Posts Tagged ‘independen’

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

nurdinx1 jpeg

Halaman muka tabloid Independen Edisi 12, (3-9 Desember 2012)/Foto: Ist

Warga Bantaeng tidak salah memilih pemimpin. Pilihan mereka mendudukkan Prof.DR.Ir. HM.Nurdin Abdullah, M.Agr sebagai bupati sejak 6 Agustus 2008 kini telah membuahkan hasil. Pameran bertajuk Bantaeng Ekonomi Ekspo (BEE) yang digelar mulai 1 Desember hingga puncak peringatan Hari Jadi Bantaeng ke-758 tanggal 7 Desember 2012,  menjadi sebuah pentas terbuka bagi siapa saja untuk melihat fakta keberhasilan di kabupaten berjuluk Butta Toa tersebut.

Pameran berskala regional nasional pertama dilakukan di wilayah selatan Sulsel itu tidak sekedar dijadikan event penggembira memperingati hari jadi kabupaten yang berada 120 km di arah selatan Sulsel.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Bantaeng, Asri Said, sebanyak 70 stand yang disediakan tak hanya diminati pengusaha berbagai produk tapi juga sejumlah Pemkab di Sulsel ikut memanfaatkan BEE guna mempromosikan potensi dan produk daerahnya. Dari kabupaten Bulukumba dan Jeneponto, misalnya. Bahkan BEE ini diikuti perwakilan dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat.nurdin Abdullah-2

Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah/Foto: Mahaji Noesa

‘’Bagi Pemkab Bantaeng, paling penting momentum BEE 2012 dijadikan jendela untuk memberi kesempatan kepada siapa saja melihat langsung fakta keberhasilan pembangunan terutama kaitan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bantaeng,’’ jelas Asri.

Bantaeng seluas 395 km persegi dengan penduduk 172 ribu jiwa, dalam 4 tahun terakhir mampu memacu peningkatan pendapatan penduduknya dari Rp 5 juta tahun 2008 menjadi sekitar Rp 11 juta per kapita tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5 % tahun 2008 naik jadi 8 % tahun 2012. Penduduk miskin sekitar 11 % tahun 2008, saat ini telah berkurang sisa sekitar 8 %.

Angka-angka perestasi seperti itulah yang mencengangkan berbagai kalangan terhadap Bantaeng. Justeru banyak pihak sebelumnya enggan memercayai keberhasilan tersebut, mengingat kabupaten terkecil di Sulsel selama ini hanya mengandalkan potensi dari tanaman hortikultura, sedikit tanaman perkebunan, persawahan dan perikanan. Lagi pula Pemkab Bantaeng baru punya PAD tak lebih Rp 20 miliar setahun, dan APBD-nya pun belum mencapai Rp 500 miliar.

Acungan jempol kemudian muncul dari berbagai arah, setelah Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencabut status Bantaeng sebagai Kabupaten Tertinggal tahun 2010 lalu. Menyusul munculnya apresiasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang mengakui langkah cepat Bantaeng menurunkan angka kemiskinan. TNP2K sendiri menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan 18 % secara nasional tahun 2014.

Dalam berbagai kesempatan bupati Nurdin Abdullah mengatakan, karena wilayah kecil maka langkah yang dilakukan adalah memacu meningkatkan produktivitas setiap komoditas yang dikembangkan. Megembangkan komoditas bernilai jual tinggi dan punya pasar. Dihadirkan industri yang dapat mengemas dan mengolah produk agar berdaya saing serta bernilai jual tinggi. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diwajibkan menjadi motor penggerak kemajuan dan peningkatan sektor usaha rakyat

‘’Begitulah dilakukan selama ini untuk memajukan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Bantaeng, daerah yang sudah berusia tua tapi baru mulai menata strategi pengembangan daerah dengan semua potensinya,’’ jelas master agro dari Kyushu University Jepang yang beberapa kali diundang pihak Bank Dunia memapar kiat kemampuan memacu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Bantaeng dengan pendapatan daerah yang terbatas.

Paling menonjol dari banyak komoditas bernilai tinggi dikembangkan masyarakat Bantaeng saat ini adalah tanaman talas safira. Satu hektar lahan, sesuai nilai jual saat ini, dapat dihasilkan Rp 400 juta setiap tahun. Suatu nilai cukup besar dibandingkan penanaman komoditas lain di luasan lahan yang sama.

Pemkab Bantaeng telah membuka kerja sama penjualan talas safira ke Jepang. Pihak Jepang menyanggupi sampai 60 ton sehari, sedangkan Bantaeng baru dapat memenuhi sekitar 20 ton talas safira sehari. Terdapat sekitar 13.000 hektar lahan di Bantaeng cocok untuk tanaman talas safira.

Di kawasan pengembangan agrowisata kecamatan Ulu Ere, sentra penghasil tanaman sayur-mayur Bantaeng, pun dikembangkan ratusan hektar tanaman strawberry dan appel, serta berbagai jenis bunga yang memiliki nilai jual tinggi serta punya pasaran yang jelas.

Selain Jepang, telah dibuka jaringan pemasaran komoditas dengan berbagai negara lain. Sudah dirintis pengembangan tanaman jagung dengan sistem mekanisasi dari mulai tanam hingga penen kerja sama investor dari Korea di lahan 30 ribu hektar. Di sektor perikanan, telah dibangun industri pengolahan ikan di Bantaeng yang membutuhkan bahan baku sampai 40 ton ikan segar setiap hari.

Selain dibentuk Badan-badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diberi bantuan dana stimulans Rp 100 juta hingga Rp 300 juta/Bumdes untuk pengembangan usaha ekonomi pedesaan, lebih dari 200 koperasi kerjasama perbankan membackup pengembangan usaha kecil menengah di tingkat pedesaan. Pihak Kementeriaan Koperasi dan UKM malah sudah menetapkan Bantaeng sebagai salah satu pilot proyek OVOP (One Village One Product) – Satu Desa Satu Produk di Indonesia.

Untuk mengamankan petani dari jeratan tengkulak saat produk melimpah dan harga merosot, Pemkab Bantaeng menangkal dengan penerapan sistem resi gudang. Modelnya,  produk  dapat digudangkan hingga harga jual normal, tapi atas kerja sama perbankan petani dapat memperoleh 70 persen dari nilai barangnya tersebut sebelum terjual.

‘’Prinsip kita di Bantaeng sebisanya memanfaatkan semua dana APBD untuk peningkatan usaha dan kesejahteraan rakyat. Untuk pembangunan fisik, dicari atau memanfaatkan anggaran dari sumber lain,’’ kata Nurdin Abdullah.

Itulah Bantaeng. Ibukotanya, kota Bantaeng, dulunya dikenal dengan nama Bonthain, sebuah kota lama yang kini sedang dipacu menjadi sebuah kota modern. Ketika suatu saat meninjau pelabuhan kapal laut nusantara Mattoangin, Nurdin Abdullah menyatakan Bantaeng dapat menjadi pintu masuk di bagian selatan Sulsel seperti posisi Kota Parepare.

Obsesi itu boleh jadi terujud. Lebih dari 30-an ribu warga dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng, Rabu (28/11) mendatangi Nurdin Abdullah di kediamannya, Bonto Atu, Bantaeng, meminta agar bersedia dicalonkan kembali sebagai bupati periode 2013 – 2018. Mereka ragu, kerena belum ada jawaban atas kedatangan sejumlah Parpol untuk mengusungnya ke Pilkada Bantaeng, pdahal suksesi Pilkada Bantaeng akan berlangsung April 2013. Dan kali pertama diusung rakyat tahun 2008, kali ini Nurdin Abdullah  menjawab: ‘’Jika rakyat menghendaki saya akan kembali mencalonkan diri sebagai pelayan rakyat !’’ (Mahaji Noesa/Independen Edisi 12, 3-9 Desember 2012)