Posts Tagged ‘kota’

Bundaran stainless di jalan bypass kota Kendari

Bundaran stainless di jalan bypass kota Kendari


Perkembangan pesat perluasan kota Kendari dalam 10 tahun terakhir ditandai dengan kehadiran pembangunan banyak bundaran. Istilah bundaran diberikan oleh warga kota Kendari terhadap jalan-jalan simpang empat yang baru dibuka seiring dengan perluasan lokasi pemukiman, kawasan perkantoran serta kawasan bisnis di berbagai penjuru ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Jalan-jalan simpang empat yang ditandai dengan pembuatan bundaran di tengahnya umumnya dibuat dalam ukuran jalanan yang lebar 8 hingga 15 meter. Antara bundaran yang satu dengan lainnya menjadi pertanda kawasan perluasan pengembangan kota semacam blok wilayah. Bundaran itu masing-masing diberi tanda dan nama julukan tersendiri oleh warga kota.
Bundaran Panser di poros Andounohu kota Kendari

Bundaran Panser di poros Andounohu kota Kendari


Seperti bundaran Tapak Kuda yang menjadi pertemuan jalan dari arah Kendari Beach ke Bundaran Stainless, Jl Malik Raya dan ke arah Jembatan Tripping Andonohu. Bundaran stainlees di arah barat bundaran Tapak Kuda merupakan perempatan jalur Jalan By Pass ke Pasar Baru dan Jl Made Sabara – Jembatan Tripping Andonohu. Warga menamai sebagai bundaran Stainless lantaran di tengah bundaran terdapat ornamen taman yang terbuat dari besi-besi kilap anti karat stainless steel.
Ke arah selatan terdapat bundaran Andonohu yang juga sering disebut bundaran Panser lantaran di tengah bundaran terdapat asesori sebuah kendaraan militer jenis Panser yang sudah tak terpakai lagi. Bundaran ini menandai perempatan jalanan arah Andonohu dan kawasan kampus Universitas Halu Oleo (UHO).
Ke arah selatan menenggara terdapat bundaran Polda. Disebut demikian menandai perempatan jalan menuju markas Polda Sultra yang berhadapan dengan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari bundaran ini ke arah timur bersambung dengan poros jalan ke Moramo kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Sekitar 6 km ke arah barat bundaran Polda terdapat bundaran Bola Dunia. Bundaran yang di tengahnya terdapat tugu Bola Dunia, merupakan persimpangan jalan dari arah Mandonga ke bandara Halu Oleo (d/h. bandara Wolter Monginsidi).
Bundaran Pesawat Terbang di poros menuju bandara Halu Oleo Kendari

Bundaran Pesawat Terbang di poros menuju bandara Halu Oleo Kendari


Masih terdapat sejumlah bundaran lain yang menjadi ikon baru kota Kendari seperti bundaran Abunawas di depan RSUD Abunawas Andonohu dan bundaran Pesawat yang di tengahnya terdapat sebuah reflika pesawat jet tempur yang menandai persimpangan dari arah Mandonga menuju Konda dan ke Pintu Gerbang perbatasan kota Kendari dengan kabupaten Konsel.
Antarbundaran juga terdapat jalan-jalan penghubung kualitas hotmix dengan lebar jalan di atas 6 meter. Bundaran-bundaran tersebut selain menjadi penanda kawasan, sekaligus mencerminkan kesungguhan kerja Pemkot Kendari menata ruang meluaskan kota dengan membangun jalan mengantisipasi perkembangan lalu-lintas perkotaan bebas dari kemacetan.
Untuk mempercepat mencapai tujuan, para sopir taksi kota Kendari umumnya menanyakan nama bundaran yang terdekat dengan alamat yang hendak dituju penumpangnya.
Mengamati penataan jalan serta keapikan pengaturan arus lalu-lintas antarbundaran yang terdapat di pusat kota Kendari yang juga dijuluki sebagai Kota Lulo, bukan tidak mungkin dalam tahun 2014 ini dapat meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha di bidang penataan serta pengaturan perlalu-lintasan kota.
Kota Kendari luasnya lebih dari 300 km persegi dua kali lebih besar dari wilayah kota Makassar. Masih terdapat lahan cukup luas untuk pengembangan wilayah kota terutama di arah selatan Teluk Kendari, ke arah timur, dan ke arah utara poros perbatasan dengan kabupaten Konawe.
Penduduk kota saat ini kurang lebih 300 ribu jiwa. Tak heran jika di berbagai penjuru kota masih terlihat banyak wilayah lengang penduduk.
Jika Jembatan Bahteramas melintas Teluk Kendari dari Kota Lama ke Lapulu dapat terujud dipastikan akan jadi pemicu perkembangan wilayah bebas banjir yang masih lengang di arah timur kota hingga Sambuli.
Banyak warga menyarankan pengembangan kota Kendari kelak tetap mempertahankan ciri pembangunan bundaran-bundaran yang dibuat tematik untuk penanda kawasan.
Bundaran Mandonga yang dibangun sejak 25 tahun lalu merupakan bundaran pertama jadi kebanggaan pertanda pusat kota Kendari, setelah sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif (Kotif). Bundaran ini menjadi pengurai jalan simpang tiga dari dan menuju arah timur kota lama Kendari, menuju bandara Halu Oleo arah selatan dan poros keluar arah utara ke kabupaten Konawe dan kabupaten Kolaka
Terdapat sejumlah bundaran telah dirombak, seperti bundaran Wuawua, bundaran Pasar Baru, dan bundaran Kota Lama untuk mengakomodasi kian berkembangnya keramaian dan kepadatan arus lalu-lintas kota. (Mahaji Noesa, tulisan ini telah diposting di kreport kompas.com 26 Agustus 2014)

Gambar

Peta kota Kendari dan sekitarnya/Sumber: google-pakai-mobil.blogspot.com

Tergolong sesuatu yang langka di dunia, sebuah kota utuh tumbuh berkembang mengelilingi sebuah teluk  seperti teluk Kendari. Justru teluk Kendari yang kini berkembang multifungsi memerlukan perhatian serius dalam kaitan perkembangan kota Kendari sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Masalahnya, teluk Kendari saat ini bukan lagi merupakan wilayah pinggiran atau hanya berstatus sebagai daerah pelabuhan laut seperti saat masih masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kendari.

Teluk Kendari kini telah menjadi wilayah jantung kota Kendari yang mulai berotonomi dengan 3 kecamatan – Kendari, Mandongan dan Poasia, dan sekarang ditambah 3 kecamatan baru yakni kecamatan Baruga (pemekaran kecamatan Mandonga), kecamatan Abeli (pemekaran kecamatan Poasia), dan kecamatan Kendari Barat (pemekaran kecamatan Kendari).

Gambar

Kota kendari dengan latar teluk Kendari/Foto:google-skyscrapercily.com

Dari enam kecamatan yang ada saat ini di kota Kendari, 3 kecamatan berwilayah di pesisir selatan teluk Kendari (kecamatan Poasia,Abeli, dan Baruga). Dua kecamatan di bagian utara pesisir teluk (kecamatan Kendari dan Kendari Barat). Sedangkan kecamatan Mandonga terletak di bagian barat teluk.

Sebagian besar dari wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan teluk Kendari. Artinya, dengan memperhatikan letak geografis tersebut, kota Kendari sesungguhnya merupakan sebuah kota pantai (Water front city). Sebuah kota yang sepenuhnya menghadap sebuah teluk yang luasnya lebih dari 10 km persegi (ukuran perkiraaan lebih kurang).

Sebagai perairan di jantung kota, pemerintah kota Kendari termasuk Pemprov Sultra seharusnya memberikan perhatian serius untuk dapat tetap menjaga kealamian lingkungan fisik teluk Kendari di tengah kencangnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan kota Kendari hari ini, esok, dan yang akan datang.

Konsep Ornop Sultra, Walhi Sultra, Yascita, dan Yari (Opini, Kendari Ekspres, 31 Januari 2003) guna mendorong teluk Kendari menjadi suatu kawasan konservasi kota suatu gagasan cemerlang yang perliu disahuti khususnya oleh pemerintah kota Kendari dalam kaitan pemeliharaan serta mencegah kerusakan lingkungan di teluk Kendari.

Setidaknya konsep tersebut dapat dijadikan acuan guna melakukan pemikiran yang lebih konperehenship, semacam pembuatan atau penetapan sebuah Tata Ruang Pengembangan Kawasan teluk Kendari 25 hingga 30 tahun ke depan.

Dengan adanya Tata Ruang Khusus pengembangan kawasan teluk Kendari, diharapkan kealamian dapat tetap terjaga dan terpelihara di tengah derasnya dinamika perkembangan jaman serta bertambahnya peran dan fungsi teluk.

Lahirnya konsep dari LSM lingkungan Sultra untuk menjadikan teluk Kendari sebagai kawasan konservasi kota, tentu saja, telah ditunjang data kondisi lapangan yang mencemaskan terhadap keberadaan teluk Kendari apabila tidak segera dilakukan suatu penanganan yang serius.

Hilangnya ikan Belanak dan Teri (jenis Lure dan Balombong) yang dulu banyak berkembang biak di perairan teluk Kendari, suatu bukti kecil bahwa sesungguhnya kini telah terjadi kerusakan organisme laut yang bernilai ekonomis di teluk ini.

Catatan DR.Ir. La Ode M Aslan, MSc, Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Laut lembaga penelitian Universitas Haluoleo, tentang kerusakan dan hilangnya hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai Sultra yang dapat menyebabkan abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terjadi di pesisir teluk Kendari. Kondisinya, disebutkan, dalam kualifikasi sangat memprihatinkan.

Dengan adanya suatu tata ruang dilengkapi pembagian serta penetapan zona-zona pengembangan berdasarkan kondisi dan kessuaian lahan, sangat diharapkan perkembangan kota di pesisir teluk Kendari tetap menyediakan ruang-ruang publik (open space) untuk menikmati keindahan alam teluk Kendari.

Demikian pula adanya perhatian terhadap puluhan sungai yang setiap saat mengalirkan lumpur dan limbah ke teluk Kendari. Termasuk pengaturan drainase kota agar tidak membantu percepatan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran perairan teluk Kendari.

Dengan adanya tata ruang kawasan teluk Kendari, diharapkan kehadiran sejumlah pelabuhan, docking kapal, maupun industri perikanan tidak mengganggu biota laut perairan teluk Kendari. Apalagi sampai menimbulkan semacam kasus kerang beracun akibat tercemar Bahan Buangan Beracun (B3) mengandung mercury seperti yang pernah menimpa teluk Jakarta.

Ke depan kita merindukan teluk Kendari tak hanya dipadati kapal-kapal motor angkutan barang dan penumpang serta kapal-kapal penangkap ikan. Tapi juga teluk ini tak gersang dari kehadiran perahu layar untukkepentingan olahraga, pendidikan, hiburan, rekreasi dan pariwisata khusunya dalam perairan teluk Kendari.

Ramai dan eloknya, jika kemudian teluk dapat dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penyewaan peralatan olahraga, hiburan, rekreasi air seperti diving, yacth, skyjet, boating, dan parasailing. Demikian pula penyediaan bus-bus air sebagai alat angkut penyeberangan dan rekreasi yang murah, cepat, dan lebih aman seperti terdapat di kota-kota pantai Eropa.

Adanya penanganan dan pengembangan teluk yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah kota Kendari. Akan tetapi berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat ProvinsiSultra secara keseluruhan. Mengingat, salah satu peran teluk Kendari juga merupakan gerbang laut Provinsi Sultra.(Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, 2 Maret 2003)

Gambar

Balapan motor/Foto:google-balapmotor.blogspot.com

Penggunaan helm yang spesifikasinya menutup kepala sampai telinga, memakai tali pengikat penutup dagu, serta mempunyai semacam kaca pelapis pandangan, yang populer disebut sebagai helm standar, sejak awal malam pergantian tahun 2005 ke 2006 sudah ramai dipakai oleh para pengemudi sepeda motor yang melintas di jalan-jalan raya khususnya dalam wilayah kota Makassar.

Gambar

Helm standar produk riddell/Foto google – nfifan24.blogspot.com

Anjuran untuk menggunakan helm standar seperti itu ketika mengendarai sepeda motor, mulai awal 2006, tampaknya disambut hangat sebagian besar warga kota Makassar khususnya dengan kesadaran penuh betapa pentingnya menggunakan pengaman kepala yang standar saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Buktinya, sekalipun ada sejumlah aksi demo menantang anjuran tersebut, namun warga pengendara sepeda motor di kota Makassar sejak awal tahun 2006 telah beramai-ramai secara suka rela mengganti helm yang mereka pakai selama ini – umumnya hanya menutupi bagian atas kepala, tidak berpengikat serta tidak melindungi bagian telinga. Sekalipun untuk sementara, penggunaan helm dengan spesifikasi standar seperti itu masih didominasi oleh pengemudi sepeda motor, sedangkan untuk mereka yang dibonceng umumnya masih menggunakan helm biasa – nonstandar.

Penggunaan helm standar bagi pengendara sepeda motor, sebenarnya mengacu dari sejumlah aturan yang telah dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu mengenai aturan berlalu-lintas maupun tentang kelengkapan bagi pengendara kendaraan bermotor, termasuk pengendara sepeda motor di jalan raya. Apalagi, berdasarkan survai dari setiap 10 pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan di jalan raya, 5 di antara pengendara tersebut mengalami pecah kepala.

Ketika pertama kali dianjurkan penggunaan helm bagi pengemudi maupun semua pengendara (termasuk yang dibonceng) sepeda motor tahun 1998 – 1999 di kota Makassar, disambut gelombang protes yang dahsyat sehingga menimbulkan sejumlah korban jiwa. Namun kemudian, protes itu mereda dengan sendirinya seiring dengan mulai meningginya perhatian betapa pentingnya menggunakan pengaman kepala – sekalipun kala itu masih ditolerir dengan hanya menggunakan helm nonstandar di saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Gambar

Helm Revolution, helm standar produk Riddell/Foto: google– ebbosfootballshop.de

Tingginya kesadaran warga pengemudi sepeda motor khususnya di kota Makassar saat ini untuk mengganti hel nonstandar ke helm spesifikasi standar, sangat diharapkan dapat diringi dengan pembinaan persuasif oleh pihak-pihak yang berkompeten mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud dengan helm standar.

Banyak pihak berharap agar kesadaran warga kota saat ini yang mau menggunakan helm dengan spesifikasi standar – menutup kepala hingga bagian telinga, serta memakai tali pengikat dagu saat mengendarai sepeda motor dijalan raya, tidak lagi dicecoki denganhal-hal yangtidak mendasar yang dapat merusak kesadaran dan suasana yang sudah kondusif terhadap anjuran penggunaan helm standar. Misalnya, tidak perlu dialkukan sweeping, tindakan-tindakan, atau sanksi drastis terhadap para pengendara sepeda motor khususnya yang dibonceng untuk juga segera menggunakan helm standar.

Demikian pula tidak perlu dilakukan sanksi atau penindakan drastis terhadap penggunaan helm spesifikasi standar yang masih bervariasi, seperti misal yang menggunakan kaca pelapis atau tidak menggunakan kaca pelapis pandangan. Soalnya sejumlah produk helm spesifikasi standar yang beredar di pasaran selama ini masih bervariasi dalam berbagai bentuk warna kaca pelapis, serta ada yang menggunakan dan tidak menggunakan kaca pelapis pandangan tapi dispesifikasi sebagai helm standar. Apalagi, memang, ketika anjuran penggunaan helm standar mulai diberlakukan, tidak diiringi petunjuk helm dari produk mana saja yang diakui sebagai helm standar yang dapat menjamin keselamatan pengamanan kepala para pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan lalu-lintas, maupun tidak berefek terhadap kesehatan diri para penggunanya.

Sejumlah warga kota mengatakan, kesadaran untuk menggunakan helm standar yang mulai tumbuh dengan baik saat mengendara sepeda motor di jalan raya saat ini, cepat atau lambat akan diikuti kesadaran warga untuk mengetahui serta mendalami bagaimana sesungguhnya helm standar dengan semua manfaatnya. Termasuk, tentunya,  mengenai helm standar setype helm revolution produk Riddle dan National Institute of Health yang telah digunakan sejak tahun 2002 di Amerika – menggunakan semacam rangka kawat atau besi pengaman di bagian muka. Helm tersebut telah diuji keampuhannya mampu melindungi penggunanya tidak gegar otak jika terjadi benturan di bagian kepala. (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar, Edisi No.332 Thn VIII/Minggu II, Januari 2006, Hal. 4 Box: Kronik Makassar)    

Gambar

Bendi/Ft:google-manado.antaranews.com

‘’Pada hari Minggu kuturut Ayah ke kota

Naik delmanistimewa kududuk di muka

Kududuk samping pak kusir yang sedang bekerja

Mengendalikan kuda supaya baik jalannya

Tak tik tak tik tuk bunyi sepatu kuda…….’’

Indahnya lagu anak-anak ‘Naik Delman ke Kota’ tersebut kini sudah jarang terdengar, tak hanya di kawasan perkotaan tapi juga sampai di wilaytah pedesaan.

Memudarnya salah satu nyanyian milik anak-anak tempo doeloe yang bangga dengan angkutan tradisional delaman alias sado alias andong alias bendi – sebutan populer bagi masyarakat Provinsi Sulsel, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan jaman. Bendi kini sudah menjadi semacam barang langka yang hidup dalam cerita lama tentang kampung halaman.

Gambar

bendi, angkutan tradisional yang mulai tergusur/Ft: google-peacejournalism.blogspot.com

Sebenarnya hingga tahun 90-an angkutan tradisonal bendi masih dijadikan sebagai angkutan pedesaan di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Sulsel. Sampai masa itu setiap hari masih didengar derap irama kaki kuda penarik bendi yang bergerak di wilayah pedesaan membawa hasil bumi rakyat menuju lokasi pasar-pasar induk yang ada di pusat-pusat kota – ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Pasar di ibukota kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Maros, Pangkep, Barru, dan Majene merupakan pasar-pasar yang pernah diramaikan kendaran-kendaraan angkutan milik masyarakata pedesaan.

Ketika jaringan jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat-pusat kota mulai terbuka luas bahkan sudah beraspal, seiring dengan itu angkutan penumpang dan barang jenis mikrolet pun keluar masuk wilayah pedesaan, bendi mulai kurang dilirik warga. Bahkan di sejumlah ibukota kabupaten diterapkan aturan ‘dilarang masuk terhadap bendi-bendi yang tidak dilengkapi alat penampung ‘kotoran’ kuda penariknya.

Ketika kendaraan bermotor roda dua kini diperkenankan untuk beroperasi sebagai angkutan penumpang umum dengan sebutan ‘ojek’, para sais atau kusir (pengemudi bendi) yang masih tersisa di antara deru ojek yang bebas menyeruak ke semua jalur jalan harus pasrah menerima kemajuan peradaban.

‘’Saya masih bisa dapat uang Rp 10.000 sampai Rp 15.000 setiap hari pasar. Tidak hanya mengangkut muatan barang dan orang dari desa, tapi masih bewberapa orang ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak muda laki-laki dan perempuan di kota yang selalu menumpang bendi saya,’’ kata Wa’ Nure’ seorang kusir yang sejak tahun 90-an hingga sekarang masih mengoperasikan angkutan bendai jalur Tajuncu – Pasar Sentra Kota Watangsoppeng, ibukota kabupaten Soppeng.

Tak tik tuk bunyi sepatu kuda bendi melintas di jalan aspal, salah satunya yang tersisa – memang, masih bisa kita mendengar dengan nyaring di jalan poros Tajuncu – Kota Watangsoppeng pada subuh hari-hari puncak pasar Kota watangsoppeng yakni hari Kamis dan Minggu.

Tak tik tuk bunyi sepatu kuda pun kian sayup tak sampai lantaran paling sedikit 1 di antara 10 warga di pedesaan kini sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor. (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar, Edisi No.284 Thn VI/Minggu II, Oktober 2004 Hal.10)  

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

Gambar

Mariang Polong di Benteng Somba Opu (Foto: Riset)

Tercatat sejarah, sebanyak 272 pucuk meriam besar dan kecil ikut dihancurkan ketika Kolonial Belanda membumihanguskan Benteng Somba Opu yang menjadi pusat Kerajaan Gowa pada 24 Juni 1669. Termasuk sepucuk meriam bernama ‘Mariang Anak Mangkasara’ (Meriam Anak Makassar) dirampas oleh Belanda.

Meriam (jagur) yang beratnya sekitar 500 kg dan memiliki panjang sekitar 6 meter tersebut, merupakan yang terbesar di antara semua meriam yang mengawal pertahanan Benteng Somba Opu yang berbentuk persegi empat dengan luas lebih dari 113 ribu meter bujur sangkar.

Meriam yang dibuat tahun 1593 lubang pelontar mesiunya berdiameter besar, memiliki jangkauan lontar yang jauh serta kekuatan daya rusak yang besar. Jika beraksi, menimbulkan gelegar yang dahsyat hingga radius puluhan kilometer, sehingga juga dijuluki sebagai ‘Meriam Keramat.’

Namun, sekalipun ada petunjuk meriam tersebut lolos dari aksi penghancuran oleh kolonial Belanda tapi saat ini tak diketahui dimana rimbanya. Dalam catatan lama ada disebut pascaperang Somba Opu (1669) — perang maritim terbesar yang pernah terjadi di wilayah Asia sepanjang sejarah, meriam itu disingkirkan ke Batavia, lalu kemudian entah dibawa kemana. Sampai sekarang tidak ada sedikitpun petunjuk arah raibnya meriam kebanggaan ‘Anak Makassar’ tersebut.

Di lokasi puing bekas Benteng Somba Opu yang terdapat di Kelurahan Somba Opu Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, saat ini hanya dapat disaksikan dua buah meriam (jagur). Satunya, meriam yang dijadikan asesori di halaman depan Museum Karaeng Pattingaloang yang terdapat di areal bagian barat bekas Benteng Somba Opu. Akan tetapi, meriam tersebut, bukan bagian dari meriam yang pernah mengawal di Benteng Somba Opu. Meriam ditemukan dalam suatu penggalian yang dilakukan warga secara tak sengaja pada tahun 90-an di Jl. Ince Nurdin, Kota Makassar, sekitar 10 km di arah utara lokasi Bekas Benteng Somba Opu.

Dudukan meriam justru merupakan hasil rekonstruksi tahun 1991 yang dilakukan oleh H.Mochtar Ibrahim Dg Naba dari STM Pembangunan Ujungpandang.

Berikutnya, sebuah meriam (jagur) yang panjangnya 1 meter lebih. Meriam yang bagian pangkalnya terlihat tak sempurna (patah ?) santer disebut oleh penduduk yang bermukim sekitar lokasi bekas Benteng Somba Opu sebagai ‘Mariang Polong’ (Bahasa Makassar, berarti Meriam Patah).

Meriam ini sejak dulu, menurut cerita penduduk, sudah tergeletak di sekitar sebuah makam yang saat ini berada sekitar 15 meter di depan Museum Karaeng Pattingaloang, di bekas Benteng Somba Opu. Makam yang telah dibuatkan penutup dalam bentuk bangunan gardu permanen, disebut-sebut sebagai makam dari keluarga Raja Gowa tempo dulu. Namun pihak Museum Karaeng Pattingaloang hingga sekarang tidak punya data pasti mengenai siapa yang dimakamkan di tempat tersebut.

Yang pasti, cerita dari penduduk sekitar, meriam tersebut dari dulu hingga saat ini terutama sore hari — jelang malam Kamis atau Malam Jumat, selalu terlihat ramai disiarahi orang-orang yang datang dari Kota Makassar maupun dari wilayah Kabupaten Gowa dan sekitarnya. Mereka menabur bunga dan membakar lilin merah di badan meriam. Tak heran jika setiap saat terasa hembusan bau bunga  pandan segar di sekitar meriam, dan badan meriam dipenuhi lelehan bakaran lilin merah.

Ada yang mengisahkan, bahwa pada tahun 70-an, sebelum dilakukan eskavasi (penggalian) lokasi bekas Benteng Somba Opu, Mariang Polong ini pernah diangkut oleh sekelompok orang dibawa ke wilayah Balang Baru, Kota Makassar – sekitar 3 kilometer arah utara benteng. Mereka memindahkan dengan maksud agar tidak terjadi pemberhalaan terhadap meriam tersebut.

Namun dalam beberapa waktu kemudian, Mariang Polong dikembalikan ke tempatnya semula di dalam areal bekas Benteng Somba Opu, lantaran orang-orang yang tadinya memindahkan meriam tersebut dikabarkan terserang penyakit dan semua tewas.

Banyak pihak menyayangkan lantaran hingga saat ini pihak UPTD Pengelola Benteng Somba Opu termasuk Museum Karaeng Pattingaloang, belum memiliki data yang jelas mengenai Mariang Polong yang justru berada di moncong museum. Termasuk amat menyayangkan karena ada semacam pembiaran terhadap orang-orang untuk menyakralkan, memuja-muja, bahkan meng-kramat-kan meriam yang belum jelas asal-usulnya tersebut.

Lebih aneh lagi, ada yang mengubah posisi meriam yang sebelumnya hanya digeletakkan di atas gundukan batu, kini mulut meriam dimasukkan ke belahan batang sebuah pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Sehingga posisinya, membuat kesan bertemunya P and V. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 10 Oktober 2011)

Gambar

Penonton jadi penari dadakan pun tak terbakar ketika disulut obor (Foto: Istimewa)

Tubuh disulut nyala api tak terasa panas, pakaian yang dikenakan pun tak terbakar. Mengherankan tapi nyata. Kejadian seperti ini bukan sekedar potongan cerita lama dari kesaktian para jawara dalam rimba persilatan masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang dalam salah satu komunitas penari ‘Pepe-pepeka Ri Makka’ di Kota Makassar.

Tarian bernuansa magis tersebut, merupakan salah satu warisan asli nenek moyang Indonesia masa lalu yang masih dimainkan secara turun temurun oleh warga Paropo di bilangan wilayah Panakkukang, Kota Makassar.

Konon tarian ini mulai ditampilkan sebagai bagian dari hiburan dalam pesta-pesta rakyat seperti sunatan, upacara hajatan atau upacara perkawinan pada masa pascapendudukan penjajah kolonial Belanda, khususnya di perkampungan rakyat Paropo dan sekitarnya. Saat ini Paropo sudah menjadi salah satu bagian dari wilayah Panakkukang sebagai kawasan pemukiman dan perdagangan yang berkembang pesat di Kota ‘Metropolitan’ Makassar.

Gambar

Arca Pepe’pepeka ri Makka di anjungan Bugis-Makassar, Pantai Losari, kota Makassar (Foto: Mahaji Noesa)

Umumnya penari Pepe-pepeka Ri Makka terdiri atas beberapa orang laki-laki tua dan muda. Tampak tak ada gerakan baku dari tarian ini, kecuali para penari berbaris teratur ketika tampil ke pentas, berputar-putar sambil bersenandung khas dalam bahasa Makassar. Masing-masing penari pun seolah diwajibkan membuat gerakan-gerakan jenaka yang dapat mengundang gelak tawa penonton. Misalnya, ada penari yang berjalan mencontohkan gerakan seekor kera,berjalan terpincang-pincang, menggeleng anggukkan kepala bak lelaki renta, atau mendelik-delikkan mata sambil menjulur-julurkan lidah bagai orang kepedasan.

Dari dulu hingga sekarang para penari tak ada yang mengabdikan diri khusus sebagai penari Pepe-pepeka Ri Makka. Para penari yang kebanyakan masih punya hubungan keluarga, umumnya bekerja sebagai buruh serabutan, sebagai tukang kayu, tukang batu, penjual ikan atau penjual sayur keliling.

Dari perbincangan yang pernah saya lakukan dengan sejumlah penari Pepe-pepeka Ri Makka mengakui, sudah pernah ada upaya untuk mengajarkan tari ini ke orang luar melalui Sekolah Tari di Kabupaten Gowa. Namun, para penari di luar komunitas warga Paropo selalu saja merasa kepanasan apabila sampai ke adegan disulutkan api obor yang menyala ke tubuh mereka.

Padahal, katanya, dalam latihan-latihan rutin tari yang biasa dilakukan di kalangan mereka tak ada diajarkan mantera khusus anti api. Ada nyanyian-nyanyian yang ditampilkan sejak awal pertunjukan kedengarannya seperti pembacaan mantera, tetapi itu semua tak lain adalah semacam pantun-pantun jenaka dalam bahasa Makassar yang dimaksudkan untuk menggelitik kelucuan penonton. Seperti penyebutan kata ‘Pisang berbuah Emas’ dalam bahasa Makassar. ‘’Mana ada pisang berbuah emas,’’ katanya.

Nyanyian pengiring seperti ‘’Pepe-pepeka ri Makka lenterayya ri Madina Ya Allah Paroba Sai Na Takakbere dunia….dst’’ Selama ini sering diintreprestasikan penonton sebagai ucapan mantera anti apinya Nabi Ibrahim AS yang disadur dalam bahasa Makassar. Padahal, menurut sejumlah pemain, kalimat-kalimat itu hanya pengulangan dari apa-apa yang sudah pernah diucapkan secara spontan ketika melakukan tarian Pepe-pepeka Ri Makka oleh para penari terdahulu. ‘’Kita ulang-ulang karena menarik, di samping sering ada kalimat-kalimat lucu yang diucapkan setiap kali pertunjukan,’’ katanya.

Namun begitu, menurut sejumlah penari, tidak semua orang di Paropo dapat diikutkan dalam tarian Pepe-pepeka Ri Makka. Dari latihan-latihan yang dilakukan secara berkala di komunitas warga Paropo, para penari dipilih yang juga mampu memainkan alat musik seperti rebana, gong, gendang dan katto-katto sebagai pengiring tarian. Para pemain yang terdiri minimal dari 6 orang pria umumnya tampil dengan kostum pakaian adat Makassar dengan memakai destar di kepala. Pertunjukan dipimpin seseorang yang dituakan oleh komunitas penari.

Saat ini diakui, sangat jarang sekali orderan Tari Pepe-pepeka Ri Makka untuk pertunjukkan hajatan dari masyarakat umum. Belakangan, permintaan kebanyakan datang untuk pertunjukan-pertunjukan resmi yang dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dalam event-event yang berkaitan dengan acara kepariwisataan. Termasuk untuk sejumlah pertunjukan keseniaan asal Sulawesi Selatan yang dilakukan di luar negeri.

Dalam pertunjukkan Kesenian Sulawesi Selatan di acara ‘South Sulawesi Colors’ (19 Maret 2011), tari Pepe-peka Ri Makka ikut dipertunjukkan di Stadium MBJB – Johor Bahru, Malaysia. Wakil Menteri Besar Johor, Tuan Jama’ Bin Johan dan Presiden Persatuan Kebajikan Ekonomi Bugis Malaysia yang juga Direktur Ugik Technologie, Lokman Junit ikut dilibatkan dalam tari Pepe-peka Ri Makka. Tubuh keduanya disulut sejumlah api obor, tak terbakar, dan bahkan terlihat santai-ria menikmati tarian api tersebut. Sekitar 4000-an penonton takjub menyaksikan kejadian ini.

Selain pemain, para penonton seringkali dilibatkan dalam adegan penyulutan api obor di pertunjukan tarian Pepe-pepeka Ri Makka. Sulit dipercaya, sulutan api tak membakar kulit tubuh dan pakaian, tapi itulah kenyataan dalam klimaks pertunjukkan tarian Pepe-pepeka Ri Makka. Suatu tarian asli Indonesia di Makassar yang butuh perhatian pembinaan, termasuk melalui pelestarian komunitasnya. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 06 Mei 2011)