Posts Tagged ‘industri’

Gambar

Peta kota Kendari dan sekitarnya/Sumber: google-pakai-mobil.blogspot.com

Tergolong sesuatu yang langka di dunia, sebuah kota utuh tumbuh berkembang mengelilingi sebuah teluk  seperti teluk Kendari. Justru teluk Kendari yang kini berkembang multifungsi memerlukan perhatian serius dalam kaitan perkembangan kota Kendari sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Masalahnya, teluk Kendari saat ini bukan lagi merupakan wilayah pinggiran atau hanya berstatus sebagai daerah pelabuhan laut seperti saat masih masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kendari.

Teluk Kendari kini telah menjadi wilayah jantung kota Kendari yang mulai berotonomi dengan 3 kecamatan – Kendari, Mandongan dan Poasia, dan sekarang ditambah 3 kecamatan baru yakni kecamatan Baruga (pemekaran kecamatan Mandonga), kecamatan Abeli (pemekaran kecamatan Poasia), dan kecamatan Kendari Barat (pemekaran kecamatan Kendari).

Gambar

Kota kendari dengan latar teluk Kendari/Foto:google-skyscrapercily.com

Dari enam kecamatan yang ada saat ini di kota Kendari, 3 kecamatan berwilayah di pesisir selatan teluk Kendari (kecamatan Poasia,Abeli, dan Baruga). Dua kecamatan di bagian utara pesisir teluk (kecamatan Kendari dan Kendari Barat). Sedangkan kecamatan Mandonga terletak di bagian barat teluk.

Sebagian besar dari wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan teluk Kendari. Artinya, dengan memperhatikan letak geografis tersebut, kota Kendari sesungguhnya merupakan sebuah kota pantai (Water front city). Sebuah kota yang sepenuhnya menghadap sebuah teluk yang luasnya lebih dari 10 km persegi (ukuran perkiraaan lebih kurang).

Sebagai perairan di jantung kota, pemerintah kota Kendari termasuk Pemprov Sultra seharusnya memberikan perhatian serius untuk dapat tetap menjaga kealamian lingkungan fisik teluk Kendari di tengah kencangnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan kota Kendari hari ini, esok, dan yang akan datang.

Konsep Ornop Sultra, Walhi Sultra, Yascita, dan Yari (Opini, Kendari Ekspres, 31 Januari 2003) guna mendorong teluk Kendari menjadi suatu kawasan konservasi kota suatu gagasan cemerlang yang perliu disahuti khususnya oleh pemerintah kota Kendari dalam kaitan pemeliharaan serta mencegah kerusakan lingkungan di teluk Kendari.

Setidaknya konsep tersebut dapat dijadikan acuan guna melakukan pemikiran yang lebih konperehenship, semacam pembuatan atau penetapan sebuah Tata Ruang Pengembangan Kawasan teluk Kendari 25 hingga 30 tahun ke depan.

Dengan adanya Tata Ruang Khusus pengembangan kawasan teluk Kendari, diharapkan kealamian dapat tetap terjaga dan terpelihara di tengah derasnya dinamika perkembangan jaman serta bertambahnya peran dan fungsi teluk.

Lahirnya konsep dari LSM lingkungan Sultra untuk menjadikan teluk Kendari sebagai kawasan konservasi kota, tentu saja, telah ditunjang data kondisi lapangan yang mencemaskan terhadap keberadaan teluk Kendari apabila tidak segera dilakukan suatu penanganan yang serius.

Hilangnya ikan Belanak dan Teri (jenis Lure dan Balombong) yang dulu banyak berkembang biak di perairan teluk Kendari, suatu bukti kecil bahwa sesungguhnya kini telah terjadi kerusakan organisme laut yang bernilai ekonomis di teluk ini.

Catatan DR.Ir. La Ode M Aslan, MSc, Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Laut lembaga penelitian Universitas Haluoleo, tentang kerusakan dan hilangnya hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai Sultra yang dapat menyebabkan abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terjadi di pesisir teluk Kendari. Kondisinya, disebutkan, dalam kualifikasi sangat memprihatinkan.

Dengan adanya suatu tata ruang dilengkapi pembagian serta penetapan zona-zona pengembangan berdasarkan kondisi dan kessuaian lahan, sangat diharapkan perkembangan kota di pesisir teluk Kendari tetap menyediakan ruang-ruang publik (open space) untuk menikmati keindahan alam teluk Kendari.

Demikian pula adanya perhatian terhadap puluhan sungai yang setiap saat mengalirkan lumpur dan limbah ke teluk Kendari. Termasuk pengaturan drainase kota agar tidak membantu percepatan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran perairan teluk Kendari.

Dengan adanya tata ruang kawasan teluk Kendari, diharapkan kehadiran sejumlah pelabuhan, docking kapal, maupun industri perikanan tidak mengganggu biota laut perairan teluk Kendari. Apalagi sampai menimbulkan semacam kasus kerang beracun akibat tercemar Bahan Buangan Beracun (B3) mengandung mercury seperti yang pernah menimpa teluk Jakarta.

Ke depan kita merindukan teluk Kendari tak hanya dipadati kapal-kapal motor angkutan barang dan penumpang serta kapal-kapal penangkap ikan. Tapi juga teluk ini tak gersang dari kehadiran perahu layar untukkepentingan olahraga, pendidikan, hiburan, rekreasi dan pariwisata khusunya dalam perairan teluk Kendari.

Ramai dan eloknya, jika kemudian teluk dapat dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penyewaan peralatan olahraga, hiburan, rekreasi air seperti diving, yacth, skyjet, boating, dan parasailing. Demikian pula penyediaan bus-bus air sebagai alat angkut penyeberangan dan rekreasi yang murah, cepat, dan lebih aman seperti terdapat di kota-kota pantai Eropa.

Adanya penanganan dan pengembangan teluk yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah kota Kendari. Akan tetapi berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat ProvinsiSultra secara keseluruhan. Mengingat, salah satu peran teluk Kendari juga merupakan gerbang laut Provinsi Sultra.(Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, 2 Maret 2003)

Gambar

Salah satu areal persawahan di Kecamatan Tamalate, Makassar akan dijadikan areal pemukiman?Foto: Mahaji Noesa

Tanpa melihat foto-foto dokumen atau mendapat penuturan dari para orang tua, warga kota yang kini berusia 25 tahun tidak akan mengetahui jika wilayah Pemukiman, Perdagangan dan Perhotelan di Kawasan Panakkukang yang ramai dan sibuk di Kota Makassar sekarang sebelumnya merupakan areal persawahan.

Areal di timur Kota Makassar tersebut dahulu masuk wilayah Kabupaten Gowa dan sebagian lagi merupakan wilayah Kabupaten Maros. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971 yang mengubah nama Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Ujungpandang, dilakukan perluasan wilayah kota dari hanya sekitar 24 km bujursangkar menjadi 175,79 km bujursangkar.

Kebijakan yang terjadi di era H.M.Dg.Patompo sebagai Walikota Makassar itu, kota yang tadinya hanya menempati areal bagian barat pesisir pantai Selat Makassar, kemudian dikembangkan ke arah timur dan arah selatan arah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Dua wilayah kabupaten yang masuk pengembangan Kota Makassar awalnya sebagian besar merupakan areal persawahan. Namun seiring dengan pesatnya pengembangan pembangunan kota yang pada tahun 1999 dikembalikan namanya dari Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar, sawah-sawah tersebut secara perlahan kemudian berubah menjadi lahan pemukiman, perkantoran, industri dan perdagangan.

Salah satu areal persawahan yang masih tersisa dalam wilayah Kota Makassar saat ini dapat disaksikan di wilayah selatan, yaitu di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Diperkirakan saat ini masih terdapat sekitar 300 hektar sawah yang secara rutin ditanami padi setiap tahun.

Namun, dari sejumlah penuturan dengan sejumlah petani penggarap sawah di Kelurahan Barombong, mereka memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi sawah-sawah yang ada di bekas wilayah Kabupaten Gowa ini juga akan habis, berubah menjadi kawasan pemukiman.

‘’Pemilik sawah di sini umumnya sudah siap untuk menjual sawahnya kepada siapa saja apabila harganya cocok,’’ kata seorang petani penggarap sawah yang lagi panen di sekitar Timbuseng, Kelurahan Barombong. Kemudian menunjuk sejumlah papan bicara di tepi-tepi sawah yang menyatakan ‘Sawah Ini Dijual’.

Berdasarkan suatu pendataan yang dilakukan tahun 2006, lahan pertanian yang ada di Kelurahan Barombong masih lebih dari 700 hektar. Lahan yang didominasi areal persawahan itu mulai ada yang dialihfungsikan tahun 2008, sehingga menyusut tinggal 580 hektar lebih. Tahun 2009 berkurang menjadi sisa 480 hektar, dan tahun 2010 terdata tinggal sekitar 350 hektar sawah di Kelurahan Barombong.

Sawah-sawah yang masih terlihat terolah sekarang di Barombong, menurut penuturan sejumlah warga di Lingkungan Bontoa dan Lingkungan Kaccia Barombong, sebagian besar juga sudah terjual hanya belum ditimbun dan dibanguni. Selain dibeli oleh perorangan, banyak tanah persawahan telah dipindahtangankan kepada develover untuk pembangunan kawasan pemukiman. Termasuk untuk pembangunan tempat rekreasi dan hotel. Justru saat ini sebuah lokasi hiburan dan rekreasi Kolam Pancing Ikan berstandar dalam proses perampungan yang menimbun sawah sekitar 3 hektar di Lingkungan Timbuseng, Barombong.

Selain sudah dibangun ribuan unit perumahan berbagai tipe di sejumlah lokasi yang menimbun lahan-lahan persawahan di Barombong. Pihak pemerintahan Kelurahan Barombong tahun 2012 ini menyatakan telah dihubungi banyak developer mengajukan keinginan untuk membangun kawasan perumahan baru di lokasi yang kini masih merupakan areal persawahan.

‘’Sekarang sudah ada 16 developer yang berkeinginan untuk membuka kawasan perumahan baru di Kelurahan Barombong,’’ jelas Lurah Barombong dalam suatu pertemuan dengan warga di Komplek Perumahan Pesona Barombong Indah beberapa waktu lalu.

Jika masuk wilayah Kelurahan Barombong sekarang, di antara hamparan lahan persawahan tampak hampir semua areal memang sudah terpancang umbul-umbul dari developer atau pengembang pertanda areal tersebut akan dibanguni perumahan.

Gonjang-ganjing pemerintah tak menyediakan lagi KPR bersubsidi untuk pembangunan rumah dengan nilai jual di bawah Rp 70 juta, tampak tak menyurutkan aktivitas para pengembang melakukan penimbunan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan di wilayah Kelurahan Barombong. Bahkan akibat kehadiran armada truk hingga sepuluh roda siang malam melakukan pengangkutan material timbunan dalam dua bulan terakhir, sejumlah ruas jalan bekelas kecil di Kelurahan Barombong, seperti Jalan Permandian Alam, Jalan Perjanjian Bungaya, dan Jl. Mappakainga aspalnya rusak berantakan.

Gambar

Persawahan di Jl.Mappakainga Makassar siap dibanguni perumahan/Foto: Mahaji Noesa

Menurut warga di lingkungan Sumanna, wilayah Kelurahan Barombong yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, saat ini pasaran harga jual tanah di masyarakat antara Rp 150 ribu hingga Rp 200.000 per meter.

Lima tahun lalu, menurut warga di Lingkungan Timbuseng masyarakat menjual tanah persawahannya antara Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per meter. Saat ini harga jual kelebihan tanah oleh develover kepada para user perumahan yang ada di sekitar Lingkungan Timbuseng sudah dipatok Rp 400.000 per meter.

Sawah-sawah penduduk yang ada di Lingkungan Barombong, Bungaya, Pattukangang, Bonto Kapeta, Bontoa, Kaccia, Sumanna, Timbuseng dan Banyoa di Kelurahan Barombong diperkirakan akan senasib dengan areal persawahan yang ada di utara dan timur Kota Makassar yang telah berubah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan, bisnis, industri dan wisata.

Daya tarik wilayah Kelurahan Barombong untuk menjadi pusat pengembangan kawasan baru di selatan Kota Makassar diperkirakan akan lebih cepat dan lebih pesat dibandingkan dengan pengembangan Kawasan Panakkukang maupun Tamalanrea dan sekitarnya. Mengingat, Kelurahan Barombong merupakan pintu gerbang Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Selain posisi strategis tersebut, magnit penarik pemukim dan pebisnis berebut lahan di Barombong saat ini lantaran wilayahnya yang bersisian langsung dengan Kawasan Pemukiman, Bisnis dan Wisata Tanjung Bunga yang kini sedang bertumbuh. Apalagi Kelurahan Barombong sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian dengan kehadiran sebuah stadion bertaraf internasional dengan kapasitas hingga 60.000 penonton. Pembangunan venu modern kebanggaan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut direncanakan sudah dapat diresmikan tahun 2013 mendatang.

Sudah ada bayangan kuat, sebentar lagi areal persawahan terakhir di Kota Makassar yang ada di Kelurahan Barombong juga akan ludes. (Mahaji Noesa/Kompasiana,2 April 2012/HL)

Waduk Bilibli/Foto: ASY

Tak selang lama setelah terjadi bencana longsor Gunung Bawakaraeng, Maret 2004, tim Geologi dan Mitigasi Bencana dari Bandung mengeluarkan sejumlah peringatan. Antara lain menyatakan, bencana tersebut menyebabkan tertutupnya mata air Sungai Jeneberang yang menjadi sumber air andalan Waduk Bilibili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Akan tetapi, hingga saat ini pihak Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Sulawesi Selatan maupun pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang (BBWSPJ) sebagai penanggungjawab Waduk Bilibili, sepertinya mengabaikan pemberitahuan mengenai tertutupnya mata air Sungai Jeneberang pascabencana longsor Gunung Bawakaraeng tahun 2004 tersebut. (lebih…)

IMG00483-20121111-1357

Kantor PLN Sulselrabar di Jl.Hertasning Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Tanpa keterlibatan swasta dipastikan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan sempoyongan menghadapi tuntutan kebutuhan daya listrik untuk masyarakat dan industri yang tiap saat meningkat. Sulawesi Selatan beruntung, karena Bosowa Energy Corporation sudah siap menabur cahaya di daerah ini sampai 1.000 mega watt (MW) melebihi ketersediaan daya listrik PLN.

Dari berbagai sumber pembangkit listrik yang dipunyai, PT PLN (Persero) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) tercatat memiliki daya listrik 900 Mega Watt (MW). Jumlah tersebut lebih besar dari kebutuhan listrik Sulawesi Selatan yang saat ini mencapai 764 MW.

Akan tetapi, cadangan listrik PLN tersebut menjadi tidak berarti jika dihadapkan dengan rencana pembangunan 3 smelter pada tahun 2013 di Kota Palopo dan Kabupaten Bantaeng. Ketiga pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel tersebut minimal membutuhkan daya listrik sebesar 300 MW.

Artinya, PLN Sulselrabar dalam tahun 2013 nanti harus dapat menyediakan tambahan daya listrik paling sedikit 500 MW. Lantaran, selain untuk juga memenuhi permintaan lebih 120 ribu pelanggan yang masih antre dalam ‘daftar tunggu’, juga untuk melayani permintaan daya listrik dari industri lainnya yang setiap saat bertambah di Sulawesi Selatan. Jumlah permintaan daya listrik pada tahun 2013 mendatang kemungkinan akan lebih besar lagi dari prediksi tambahan 500 MW, mengingat adanya regulasi pemerintah yang mengharuskan pengolahan semua barang mentah berupa komodidi maupun mineral sebelum diekspor.

Dilema lain, sampai saat ini masih sekitar 20 persen masyarakat yang ada di wilayah PLN Sulselrabar belum terjangkau aliran listrik. ‘’Kita butuh anggaran dari APBN dua kali lebih besar dari anggaran yang diberikan tahun 2012 sebesar Rp 66 miliar, jika ingin memenuhi jangkauan kebutuhan listrik ke semua masyarakat di tahun 2013 mendatang,’’ kata Zulkifli Abdullah Puteh, General Manager PT PLN Sulselrabar.

Tapi jika tak tersedia alokasi dana sebesar itu, haruskah Sulsel ikut menanggung derita sebagai wilayah krisis daya listrik? Dalam banyak kesempatan Zulkifli menyatakan optimis, PLN akan mampu memenuhi setiap kebutuhan daya listrik untuk usaha dan industri di Sulawesi Selatan.

IMG00472-20121111-1326

PLN Tanjung Bunga Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Bahkan dia menyatakan, amat menyadari jika sektor industri yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pertumbuhannya sangat bergantung dengan ketersediaan daya listrik. ‘’Makanya, kami selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi dunia usaha dan industri,’’ katanya.

Selain berupaya meningkatkan kapasitas daya dari unit-unit pembangkit listrik yang dimiliki, dalam dua tahun belakangan pihak PLN membuka pembelian daya listrik yang diupayakan pihak swasta. Dari 900 MW daya listrik PLN Sulselrabar saat ini, 300 MW merupakan pasokan yang dibeli dari pihak swasta. ‘’PLN akan terus memperluas jaringan mendorong pihak swasta berinvenstasi dalam bidang energi khususnya di Sulsel. Bisnis energi listrik ini sangat prospektif,’’ tandas Zulkifli.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik terhadap rencana pembangunan 3 mesin pengolah bijih nikel di Sulsel tahun 2013, PLN Sulselrabar telah membuat MoU pemasokan daya listrik, masing-masing dengan PT Bukaka Teknik (90 MW), PT Bakti Bumi Sulawesi (120 MW), dan PT Central Omega Resource (220 MW).

Terbukanya peluang pihak swasta untuk terlibat serta berperan dalam penyediaan tenaga listrik khususnya di Sulawesi Selatan, sebenarnya jauh hari sudah terbaca oleh pihak kelompok usaha Bosowa (Bosowa Corporation). Bahkan analisa bisnis energi tidak akan merugi seperti diungkapkan Zulkifli, General Manager PLN Sulselrabar, juga sudah masuk dalam daftar rencana bisnis sejak Erwin Aksa, diputuskan menjadi CEO Bosowa Corporation, menggantikan kedudukan ayahnya Aksa Mahmud tahun 2004.

Lihat saja, setelah alumni Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, AS (1997) tersebut berhasil memacu meningkatkan kas keuangan perusahaannya dari Rp 3 triliun menjadi Rp 6 triliun, melalui bendera usaha Bosowa Energy Corporation tahun 2010, dia lalu mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Tidak main-main, inilah perusahaan anak negeri pertama yang memilih segmen usaha di sektor energi listrik dalam skala besar di Sulawesi Selatan. Tahap awal, sekitar Rp 2,3 triliun diinvestasikan untuk membangun PLTU berkapasitas 2 x 125 MW. Bekerjasama tenaga ahli dari China, satu unit boiler PLTU berkapasitas 125 MW sudah mampu dioperasikan dalam bulam Maret 2012. Lima bulan kemudian, Agustus 2012, dioperasikan lagi 1 unit berkekuatan sama sehingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bosowa Energy Corporation di Jeneponto kini memiliki daya sebesar 250 MW. Sekitar 200 MW dijual ke PLN, listrik pun mampu mengalir sampai ke pelosok khususnya di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Selain itu, dalam hitungan Erwin Aksa, kehadiran PLTU Bosowa Energy Corporation di Jeneponto dapat membantu menekan pengeluaran PLN sampai Rp 4 triliun setiap tahun yang sebelumnya digunakan untuk menghidupkan sejumlah generator menggunakan BBM. Menguntungkan perusahaan, membantu rakyat, sekaligus menghemat uang negara.

Erwin sangat memahami, Sulsel sebagai daerah subur dengan berbagai jenis komoditas pertanian ke depan akan dibanjiri kehadiran berbagai industri pengolahan bahan mentah. Kegiatan industri senantiasa membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Dan, Bosowa Energy Corporation, menurut rencana mulai tahun 2013 akan menginvestasikan lagi dana sekitar Rp 3 triliun untuk penambahan pembangunan unit PLTU berkekuatan 300 MW di Jeneponto.

Bahkan dalam kesempatan berkunjung ke Bangkala, Jeneponto, beberapa waktu lalu, kepada wartawan Erwin Aksa mengatakan berencana membangun PLTU sampai 1.000 MW di Kabupaten Jeneponto. Harapannya, penyediaan daya listrik sebesar itu dapat membantu tumbuhnya banyak industri di daerah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan catatan Dewan Energi Nasional, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Hitungannya, daya listrik yang dapat diperoleh potensi tenaga air yang tersedia di daerah ini dapat mencapai  2.946,8 MW, sekarang yang dimanfaatkan PLTA baru sebesar 518 MW. Potensi tersedia dari mini hidro 70,2 MW (sudah terpakai 10,6 MW), mikro hidro 7,66 MW, potensi panas bumi 371 MW, serta terdapat besar sekali potensi tersedia untuk pembangkit listrik tenaga angin, energi surya, dan bioenergi.

Masalah listrik PLN ‘byar-pet’ alias mati menyala yang selalu ada di antara cerita ketersedian energi listrik di Indonesia, tentu saja, akan berakhir apabila muncul lagi banyak pihak swasta yang serius menggeluti usaha energi listrik seperti dilakukan pihak grup usaha Bosowa Corporation di Sulawesi Selatan. (Mahaji Noesa)