Posts Tagged ‘dewata’

Sudah puluhan tahun menjalankan bisnis sebagai pedagang obat keliling, namun H Abd Wahid M tidak mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi Persatuan Penjual Obat Seluruh Indonesia (Perposi). Maklum, pria kelahiran 21 April 1957 asal Welado, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tersebut bukan tipe pedagang obat seperti yang sering berkoar-koar di kaki lima.

H Abdul Wahid/Ft: Mahaji Noesa

H Abdul Wahid/Ft: Mahaji Noesa

‘’Saya memang sudah puluhan tahun hampir tiap hari berkeliling ke pasar-pasar tradisional yang terdapat di sekitar kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyalurkan obat-obat dibutuhkan masyarakat tapi bukan sembarang obat, melainkan obat-obat generik bebas untuk umum yang terdaftar dengan harga relatif terjangkau,’’ aku Sang Haji ketika dijumpai di kediamannya, Powatu, kota Kendari, Rabu (19/11/2014) siang.

Masyarakat pedagang serta pengunjung setia pasar tradisional khususnya pasar rakyat Abeli Sawa, Pohara, Batu Gong, dan Paku Jaya sudah sangat akrab dengan sosok H. Abd Wahid. Mereka sudah mengenal suami dari Hj Jastian, S.Ag sejak pasar-pasar tradisional tersebut masih merupakan bagian dari wilayah Kota Madya Kendari, belum masuk wilayah administrative Kabupaten Konawe, seperti sekarang.

Menurut kakek dari 8 cucu tersebut, lantaran akrabnya dengan warga seputar pasar-pasar tradisional tersebut, dirinya juga sering dititipi pelanggannya untuk membelikan obat-obat paten khusus sebagaimana diresepkan dari dokter.

‘’Tanpa ada tip khusus selama ini saya sering layani titipan mereka. Pesanan obat itu saya belikan di apotek-apotek yang ada di kota Kendari, kemudian saya berikan saat saya datang berjualan di pasar-pasar yang minimal saya kunjungi sekali dalam seminggu. Sejuk rasanya dapat kepercayaan dan mampu melayani permintaan kebutuhan pelanggan seperti itu,’’ kata pengurus komite sekolah selama 18 tahun dan menjadi ketua Komite Sekolah selama dua periode yang masih dijalani sampai sekarang di SMA Negeri 6 kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Haji Abdul Wahid ketika belajar jurnalis TV/Ft: dok

Haji Abdul Wahid ketika belajar jurnalis TV/Ft: dok

Sebelum terjun ke profesi sebagai penyalur obat keliling yang didasari prinsip dengan menyediakan kebutuhan obat keperluan warga merupakan bagian dari pekerjaan berguna membantu manusia, H Abd Wahid bergerak di dunia kontraktor. Dimulai tahun 1977 bersentuhan dengan kegiatan kontraktor mengerjakan Perumahan Transmigrasi di Tinanggea. Tahun 1985 ikut kegiatan di CV Bintang Raya Kendari, sebagai pengawas. Kemudian selama 7 tahun menjadi Direktur CV kemudian berubah menjadi PT Cahaya Petir Bumi Permai dengan mengerjakan proyek-proyek fisik bernilai ratus-ratus juta.

Namun nurani alumnus sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Sungguminasa, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 1975 ini berontak setelah merasakan lika-liku dunia konstruksi yang ditekuni. ‘’Ibarat pipa, jadi kontraktor itu banyak bocor-bocornya,’’ ujar Pembina Badan Pengajian Mesjid Babussalam di kecamatan Ponggolaka (d/h. Tobuha) kota Kendari.

Sebelum berbisnis menggunakan mobil menyalur obat keliling pasar rakyat, H. Abd Wahid juga serius menekuni berbagai organisasi sosial kemasyarakatan serta pernah terjun di dunia politik dan pers.

Pernah selama 20 tahun menjadi Ketua RT di kelurahan Ponggolaka (d/h. Tobuha). Tahun 1976 jadi kader partai PPP di kota Kendari. Tahun 1987 bergabung di Golkar. Tahun 1998 tampil sebagai deklarator pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kota Kendari.

Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris KNPI kota Kendari ini, tahun 1987 menjadi Sekretaris dan Wakil Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor kota Kendari. Dalam kiprah dan prestasinya membina organisasi NU tersebut H Abd Wahid sejak 2012 hingga sekarang dipercaya menjadi pengurus wilayah Nahdhatul Ulama (NU) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejak tahun 2002 hingga saat ini H. Abd Wahid adalah Pengurus Ikatan persaudaraan Haji (IPH) di kota Kendari. Dia juga selama dua periode pernah mendapat kepercayaan sebagai Pengurus DDI Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan, sampai sekarang juga dipercaya sebagai Ketua Komite SD 1 Mandonga. Bahkan juga pernah terlibat dalam kegiatan jurnalis di majalah kriminal Fakta terbitan Surabaya, SK Target, dan suratkabar Timur Indonesia terbitan lokal di kota Kendari.

Anda tahu, ayah dari 4 orang anak (2 meninggal dunia) ini sejak tahun 1999 hingga saat ini merupakan salah seorang penyuluh agama dan juru da’wah NU yang tercatat di Kantor Kementerian Agama kota Kendari. Lantaran itu, selain mempunyai jadwal setiap Jumat bertugas sebagai khatib di mesjid dalam wilayah kota Kendari, H Abd Wahid juga seringkali harus menangani acara ritual keagamaan secara Islam, seperti untuk acara pernikahan, doa syukuran, hingga urusan kematian mulai penanganan memandikan jenazah hingga pemakaman serta mengisi ceramah tazzia.

Bahkan pernah, ceritanya, dia dipanggil mendoakan seseorang yang sudah tiga hari dalam kondisi sekarat dan bertindak ‘aneh-aneh’ selalu ingin telanjang. ‘’Alhamdulillah………setelah memohon ampunan dari Allah yang bersangkutan dapat berpulang dengan tenang,’’ jelas H Abd Wahid.

Pekerjaan sebagai penyalur obat, penyuluh agama dan juru da’wah itu yang kini ditekuni H.Abd Wahid. Dia setiap hari usai shalat subhuh rutin meninggalkan kediamannya meluncur dengan mobilnya membawa berbagai jenis obat generik ke pasar-pasar tradisional. Dia sudah menyusun jadual lokasi yang akan dikunjungi maupun acara yang akan dihadiri setiap hari. Jika hari Jumat, memilih mengunjungi pasar rakyat terdekat, karena adanya kewajiban menjadi khatib di mesjid yang sudah dijadualkan di kota Kendari.

Pengkhotbah yang tetap menjunjung falsafah leluhurnya dari Tana Bugis yaitu Resopa Temmanginggi Naiya Naletei Pammase Dewata (artinya: Hanya dengan kerja keras rakhmat Tuhan akan diperoleh) dijuluki banyak warga sebagai bukan pedagang obat sembarangan. ‘’Saya sangat menyukai pekerjaan yang dapat memberi manfaat buat banyak orang,’’ ujarnya. (Terposting di Kompasiana, 19 Nopember 2014)

Gambar

Monumen Andi Tjammi/Sumber: google – myspace.com

Bom atom secara beruntun dijatuhkan Amerika Serikat di atas wilayah Jepang. Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945), menyebabkan kedua kota itu rata dengan tanah bersamaan dengan binasanya ratusan ribu jiwa penduduk. Peristiwa ini menyebabkan Jepang menyatakan kalah perang tanpa syarat kepada Sekutu  tanggal 14 Agustus 1945.

Kekalahan Jepang dimanfaatkan pula oleh Indonesia. Soekarno – Hatta, atas nama Bangsa Indonesia 17 gustus 1945 di Jakarta, menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebulan kemudian tentara Sekutu masuk ke Indonesia melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan.

Kehadiran tentara Sekutu di Indonesia diboncengi tentara Belanda, Netherlands Indies Civil Adminstration atau NICA. Mereka mendarat pula di daerah Sulawesi Selatan. Dengan siasat licik NICA bergerak dari kota Makassar dan Parepare ke pedalaman, termasuk daerah Sidenreng Rappang, untuk kembali mencengkramkan kuku penjajahan mereka.

Namun rakyat Sulsel seperti rakyat Indonesia lainnya yang sudah menyatakan kemerdekaannya, memilih mati berkalang tanah dari pada hidup di tangan penjajah. Perlawanan rakyat terhadap tentara NICA bengkit dimana-mana.

Di daerah Sidrap muncul perlawanan rakyat terhadap NICA secara terorganisir dalam suatu lasykar bernama Badan Pemberontak GanggawaE. Dipimpin Andi Tjammi,pemuda kelahiran Rappang 1921, lasykar tersebut kemudian diubah namanya menjadi Barisan Pemberontak Ganggawa disingkat BP Ganggawa.

Lasykar Ganggawa yangumumnya beranggotakan pemuda berhasil menghidupkan semangat perlawanan rakyat, serta memimpinlangsung perlawanan-perlawanan terhadap tentara NICA yang masuk wilayah Sidrap.

Aksi-aksi Lasykar Ganggawa tidak mengenal kompromi terhadap NICA. Gerakannya antara lian, menyerang pos NICA di Bendoro, menyerbu kaki tangan NICA di Pasolereng (Desember 1945), pertempuran Polojiwa (April 1946), pengadangan truk NICA di Lakessi (Mei 1946), pertempuran di AnabannaE (Juli 1946), pertempuran di Carawali (Agustus 1946).

Kemudian melakukan penyerbuan massal ke kota Rappang tempat Detasemen NICA, selama tiga hari tiga malam (10 -12 Agustus 1946). Penyerbuan ini terkenal dengan julukan ‘Serangan Bambu Runcing.’’ Sebab sebagian besar pemuda dan rakyat melakukan penyerangan hanya menggunakan senjata tajam dan bambu runcing menghadapi NICA yang bersenjata modern.

September 1946, Lasykar ganggawa turut dalam pertempuranmelawan NICA di luar kawasan Sidrap, masing-masing di kampung Garessi dan Majokka Suppa, serta penyerangan terhadap serdadu NICA yang berpatroli di Palameang, Alitta.

Nopember 1946, BP ganggawa ikut melakukan pertempuran terhadap tentara NICA di kampung Soreang Parepare. Terlibat pengadangan patroli NICA di kampung Cempa 9 Desember 1946),penyerangan penjara di kota Barru serta pengadangan di Cenrana, Soppeng Riaja terhadap dua Power serdadu NICA (Desember 1946).

Pertempuran yangberlangsung di Carawali, Sidrap, Agustus 1946, penyerangan dimulai oleh serdadu NICA. Mereka mengepung sebuah rumah tempatAndi Tjammi dengan beberapa rekannya melakukan konsentrasi.  Serangan mendadak yang dilakukan NICA dengan kekuatan personil serta persenjataan yangkuat terpaksa dihadapi meski tak seimbang. Dengan taktik tetap melawan, dn mengatur langkah untuk keluar dari kepungan saat itu, paha Andi Tjammi tertembus peluru NICA. Dalam keadaan terluka ia masih tetap berusaha menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke dalam sebuah tebat. Namun NICA terus menyerang.

‘’Mana Hamidong,’’ tanya serdadu NICA ketika mendapatkan Andi Tjammi di tebat.

‘’Ke sana sudah jauh,’’ jawab Andi Tjammi menunjuk rekan-rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. Dalam keadaan kritis tersebut, tiba pula di tempat itu paman Andi Tjammi yang telah diperdaya menjadi kaki tangan NICA.

Sambil tertawa kegirangan si paman berkata: ‘’Inilah Hamidong!’’ Hamidong nama lain dari Andi Tjammi.

Popor senapan kemudian susl menyusul menghunjam ke bagian dahi Andi Tjammi yang tak berdaya. Saat itu senja tampak di barat, gugur pula Andi Tjammi, komandan Lasykar BP Ganggawa di sudut sawah tanah tumpah darahnya sendiri.

Selain Andi Tjammi, dalam peristiwa Carawali gugur anggota Ganggawa, A makkulau, A Haseng, M Jafar, Baso Mustika, dan seorang peronda kampung. Namun NICA hanya memboyong mayat Andi Tjammi dan A Makkulau ke tangsi NICA di Rappang.

Esoknya, 29 Agustus 1946, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, mayat Andi Tjammi dan A Makkulau diseret ke sudut pasar Rappang. Dipertontonkan secara sadis kepada massa rakyat yang sedang berduyung-duyung ke lapangan Rappang untuk bersembahyang Idul Fitri.

‘’He kalian semua, lihat kowe punya pimpinan sudah mampus!’’ Teriak tentra NICA kepada massa rakyat sambil menunjuk kedua sosok mayat tersebut.

Maksud NICA dengan tindakan tersebut tida lain untuk melemahkan batin rakyat agar tidak turut memberikan dukungan atau bantuan terhadap gerakan-gerakan BP Ganggawa.

Namun ibarat pepatah ‘’Patah Tumbuh Hilang Berganti’’ Andi Tjammi gugur tapi perlawanan BP Ganggawa terhadap NICA terus berlanjut dan makin seru. Kepemimpinan Lasykar Ganggawa digantikan oleh Andi Nohong, kakak kandung Andi Tjammi yang berwatak keras.

Kekuatan serdadu NICA dengan senapan-senapan otomatis menyebabkan pihak rakyat dan anggota Ganggawa banyak yang gugur. Namun pada akhirnya NICA harus meninggalkan daerah ini, mengakui adany perlawanan rakyat mempertahankan Kemerdekaan RI.

RESOPA TEMMANGINGNGI

Tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia tiada lain seperti yang dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945. Agar bangsa Indonesia dapat berkehidupan kebangsaan yangbebas dengan suatu pemerintahan sendiri yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Perjalan 20 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, masih diperhadapkan dengan berbagai hambatan, gangguan, dan tantangan, Namun demikianpemerintah Indonesia telah melaksanakan suatu sistem pemerintahan sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Setelah Kemrdekaan RI, tahun 1950, bekas daerah kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang masing-masing dibentuk menjadi Swapraja yang mempunyai Dewan Pemerintahan tersendiri, danmasihmemiliki wewenang sebagaimana ditetapkan dlam Zelfbestuursregelen 1938, Stablad tahun 1938 No.529. Swapraja tersebut sebagai wilayah kabupaten Parepare yang dibentuk berdasarkan UU N0.22 Tahun 1948.

Dewan Pemerintahan Swapraja Sidenreng diketuai A Mappawekke, anggota H A Nuruddin, H A Maddangkang, Umar Zain, H A Unru, meliputi 15 distrik. Sedangkan Swapraja Rappang terdiri atas 4 distrik dengan ketua A Pallawagau, anggota H A Tjintjing dan M Saleh R.

Kemudian dengan lahirnya Undang-undng No.29 tahun 1959 yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah otonom di Sulawesi, Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dilebur menjadi satu daerah otonom Tingkat II atau kabupaten, bernama Sidenreng Rappang, yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.

Realisasi pembentukan kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dilaksanakan dengan pelantikan Bupati Andi Sapada Mappangile tanggal 18 Pebruari 1960, sebagai pelaksanaan SK Mendagri tanggal 28 januari 1960 No.UP.7/2/37-379. Hari pelantikan bupati pertama kabupaten Sidrap tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Kelahiran Kabupaten Sidrap.

Dengan latar belakang kehidupan masa kerajaan maupun pergolakan yang timbul sebelum dan sesudah kemerdekaan di Sidrap, memberi bentuk tersendiri bagi rakyat di daerah iniuntuk maju dan membangun dirinya. Tak heran jika motto leluhur ‘Resopa Temmangingngi Naiyya Naletei Pammase Dewata’ (Bhs. Bugis, berarti: Hanya dengan kerja keras untuk memperoleh rakhmat Tuhan), kini dijadikan pendorong dalam kehidupan masyarakat Sidrap. (Mahaji Noesa, Majalah Warta Sulsel No.24, 1 – 15 Pebruari 1991 Hal. 64 – 67)  

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Secara tak sengaja beberapa hari lalu saya menemukan beberapa lembaran majalah tua  Warta Sulsel. Ini adalah majalah internal yang pernah diterbitkan oleh pihak DPRD Provinsi Sulsel saat diketuai oleh dr.H.B Mappangara. Penerbitan perdana majalah ini dilakukan di percetakan Harian Merdeka Jl. AM Sangaji, Jakarta tahun 1989.

Waktu itu, saya bersama Udhin Palisuri yang menyiapkan semua materi tulisan, foto, serta melay-out majalah Warta Sulsel Edisi Perdana yang memuat laporan utama tentang ‘Pengwilayahan Komoditas’  dengan gambar sampul, Gubernur Sulsel  Prof.DR H.A Amiruddin. Mess Pemda Sulsel yang berlokasi di daerah Menteng, Jl. Yusuf Adiwinata, Jakarta, dijadikan Posko selama sepekan untuk urusan penerbitan perdana majalah tersebut.

Selama bergabung  di urusan keredaksian Warta Sulsel hingga tahun 1994, banyak kenangan manis bekerjasama dengan Udhin Palisuri, Ajiep Padindang, Elyas Yoseph, Goen Monoharto, Nurhayana Kamar, Ilyas Syamsuddin, Kaharuddin Tokkong, Abd.Madjid, Muannas, Jupriadi, Nasrayanti, Saparudddin, Sabollah, Budi Palisuri, Aris Mandji, dan banyak lagi bekas kru Warta Sulsel lainnya.

Paling berkesan, saya yang kala itu belum terlalu paham bahasa Bugis mendapat tugas untuk mengisi rubrik ‘Pesan Leluhur’ yang selalu diletakkan pada halaman paling akhir Warta Sulsel. Seperti namanya, rubrik  Pesan Leluhur berisi kutipan pesan-pesan leluhur dari para leluhur Sulawesi Selatan yang bersumber dari berbagai catatan lontara, kebanyakan dalam Bahasa Bugis.

Berbagai buku referensi yang pernah mencatat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar pun dikumpulkan. Kemudian pesan-pesan itu dikelompokkan dalam satu tema tertentu untuk disajikan setiap penerbitan.  Rubrik Pesan Leluhur yang saya asuh tersebut ternyata kemudian menjadi  salah satu ciri yang disukai banyak  pembaca  Warta Sulsel. Ratusan penerbitan Warta Sulsel memuat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar. Oplag Warta Sulsel mencapai 6.000-an eksamplar tiap edisi. Wilayah edar seluruh kantor pemerintah di Sulsel termasuk ke perpustakaan-perpustakaan SD di Sulsel.  Saya sendiri tidak punya dokumentasi lengkap majalah Warta Sulsel yang memuat pesan-pesan leluhur tersebut.

Berikut salah satu sajian Pesan Leluhur diberi tema ‘Tidak Semua Gampang Diatur’ yang termuat di halaman 78, Warta Sulsel Edisi No.83, Juli 1993/II:

Semua bisa diatur! Kalimat pendek ini, belakangan sering kita dengar diucapkan orang secara lantang, sehubungan adanya berita-berita tentang ‘calon’ yang diarahkan untuk menggantikan kedudukan sejumlah bupati di Provinsi Sulsel yang sudah akan berakhir masa jabatannya tahun ini.

Gambar

Dok. Majalah Warta Sulsel

Kita tidak tahu persis apakah ucapan tersebut bermuatan penyindirin atau sekadar jawaban basa-basi atas permasalahan tersebut. Yang pasti, dari sejumlah pesan-pesan leluhur orang Sulsel, tidak satupun yang menyatakan persoalan-persoalan pemerintahan maupun kemasyarakatan yang timbul dapat dengan mudah diatur menurut kehendak para pemimpin yang berkuasa.

Sininna gau’E namadeceng narekko matatrette’i (bhs.Bugis)

Artinya: ‘’Semua hal baru akan baik apabila teratur.’’

Begitu pesan Arung Matoa Sangkuru yang tercatat dalam Lontara Andi Makkaraka Ranreng Betetempola. Semua jadi baik jika teratur, dalam hal ini, tidak sama artinya dengan kalimat ‘’semua bisa diatur’’.

Dan, untuk itu dipesankan:

1.Mengenali hal buruklalu ditinggalkandan memahami kebaikan untuk dikerjakan.

2.Mengenali yang tak mungkin dan memahami yang mungkin.

3.Mengenali yang tak pantas dan memahami yang pantas.

4.Mengenali yang curang dan memahami kejujuran.

Simpulannya, kita diajak untuk mengenal hal-hal yang patut dihindari dan memahami apa yang baik yang seharusnya diperbuat. Dalam bahasa Bugis, pesan-pesan Arung Matoa Sangkuru tersebut, sebagai berikut:

Issengngi maja’E mutettangngi mupenessaiwi decengnge mupogau’i.

Issengngi tancajie namupanessaiwi jajie.

Issengngi temmakkuwae namupanessaiwi makkuwae.

Issengngi macekoe namupanessaiwi malempu’e.

Kemudian dalam memnghadapi persoalan-persoalan yang rumit sekalipun, langkah yang harus diambil menurut pesan leluhur Bugis yang diabadikan oleh H.Andi Ninong:

Lalo bekka’ temmakkasape’

Artinya: Sesak lolos tak merobek.

Maksudnya: Untuk menyelesaikan suatu persoalan, usahakan, kalau dapat, tak ada yang merasa dikorbankan. Paling tidak, penyelesaian dapat menekan sedikit mungkin terjadinya pengorbanan.

Dalam kaitan dengan kedudukan atau jabatan tinggi, Laboulu dalam lontara kumpulan Andi Pabarangi, mengatakan:

Aja’ muangowai onrong,  aja’ to muacinnai tanre tudangeng, de’tu muullei padecengi tana. Risappa’po muompo’, rijello’po muakkengau.

Artinya: ‘’Janganlah menyerakahi kedudukan, jangan pula terlalu mengingini jabatan terlalu tinggi, kau takkan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru akan muncul, kalau ditunjuk baru kau menerima.’’

Maksudnya: Menurt A.Hasan Machmud dalam buku “silasa’ yang disusunnya, lontara ini mengisyaratkan, bahwa pada dasarnya semua orang mencita-citakan kedudukan yang tinggi, tetapi terkadang takdir membawa ke arah lain. Tapi, katanya, jika keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka dalam perjalanan mencapainya unsur moral akan dikesampingkan. Lebih-lebih lagi kalau ditunjang oleh kekuasaan. Sebaliknya, seseorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri, ia tidak akan mengemis jabatan dengan mengorbankan harga dirinya.

La Tenribali, bekas Arung Cinnotabbi V, menyangkut kekuasaan pemimpin, sejak berabad silam, tepatnya ketika pendiri Kerajaan Wajo ini mengusulkan agar Boli diganti dengan Wajo, berkata:

Arungnge temmasolompawo, wanuae temmangellepasang, naia riwenru’e ade’ mapangnge namacinnong maritikiti’ namadeceng malebbang naripada molai mappaolangngi nariakkitangi ri Dewata Seuae.

Artinya: ‘’Raja tidak akan memerintah laksana air mengalir dari hulu ke muara. Sebaliknya rakyat tidak akan memaksakan kehendaknya bagaikan air pasang memukul pantai. Yang kita bentuk sebagai hukum adat ialah bersih jernih bewrkilauan yang dapat berlaku luas terhadap semua orang, kta sama taati lebih dahulu kemudian menyuruh rakyat menaatinya pula.’’

Duh, betapa damainya tentu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika mutiara pemikiran La Tenribali tersebut masih dapat diaktualisasikan. Kalimat ‘semua bisa diatur’ tentunya pula tak perlu menerpa pendengaran dan rongga-rongga permasalahan. (Mahaji Noesa/Warta Sulsel  Edisi No.83 Juli 1993/II).