Posts Tagged ‘gubernur’

Gambar

Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang/Foto: Sulsel.go.id

Pelantikan pasangan Sayang – Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Agus Arifin Nu’mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2013 – 2018, Senin, 8 April 2013, di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel, merupakan titik start kepemimpinan periode lima tahun kedua pasangan petahana ini.

Kepercayaan masyarakat Sulsel memilih kembali pasangan Sayang memimpin jalannya pemerintahan, pembangunan dan urusan-urusan kemasyarakatan 5 tahun ke depan, banyak didasari penilaian dari sejumlah keberhasilan dicapai dalam kepemimpinan lima tahun sebelumnya.

Gambar

Peroyek monumental jalur kereta api Makassar – Parepare/Foto:google-pustakasekola.com

Program Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis yang diluncurkan lima tahun pertama, dinilai sukses. Sekalipun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) yang sifatnya juga bantuan gratis pendidikan dan kesehatan secara nasional, keberadaan program Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis Sulsel hadir memperkaya layanan gratis tersebut.

Program Pendidikan Gratis, memacu kesadaran warga memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak di tingkat SD hingga SMP. Sedangkan untuk Program Kesehatan Gratis telah menimbulkan gelombang kesadaran besar bagi warga untuk memeriksakan kesehatan mereka ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang tersedia. Warga terserang flu ringan saja kini minta pemeriksaan kesehatan. Makanya, hampir semua daerah mengalami defisit dari alokasi anggaran kesehatan gratis yang disediakan setiap tahun.

Gambar

Proyek monumental di periode kedua jalan layang (flyover) Maros – Bone/Foto: sulsel.go.id

Paling menonjol dalam lima tahun pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulsel rata-rata di atas 8 persen, melebihi pertumbuhan secara nasional di atas 6 persen. Banyak pihak, sering mencibir setiap kali Gubernur SYL mengungkapkan fakta pertumbuhan tersebut, dengan alasan hanya sebagai permainan angka-angka statistik.

Bupati Bantaeng H.Nurdin Abdullah mengatakan, angka-angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan tingkat kesejahteran masyarakat.  ‘’Tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan dirasakan masyarakat dalam kehidupannya. Masyarakat Sulsel umumnya merasakan terjadi peningkatan kesejahteraan hidupnya dari hari ke hari,’’ katanya dalam suatu perbincangan.

Sebagai daerah pertanian tanaman pangan terbesar di kawasan timur Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir Sulsel mampu mencatat surplus beras sampai 2 juta ton setiap tahun.

Di periode kedua, pasangan Sayang dipastikan akan bekerja lebih keras. Selain  mempertahankan, dituntut meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Juga dipastikan masyarakat Sulsel yang memilihnya kembali, akan menagih sejumlah program baru yang ditawarkan dalam kampanye Pilgub Sulsel periode 2013 -2018.

Di antaranya, melanjutkan program pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Melanjutkan program kesehatan gratis. Memberikan SPP gratis bagi mahasiswa baru. Program ini usai pelantikan, 8 April 2013, akan langsung teruji lantaran sudah mulai memasuki masa penerimaan mahasiswa baru.

Berikut, program gratis 5 juta paket bibit di sektor pertanian dengan semua subsektornya. Pemberian paket modal pengembangan usaha mikro kecil, membangun 24 industri pabrik baru, membuka 500.000 lapangan kerja, peningkatan kualitas rumah rakyat, pengembangan kelompok wirausaha pedesaan, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school untuk guru-guru SD, SMP, SMA, guru ngaji, khatib, muballiq, dan ulama. Dan, menyediakan dana gratis pendidikan bagi siswa terpilih untuk sekolah kejuruan, serta melanjutkan program pemberian beasiswa untuk S2 dan S3.

Di luar program yang sudah dipapar sebagai ‘Janji kampanye’ tersebut, kerja keras harus dilakukan Pemprov Sulsel 5 tahun ke depan berkaitan dengan posisinya sebagai daerah ‘Lumbung Pangan’ Indonesia. Pasalnya, menurut pihak Dinas Pekerjaan Umum Sulsel, saat ini irigasi di Sulsel 70 persen dalam kondisi rusak, berumur tua. Akibatnya, dari 500 ribu hektar sawah yang butuh pengairan hanya sekitar 150 ribu hektar yang dapat dilayani secara teratur.

Namun begitu, dalam perjalanan periode kedua dipastikan kepemimpinan Sayang akan terkenang sepanjang masa lantaran dua proyek monumental sudah bakal dikerjakan. Pertama, proyek pembangunan jalan layang (flyover) Maros – Bone sepanjang 144 km. Dianggarkan di APBN bernilai Rp 1,5 triliun, dirancang rampung 3 tahun mendatang. Memperpendek jarak Maros – Bone yang dilalui selama ini sepanjang 175 km, dengan jarak tempuh 3-4 jam perjalanan.

Berikutnya, pembangunan jalan kereta api Makassar – Parepare sepanjang 137 km, lebih pendek dari jalur jalan saat ini yaitu 155 km.  Proyek yang ditaksir berbiaya Rp 20 miliar/km, bakal segera terujud lantaran pemerintah pusat kini sedang mempersiapkan pelaksanaan proyek yang merupakan bagian dari jalur kereta api Trans Sulawesi tersebut.

Masih cukup banyak potensi sumberdaya alam Sulsel belum terolah secara maksimal, di darat maupun di lautnya. Bahkan potensi di dalam perut buminya, berupa gas dan bahan mineral berharga masih sebagian kecil yang terolah. Tak heran jika makin terbuka akses dan tumbuhnya jaminan rasa aman dan nyaman di Sulsel, akan kian menarik banyak minat investor besar masuk menanamkan investasinya.

Kehadiran jalur kereta api dan jalan layang sebagai jalur nyaman  membelah poros tengah Sulsel, dipastikan akan jadi pemantik berkobarnya sumber-sumber baru peningkatan perekonomian masyarakat di daerah ini.  ‘’Ekonomi Sulsel apabila dikorek sedikit saja langsung bisa berkobar,’’ tandas Gubernur Syahrul Yasin Limpo dalam suatu kesempatan. Selamat bekerja, Komandan! (Mahaji Noesa, Koran INDEPENDEN Makassar, Edisi 29, 8 – 14 April 2013, Hal.3)

Gambar

Teluk Kendari/Foto: Goggle-maulatheodor.blogspot.com

Belum ada data pasti sejak kapan wilayah pesisir Teluk Kendari mulai dilirik sebagai tempat pemukiman. Yang pasti, dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II) teluk ini mendapat pengawalan ketat dari balatentara Jepang.

Hal itu dapat dibuktikan dengan peninggalan sejumlah bekas benteng atau goa-goa pertahanan Jepang di seputar muara dan sepanjang pesisir Teluk Kendari.

Gambar

Peta Teluk Kendari/Sumber : Google – visitkendari.blogspot.com

Sampai dekade tahun 70-an, masih dapat disaksikan sejumlah goa bekas pertahanan Jepang di seputar muara Teluk Kendari seperti di Ponnangka (Mata) dan kassiponco (Mangara Bombang) lengkap dengan meriamnya. Bekas goa Jepang di Kassilampe dan ujung barat Pulau Bungkutoko.

Sedangkan di pesisir teluk terdapat lebih dari sepuluh buah goa pertahanan Jepang yang dibangun di kaki bukit mulai dari cekungan Kendari Caddi hingga wilayah pelabuhan Kendari. Di cekungan batas antara Talia dan Pulau Pandang (pesisir selatan Teluk Kendari) terdapat sebuah goa pertahanan Jepang yang cukup besar. Pada mulut goa itu terdapat bangunan beton berbentuk tabung raksasa dikelilingi semacam jendela kecil-kecil.

Goa-goa pertahanan Jepang tersebut sebagian besar telah runtuh dan sengaja dihancurkan untuk kepentingan perluasan lahan pemukiman warga.

Ketatnya pengawasan teluk oleh pihak Jepang kala itu, kemungkinan karena posisi strategis Teluk Kendari sebagai pangkalan konsentrasi yang aman bagi armada laut untuk melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah bagian timur Indonesia hingga Samudera Pasifik.

Saat tahun-tahun awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara, pesisir Teluk Kendari masih sepi dari pemukiman. Beberapa tempat konsentrasi penduduk di pesisir teluk, seperti di Talia, Lapulu, Pudai, Kendari Caddi, Sodohoa, Benu-benua dan Ponggoloba masih dalam suasana kampung yang kental.

Penduduk di lokasi tersebut umumnya membangun tempat-tempat pemukiman dalam bentuk rumah-rumah panggung di pesisir teluk.

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara kala itu, menempati areal tidak lebih dari 3 km persegi – mulai dari pelabuhan Kendari (sekarang pelabuhan samudera) hingga tanah-tanah datar di lereng bukit seputar lokasi Mesjid Raya pertama kota Kendari.

Sekedar mengingatkan, bahwa di areal inilah mulanya terkonsentrasi kantor-kantor pemerintahan jawatan dinas Provinsi Sultra.

Bersisian dengan lokasi Mesjid Raya pertama kota Kendari, dulu terletak rumah jabatan pertama Gubernur Sultra serta gedung pertemuan ‘Wekoila’. Pada dinding bukit di arah timur gedung Wekoila dipasang tulisan nama kota Kendari dalam huruf berukuran besar, terbuat dari kayu bercat putih. Tulisan KENDARI di dinding bukit tersebut jelas terbaca oleh mereka yang melakukan kegiatan pelayaran masuk keluar Teluk Kendari. Landmark kota Kendari ini rontok setelah dilakukan penggusuran bukit untuk kepentingan pembangunan kota.

Pasar pertama kota Kendari berlokasi dekat pelabuhan Kendari. Arah timur pasar, terdapat sebuah lapangan yang berpagarkan kulit-kulit bom ukuran besar. Kulit-kulit bom tersebut konon merupakan amunisi sisa-sisa Perang Dunia II yang dulunya banyak tersebar di dasar perairan Teluk Kendari.

Di tengah lapangan kecil yang sering dijadikan tempat pameran dan pertunjukan-pertunjukan hiburan oleh pemerintah Provinsi Sultra itu, terdapat tugu berlabel ‘Korban 40.000 Jiwa.’

Sekitar pesisir Teluk Kendari yang kini telah direklamasi menjadi pelabuhan kapal layar motor, dahulu juga ada sebuah tugu ‘Proklamasi 17 Agustus 1945.’

Tugu yang tegak persis di perairan teluk tersebut menjadi lokasi tempat berkumpulnya massa rakyat menyaksikan lomba dayung dan lomba perahu layar yang diprakarsai pemerintah setiap tahun di Teluk Kendari dalam rangkaian memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan RI. Stasiun RRI Kendari pertama berlokasi tak jauh dari tugu tersebut.

Namun, dengan berbagai dinamika perkembangan telah menjadikan banyak hal di Teluk Kendari kini hanya merupakan nostalgia.

Gambar

Meriam peninggalan Jepang di Mata, Kendari/Foto: Goggle -ippmakmalang.org

Kemajuan motorisasi armada laut, misalnya, secara otomatis telah menghapus event lomba perahu layar dalam perairan Teluk Kendari. Teluk tidak lagi diwarnai barisan perahu layar bergerak keluar Teluk Kendari mengikuti hembusan angin darat di pagi hari dan rombongan perahu layar itu kembali memasuki teluk mengikuti hembusan angin laut pada siang hari, seperti dulu.

Istilah ‘papalimba’ bagi perahu dayung yang digunakan sebagai alat transportasi angkutan umum Teluk Kendari dulu, kini juga telah pupus dengan adanya motorisasi sarana angkutan laut yang lebih efektif dan efisien.

Teluk Kendari telah menjadi saksi sekaligus bukti adanya kemajuan peradaban manusia khususnya mereka yang bermukim di pesisirnya.

Sangat disayangkan, pergerakan peradaban tersebut belum banyak diimbangi kepedulian untuk tetap menjaga dan memelihara kealamian Teluk Kendari sebagai suatu anugerah Tuhan yang jarang bandingannya.

Pendangkalan teluk yang tampak kian meluas setiap tahun, sebagai contoh. Demikian pula masih adanya kebebasan mereklamasi pesisir untuk berbagai keperluan, benar-benar telah merusak sejumlah kondisi fisik Teluk Kendari.

Dulu, perairan Teluk Kendari menyentuh hingga kaki bukit di cekungan Kendari Caddi hingga tepi jalanan depan asrama tentara Kampung Salo. Tapi kini berpuluh hektar laut teluk di cekungan tersebut telah ditimbun dan dijadikan lokasi pemukiman warga.

Lokasi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang dibangun berhadapan dengan lokasi asrama tentara Kampung Salo adalah bagian dari Teluk Kendari yang telah ditimbun menjadi daratan.

Pendangkalan dan reklamasi yang tak terkendali, serta masih dibiarkannya perairan teluk sebagai tempat pembuangan atau muara dari semua drainase Kota Kendari seperti yang kini sedang berlangsung, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan Teluk Kendari akan berubah menjadi semacam sebuah kanal saja.

Kalau begitu nanti kejadiannya, Oooo….la…laaa! (Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, Sabtu, 1 Maret 2003)           

Gambar

Kebrutalan Westerling di Sulawesi selatan, lukisan Sochib (1992)/Repro: Mahaji Noesa

Tak hanya membunuh pejuang, tapi juga membantai rakyat tak berdosa. Itulah yang dilakukan Kapten Raymond Paul Piere Westerling dengan pasukannya antara Desember 1946 hingga Maret 1947 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Korban Kekejaman Westerling cukup banyak. Bukti-bukti sudah dicatat dalam lembaran sejarah perjuangan rakyat di Sulsel. Kahar Muzakkar yang mulanya menyebut aksi brutal ini sebagai ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa.’

Setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar memperingatinya sebagai hari ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa’ dengan menaikkan bendera merah putih setengah tiang.

Peristiwa bersejarah ini, diawali kedatangan sebanyak 123 tentara pasukan Depot Speciale Troepen dipimpin Kapten Westerling, 5 Desember 1946 di kota Makassar. Pasukan yang ditempatkan di kamp militer Mattoangin itu merupakan tentara pembunuh terlatih. Diperintahkan pemimpin militer Belanda membantu tentara NICA (Nederlands Indisch Civil Administration) yang mendapat perlawanan pejuang dan rakyat di Sulsel.

Tentara NICA/Belanda sudah terlebih dahalu mendarat bersama tentara sekutu, 23 September 1945 di Kota Makassar. Dimaksudkan bertugas membantu membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang di Sulsel, setelah dinyatakan kalah perang. Akan tetapi, dalam kenyataan kehadiran tentara NICA membonceng tentara Sekutu justeru berupaya melakukan pendudukan dan penguasaan wilayah di Sulsel dalam suasana Indonesia saat itu baru saja menyatakan kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Mereka mendapat perlawanan dari para pejuang dan rakyat di Sulsel dan semua daerah yang kini masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah tentara NICA mendapat bantuan dari Westerling dan pasukannya, keinginan penguasaan Belanda terhadap wilayah Indonesia khusunya di Sulsel makin tampak. Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan surat keputusan No.1 Stbl. No.139 Tahun 1946, menyatakan Keadaan Darurat Perang (SOB) mulai 11 Desember 1946 di seluruh wilayah Sulsel, termasuk yang kini telah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat. Padahal setahun sebelumnya, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno – Hatta Indonesia telah menyatakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sehari sebelum SK SOB diberlakukan, 10 Maret 1947, pasukan Depot Speciale Troepen sudah memulai gerakan brutal terhadap pejuang dan penduduk di kota Makassar. Subuh hari dengan muka dicat hitam mereka keluar tangsi militer Mattoanging menggrebek sejumlah lokasi pemukiman penduduk di Lariangbangngi, Bara-baraya, Macciniparang dan sejumlah tempat lainnya di Makassar. Di bawah ancaman senjata berbayonet, penduduk digiring ke lapangan Batua, kemudian diberondong dengan tembakan. Mereka yang roboh bersimbah darah tapi masih bergerak ditembak hingga tak bergoyang. Mayat bergelimpangan, mulai saat itu teror Westerling mencekam Makassar.

Keesokan harinya, 11 Desember 1946, seperti dicatat dalam Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulsel, di kampung Kalukuang, sekarang lokasi Monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa, dan sekitarnya. Semua penduduk dewasa pria kembali dikumpulkan di lapangan, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan semua lalu ditembak mati. Pembunuhan dipimpin langsung oleh Westerling.

Gambar

Relief di monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa di Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Hari-hari selanjutnya, Westerling bersama pasukannya kemudian bergerak ke berbagai daerah di Sulsel, melakukan pembunuhan terhadap pejuang dan rakyat dengan alasan melakukan pembersihan terhadap kaum pemberontak.

Pendiri Badan Perjuangan Rakyat Republik Indonesia (BPRI) Parepare tahun 1945, Andi Abdullah Bau Masseppe yang kini telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, menjadi salah satu dari korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Westerling dan pasukannya.

Bau Massepe bersama sejumlah pejuang ditembak mati oleh pasukan Westerling pada 2 Pebruari 1947 di Pinrang. Setelah sebelumnya pasukan Belanda melakukan pembakaran rumah dan penembakan terhadap banyak rakyat di Suppa, Pinrang.

Pimpinan Gerakan Pemuda Tanete (GPT) di Barru, Andi Abdul Muis La Tenridolong yang juga kala itu digiring bersama Andi Abdullah Bau Massepe oleh pasukan Westerling ke Pinrang, sampai saat ini tidak diketahui dimana pusaranya.

Tak mau ditangkap pasukan Westerling, Emmy Sailan meledakkan granat yang menyebabkan dirinya ikut gugur pada 22 Januari 1947 di Kampung Kassi-kassi, Makassar.

Panglima Kelasykaran Lapris Ranggong Dg Romo (kini juga sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional) gugur bersama pasukannya 28 Pebruari 1947 ketika melawan pasukan Westerling di Langgese.

Markas Daerah Legiun Veteran RI Sulsel mencatat, Nica melakukan gerakan pembantaian di Tanjung Bunga, Jongaya (12 Desember 1946). Di utara menuju Maros (16 Desember 1946). Di Polombangkeng, Bontonompo, Palleko, Barombong (19 Desember 1946). Di Moncong Loe (26 Desember 1946), dan di Jeneponto, Taroang, Arungkeke (30 Desember 1946).

Pembantaian terhadap pejuang dan rakyat Sulsel dilakukan Nica 3 Januari 1947 di Bulukumba. Kemudian, 9 Januari 1947 di Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Tana Keke. Di Parepare, Kampung Kulo, Rappang, 14 Januari 1947. Di Barru, dan Bacukiki, Parepare 16 Januari 1947. Di Takkalasi, Barru 17 Januari 1947. Di Parepare, Suppa, dan Kariango, Pinrang 19 Januari 1947. Di Kampung Majannang 20 Januari 1947. Di Suppa, Pinrang 22 Januari 1947. Di sepanjang pesisir melalui laut 23 – 28 Januari 1947. Di kampung Ballero dan Kualle, di Majene (kini sudah bagian dari Provinsi Sulbar) 1 Pebruari 1947. Di kampung Galung Lombok, Tinambung (sekarang Sulbar) 5 Pebruari 1947. Di kampung Lisu Tanete, Barru, 7 Pebruari 1947.

Masing-masing daerah di Sulselbar punya catatan tentang perjuangan dan korban kebrutalan Westerling bersama pasukannya. Korban aksi tak berperikemanusian yang berlangsung hingga Maret 1947 di Sulsel, jumlahnya ada yang menyebut lebih dari 60.000 jiwa.

Namun, seperti ditulis dalam lembaran ‘Sejarah Perjuangan 45 di Sulsel’, Let.Kol. Kahar Muzakkar ketika bersama pejuang dan sejumlah Tentara Republik Indonesia Persiapan Seberang (TRIPS) asal Sulsel di Pulau Jawa (Maret 1947) menetapkan angka ‘Korban 40.000 Jiwa’ untuk peristiwa keganasan Westerling di Sulsel.

Kala itu, angka korban 40.000 jiwa disebut-sebut dijadikan sebagai angka politis-psikologis pembangkit semangat perjuangan. Angka Korban 40.000 Jiwa di Sulsel tersebut kemudian disebut ulang oleh Presiden RI pertama, Soekarno dalam suatu pertemuan, sehingga sebutan angka ‘Korban 40.000 Jiwa’ tersebut hidup menyemangati, tak menyurutkan langkah para pejuang untuk mengusir tentara NICA Belanda dari khususnya dari wilayah Sulsel dan semua daerah yang menjadi bagian Provinsi Sulawesi barat sekarang ini. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 10 Desember 2012)

Gambar

Tampak bendera Merah Putih dinaikkan setengah tiang pada 11 Desember 2012 di halaman gedung Balai Sidang 45 kota Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Suasana kota Makassar hari ini, Selasa (11/12) seperti suasana peringatan hari ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa’ tahun lalu. Umumnya kantor-kantor pemerintah dan swasta tidak lagi menaikkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda berkabung sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang jalan protokol di Jl.Jenderal Sudirman, termasuk di halaman gubernuran (Rujab Gubernur Sulsel) tak tampak bendera merah putih dinaikkan setengah tiang. Demikian juga kantor-kantor pemerintah dan swasta yang ada sepanjang jalan Urip Sumoharjo, Selasa (11/12) umumnya tidak menaikkan bendera merah putih setengah tiang. Termasuk di halaman Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, bendera merah putih di halaman kedua kantor tersebut tetap dinaikkan penuh tiang.

Kecuali di depan kampus Universitas 45 dan depan gedung Balai Sidang 45 di Jl. Urip Sumiharjo, Selasa (11/12) menaikkan bendera merah putih setengah tiang, sebagai pertanda hari peringatan ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa’ di Sulsel.

Hanya rumah-rumah penduduk di dua jalan – yaitu Jl.Datuk Ribandang dan Jl. Langgau yang mengapit monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa yang kelihatan semarak menaikkan bendera merah putih setengah tiang.

IMG00632-20121211-1200

Rumah warga di Jl.Datuk Ribandang Makassar menaikkan bendera setengah tiang pada 12 Desember 2012/Foto: Mahaji Noesa

 

Walikota Makassar H. Ilham Arief Sirajuddin tampak menghadiri upacara peringatan di monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa, di bawah udara kota Makassar yang bercuaca mendung. Kemudian dilanjutkan ziarah ke TMP Panaikang, Makassar.

‘’Saya tidak tahu kalau hari ini, 11 Desember merupakan hari bersejarah khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, kata Awal (22), salah seorang mahasiswa PTS di kota Makassar. (Mahaji Noesa/independen.co)

Gambar

Gubernur Sulsel H.Syahrul Yasin Limpo (SYL) ketika menghadiri acara malam In Memorium H.A.Mochtar di gedung DKM Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Tak ada yang dapat menahan awan berarak. Hanya orang yang mau menghadapi tantangan dan badai yang dapat meraih tahapan lebih besar.                                           

Jika ada ombak menghadang jangan membawa menyamping perahumu, apalagi balik belakang untuk pulang. Hadapi gelombang itu. Ketulusanmu adalah seni. Budayamu adalah peganganmu atau tenggelam hanya dari Allah SWT.

Presiden Roselve menyatakan pada saat Amerika di ujung kehancuran, 1938: “Jika tak ada lagi yang dapat kau beri kepada bangsamu, hadirkan rasa seni. Hanya seni bisa selamatkan diri kamu.”  Jabatan bukan segala-galanya bagi kita orang Bugis – Makassar.

“Punna tena takammana, lampako barang-barang, lampako jama-jamang, mantangko pacce mantangko siri.” Jagakanka’ ini!

Satu saya mau raih sesudah jadi gubernur, cuma sebuah catatan bersih seperti yang sudah saya jalani.

(Diucapkan SYL pada saat malam in memorium AM Mochtar di gedung DKM Societet de Harmonie Makassar, Nopember 2012).

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)