Posts Tagged ‘kantor’

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Secara tak sengaja beberapa hari lalu saya menemukan beberapa lembaran majalah tua  Warta Sulsel. Ini adalah majalah internal yang pernah diterbitkan oleh pihak DPRD Provinsi Sulsel saat diketuai oleh dr.H.B Mappangara. Penerbitan perdana majalah ini dilakukan di percetakan Harian Merdeka Jl. AM Sangaji, Jakarta tahun 1989.

Waktu itu, saya bersama Udhin Palisuri yang menyiapkan semua materi tulisan, foto, serta melay-out majalah Warta Sulsel Edisi Perdana yang memuat laporan utama tentang ‘Pengwilayahan Komoditas’  dengan gambar sampul, Gubernur Sulsel  Prof.DR H.A Amiruddin. Mess Pemda Sulsel yang berlokasi di daerah Menteng, Jl. Yusuf Adiwinata, Jakarta, dijadikan Posko selama sepekan untuk urusan penerbitan perdana majalah tersebut.

Selama bergabung  di urusan keredaksian Warta Sulsel hingga tahun 1994, banyak kenangan manis bekerjasama dengan Udhin Palisuri, Ajiep Padindang, Elyas Yoseph, Goen Monoharto, Nurhayana Kamar, Ilyas Syamsuddin, Kaharuddin Tokkong, Abd.Madjid, Muannas, Jupriadi, Nasrayanti, Saparudddin, Sabollah, Budi Palisuri, Aris Mandji, dan banyak lagi bekas kru Warta Sulsel lainnya.

Paling berkesan, saya yang kala itu belum terlalu paham bahasa Bugis mendapat tugas untuk mengisi rubrik ‘Pesan Leluhur’ yang selalu diletakkan pada halaman paling akhir Warta Sulsel. Seperti namanya, rubrik  Pesan Leluhur berisi kutipan pesan-pesan leluhur dari para leluhur Sulawesi Selatan yang bersumber dari berbagai catatan lontara, kebanyakan dalam Bahasa Bugis.

Berbagai buku referensi yang pernah mencatat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar pun dikumpulkan. Kemudian pesan-pesan itu dikelompokkan dalam satu tema tertentu untuk disajikan setiap penerbitan.  Rubrik Pesan Leluhur yang saya asuh tersebut ternyata kemudian menjadi  salah satu ciri yang disukai banyak  pembaca  Warta Sulsel. Ratusan penerbitan Warta Sulsel memuat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar. Oplag Warta Sulsel mencapai 6.000-an eksamplar tiap edisi. Wilayah edar seluruh kantor pemerintah di Sulsel termasuk ke perpustakaan-perpustakaan SD di Sulsel.  Saya sendiri tidak punya dokumentasi lengkap majalah Warta Sulsel yang memuat pesan-pesan leluhur tersebut.

Berikut salah satu sajian Pesan Leluhur diberi tema ‘Tidak Semua Gampang Diatur’ yang termuat di halaman 78, Warta Sulsel Edisi No.83, Juli 1993/II:

Semua bisa diatur! Kalimat pendek ini, belakangan sering kita dengar diucapkan orang secara lantang, sehubungan adanya berita-berita tentang ‘calon’ yang diarahkan untuk menggantikan kedudukan sejumlah bupati di Provinsi Sulsel yang sudah akan berakhir masa jabatannya tahun ini.

Gambar

Dok. Majalah Warta Sulsel

Kita tidak tahu persis apakah ucapan tersebut bermuatan penyindirin atau sekadar jawaban basa-basi atas permasalahan tersebut. Yang pasti, dari sejumlah pesan-pesan leluhur orang Sulsel, tidak satupun yang menyatakan persoalan-persoalan pemerintahan maupun kemasyarakatan yang timbul dapat dengan mudah diatur menurut kehendak para pemimpin yang berkuasa.

Sininna gau’E namadeceng narekko matatrette’i (bhs.Bugis)

Artinya: ‘’Semua hal baru akan baik apabila teratur.’’

Begitu pesan Arung Matoa Sangkuru yang tercatat dalam Lontara Andi Makkaraka Ranreng Betetempola. Semua jadi baik jika teratur, dalam hal ini, tidak sama artinya dengan kalimat ‘’semua bisa diatur’’.

Dan, untuk itu dipesankan:

1.Mengenali hal buruklalu ditinggalkandan memahami kebaikan untuk dikerjakan.

2.Mengenali yang tak mungkin dan memahami yang mungkin.

3.Mengenali yang tak pantas dan memahami yang pantas.

4.Mengenali yang curang dan memahami kejujuran.

Simpulannya, kita diajak untuk mengenal hal-hal yang patut dihindari dan memahami apa yang baik yang seharusnya diperbuat. Dalam bahasa Bugis, pesan-pesan Arung Matoa Sangkuru tersebut, sebagai berikut:

Issengngi maja’E mutettangngi mupenessaiwi decengnge mupogau’i.

Issengngi tancajie namupanessaiwi jajie.

Issengngi temmakkuwae namupanessaiwi makkuwae.

Issengngi macekoe namupanessaiwi malempu’e.

Kemudian dalam memnghadapi persoalan-persoalan yang rumit sekalipun, langkah yang harus diambil menurut pesan leluhur Bugis yang diabadikan oleh H.Andi Ninong:

Lalo bekka’ temmakkasape’

Artinya: Sesak lolos tak merobek.

Maksudnya: Untuk menyelesaikan suatu persoalan, usahakan, kalau dapat, tak ada yang merasa dikorbankan. Paling tidak, penyelesaian dapat menekan sedikit mungkin terjadinya pengorbanan.

Dalam kaitan dengan kedudukan atau jabatan tinggi, Laboulu dalam lontara kumpulan Andi Pabarangi, mengatakan:

Aja’ muangowai onrong,  aja’ to muacinnai tanre tudangeng, de’tu muullei padecengi tana. Risappa’po muompo’, rijello’po muakkengau.

Artinya: ‘’Janganlah menyerakahi kedudukan, jangan pula terlalu mengingini jabatan terlalu tinggi, kau takkan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru akan muncul, kalau ditunjuk baru kau menerima.’’

Maksudnya: Menurt A.Hasan Machmud dalam buku “silasa’ yang disusunnya, lontara ini mengisyaratkan, bahwa pada dasarnya semua orang mencita-citakan kedudukan yang tinggi, tetapi terkadang takdir membawa ke arah lain. Tapi, katanya, jika keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka dalam perjalanan mencapainya unsur moral akan dikesampingkan. Lebih-lebih lagi kalau ditunjang oleh kekuasaan. Sebaliknya, seseorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri, ia tidak akan mengemis jabatan dengan mengorbankan harga dirinya.

La Tenribali, bekas Arung Cinnotabbi V, menyangkut kekuasaan pemimpin, sejak berabad silam, tepatnya ketika pendiri Kerajaan Wajo ini mengusulkan agar Boli diganti dengan Wajo, berkata:

Arungnge temmasolompawo, wanuae temmangellepasang, naia riwenru’e ade’ mapangnge namacinnong maritikiti’ namadeceng malebbang naripada molai mappaolangngi nariakkitangi ri Dewata Seuae.

Artinya: ‘’Raja tidak akan memerintah laksana air mengalir dari hulu ke muara. Sebaliknya rakyat tidak akan memaksakan kehendaknya bagaikan air pasang memukul pantai. Yang kita bentuk sebagai hukum adat ialah bersih jernih bewrkilauan yang dapat berlaku luas terhadap semua orang, kta sama taati lebih dahulu kemudian menyuruh rakyat menaatinya pula.’’

Duh, betapa damainya tentu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika mutiara pemikiran La Tenribali tersebut masih dapat diaktualisasikan. Kalimat ‘semua bisa diatur’ tentunya pula tak perlu menerpa pendengaran dan rongga-rongga permasalahan. (Mahaji Noesa/Warta Sulsel  Edisi No.83 Juli 1993/II).

Gambar

Tampak bendera Merah Putih dinaikkan setengah tiang pada 11 Desember 2012 di halaman gedung Balai Sidang 45 kota Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Suasana kota Makassar hari ini, Selasa (11/12) seperti suasana peringatan hari ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa’ tahun lalu. Umumnya kantor-kantor pemerintah dan swasta tidak lagi menaikkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda berkabung sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang jalan protokol di Jl.Jenderal Sudirman, termasuk di halaman gubernuran (Rujab Gubernur Sulsel) tak tampak bendera merah putih dinaikkan setengah tiang. Demikian juga kantor-kantor pemerintah dan swasta yang ada sepanjang jalan Urip Sumoharjo, Selasa (11/12) umumnya tidak menaikkan bendera merah putih setengah tiang. Termasuk di halaman Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, bendera merah putih di halaman kedua kantor tersebut tetap dinaikkan penuh tiang.

Kecuali di depan kampus Universitas 45 dan depan gedung Balai Sidang 45 di Jl. Urip Sumiharjo, Selasa (11/12) menaikkan bendera merah putih setengah tiang, sebagai pertanda hari peringatan ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa’ di Sulsel.

Hanya rumah-rumah penduduk di dua jalan – yaitu Jl.Datuk Ribandang dan Jl. Langgau yang mengapit monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa yang kelihatan semarak menaikkan bendera merah putih setengah tiang.

IMG00632-20121211-1200

Rumah warga di Jl.Datuk Ribandang Makassar menaikkan bendera setengah tiang pada 12 Desember 2012/Foto: Mahaji Noesa

 

Walikota Makassar H. Ilham Arief Sirajuddin tampak menghadiri upacara peringatan di monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa, di bawah udara kota Makassar yang bercuaca mendung. Kemudian dilanjutkan ziarah ke TMP Panaikang, Makassar.

‘’Saya tidak tahu kalau hari ini, 11 Desember merupakan hari bersejarah khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, kata Awal (22), salah seorang mahasiswa PTS di kota Makassar. (Mahaji Noesa/independen.co)

IMG00852-20130103-1032

Dinding bagian barat bekas Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Selain bangunan abad XVII Benteng Ujungpandang, masih terdapat banyak sekali bangunan peninggalan lama, bukti Makassar sebagai Kota Tua. Hanya saja sejumlah bangunan tua lainnya menjadi tak menonjol dengan kehadiran bangunan baru berasitektur modern. Bahkan banyak jejak bersejarah justru dibiarkan ikut tergusur.

Gedung lama Balaikota Makassar di Jl. A.Yani, Museum Kota di Jl. Balaikota, Kantor Pengadilan Negeri di Jl. Kartini, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Gubernuran Sulsel dan Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Jend Sudirman, merupakan bangunan-bangunan tinggalan masa lalu yang masih menonjol.

Namun begitu, Klenteng Ibu Agung Bahari di Jl. Sulawesi yang dibangun tahun 1737, Gereja Katedral (1898), Masjid Arab (1907), Mesjid Kampung Melayu dan Pasar Butung (1917). Semua juga merupakan bangunan peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti dinamika kehidupan Kota Makassar dari masa ke masa.

Bahkan melalui sejumlah bangunan keagamaan tinggalan lama tersebut, dapat diketahui jika kehidupan di Kota Makassar pada ratusan abad lampau sudah terbuka untuk semua etnis maupun agama.

Melalui catatan sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo pada abad XVI – XVII, diketahui ketika pusat Kota Makassar masih berada di Benteng Somba Opu,  justru hidup damai berdampingan sejumlah suku bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka yang terdiri dari bangsa Portugis, Denmark, Inggris, Melayu dan Gujarat  justru diperkenankan pihak kerajaan membuat perwakilan-perwakilan dagang seputar benteng.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini hanya ada dalam catatan lembaran sejarah. Lantaran semua telah hancur seiring dibumihanguskannya Benteng Somba Opu oleh pihak kolonial Belanda pada abad XVII.

IMG00849-20130103-1030

Bastion tersisa dari Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Sebenarnya, sebagaimana dicatat sejarah, sesuai dengan Perjanjian Bungaya (Bongaissck Verdrag) pada 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa ke-16, Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman, dua markas pertahanan yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Ujungpandang tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi akibat munculnya keserakahan kolonial, Benteng Somba Opu yang menjadi hak Kerajaan Gowa kemudian dihancurkan.

Setelah beratus tahun peristiwa penghianatan itu berlalu, lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Bungaya yang ada di sekitar Bontoa, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pun menjadi tidak jelas lagi. Sejumlah pondasi bangunan baru sudah tegak di sekitar lokasi bersejarah tersebut.

‘’Beberapa tahun lalu di tempat itu masih ada tanda yang menyatakan sebagai Tempat Perjanjian Bungaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,’’ jelas Amir, seorang warga dari sekitar Timbuseng, Barombong, sambil menunjuk ke arah lokasi di belakang bangunan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar.

Satu-satunya pertanda jejak, karena sekitar lokasi masih diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Jalan tembus dari arah Kelurahan Barombong menuju SMA Negeri 20 Makassar yang kondisinya, selain sempit juga aspalnya berlubang-lubang lama tak pernah mendapat perbaikan.

Tergusurnya lokasi Perjanjian Bungaya dengan kahadiran sejumlah bangunan baru sekitar Bontoa, amat disayangkan banyak pihak. ‘’Lokasi ini sama pentingnya dengan Benteng Ujungpandang untuk dipelihara sebagai bagian dari bukti jejak sejarah Kerajaan Gowa masa lalu,’’ kata Sudirman, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar.

Seperti dicatat sejarah, Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Nusantara dengan penyumpahan menggunakan dua kitab suci agama. Perjanjian ini ditandatangani dengan sumpah oleh Sultan Hasanuddin di depan kitab Al Quran (Islam) dan Speelman di depan kitab Injil (Kristen).

Namun kemudian terjadi penghianatan kolonial, dan memiriskan karena lokasi bersejarah Perjanjian Bungaya itupun kini terancam hilang tergusur derap pembangunan kota. (Mahaji Noesa)