Posts Tagged ‘cornelis’

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

Peta Kabupaten Sidrap/Sumber: Google -indonesia-peta.blogspot.com

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan gabungan bekas dua kerajaan yang berdampingan, kerajaan Sidenreng dengan kerajaan Rappang. Kerajaan itu masing-masing mempunyai sistem dan struktur pemerintahan tersendiri. Dalam masa jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, raja maupun rakyat ke dua kerajaan tersebut telah menjalin persatuan dan kerjasama yang erat sekali.

Keakraban hubungan kerajaan Sidenreng dengan kerajaan Rappang tidak mempunyai batas yang nyata. Dalam lontara Bugis Sidenreng, dilukiskan perbedaannya hanya tampak pada musim panen. Penduduk yang mengangkut padinya ke utara itulah rakyat Rappang, dan yang ke selatan adalah rakyat Sidenreng.

Dalam naskah kuno atau dalam lontara itu juga, disebutkan apabila Rappang menghadapi bahaya pada sore hari, maka selambat-lambatnya Sidenreng memberikan bantuan pada esok paginya. Begitu pula sebaliknya. Bahkan jika kursi kerajaan Rappang lowong dan tidak ada yang mendudukinya, pemangku adat di Rappang diberikan kebebasan untuk memilih salah satu tenaga dari Gowa atau Sidenreng.

Kepala pemerintahan kerajaan Sidenreng bergelar Addaowang yang kemudian berubah sebutannya menjadi Addatuang. Raja atau Addatuang menjalankan pemerintahan berpedoman pada suatu ikrak yang dicetusakn bersama antara raja, pemangku adat dan rakyat.

Raja memimpin pemerintahan dibantu 4 orang Pabbicara dan 8 orang Matowa. Mereka itu merupakan pemangku adat kerajaan Sidenreng.  Di samping terdapat cendikiawan, sebagai penasihat raja.

Kedudukan penasihat sangat penting di samping raja. Maju mundurnya pemerintahan kerajaan Sidenreng banyak ditentukan oleh cendikiawan yang diangkat sebagai penasihat raja.

Nene Mallomo, putra Sidenreng yang ahli pemerintahan dan pertanian, merupakan salah satu penasihat kerajaan Sidenreng yang cukup terkenal dalam kurun waktu akhir abad 16 – awal abad 17 M. Kala itu, kerajaan Sidenreng mencapai kemakmuran, hasil-hasil pertanian dan peternakan rakyat melimpah ruah, kerajaan dalam keadaan aman tenteram.

Pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan Rappang bergelar Arung Rappang. Dasar dan sistem pemerintahan kerajaan yang didirikan 2 tahun setelah berdirirnya kerajaan Sidenreng, disebut Mangolo Pasang atau ‘dari bawah ke atas’. Arung Rappang dipilih atas nama rakyat oleh pemangku adat.

Pemangku adat kerajaan Rappang terdiri atas 4 orangArung dipimpin seorang Pabbicara. Mereka dipilih oleh kepala-kepala kampung, atas nama rakyat. Sedangkan pengangkatan kepala-kepala kampung dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Dengan dasar ‘Mangolo Pasang’ wanita pun dapat diangkat menjadi raja. Dangkau, Raja ke-9 adalah seorang wanita yang pernah memimpin kerajaan Rappang. Arung Rappang apabila harus merangkap sebagai kepala pemerintahan suatu kerajaan lain, dapatmengangkat seorang pelaksana pemerintahan sehari-hari, dengan gelar Sulewatang.

Terdapat 21 Addatuang yang pernah memerintah di kerajaan Sidenreng. Sedangkan dalam masa kerajaan Rappang ada 20orang yangtelah diangkat dalam jabatan Arung rappang.

MENENTANG PENJAJAH

Kedatangan armada Belanda dipinpin Cornelis de Houtman tahun 1596 dipelabuhan Banten, Jawa Barat, merupakan awal dari pejajahan bangsa Belanda yang berkepanjangan di Indonesia. Sejak itu, kemudian berdatangan rombongan bangsa Belanda menyebar ke seluruh penjuru kepulauan Nusantara, melakukan penindasan terhadap penduduk dan mengorek kekayaan hasil buminya.

Kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara ditaklukkan satu persatu oleh kaum kolonialis Belanda tersebut. Termasuk kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang yang kini menjadi wilayah kabupaten Sidrap.

Nafsu bangsa Belanda untuk menjajah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang mulai dilaksanakan tahun 1905. Ketika itu tampuk pimpinan ke dua kerajaan dipegang oleh La Saddapotto. Ia sebagai kepala pemerintahan kerajaan Sidenreng ke-20 sekaligus sebagai raja kerajaan Rappang ke-19.

La Saddapotto dapat menghimpun seluruh kekuatan rakyat di ke dua kerajaan untuk menentang kehadiran penjajah Belanda. Pasukan perang kerajaan dikerahkan keperbatasan dengan wilayah Parepare. Perang tak terelakkan ketika pasukan Belanda dengan taktikbumi hangus bergerak dari Parepare menuju wilayah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang.

Menurut cerita La Ede dari Alekkuang dan La Sakki dari pangkajene yang ikut dalam pertempuran waktu itu, 6 pasukan perang dari Sidenreng di bawah komando Arung MaloloE dan Parengrengi Karaeng Tinggi Mai menghadang gerakan Belanda di daerah perbatasan dengan wilayah Parepare.

Tersebut pasukan Pabbicara La Mamu yang pertama kali melakukan pertempuran di wilayah perbatasan itu. Kemudian pasukan AnreguruE Landawe bertempur di bukit-bukit sebelah timur perbatasan Sidrap – Parepare. Dalam pertempuran yang sengit dengan Belanda di tempat itu, AnreguruE Landawe tewas.

Di sebelah utara pasukan Anregurue Landawe, pasukan Kapitang Tjabba melakukan pertahanan menentang gerak maju pasukan Belanda, hingga Kapitang Tjabba gugur di tempat itu. Di utara pasukan ini masih ada pasukan dari Sidenreng dipimpin AnreguruE La Kile. Namun mereka tak bertahan lama lalu mundur, setelah peluru Belanda melukai kaki AnreguruE La Kile.

Dua pasukan dari Sidenreng lainnya, masing-masing pasukan Pabbicara Ambona La Baju melakukan pertahanan di Takalao, dan pasukan Arise membendung serangan Belanda di daerah perbatasan sebelah selatan.

Pasukan-pasukan perang kerajaan Rappang kala itu, ditempatkan di sebelah utara jalanan menuju Sidenreng rappang, dengan tugas khusus menjaga keselamatan Arung rappang, La Saddapotto.

Pertempurana antara pasukan Belanda dengan pasukan kerajaan Sidenreng dan Rappang berlangsung berhari-hari di wilayah perbatasan. Namun dengan kekuatan persenjataan modern dipunyai Belanda, mengakibatkan perlawanan tak seimbang. Pasukan kerajaan dipukul mundur, satu per satu pemimpin pasukan ditewaskan. Tak terbilang prajurit-preajurit gugur di medan pertempuran. Kekuatan pasukan kerajaan Sidenreng lantas dipusatkan pada Benteng Lajawa di daerah perbatasan Parepare – Sidrap.

Hampir sebulan lamanya Benteng Lajawa digempur terus menerus oleh pasukan Belanda, hingga berhasil dikuasai. Sisa-sisa pasukan yang masih selamat, mundur ke belakang garis pertahanan. Belanda lalu menerobos masuk wilayah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang. Ke dua kerajaan ditaklukkan. Tetapi beberapa pemberani kerajaan yang pantang menyerah tetap bergerilya menentang kehadiran bangsa Belanda di Sidenreng Rappang, hingga nyawa mereka berpisah dengan tubuhnya. Mereka antara lain, Patta PonggawaE, La Noni, dan La Pakkanna.

Dalam kekuasaan tangan penjajah, wilayah hukum kerajaan Sideenreng dan kerajaan Rappang disatukan dalam suatu daerah administratif yang disebut afdeeling Parepare, Gouvernement Celebes En Onderhoorigheden.

Afdeling Parepare secara keseluruhan, meliputi wilayah Parepare, Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang. Daerah kerajaan yang berada dalam afdeeling tersebut dijadikan sebagai daerah onderafdeeling. Onderafdeeling terbagi atas beberapa Landschap.

Setelah meletus perang dunia II, tahun 1941, Jepang memaklumkan Perang Asia Timur Raya. Jepangberperangmelawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Belanda termasuk sekutu Amerika, maka Belanda adalah musuh Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Kekuasaan Belanda atas Indonesia pun dipindahtangankan kepada Jepang.

Struktur pemerintahn bentukan Belanda di Indonesia kemudiandirombak menurut kehendak Jepang. Daerah onderafdeeling diganti sebutannya menjadi No kanrikan, dipimpin penguasa Jepang yang bergelar No Bungken Karikan, menggantikankedudukan Contrileur/Gezaghebber yang memerintah sewaktu onderafdeeling. Kedudukan Landschappen atau Zelfbesteurende pada waktu Belanda diganti dengan Sucoo. (Mahaji Noesa, Majalah Warta Sulsel No.24, 1 – 15 Pebruari 1991 Hal. 64 – 67/Bersambung)