Posts Tagged ‘gowa’

a jejak bso11

Konstruksi dinding Benteng Somba Opu (BS0), bekas istana kerajaan Gowa yang dibangun dalam abad XVI (1545) tidak berbentuk persegi empat sebagaimana terdapat dalam catatan dan peta lama sejumlah bangsa asing. Termasuk dalam kenyataannya  tidak sama dengan peta lama BSO yang dilukiskan berbentuk segi empat panjang yang sekarang dipajang sebagai lukisan pantul di langit-langit museum Patingaloang di dalam areal BSO.

Bukti dinding BSO tidak berbentuk empat persegi panjang dapat dilihat secara kasat mata di puing bekas dinding BS0 bagian selatan. Sejak dilakukannya eskavasi (penggalian) tahun 1989 terhadap puing BS0 yang telah tertanam lebih 3 abad setelah dihancurkan pihak kolonial usai ditandatangani Perjanjian Bungayya tahun 1667 dengan Kerajaan Gowa, sebenarnya sudah terlihat hasil eskavasi dinding BS0 dengan ketebalan dinding sekitar 2 meter di arah selatan tidak dalam bentuk lurus tetapi berkelok-kelok menyerupai sejumlah huruf S yang sambung menyambung dalam beragam lekuk ukuran.

a jejak bso8Lekukan tersebut sekarang dapat ditelusuri dari sudut dinding barat benteng ke arah rumah adat Kajang, memutar museum Patingaloang, membelok ke arah Baruga Somba Opu, berkelok samping lokasi treep top, rumah adat Toraja dan Mamasa, seterusnya melengkung ke dinding BS0 arah timur yang berimpit dengan Taman Burung milik Gowa Discovery Park, menjadi bukti nyata bahwa dinding BS0 tidak berbentuk persegi empat.

Anehnya, hingga sekarang sejumlah data termasuk catatan Latar Historis dan arkeologi yang dipajang pihak terkait sebagai papan bicara di situs BS0 masih memaparkan bahwa berdasarkan hasil stilasi Francois Valentijn dan kemudian disempurnakan oleh Bleau dalam sebuah peta tahun 1638, dinding BS0 berbentuk segi empat panjang.

Berdasarkan hasil pemetaan praeskavasi pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sulselra tahun 1986, luas BS0 113.590 meter bujursangkar. Dinding benteng yang terbuat dari susunan batu bata dan batu padas saat dieskavasi umumnya sudah dalam kondisi hancur.

Hanya di bekas dinding BS0 bagian barat yang tampak masih ada sebagian dinding yang tegak tinggi sekitar 3 meter dengan ketebalan susunan batu bata selebar 3 hingga 4 meter. Konstruksi dinding melintang lurus arah utara – selatan.

a jejak bso4Sedangkan dinding BS0 di bagian timur dan selatan sudah dalam kondisi hancur tertimbun tanah namun masih terlihat alur dan susunan batu bata bekas kaki dinding benteng. Termasuk tampak jelas bekas kaki dinding benteng di arah selatan yang meliuk-liuk kemungkinan mengikuti kontur tepian sungai Garassi atau Binanga Barombong yang dahulu berimpit dengan dinding BS0 bagian selatan.

Sedangkan jejak dinding BS0 sebelah utara sama sekali tidak ditemukan hingga saat ini. Arah utara BS0 dahulu berbatasan dengan Sungai Jeneberang.

Hilangnya jejak bekas dinding BS0 di arah utara banyak yang menduga jika tergerus arus banjir sungai setelah dibombardir kolonial lebih dari 300 tahun lalu.

a jejak bso3Alur sungai Jeneberang di arah utara sudah ditutup dan dialihsatukan ke sungai Garassi sebelah selatan BS0 seiring dengan dilakukannya eskavasi BS0 tahun 1989. Bekas alur sungai Jeneberang di arah utara BS0 seluas lebih dari 110 hektar itulah yang kini menjadi Danau Tanjung Bunga dan masuk wilayah kelurahan Maccini Sombala, kota Makassar.

Bahkan situs BS0 arah utara dan barat kini sebagian besar telah menjadi area pemukiman. Kondisi terkini puing bekas dinding BS0 sebagian besar berlumut dan berantakan. Rumah-rumah adat etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar yang dibangun di areal situs BS0 dalam masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr HA Amiruddin Pabittei (alm) kini konstruksinya sudah banyak yang rusak.

Sejumlah rumah adat tampak banyak yang ditawarkan untuk dipersewakan dengan ditempeli nomor-nomor HP yang dapat dihubungi bagi yang hendak menggunakannya. Termasuk Baruga Somba Opu yang merupakan rumah adat etnik Makassar yang bangunannya dibuat lebih dari 100 tiang kini dalam kondisi mulai kumuh tak terpelihara. Demikian halnya rumah adat tradisional Gowa, Luwu, Bulukumba, Soppeng, Makassar, Sidrap, Toraja, dan Mamasa terkesan tidak terurus. Beberapa warung atau kios tampak bebas dibangun berimpit dengan bangunan-bangunan rumah adat.

a jejak bso2Sebagian besar jalan paving blok dalam areal BS0 terutama di arah barat telah rusak tak nyaman untuk dilalui berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Areal BS0 tidak mengesankan sebagai obyek kunjungan rekreasi, wisata atau taman yang dipelihara atau dikelola secara profesional.

Tanpa kepedulian para pihak atau perhatian khusus penanganan,  pemeliharaan dan pengembangan areal situs BS0 yang telah gagal dikembangkan sebagai Taman Miniatur Sulawesi (TMS) sebagaimana pernah dicanangkan sejarawan DR Mukhlis Paeni, maka secara pelan tapi pasti bukti jejak peradaban, bukti jejak sejarah kebesaran masa lalu di Sulawesi Selatan tersebut akan kembali tertimbun atau pupus oleh beragam musabab dan kepentingan lainnya. (Mahaji Noesa, tulisan ini telah diposting di kreport kompas.com 11 Agustus 2014)

Iklan
Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

A Hamzah Tuppu/Repro mahaji Noesa

Melalui cuplikan catatan sejarah kebaharian dan sejarah TNI-AL, dapat dipahami betapa besarnya tekad yang menggelora di dada A.Hamzah Tuppu untuk melestarikan jiwa dan semangat bahari seperti yang dimiliki para leluhurnya sebagai orang pelaut.

A.Hamzah Tuppu lahir di Borongcalla, Desa Botosunggu, 20 Agustus 1920 (Berdasarkan riwayat hidup yang dibuat sendiri ketika masih hidup, tertanggal 23 Mei 1964, diketahui Adam Malik dan Bambang Soepeno). Tempat kelahiran A. Hamzah Tuppu itu kini secara administratif masuk Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Galesong pada masa kerajaan Gowa terkenal sebagai lumbung pangan, tempat kelahiran para kesatria kerajaan Gowa, patriot bahari yang tangguh. Pihak kompeni Belanda sendiri baru mampu menerobos kota Somba Opu, pusat kerajaan Gowa pada abad XVII, setelah sebelumnya jatuh bangun melawan prajurit serta menghancurkan benteng pertahanan di wilayah Galesong tersebut.

Pihak kompeni Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa di Galesong pada 30 Juli 1667. Nanti pada 19 Agustus 1667 setelah dilakukan penyerangan dari darat dan laut, benteng pertahanan Galesong dapat dikuasai kompeni Belanda, lumbung makanan kerajaan Gowa di tempat ini dibumihanguskan.

A.Hamzah Tuppu merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan keluarga Sayyid Dg Ngempo (ayah) dan I Tallasa Dg Rannu (ibu), termasuk dalam rumpun keluarga Karaeng Galesong.

Menurut Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja, pemangku hadat Karaeng Galesong XVII (terakhir) yang juga keturunan ketujuh dari Syekh Joesuf Tajul Khalwatia Kaddassallahu Sirruhu, sebagai keluarga sejak kecil Amir Hamzah Dg Tuppu (nama lengkap A.Hamzah Tuppu) dibina oleh Karaeng Galesong XVI H.Larigau Dg Manginruru.

Dalam usia sekitar 7 tahun, A. Hamzah Tuppu yangnama kecilnya adalah Cakkua (menurut Bostan Dg Mama’ja, diambil dari nama keris kepunyaan Syekh Yusuf), disekolahkan pada sekolah rakyat (volokschool) di Soreyang. Setahun kemudian dipindahkan ke Sekolah Rakyat Galesong, tinggal bersama Karaeng Galesong di Takalar.

Setamat dari Sekolah Rakyat, ia dipindahkan ke Makassar melanjutkan pendidikan di Inlandsch School. Di Makassar, tinggal bersama sejumlah kawan-kawan di rumah seorang Karaeng Galesong, Ipammusuran Dg Paduni, di Kampong Pisang/Lajangiru. Dari sekolah tersebut ia kemudian masuk seklah Marine (Kelautan), tamat tahun 1936. Setelah itu, hasratnya untuk mengikuti kegiatan militer tidak mendapat dukungan dari Karaeng galesong. A Hamzah Tuppu melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanahan Top Gerapt Dienst.

Setamat dari sekolah rakyat ini, ia kemudian bekerja pada kantor Landrente di Makassar. Pada tahun 1938 diangkat menjadi Mantri Landrente, bertugas melakukan pengukuran tanah-tanah di wilayah Sulawesi Selatan.

Pergaulan A.Hamzah tuppu semakin meluas. Termasuk menjalin persahabatan dengan seorang warga Jepang bernama Hirata yang berprofesi sebagai juru potret di Makassar. Melalui Avon kursus dia belajar Bahasa Belanda dan mulai melibatkan diri dengan organisasi-organisasi politik yang berupaya membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Pada tahun 1941, A. Hamzah Tuppu bersama aktivis pergerakan politik lainnya di Makassar, seperti wahab Tarru, Andi Kanna dan Martua Bangsawang Dg Liwang (Karaeng Takalar) ditangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Sengkang, sekarang ibukota Kabupaten Wajo. Dari tempat ini kemudian dipindahkan ke tempat tawanan Belanda di Pulau Jawa.

Saat Jepang memulai pendudukan di Indonesia pada tahun 1942, A Hamzah Tuppu dibebaskan dari tawanan Belanda di Pulau jawa. Selanjutnya, sekalipun kemudian bekerjasama Jepang di Pulau Jawa tapi dia tetap melanjutkan pergerakan politik untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Dia melakukan gerakan-gerakan persiapan kemerdekaan RI bersama rekan-rekannya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, serta menggalang tokoh-tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Pulau Jawa.

Dalam daftar riwayat hidup yang dibuat sendiri A Hamzah Tuppu semasa hidupnya, pada tahun 1942 setelah dibebaskan dari Kamp Garut ia aktif dalam Djawa Hokokay dan Peta jurusan Angkatan Laut. Antara tahun 1945 – 1947 sebagai Kolonel pelaut, aktif dalam pembentukan ALRI pertama di Surabaya. Memimpin KRU X Brigade D-81 pada tahun 1947.

Ketika dilakukan rasionalisasi kepangkatan pada tahun 1948 – 1951, A Hamzah Tuppu dirurunkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Letnan Kolonel, dan dia menyatakan mengundurkan diri dengan alasan cita-cita perjuangan kemerdekaan RI telah tercapai.

Tersebut sejumlah nama tokoh yang pernah menjadi kawan setia A Hamzah tuppu semasa hidupnya, seperti Kahar Muzakkar, Andi Selle Mattola, A.A.Rivai, Achmad Lamo, Warrow, Worang, Mursalim Dg Mamangung, Sudomo, Ali Sadikin, Andi Mattalatta, Andi Oddang, Ince Kasim, Suaib pasang, Tisi Efendi Dg Nodjeng, dan Hasan Ralla.

Pada tahun 1950 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Maega di Surabaya. Sepanjang tahun 1952 – 1959 aktif mengorganisir bekas pejuang bersenjata dalam organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran RI. Antara tahun 1959 – 1960 dipilih sebagai panasihat Organisasi Veteran Pusat dan daerah.

Lantaran kharismanya sebagai tokoh pejuang asal Sulsel, ia pernah dicalonkan menjadi anggota MPRS Pusat dan diajukan sebagai salah satu calon Gubernur Sulselra pada tahun 1961.

Antara tahun 1961 – 1963 aktif sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi di Jakarta, dan menjadi Presiden Direktur NV Usaha AMPRI (Angkatan Muda Pejuang Republik Indonesia). Melalui badan usaha AMPRI, A Hamzah Tuppu membangun perumahan untuk angkatan laut di Makassar.

Dalam kutipan Riwayat Hidup A Hamzah Tuppu yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI-AL Dinas Personil, tertanggal 10 Nopember 1988, disebutkan bahwa A Hamzah Tuppu kelahiran 26 Desember 1920, bergabung dalam kesatuan/kelasykaran BKR/TKR Laut ALRI Pangkalan IV di Tegal antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949.

Berdasarkan Surat keputusan Kasal Nomor: Skep/3400/XII/1979 tangga 12 Desember 1979 diberhentikan dengan hormat dangan Hak Onderstand terus menerus. Ditetapkan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI melalui SK Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.96/Kpts/MUV/1964 tanggal 15 September 1964.

Berdasakan SK Kasal No.Skep/245/I/1980 tanggal 19 Januari 1980 diberikan Hak Onderstand terus menerus kepada Letkol ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp. Sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1573/VI/1982 tanggal 18 Mei 1982 diberikan pemberhentian/kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Letkol menjadi Kolonel atas nama Kolonel ALRI A Hamzah tuppu Non Nrp.

Putra asa Sulsel, patriot bahari titisan Karaeng Galesong, A Hamzah Tuppu menghembuskan nafas terkahir pada tangga 30 Juni 1986 di jakarta. Jenazahnya dimakamkan dalam suatu upacara militer di TMP Kalibata, Jakarta. Isteri almarhum, Ny.Erna sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1407/V/1987 diberikan Hak Pensiun Warakawuri dari alm.Kolonel ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp.

Atas perkawinan A Hamzah Tuppu dengan Ny. Erna Doomik (Ny. Erna Hamzah Tuppu), dikaruniai empat orang anak, masing-masing Haerumy Hamzah tuppu Dg Mudji (sekarang menjabat Ketua Umum ARDIN Kota Makassar), Haerana Naki padjonga Dg Rannu, Ananda Agnes Tuppu Dg Asseng, dan Moh. Tony Nurul Dg Antang.

Ny Erna Hamzah Tuppu (kelahiran Yogyakarta, 11 September 1919) yang dinikahi A Hamzah Tuppu pada tahun 1945 di Jogya, selaiun berdarah ningrat dari paku Alam, juga dalam masa perjuangan kemerdekaan RI aktif selaku anggota Palang Merah Indonesia di Brigade X 81-D. Untuk itu pemerintah RI juga menganugerahkan kepadanya berupa tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, dan dianugerahi gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan A.

Pernikahan antara A hamzah Tuppu dengan Ny Erna, antara lain, disaksika oleh Nototarono, adik ipar dari Paku Alam V. Menurut Ny Erna, suaminya A.Hamzah Tuppu adalah sosok manusia yang tegas memegang prinsip untuk kepentingan nasional.

Dari keempat orang anak yang dilahirkan dari pasngan keluarga A Hamzah Tuppu dan Ny Erna, telah melahirkan 13 cucu, dua di antaranya meninggal dunia.

Semasa hidupnya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada A hamzah Tuppu berupa tanda jasa Bintang gerilya (Dari Presiden Soekarno, 10 Nopember 1959), Satya Lencana Garakan Operasi Militer I (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 29 januari 1958), Satya Lencana Sapta Marga (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 5 Oktober 1959), Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (dari Menteri pertahanan Djuanda, 5 Oktober 1959), dan Piagam Veteran Golongan A (1964). Dan, Bupati Takalar Drs.H.Zainal Abidin, Msi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Takalar pada Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-40, 10 Pebruari 2000, secara khusus memberikan Piagam Penghargaan kepada Alm. A Hamzah Tuppu sebagai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Takalar yang dinilai berjasa. Nama alm A Hamzah Tuppu sejak lama diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. (Mahaji Noesa, Buku: A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)        

Gambar

Syekh Yusuf, lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Surat Keputusan Presiden RI mengenai pengukuhan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional asal Sulawesi Selatan, diumumkan pertamakali oleh Menteri Sosial, Inten Suweno, 9 Oktober 1995 di Jakarta. Dalam pengumuman ini disebut dengan nama Syekh Yusuf Tajul Khalwati.
Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan nama Syekh Yusuf telah lama popular, dikenal sebagai tokoh agama, penyebar ajaran tarekat khalwatiyah. Di daerah leluhurnya, Kabupaten Gowa, Syekh Yusuf lebih dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka (pembawa berkah/keselamatan).

Ketika masyarakat muslim memperingati 300 tahun pendaratan Syekh Yusuf di Afrika Selatan, 2 April 1994. Pihak Universitas Hasanuddin di Makassar pun menggelar seminar tentang tokoh Syekh Yusuf. Dari forum ini disimpulkan Syekh Yusuf pantas jika mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Dua pembicara utama dari Jakarta yang diundang waktu itu, Dr.H.Ruslan Abdulgani dan Taufik Ismail, juga sepakat untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Yusuf.

Penyair yang tersohor melalui sajaknya berjudul ‘Tirani’ tahun 1966, memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1993 ketika bersama sejarahwan dari Aceh dan Malaysia berkunjung ke Afrikan Selatan. Di Benua kulit hitam tersebut ia menghimpun informasi, terdapat sekitar 400.000 jiwa kaum muslim yang mengaku keturunan Melayu.

Keturunan yang dimaksud adalah keturunan para pejuang dari Indonesia yang diasingkan ke Afrika Selatan oleh pihak kolonial Belanda. Dari mereka dicatat, terdapat keturunan Syekh Yusuf dari Makassar, Imam Abdullah dari Tidore, Sultan Ahmad dari Ternate, Said Abdurahman dari Madura, dan Raja Tambora dari Nusa Tenggara.

‘’Di antaranya Syekh Yusuf yang paling terpandang, sebagai tokoh ulama di Afrika Selatan,’’ jelas Taufik Ismail.

Lain lagi dengan cerita Dr.H.Ruslan Abdulgani (alm-pen). Dalam suatu kunjungan kerja sebagai Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke Lusaka, ibukota Zambia tahun 1968, ia sempat didatangi 5 orang tokoh muslim Afrika Selatan yang mengaku sebagai keturunan Syekh Yusuf.

Setelah pertemua itu, ceriteranya, beribu tanda Tanya bergolak dibenaknya tentang tokoh Syekh Yusuf. Ia pun lalu mencari buku-buku dan dokumentasi tentang riwayat Syekh Yusuf dari Indonesia yang begitu terkenal di Afrika Selatan.

‘’Ternyata, Syekh Yusuf selain sebagai ulama, beliau juga adalah pejuang yang militan menentang kehadiran penjajah Belanda di Indonesia pada abad ke-17,’’ kata Ruslan Abdulgani. Dia mengakui, antara lain memperoleh informasi mengenai kehebatan Syekh Yusuf sebagai ulama maupun pejuang melalui buku berjudul ‘The Preaching of Islam’ yang ditulis oleh Prof.T.W.Arnold tahun 1931.

Dalam buku berjudul ‘Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang’ yang ditulis oleh Prof.Dr.Abu Hamid, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 1994, dalam uraian tentang naskah-naskah menyangkut Syekh Yusuf yang pernah diterbitkan sejak tahun 1885 hingga tahun 1987 sebanyak 30 buah buku. Tidak termasuk buku The Preaching of Islam.
Dari berbagai penerbitan pustaka tentang Syekh Yusuf, dimulai dari tulisan B.F.Matthes tahun 1885 berjudul ‘Eenige Makassarche en Boegineshe Legenden’, semua telah melukiskan adanya perlawanan gigih yang dilakukan oleh Syekh Yusuf terhadap pemerintahan colonial Belanda di Indonesia pada abad ke-17. Tapi ide untuk mengokohkan Syekh Yusuf sebagai seorang Pahlawan, baru muncul pada tahun 1956, melalui tulisan Gaffar Ismail di harian ‘Sulawesi bergolak’ dengan judul ‘Syech Jusuf Pahlawan Asia jang Berkaliber Internasional.’

Kemudian ide untuk mengukuhkan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, tertuang dengan jelas dalam tulisan H.D.Mangemba (alm-pen) yang dimuat dalam Majalah Lontara No.6 Tahun 1981 terbitan Universitas Hasanuddin, di bawah judul ‘’5 Tokoh Sulawesi Selatan Bertarung di Pulau Jawa Abad XVII.’’

Ide tersebut kembali bergaung melalui hasil wawancara yang dimuat pada suratkabar Mingguan Gema, Ujungpandang, menyambut Hari Pahlawan, 10 Nopember 1988. Menyusul kemudian dilakukan seminar di Ujungpandang, dan di Jakarta tahun 1994 mengenai Syekh Yusuf yang dianggap layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional tahun 1995 dari pemerintah RI kepada Syekh Yusuf, merupakan perwujudan dari berbagai pendapat, usul, dan keinginan masyarakat. (Mahaji Noesa/Majalah Semangat Baru, Makassar, edisi Oktober/Nopember 1995).

Gambar

Perahu Phinisi, Lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Secara fisik kompeni Belanda mampu menghancurkan kekuatan armada bahari Kerajaan Gowa. Juga dapat menghambat perkembangan kemampuan serta membatasi ruang gerak kebaharian orang-orang Makassar, SulawesiSelatan, setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongayya, 18 Nopember 1667.

Namun ibarat gelombang laut, jiwa dan semangat bahari orang-orang Makassar seantiasa bergelora dari masa ke masa dalam intensitas yang berbeda sesuai perkembangan masa.

Hal itu terbukti dengantampilnya putra-putra Indonesia kelahiran Makassar sebagai patriot dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan RI. Termasuk dalam bidang kelautan atau kebahariaan.

Dalam lembaran sejarah TNI-AL (Episode Perang Kemerdekaan 1945 – 1950) secara jelas dicatat sejumlah nama dan perjuangan putra-putra Indonesia asal Makassar yang begitu gigih memperjuangkan terbentuknya suatu kekuatanpertahanan Angkatan Laut bagi negara RI di ambang kemerdekaan.

Saat mendekati keruntuhan pendudukan Jepang di Indonesia, bermunculan kelompok-kelompok pemuda yang melakukan pergerakan untuk membantu terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya kelompok pemuda Daisangka di Surabaya, Jawa Timur. Pembentukannya dipelopori oleh pemuda-pemuda asal Makassar yang sebelumnya memiliki pengalaman danpengetahuan kebahariaan. Kelompok pemuda Daisangka ini mendapat dukungan latihan kemiliteran dari Kaigun – pemerintahan militer (Angkatan Laut) Jepang yang mendukung terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dalam bulan Juni 1945 sejumlah pemuda Daisangka dari Surabaya dipimpin A.R.Aris (asal Makassar), R.Sutrisno, L.Mochtar, A.Hamzah Tuppu (asal Makassar), J.Geret, Ny.Bernatje Tuegeh dan Abd. Djalil datang ke Jakarta menemui kolonel Yususumi dari Kaigun Bukanfu di Jakarta, untuk menanyakan situasi terakhir Perang Pasific serta janji pihak Jepang untuk membantu terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Dalam bulan Juli 1945, kelompok pemuda Daisangka ini kembali ke Surabaya, setelah sebelumnya juga menemui sejumlah tokoh pemuda pergerakan  kemerdekaan di Jakarta, seperti Chairul Saleh, Hidayat, Sukarni, Wikabna, dan Chairuddin menanyakan dan meminta petunjuk perihal situasi terakhir upaya pergerakan menuju Indonesia merdeka.

Setiba kembali di Surabaya, mereka lantas membentuk pasukan yang berasal dari bekas-bekas Angkatan Laut Jepang,pegawai-pegawai pelayaran dan pemuda bahariwan lainnya.

Setelah diproklamirkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh wakil bangsa Indonesia Soekarno – Hatta, pemuda Daisangka di Surabaya yang beranggotakanbanyak pemuda dari Makassar membentuk sebuah badan yang bersifat kelautan yang menjadi cikal terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan perlawanan terhadap rencana kedatangan tentara Sekutu yang didalamnya membonceng tentara NICA ke Indonesia setelah Jepang dinyatakan kalah perang. Semangat perlawanan dari para anggota badan tersebut begitu menggebu-gebu untuk menentang kedatangan tentara Sekutu, sekalipun hanya memiliki peralatan perang yang sederhana. Tugas mereka pun bukan hanya untuk melakukan pertahanan di laut, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi kesatuan-kesatuan penggempur di darat.

Personil dari badan tersebut terdiri dari A.R.Aris (asal Makassar) dengan pangkat Laksamana Muda, sebagai komandan tertinggi Angkatan Laut RI saat itu. Dilengkapi perwira staf Kolonel A.Hamzah Tuppu 9asal Makassar), Kolonel Sutrisno, dan Letnan Kolonel Ny.Bernetje Tuegeh. Mereka dibantu sejumlah perwira lainnya, dan segala kegiatan berpusat di Modderlust Ujung, Surabaya.

Melihat adanya gelagat curang terhadap kedatangan tentara Sekutu menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia, Presiden Soekarno melalui pidato radio pada 23 Agustus 1945 menyatakan, ‘’Revolusi nasional masih menempuh gelombang hebat.’’ Kepada segenap rakyat Indonesia diperintahkan untuk mengatur persiapan-persiapan serta membantu menjaga keamanan dengan jalan mendirikan Badan Kemanan Rakyat (BKR).

Prajurit-prajurit bekas Peta, Heiho, dan pelaut-pelaut serta pemuda lainnya dianjurkan masuk dan bekerja dalam Badan-badan Kemanan Rakyat tersebut. Pidato presiden yang merupakan perintah dari pemerintah pusat tersebut lantas disahuti dengan pembentukan BKR-BKR di daerah-daerah. Hebatnya, karena anggota-anggota BKR yang terbentuk langsung melengkapi diri dengan berbagai srenjata sehingga berubah menjadi tentara bersenjata. Apalagi di beberapa daerah BKR langsung terlibat melakukan pertempuran-pertempuran saat tentara Sekutu mendarat di Indonesia, yang dimulai pada 8 September 1945. Pada tanggal 10 September 1945 di Jakarta terbentuk pula BKR Laut.

Dengan maklumat No.2/x tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah RI menyatakan secara resmi juga harus membentuk kekuatan bersenjata yang diberi nama TKR (Tentara Kemanan Rakyat) bagian darat dan TKR bagian laut. Pengesahan pembentukan TKR Laut khususnya dilakukan pada 15 Nopember 1945 dengan Pimpinan Markas Tertinggi TKR Laut M. Pardi.

Pembentukan TKR di Jakarta tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan TKR bagian laut di sejumlah kota-kota pantai di Indonesia. Meskipunpada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat itu, belum terbentuk BKR atau TKR lantaran faktor kesulitan perhubungan serta telah mendaratnya tentara Sekutu.

Pembentukan BKR Laut di Jakarta kemudian disambut hangat oleh kelompok pemuda Daisangka di Surabaya, yang dalam September 1945 juga segera membentuk BKR Laut di Surabaya. Struktur organisasi intinya, terdiri atas Komanda A.R.Aris, Wakil Komandan R.Sutrisno, Kepala Staf L.Mochtar, Kepala Personalia/Pengerahan Tenaga A.Hamzah tuppu, dan anggota Ny.Barnetje Tuegeh dan Abd.Djalil.

Dari BKR/TKR Laut itulah kemudian berkembang menjadi kekuatan pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Dari markas BKR Laut Surabaya inilah mulai dikirim ekspedisi ke Sulawesi dalam rangka pembentukan Angkatan Laut Persiapan Seberang sekaligus memberikan spirit terhadap perjuangan perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan menentang kehadiran tentara Sekutu/NICA. (Mahaji Noesa, Buku : A.Hamzah Tuppu patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)     

bilibili

Bendungan Bilibili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Foto:Armin Sulfikar Yahya)

Peringatan waspada ancaman banjir dan longsor Gunung Bawakaraeng dalam puncak musim hujan di Sulsel antara Desember 2012 – Pebruari 2013 dari BMKG Pusat, ternyata bukan prakiraan biasa. Sudah ada rekahan-rekahan besar berpotensi runtuh di dinding kaldera gunung berketinggian lebih 2.830 dpl yang berlokasi di hulu Sungai Jeneberang tersebut.

Awal Pebruari 2013 pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang (BBWSPJ) merilis informasi kepada wartawan di Makassar, ada tanda-tanda kuat akan terjadi runtuhan susulan Gunung Bawakaraeng. Beberapa bagian sudah merekah dan bisa saja tiba-tiba runtuh atau longsor apabila tertimpa hujan berintensitas tinggi.

Runtuhan pertama Gunung Bawakaraeng terjadi 26 Maret 2004 menimbun jurang sedalam 600 meter selebar 2 kilometer. Runtuhan Bawakaraeng ini merupakan peristiswa terbesar kedua di dunia setelah peristiwa longsoran kaldera Tateyama, Jepang, tahun 1985 dengan estimasi volume runtuh sekitar 400 juta kubik. Sedangkan volume runtuhan Gunung Bawakaraeng lebih dari 230 juta kubik.

Longsoran Bawakaraeng tersebut menimbun alur Sungai Jeneberang dengan mata air utamanya yang menjadi sumber air Dam Bilibili yang mulai berfungsi sejak tahun 1999 di bagian hilirnya. Akibatnya, dam multifungsi yang dibangun dengan dana pinjaman luar negeri sekitar Rp 780 miliar itu mengalami kemerosotan fungsi-fungsinya sebagai waduk pengendali banjir, penyedia air irigasi, PLTA, pemasok sumber air baku, kolam perikanan, dan obyek wisata.

Bayangkan, perut bendungan yang dirancang berdaya tampung air 346 juta kubik tersebut kini sudah terisi sekitar 82 juta kubik lumpur. Lumpur yang masuk tersebut berasal dari material runtuhan Bawakaraeng tahun 2004. Artinya, jika dirata-ratakan setelah 14 tahun longsornya Bawakaraeng, maka ada sekitar 6 juta ton lumpur yang masuk ke perut bendungan setiap tahun.

Padahal, pascalongsor Bawakaraeng 2004 sudah juga dialokasikan dana lebih dari Rp 450 miliar untuk membangun beberapa sabo dam penghambat percepatan sedimen ke perut bendungan dan sejumlah sand pocket atau kantong-kantong penahan pasir. Namun laju pergerakan material tetap saja volumenya dari tahun ke tahun membesar bergerak masuk perut bendungan yang memiliki luas genangan 16,5 km.

Sejumlah kalangan menghitung, jika tahun-tahun mendatang dengan upaya-upaya maksimal tetap saja  dihitung rata-rata 10 juta kubik material akan masuk ke perut bendungan setiap tahun, maka dalam waktu 10 tahun lagi dam Bilibili sudah tak mampu menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana rancangan awalnya. Seperti sebagai penyedia air irigasi untuk seluas 25 ribu hektar persawahan, PLTA 16,3 MW, dan penyedia sumber air baku 3.300 liter/detik. Demikian halnya sebagai dam pengendali banjir yang awalnya dirancang dapat mengurangi sapuan banjir lebih dari 2000 meterkubik/detik.

Sekarang saja hitungan-hitungan itu sudah melorot jauh dari disain awalnya. Bahkan bendungan yang dibangun atas kerjasama pihak Japan International Coorperation Agency (JICA) dengan rancangan usia 50 tahun, diperkirakan sudah tak berfungsi sebelum memasuki usia 30 tahun. Hitungan itupun dengan catatan apabila secara kontinyu dilakukan upaya keras penanggulangan pergerakan sedimen longsoran ke perut dam Bilibili yang dibangun dengan kemampuan tampung sedimen maksimal 29 juta kubik.

Adi Umardani, pejabat pembuat komitmen pengendalian sedimen Bawakaraeng mengatakan saat ini dibutuhkan 7 sabo dam serta 5 dam pengendali dalam upaya mengendalikan pergerakan material ke dalam bendungan Bilibili. Untuk itu dibutuhkan biaya ratusan miliar.

Dalam kondisi dam Bilibili senantiasa terancam kehilangan fungsi-fungsi pascalongsor Bawakaraeng 2004, belum pernah ada pihak terkait yang menganalisasi layak atau tidaknya untuk tetap menghambur duit beratus miliar setiap tahun di alur Sungai Jeneberang atas nama penyelamatan dam Bilibili dan ancaman banjir ke wilayah Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar seperti yang pernah terjadi tahun-tahun 70-an saat bendungan Bilibili belum dibuat.

Ironisnya, seiring dengan usulan tambahan pembangunan sabo dam dan sands pocket di alur Sungai Jeneberang demi penyelamatan dam Bilibili, pihak berkompeten di BBWSPJ pun mengungkap, saat ini ada retakan-retakan di sisi barat Gunung Bawakaraeng yang berpotensi longsor seperti longsoran tahun 2004. Tidak main-main, ancaman longsor susulan itu diperkirakan volumenya antara 90 juta hingga 150 juta kubik.

Tidak ada penjelasan pasti kapan longsor susulan Bawakaraeng dapat terjadi. Ir.Haeruddin C Maddi, Kepala Satker PSDA BBWSPJ Sulsel mengatakan, jika hujan turun dengan intensitas tinggi warga di sekitar kaki Gunung Bawakaraeng harus waspada karena retakan-retakan yang ada di Bawakaraeng sekarang bisa saja tiba-tiba runtuh.

Artinya, jika runtuhan susulan Gunung Bawakaraeng terjadi tahun depan atau besok misalnya, maklum tak bisa diprediksi waktunya, maka cerita upaya penanggulangan dengan ratusan miliar dana yang telah, sedang dan akan dialokasikan ke alur Sungai Jeneberang harus terkubur sia-sia dengan longsoran bencana susulan yang memang sudah dinanti di dam Bilibili. (Mahaji Noesa/Koran Independen Edisi 22, 18 – 24 Februari 2013/http://www.independen.co/news/humaniora/lingkungan/item/1716-bendungan-bilibili-menanti-longsor-susulan) 

 

Gambar

Mariang Polong di Benteng Somba Opu (Foto: Riset)

Tercatat sejarah, sebanyak 272 pucuk meriam besar dan kecil ikut dihancurkan ketika Kolonial Belanda membumihanguskan Benteng Somba Opu yang menjadi pusat Kerajaan Gowa pada 24 Juni 1669. Termasuk sepucuk meriam bernama ‘Mariang Anak Mangkasara’ (Meriam Anak Makassar) dirampas oleh Belanda.

Meriam (jagur) yang beratnya sekitar 500 kg dan memiliki panjang sekitar 6 meter tersebut, merupakan yang terbesar di antara semua meriam yang mengawal pertahanan Benteng Somba Opu yang berbentuk persegi empat dengan luas lebih dari 113 ribu meter bujur sangkar.

Meriam yang dibuat tahun 1593 lubang pelontar mesiunya berdiameter besar, memiliki jangkauan lontar yang jauh serta kekuatan daya rusak yang besar. Jika beraksi, menimbulkan gelegar yang dahsyat hingga radius puluhan kilometer, sehingga juga dijuluki sebagai ‘Meriam Keramat.’

Namun, sekalipun ada petunjuk meriam tersebut lolos dari aksi penghancuran oleh kolonial Belanda tapi saat ini tak diketahui dimana rimbanya. Dalam catatan lama ada disebut pascaperang Somba Opu (1669) — perang maritim terbesar yang pernah terjadi di wilayah Asia sepanjang sejarah, meriam itu disingkirkan ke Batavia, lalu kemudian entah dibawa kemana. Sampai sekarang tidak ada sedikitpun petunjuk arah raibnya meriam kebanggaan ‘Anak Makassar’ tersebut.

Di lokasi puing bekas Benteng Somba Opu yang terdapat di Kelurahan Somba Opu Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, saat ini hanya dapat disaksikan dua buah meriam (jagur). Satunya, meriam yang dijadikan asesori di halaman depan Museum Karaeng Pattingaloang yang terdapat di areal bagian barat bekas Benteng Somba Opu. Akan tetapi, meriam tersebut, bukan bagian dari meriam yang pernah mengawal di Benteng Somba Opu. Meriam ditemukan dalam suatu penggalian yang dilakukan warga secara tak sengaja pada tahun 90-an di Jl. Ince Nurdin, Kota Makassar, sekitar 10 km di arah utara lokasi Bekas Benteng Somba Opu.

Dudukan meriam justru merupakan hasil rekonstruksi tahun 1991 yang dilakukan oleh H.Mochtar Ibrahim Dg Naba dari STM Pembangunan Ujungpandang.

Berikutnya, sebuah meriam (jagur) yang panjangnya 1 meter lebih. Meriam yang bagian pangkalnya terlihat tak sempurna (patah ?) santer disebut oleh penduduk yang bermukim sekitar lokasi bekas Benteng Somba Opu sebagai ‘Mariang Polong’ (Bahasa Makassar, berarti Meriam Patah).

Meriam ini sejak dulu, menurut cerita penduduk, sudah tergeletak di sekitar sebuah makam yang saat ini berada sekitar 15 meter di depan Museum Karaeng Pattingaloang, di bekas Benteng Somba Opu. Makam yang telah dibuatkan penutup dalam bentuk bangunan gardu permanen, disebut-sebut sebagai makam dari keluarga Raja Gowa tempo dulu. Namun pihak Museum Karaeng Pattingaloang hingga sekarang tidak punya data pasti mengenai siapa yang dimakamkan di tempat tersebut.

Yang pasti, cerita dari penduduk sekitar, meriam tersebut dari dulu hingga saat ini terutama sore hari — jelang malam Kamis atau Malam Jumat, selalu terlihat ramai disiarahi orang-orang yang datang dari Kota Makassar maupun dari wilayah Kabupaten Gowa dan sekitarnya. Mereka menabur bunga dan membakar lilin merah di badan meriam. Tak heran jika setiap saat terasa hembusan bau bunga  pandan segar di sekitar meriam, dan badan meriam dipenuhi lelehan bakaran lilin merah.

Ada yang mengisahkan, bahwa pada tahun 70-an, sebelum dilakukan eskavasi (penggalian) lokasi bekas Benteng Somba Opu, Mariang Polong ini pernah diangkut oleh sekelompok orang dibawa ke wilayah Balang Baru, Kota Makassar – sekitar 3 kilometer arah utara benteng. Mereka memindahkan dengan maksud agar tidak terjadi pemberhalaan terhadap meriam tersebut.

Namun dalam beberapa waktu kemudian, Mariang Polong dikembalikan ke tempatnya semula di dalam areal bekas Benteng Somba Opu, lantaran orang-orang yang tadinya memindahkan meriam tersebut dikabarkan terserang penyakit dan semua tewas.

Banyak pihak menyayangkan lantaran hingga saat ini pihak UPTD Pengelola Benteng Somba Opu termasuk Museum Karaeng Pattingaloang, belum memiliki data yang jelas mengenai Mariang Polong yang justru berada di moncong museum. Termasuk amat menyayangkan karena ada semacam pembiaran terhadap orang-orang untuk menyakralkan, memuja-muja, bahkan meng-kramat-kan meriam yang belum jelas asal-usulnya tersebut.

Lebih aneh lagi, ada yang mengubah posisi meriam yang sebelumnya hanya digeletakkan di atas gundukan batu, kini mulut meriam dimasukkan ke belahan batang sebuah pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Sehingga posisinya, membuat kesan bertemunya P and V. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 10 Oktober 2011)