk lesehan bersama warga menikmati kuliner di pesisir pantai kota, sehingga bukan cerita luar biasa bagi warga Bantaeng. Rakyat merasakan betapa sosok Nurdin Abdullah adalah pemimpin merakyat yang tak punya sekat birokrasi untuk ditemui langsung berdialog dengan warga kapan dan dimana saja.            

Rumah jabatan bupati yang disediakan dengan segala fasilitasnya di tengah kota Bantaeng, ibukota Kabupaten Bantaeng selama ini dijadikan sebagai tempat menjamu serta menginap bagi tamu-tamu daerah. Nurdin Abdullah bersama keluarga justru tinggal di rumah pribadinya di Bonto Atu, dimana setiap subuh hari sudah terbuka dan selalu ramai didatangi  warga  untuk berjumpa langsung bupati menyampaikan berbagai masalah kemasyarakan yang dihadapi hingga mendialogkan masalah-masalah pribadi kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat Bantaeng umumnya mengetahui keterbukaan dan pelayanan bupati Nurdin Abdullah seperti itu.                                  

”Sebagai aparat pelayan masyarakat sebisanya sepanjang waktu tersedia kami senantiasa berupaya dapat melayani terutama berkaitan dengan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau upaya-upaya untuk meningkatkan usaha dan tingkat kesejahteraan mereka,” tutur Nurdin Abdullah.                               

Selama 5 tahun  kepemimpinan bupati Nurdin Abdullah dia mencanangkan  program The New Bantaeng dengan menetapkan pendekatan tiga kluster penanganan dan pengembangan sesuai karakteristik dan potensi daerah yang tiga dimensi — pegunungan, dataran dan pantai untuk  peningkatan kesejahteraan rakyat Bantaeng. Pengembangan potensi dilakukan diiringi upaya besar-besaran membangun infrastruktur jalanan. Dari titik 0 di dataran rendah jaringan jalan kini sudah mencapai  wilayah-wilayah pegunungan diketinggian 1.300 dpl dengan kondisi beraspal hotmix. Sejumlah fasilitas berkaitan dengan pengembangan infrastruktur industri, pariwisata, pelayanan kesehatan, dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya sudah dihadirkan di Bantaeng.  Hasilnya, angka kemiskinan yang melebihi 12 persen (1998) kini sudah berahsil ditekan kurang dari 7 persen. Angka pengangguran dari lebih 12 persen menjadi sekarang sisa sekitar 3 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dari hanya 5 koma persen kini menjadi 8,9 persen di daerah yang berpenduduk sekitar 170 ribu jiwa tersebut.                                      

Memasuki pengabdian periode kedua sebagai Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, mantan Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia menyatakan, tidak ada yang namanya program 100 hari sebagai target yang harus segera diraih.                              

”Kami akan tetap melaksanakan visi-misi dalam periode pertama yaitu melanjutkan pelaksanaan program The New Bantaeng yang didisain untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selama 20 tahun ke depan,” katanya.                      

Dalam suatu dialog lepas dengan bupati Bantaeng yang juga adalah Ketua Persatuan Alumni Mahasiswa Jepang (Persada) Sulawesi Selatan, berulangkali ia menyatakan prinsip untuk tetap menggunakan APBD diarahkan terutama untuk meningkatkan pendapatan serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun infrastruktur di daerah akan senantiasa diupayakan melalui dana-dana bantuan atau investasi. Alasan Nurdin, dana APBD yang kecil akan habis terkuras jika juga dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang beranggaran besar.

Nurdin berulangkali mengatakan, bupati atau walikota tak berperestasi tak akan didengar oleh rakyatnya. ‘’Makanya, pemimpin rakyat itu sekarang dituntut untuk bekerja yang dapat dirasakan rakyat, bukan lagi masanya menonjolkan performance atau cassing yang indah, karena rakyat sekarang sudah cerdas hanya akan mendukung langkah kerja yang memberi hasil nyata,’’ katanya.

Memasuki periode kedua, tampaknya ada tekad Nurdin Abdullah mengembangkan industri-industri layanan dasar di kabupaten Bantaeng. Kini sudah ada 6 investor merencanakan membangun smelter atau pabrik pengolahan bijih nikel dan bijih besi di Bantaeng. Investasinya sekitar Rp 20 Triliun. Melalui MoU yang sudah ditandatangani dengan Badan Keuangan Amerika-Eropa akan ada guyuran dana investasi sekitar Rp 1 triliun untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Laut di Kota Bantaeng. Ada rencana investasi Rp 29 Triliun untuk membangun kilang pengolahan minyak, bensin dan avtur di Bantaeng. Guna menopang pembangunan industri tersebut sudah siap dibangun pembangkit listrik berkekuatan 600 Mega Watt.        

”Dari pengembangan industri-industri tersebut daerah bisa mengembangkan pungutan retribusi bagi peningkatan pendapatan daerah,” jelas Nudin Abdullah.                            

Dari berbagai kesempatan dialog, ada obsesi  Bupati Nurdin Abdullah untuk menjadikan Kota Bantaeng sebagai kota Water Front City yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, industri  dan tujuan wisata di wilayah selatan Sulawesi Selatan.                                          

”Saya ingin masyarakat Bantaeng hidup aman dan sejahtera, saya ingin rakyat Bantaeng bangga sebagai orang Bantaeng karena daerahnya yang aman, maju dan sejahtera,” kata Nurdin Abdullah. Selamat dan Sukses atas Pelantikan HM Nurdin Abdullah dan Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018. (Mahaji Noesa/kompasiana 13 Agustus 2013)

Peristiwa Luar Biasa 2012 Tapi Tak Populer

Sebuah peristiwa tergolong di luar kebiasaan terjadi di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan tahun 2012 sehubungan kesadaran penegakan demokrasi di Indonesia tapi tidak populer.

Betapa tidak luar biasa, inilah mungkin peristiwa pertama terjadi sejak Indonesia merdeka, dimana puluhan ribu rakyat datang berbondong-bondong langsung meminta kesediaan seorang bupati petahana (incumben) untuk kembali menduduki kepemimpinan sebagai bupati periode kedua.

Peristiwa bukan rekayasa tersebut tepatnya terjadi pada Rabu, 28 Nopember 2012. Secara tak disangka-sangka sebelumnya, sekitar 30.000-an massa mewakili rakyat dari berbagai penjuru kecamatan yang ada di kabupaten Bantaeng, mendatangi rumah kediaman pribadi Prof.Dr.Ir.H. Nurdin Abdullah,M.Agr di Bonto Atu, kota Bantaeng, ibukota kabupaten Bantaeng.

Kehadiran massa dalam jumlah yang besar tersebut spontan mengejutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di rumah pribadi yang ditinggali sejak doktor alumni Kyusu Univercity Tokyo, Jepang ini dilantik sebagai Bupati Bantaeng, 6 Agustus 2008.

Tapi setelah sejumlah perwakilan rakyat dari kecamatan yang ada di kabupaten Bantaeng menjelaskan keinginannya, mereka lalu diterima untuk bersilaturrahmi. ‘’Kami datang memohon kesediaan tulus Nak Nurdin untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018,’’ jelas Ahmad Karim, salah seorang tokoh masyarakat yang juga adalah Ketua Dewan Guru di kabupaten berjuluk ‘Butta Toa’ Bantaeng.

Sebelumnya, sejumlah partai politik telah datang melamar Nurdin Abdullah untuk diusung sebagai calon Bupati Bantaeng 2013 – 2018, namun tidak memberi jawaban. Padahal Pilkada Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018 akan digelar 17 April 2013.

Beberapa saat kemudian gelombang kedua massa rakyat Bantaeng dengan membawa Bosara layaknya melamar calon pengantin wanita kembali menghubungi mantan Presiden Direktur PT.Maruki Internasional Indonesia meminta kesediaannya melanjutkan kepemimpinan bupati untuk periode kali kedua.

Setelah peristiwa tersebut, juru bicara 6 fraksi ketika memberikan pandangan dalam Sidang Paripurna DPRD Bantaeng, Sabtu (15/12) tentang Penetapan Rancangan APBD 2013 memuji kinerja khususnya kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng.

RAPBD Bantaeng 2013 ditetapkan sebesar Rp 559,7 miliar. Saat Nurdin Abdullah mulai menjabat Bupati Bantaeng 2008, APBD Bantaeng hanya berkisar Rp 260 miliar.

Sehari kemudian, Minggu (16/12), Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantaeng atas dukungan DPP PAN Pusat dan DPW PAN Sulsel langsung memberikan dukungan kepada Nurdin Abdullah sebagai Calon Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018 tanpa syarat dan mahar. Sebelumnya, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKNU telah meminta kesediaan Nurdin Abdullah dicalonkan melanjutkan kepemimpinan bupati untuk periode 2013 -2018.

‘’Jika rakyat Bantaeng menginginkan, dengan senang hati saya akan melanjutkan. Artinya, saya akan maju sebagai pelayan rakyat untuk periode kedua di Bantaeng tanpa perlu lagi membuang-buang uang untuk berkampanye. Uang kampanye sebaiknya digunakan untuk kepentingan perbaikan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat,’’ kata Nurdin Abdullah menyahuti permintaan rakyat.

Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi saat melakukan kunjungan kerja bersama Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam, Minggu (23/12) ke Bantaeng, menyatakan mengizinkan Guru Besar Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng periode kedua.

 ‘’Saya ikut mengantar dia ketika mendaftar sebagai calon Bupati Bantaeng periode pertama. Nurdin Abdullah ternyata mampu menjadi nakoda dengan memperlihatkan contoh kejujuran dan keikhlasan memimpin roda pemerintahan, pembangunan serta urusan-urusan kemasyarakatan yang patut dicontoh bagi almamater lainnya,’’ kata Idrus Paturusi.

Selain terjadi kemajuan fisik dan infrastruktur di semua sektor pembangunan, rakyat Bantaeng merasakan seperti apa yang dijanjikan Nurdin Abdullah ketika menerima jabatan Bupati Bantaeng periode pertama, akan berupaya sekuat mungkin mengolah dan memanfaatkan potensi Bantaeng bagi peningkatan kesejehteraan hidup rakyat.

Tahun 2008 tercatat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantaeng 5%, saat ini sudah mencapai 8 persen. Inkam perkapita 2008 Rp 5 juta kini sudah mencapai Rp 11 juta. Penduduk miskin yang jumlahnya 11% tahun 2008 sudah menurun menjadi sisa sekitar 8 persen tahun 2012. Dari lebih 172 ribu jiwa penduduk Bantaeng, tercatat 136.369 orang wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub dan Pilbup di Sulsel tahun 2013. Lebih dari 80 persen dari wajib pilih di bantaeng tersebut, melalui tokoh dan perwakilannya telah menyatakan langsung jaminan untuk memilih Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng periode 2013 – 2018.

Berbagai prestasi membanggakan telah dicatat masyarakat dan pemerintah kabupaten Bantaeng di tingkat provinsi maupun nasional. Banyak pejabat negara dan tokoh nasional kagum, serta tidak sedikit daerah telah datang belajar rahasia Bantaeng mampu membangun daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan APBD minim, bahkan terkecil di antara APBD dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa! (Mahaji Noesa, kompasiana, 29 Desember 2012)

 

 

Gambar

Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang/Foto: Sulsel.go.id

Pelantikan pasangan Sayang – Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Agus Arifin Nu’mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2013 – 2018, Senin, 8 April 2013, di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel, merupakan titik start kepemimpinan periode lima tahun kedua pasangan petahana ini.

Kepercayaan masyarakat Sulsel memilih kembali pasangan Sayang memimpin jalannya pemerintahan, pembangunan dan urusan-urusan kemasyarakatan 5 tahun ke depan, banyak didasari penilaian dari sejumlah keberhasilan dicapai dalam kepemimpinan lima tahun sebelumnya.

Gambar

Peroyek monumental jalur kereta api Makassar – Parepare/Foto:google-pustakasekola.com

Program Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis yang diluncurkan lima tahun pertama, dinilai sukses. Sekalipun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) yang sifatnya juga bantuan gratis pendidikan dan kesehatan secara nasional, keberadaan program Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis Sulsel hadir memperkaya layanan gratis tersebut.

Program Pendidikan Gratis, memacu kesadaran warga memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak di tingkat SD hingga SMP. Sedangkan untuk Program Kesehatan Gratis telah menimbulkan gelombang kesadaran besar bagi warga untuk memeriksakan kesehatan mereka ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang tersedia. Warga terserang flu ringan saja kini minta pemeriksaan kesehatan. Makanya, hampir semua daerah mengalami defisit dari alokasi anggaran kesehatan gratis yang disediakan setiap tahun.

Gambar

Proyek monumental di periode kedua jalan layang (flyover) Maros – Bone/Foto: sulsel.go.id

Paling menonjol dalam lima tahun pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulsel rata-rata di atas 8 persen, melebihi pertumbuhan secara nasional di atas 6 persen. Banyak pihak, sering mencibir setiap kali Gubernur SYL mengungkapkan fakta pertumbuhan tersebut, dengan alasan hanya sebagai permainan angka-angka statistik.

Bupati Bantaeng H.Nurdin Abdullah mengatakan, angka-angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan tingkat kesejahteran masyarakat.  ‘’Tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan dirasakan masyarakat dalam kehidupannya. Masyarakat Sulsel umumnya merasakan terjadi peningkatan kesejahteraan hidupnya dari hari ke hari,’’ katanya dalam suatu perbincangan.

Sebagai daerah pertanian tanaman pangan terbesar di kawasan timur Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir Sulsel mampu mencatat surplus beras sampai 2 juta ton setiap tahun.

Di periode kedua, pasangan Sayang dipastikan akan bekerja lebih keras. Selain  mempertahankan, dituntut meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Juga dipastikan masyarakat Sulsel yang memilihnya kembali, akan menagih sejumlah program baru yang ditawarkan dalam kampanye Pilgub Sulsel periode 2013 -2018.

Di antaranya, melanjutkan program pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Melanjutkan program kesehatan gratis. Memberikan SPP gratis bagi mahasiswa baru. Program ini usai pelantikan, 8 April 2013, akan langsung teruji lantaran sudah mulai memasuki masa penerimaan mahasiswa baru.

Berikut, program gratis 5 juta paket bibit di sektor pertanian dengan semua subsektornya. Pemberian paket modal pengembangan usaha mikro kecil, membangun 24 industri pabrik baru, membuka 500.000 lapangan kerja, peningkatan kualitas rumah rakyat, pengembangan kelompok wirausaha pedesaan, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school untuk guru-guru SD, SMP, SMA, guru ngaji, khatib, muballiq, dan ulama. Dan, menyediakan dana gratis pendidikan bagi siswa terpilih untuk sekolah kejuruan, serta melanjutkan program pemberian beasiswa untuk S2 dan S3.

Di luar program yang sudah dipapar sebagai ‘Janji kampanye’ tersebut, kerja keras harus dilakukan Pemprov Sulsel 5 tahun ke depan berkaitan dengan posisinya sebagai daerah ‘Lumbung Pangan’ Indonesia. Pasalnya, menurut pihak Dinas Pekerjaan Umum Sulsel, saat ini irigasi di Sulsel 70 persen dalam kondisi rusak, berumur tua. Akibatnya, dari 500 ribu hektar sawah yang butuh pengairan hanya sekitar 150 ribu hektar yang dapat dilayani secara teratur.

Namun begitu, dalam perjalanan periode kedua dipastikan kepemimpinan Sayang akan terkenang sepanjang masa lantaran dua proyek monumental sudah bakal dikerjakan. Pertama, proyek pembangunan jalan layang (flyover) Maros – Bone sepanjang 144 km. Dianggarkan di APBN bernilai Rp 1,5 triliun, dirancang rampung 3 tahun mendatang. Memperpendek jarak Maros – Bone yang dilalui selama ini sepanjang 175 km, dengan jarak tempuh 3-4 jam perjalanan.

Berikutnya, pembangunan jalan kereta api Makassar – Parepare sepanjang 137 km, lebih pendek dari jalur jalan saat ini yaitu 155 km.  Proyek yang ditaksir berbiaya Rp 20 miliar/km, bakal segera terujud lantaran pemerintah pusat kini sedang mempersiapkan pelaksanaan proyek yang merupakan bagian dari jalur kereta api Trans Sulawesi tersebut.

Masih cukup banyak potensi sumberdaya alam Sulsel belum terolah secara maksimal, di darat maupun di lautnya. Bahkan potensi di dalam perut buminya, berupa gas dan bahan mineral berharga masih sebagian kecil yang terolah. Tak heran jika makin terbuka akses dan tumbuhnya jaminan rasa aman dan nyaman di Sulsel, akan kian menarik banyak minat investor besar masuk menanamkan investasinya.

Kehadiran jalur kereta api dan jalan layang sebagai jalur nyaman  membelah poros tengah Sulsel, dipastikan akan jadi pemantik berkobarnya sumber-sumber baru peningkatan perekonomian masyarakat di daerah ini.  ‘’Ekonomi Sulsel apabila dikorek sedikit saja langsung bisa berkobar,’’ tandas Gubernur Syahrul Yasin Limpo dalam suatu kesempatan. Selamat bekerja, Komandan! (Mahaji Noesa, Koran INDEPENDEN Makassar, Edisi 29, 8 – 14 April 2013, Hal.3)

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)