Posts Tagged ‘hasan’

Gambar

A Hamzah Tuppu/Repro mahaji Noesa

Melalui cuplikan catatan sejarah kebaharian dan sejarah TNI-AL, dapat dipahami betapa besarnya tekad yang menggelora di dada A.Hamzah Tuppu untuk melestarikan jiwa dan semangat bahari seperti yang dimiliki para leluhurnya sebagai orang pelaut.

A.Hamzah Tuppu lahir di Borongcalla, Desa Botosunggu, 20 Agustus 1920 (Berdasarkan riwayat hidup yang dibuat sendiri ketika masih hidup, tertanggal 23 Mei 1964, diketahui Adam Malik dan Bambang Soepeno). Tempat kelahiran A. Hamzah Tuppu itu kini secara administratif masuk Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Galesong pada masa kerajaan Gowa terkenal sebagai lumbung pangan, tempat kelahiran para kesatria kerajaan Gowa, patriot bahari yang tangguh. Pihak kompeni Belanda sendiri baru mampu menerobos kota Somba Opu, pusat kerajaan Gowa pada abad XVII, setelah sebelumnya jatuh bangun melawan prajurit serta menghancurkan benteng pertahanan di wilayah Galesong tersebut.

Pihak kompeni Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa di Galesong pada 30 Juli 1667. Nanti pada 19 Agustus 1667 setelah dilakukan penyerangan dari darat dan laut, benteng pertahanan Galesong dapat dikuasai kompeni Belanda, lumbung makanan kerajaan Gowa di tempat ini dibumihanguskan.

A.Hamzah Tuppu merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan keluarga Sayyid Dg Ngempo (ayah) dan I Tallasa Dg Rannu (ibu), termasuk dalam rumpun keluarga Karaeng Galesong.

Menurut Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja, pemangku hadat Karaeng Galesong XVII (terakhir) yang juga keturunan ketujuh dari Syekh Joesuf Tajul Khalwatia Kaddassallahu Sirruhu, sebagai keluarga sejak kecil Amir Hamzah Dg Tuppu (nama lengkap A.Hamzah Tuppu) dibina oleh Karaeng Galesong XVI H.Larigau Dg Manginruru.

Dalam usia sekitar 7 tahun, A. Hamzah Tuppu yangnama kecilnya adalah Cakkua (menurut Bostan Dg Mama’ja, diambil dari nama keris kepunyaan Syekh Yusuf), disekolahkan pada sekolah rakyat (volokschool) di Soreyang. Setahun kemudian dipindahkan ke Sekolah Rakyat Galesong, tinggal bersama Karaeng Galesong di Takalar.

Setamat dari Sekolah Rakyat, ia dipindahkan ke Makassar melanjutkan pendidikan di Inlandsch School. Di Makassar, tinggal bersama sejumlah kawan-kawan di rumah seorang Karaeng Galesong, Ipammusuran Dg Paduni, di Kampong Pisang/Lajangiru. Dari sekolah tersebut ia kemudian masuk seklah Marine (Kelautan), tamat tahun 1936. Setelah itu, hasratnya untuk mengikuti kegiatan militer tidak mendapat dukungan dari Karaeng galesong. A Hamzah Tuppu melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanahan Top Gerapt Dienst.

Setamat dari sekolah rakyat ini, ia kemudian bekerja pada kantor Landrente di Makassar. Pada tahun 1938 diangkat menjadi Mantri Landrente, bertugas melakukan pengukuran tanah-tanah di wilayah Sulawesi Selatan.

Pergaulan A.Hamzah tuppu semakin meluas. Termasuk menjalin persahabatan dengan seorang warga Jepang bernama Hirata yang berprofesi sebagai juru potret di Makassar. Melalui Avon kursus dia belajar Bahasa Belanda dan mulai melibatkan diri dengan organisasi-organisasi politik yang berupaya membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Pada tahun 1941, A. Hamzah Tuppu bersama aktivis pergerakan politik lainnya di Makassar, seperti wahab Tarru, Andi Kanna dan Martua Bangsawang Dg Liwang (Karaeng Takalar) ditangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Sengkang, sekarang ibukota Kabupaten Wajo. Dari tempat ini kemudian dipindahkan ke tempat tawanan Belanda di Pulau Jawa.

Saat Jepang memulai pendudukan di Indonesia pada tahun 1942, A Hamzah Tuppu dibebaskan dari tawanan Belanda di Pulau jawa. Selanjutnya, sekalipun kemudian bekerjasama Jepang di Pulau Jawa tapi dia tetap melanjutkan pergerakan politik untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Dia melakukan gerakan-gerakan persiapan kemerdekaan RI bersama rekan-rekannya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, serta menggalang tokoh-tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Pulau Jawa.

Dalam daftar riwayat hidup yang dibuat sendiri A Hamzah Tuppu semasa hidupnya, pada tahun 1942 setelah dibebaskan dari Kamp Garut ia aktif dalam Djawa Hokokay dan Peta jurusan Angkatan Laut. Antara tahun 1945 – 1947 sebagai Kolonel pelaut, aktif dalam pembentukan ALRI pertama di Surabaya. Memimpin KRU X Brigade D-81 pada tahun 1947.

Ketika dilakukan rasionalisasi kepangkatan pada tahun 1948 – 1951, A Hamzah Tuppu dirurunkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Letnan Kolonel, dan dia menyatakan mengundurkan diri dengan alasan cita-cita perjuangan kemerdekaan RI telah tercapai.

Tersebut sejumlah nama tokoh yang pernah menjadi kawan setia A Hamzah tuppu semasa hidupnya, seperti Kahar Muzakkar, Andi Selle Mattola, A.A.Rivai, Achmad Lamo, Warrow, Worang, Mursalim Dg Mamangung, Sudomo, Ali Sadikin, Andi Mattalatta, Andi Oddang, Ince Kasim, Suaib pasang, Tisi Efendi Dg Nodjeng, dan Hasan Ralla.

Pada tahun 1950 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Maega di Surabaya. Sepanjang tahun 1952 – 1959 aktif mengorganisir bekas pejuang bersenjata dalam organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran RI. Antara tahun 1959 – 1960 dipilih sebagai panasihat Organisasi Veteran Pusat dan daerah.

Lantaran kharismanya sebagai tokoh pejuang asal Sulsel, ia pernah dicalonkan menjadi anggota MPRS Pusat dan diajukan sebagai salah satu calon Gubernur Sulselra pada tahun 1961.

Antara tahun 1961 – 1963 aktif sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi di Jakarta, dan menjadi Presiden Direktur NV Usaha AMPRI (Angkatan Muda Pejuang Republik Indonesia). Melalui badan usaha AMPRI, A Hamzah Tuppu membangun perumahan untuk angkatan laut di Makassar.

Dalam kutipan Riwayat Hidup A Hamzah Tuppu yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI-AL Dinas Personil, tertanggal 10 Nopember 1988, disebutkan bahwa A Hamzah Tuppu kelahiran 26 Desember 1920, bergabung dalam kesatuan/kelasykaran BKR/TKR Laut ALRI Pangkalan IV di Tegal antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949.

Berdasarkan Surat keputusan Kasal Nomor: Skep/3400/XII/1979 tangga 12 Desember 1979 diberhentikan dengan hormat dangan Hak Onderstand terus menerus. Ditetapkan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI melalui SK Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.96/Kpts/MUV/1964 tanggal 15 September 1964.

Berdasakan SK Kasal No.Skep/245/I/1980 tanggal 19 Januari 1980 diberikan Hak Onderstand terus menerus kepada Letkol ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp. Sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1573/VI/1982 tanggal 18 Mei 1982 diberikan pemberhentian/kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Letkol menjadi Kolonel atas nama Kolonel ALRI A Hamzah tuppu Non Nrp.

Putra asa Sulsel, patriot bahari titisan Karaeng Galesong, A Hamzah Tuppu menghembuskan nafas terkahir pada tangga 30 Juni 1986 di jakarta. Jenazahnya dimakamkan dalam suatu upacara militer di TMP Kalibata, Jakarta. Isteri almarhum, Ny.Erna sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1407/V/1987 diberikan Hak Pensiun Warakawuri dari alm.Kolonel ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp.

Atas perkawinan A Hamzah Tuppu dengan Ny. Erna Doomik (Ny. Erna Hamzah Tuppu), dikaruniai empat orang anak, masing-masing Haerumy Hamzah tuppu Dg Mudji (sekarang menjabat Ketua Umum ARDIN Kota Makassar), Haerana Naki padjonga Dg Rannu, Ananda Agnes Tuppu Dg Asseng, dan Moh. Tony Nurul Dg Antang.

Ny Erna Hamzah Tuppu (kelahiran Yogyakarta, 11 September 1919) yang dinikahi A Hamzah Tuppu pada tahun 1945 di Jogya, selaiun berdarah ningrat dari paku Alam, juga dalam masa perjuangan kemerdekaan RI aktif selaku anggota Palang Merah Indonesia di Brigade X 81-D. Untuk itu pemerintah RI juga menganugerahkan kepadanya berupa tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, dan dianugerahi gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan A.

Pernikahan antara A hamzah Tuppu dengan Ny Erna, antara lain, disaksika oleh Nototarono, adik ipar dari Paku Alam V. Menurut Ny Erna, suaminya A.Hamzah Tuppu adalah sosok manusia yang tegas memegang prinsip untuk kepentingan nasional.

Dari keempat orang anak yang dilahirkan dari pasngan keluarga A Hamzah Tuppu dan Ny Erna, telah melahirkan 13 cucu, dua di antaranya meninggal dunia.

Semasa hidupnya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada A hamzah Tuppu berupa tanda jasa Bintang gerilya (Dari Presiden Soekarno, 10 Nopember 1959), Satya Lencana Garakan Operasi Militer I (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 29 januari 1958), Satya Lencana Sapta Marga (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 5 Oktober 1959), Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (dari Menteri pertahanan Djuanda, 5 Oktober 1959), dan Piagam Veteran Golongan A (1964). Dan, Bupati Takalar Drs.H.Zainal Abidin, Msi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Takalar pada Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-40, 10 Pebruari 2000, secara khusus memberikan Piagam Penghargaan kepada Alm. A Hamzah Tuppu sebagai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Takalar yang dinilai berjasa. Nama alm A Hamzah Tuppu sejak lama diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. (Mahaji Noesa, Buku: A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)        

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Secara tak sengaja beberapa hari lalu saya menemukan beberapa lembaran majalah tua  Warta Sulsel. Ini adalah majalah internal yang pernah diterbitkan oleh pihak DPRD Provinsi Sulsel saat diketuai oleh dr.H.B Mappangara. Penerbitan perdana majalah ini dilakukan di percetakan Harian Merdeka Jl. AM Sangaji, Jakarta tahun 1989.

Waktu itu, saya bersama Udhin Palisuri yang menyiapkan semua materi tulisan, foto, serta melay-out majalah Warta Sulsel Edisi Perdana yang memuat laporan utama tentang ‘Pengwilayahan Komoditas’  dengan gambar sampul, Gubernur Sulsel  Prof.DR H.A Amiruddin. Mess Pemda Sulsel yang berlokasi di daerah Menteng, Jl. Yusuf Adiwinata, Jakarta, dijadikan Posko selama sepekan untuk urusan penerbitan perdana majalah tersebut.

Selama bergabung  di urusan keredaksian Warta Sulsel hingga tahun 1994, banyak kenangan manis bekerjasama dengan Udhin Palisuri, Ajiep Padindang, Elyas Yoseph, Goen Monoharto, Nurhayana Kamar, Ilyas Syamsuddin, Kaharuddin Tokkong, Abd.Madjid, Muannas, Jupriadi, Nasrayanti, Saparudddin, Sabollah, Budi Palisuri, Aris Mandji, dan banyak lagi bekas kru Warta Sulsel lainnya.

Paling berkesan, saya yang kala itu belum terlalu paham bahasa Bugis mendapat tugas untuk mengisi rubrik ‘Pesan Leluhur’ yang selalu diletakkan pada halaman paling akhir Warta Sulsel. Seperti namanya, rubrik  Pesan Leluhur berisi kutipan pesan-pesan leluhur dari para leluhur Sulawesi Selatan yang bersumber dari berbagai catatan lontara, kebanyakan dalam Bahasa Bugis.

Berbagai buku referensi yang pernah mencatat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar pun dikumpulkan. Kemudian pesan-pesan itu dikelompokkan dalam satu tema tertentu untuk disajikan setiap penerbitan.  Rubrik Pesan Leluhur yang saya asuh tersebut ternyata kemudian menjadi  salah satu ciri yang disukai banyak  pembaca  Warta Sulsel. Ratusan penerbitan Warta Sulsel memuat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar. Oplag Warta Sulsel mencapai 6.000-an eksamplar tiap edisi. Wilayah edar seluruh kantor pemerintah di Sulsel termasuk ke perpustakaan-perpustakaan SD di Sulsel.  Saya sendiri tidak punya dokumentasi lengkap majalah Warta Sulsel yang memuat pesan-pesan leluhur tersebut.

Berikut salah satu sajian Pesan Leluhur diberi tema ‘Tidak Semua Gampang Diatur’ yang termuat di halaman 78, Warta Sulsel Edisi No.83, Juli 1993/II:

Semua bisa diatur! Kalimat pendek ini, belakangan sering kita dengar diucapkan orang secara lantang, sehubungan adanya berita-berita tentang ‘calon’ yang diarahkan untuk menggantikan kedudukan sejumlah bupati di Provinsi Sulsel yang sudah akan berakhir masa jabatannya tahun ini.

Gambar

Dok. Majalah Warta Sulsel

Kita tidak tahu persis apakah ucapan tersebut bermuatan penyindirin atau sekadar jawaban basa-basi atas permasalahan tersebut. Yang pasti, dari sejumlah pesan-pesan leluhur orang Sulsel, tidak satupun yang menyatakan persoalan-persoalan pemerintahan maupun kemasyarakatan yang timbul dapat dengan mudah diatur menurut kehendak para pemimpin yang berkuasa.

Sininna gau’E namadeceng narekko matatrette’i (bhs.Bugis)

Artinya: ‘’Semua hal baru akan baik apabila teratur.’’

Begitu pesan Arung Matoa Sangkuru yang tercatat dalam Lontara Andi Makkaraka Ranreng Betetempola. Semua jadi baik jika teratur, dalam hal ini, tidak sama artinya dengan kalimat ‘’semua bisa diatur’’.

Dan, untuk itu dipesankan:

1.Mengenali hal buruklalu ditinggalkandan memahami kebaikan untuk dikerjakan.

2.Mengenali yang tak mungkin dan memahami yang mungkin.

3.Mengenali yang tak pantas dan memahami yang pantas.

4.Mengenali yang curang dan memahami kejujuran.

Simpulannya, kita diajak untuk mengenal hal-hal yang patut dihindari dan memahami apa yang baik yang seharusnya diperbuat. Dalam bahasa Bugis, pesan-pesan Arung Matoa Sangkuru tersebut, sebagai berikut:

Issengngi maja’E mutettangngi mupenessaiwi decengnge mupogau’i.

Issengngi tancajie namupanessaiwi jajie.

Issengngi temmakkuwae namupanessaiwi makkuwae.

Issengngi macekoe namupanessaiwi malempu’e.

Kemudian dalam memnghadapi persoalan-persoalan yang rumit sekalipun, langkah yang harus diambil menurut pesan leluhur Bugis yang diabadikan oleh H.Andi Ninong:

Lalo bekka’ temmakkasape’

Artinya: Sesak lolos tak merobek.

Maksudnya: Untuk menyelesaikan suatu persoalan, usahakan, kalau dapat, tak ada yang merasa dikorbankan. Paling tidak, penyelesaian dapat menekan sedikit mungkin terjadinya pengorbanan.

Dalam kaitan dengan kedudukan atau jabatan tinggi, Laboulu dalam lontara kumpulan Andi Pabarangi, mengatakan:

Aja’ muangowai onrong,  aja’ to muacinnai tanre tudangeng, de’tu muullei padecengi tana. Risappa’po muompo’, rijello’po muakkengau.

Artinya: ‘’Janganlah menyerakahi kedudukan, jangan pula terlalu mengingini jabatan terlalu tinggi, kau takkan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru akan muncul, kalau ditunjuk baru kau menerima.’’

Maksudnya: Menurt A.Hasan Machmud dalam buku “silasa’ yang disusunnya, lontara ini mengisyaratkan, bahwa pada dasarnya semua orang mencita-citakan kedudukan yang tinggi, tetapi terkadang takdir membawa ke arah lain. Tapi, katanya, jika keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka dalam perjalanan mencapainya unsur moral akan dikesampingkan. Lebih-lebih lagi kalau ditunjang oleh kekuasaan. Sebaliknya, seseorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri, ia tidak akan mengemis jabatan dengan mengorbankan harga dirinya.

La Tenribali, bekas Arung Cinnotabbi V, menyangkut kekuasaan pemimpin, sejak berabad silam, tepatnya ketika pendiri Kerajaan Wajo ini mengusulkan agar Boli diganti dengan Wajo, berkata:

Arungnge temmasolompawo, wanuae temmangellepasang, naia riwenru’e ade’ mapangnge namacinnong maritikiti’ namadeceng malebbang naripada molai mappaolangngi nariakkitangi ri Dewata Seuae.

Artinya: ‘’Raja tidak akan memerintah laksana air mengalir dari hulu ke muara. Sebaliknya rakyat tidak akan memaksakan kehendaknya bagaikan air pasang memukul pantai. Yang kita bentuk sebagai hukum adat ialah bersih jernih bewrkilauan yang dapat berlaku luas terhadap semua orang, kta sama taati lebih dahulu kemudian menyuruh rakyat menaatinya pula.’’

Duh, betapa damainya tentu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika mutiara pemikiran La Tenribali tersebut masih dapat diaktualisasikan. Kalimat ‘semua bisa diatur’ tentunya pula tak perlu menerpa pendengaran dan rongga-rongga permasalahan. (Mahaji Noesa/Warta Sulsel  Edisi No.83 Juli 1993/II).