Posts Tagged ‘negara’

Gambar

Monumen Puisi Udhin Palisuri di Parepare/Ft: Mahaji Noesa

Ada tiga agenda yang disiapkan Pemkot Parepare ketika mantan Presiden RI ke-3, Prof.DR (Ing), H.Bacharuddin Jusuf habibie berkunjung ke Kota Parepare, 6 – 7 April 2006dalam rangka penutupan kompetisi sepakbola Habibie Cup 2006  yang diselenggarakan di Kota Parepare.

Agenda acara yang disediakan Pemkot atas kunjunga B.J.Habibie yang putra Indonesia kelahiran Parepare tersebut, yakn9i memberikan penganugerahan Gelar Kehormatan Warga Utama bagi BJ Habibie dari Pemkot dan warga Kota Parepare. Kemudian peresmian penggunaan nama jalan yang mengambil nama Alwi Abdul Jalil Habibie – ayahanda BJ Habibie, menggantikan nama jalan di tepi pantai Kota Parepare.

Sedangkan agenda terakhir, yaitu meresmikan sebuah monumen yang bertajuk ‘Telapak Tangan untuk Bangsa dan Negara’ yang di puncaknya mengabadikan bentuk dan guratan telapak tangan BJ Habibie.

Bagi Pemerintah dn warga Kota Parepare, sosok BJ Habibie menjadi ikon pemacu semangat kebanggaan untuk membangun kota maupun mengukir prestasi bagi bangsa dn negara. Tak heran jika sampai sekarang, di gerbang masuk Kota Parepare masih terpampang tulisan besar yang menyatakan ‘Selamat datang ke Kota kelahiran Presiden RI BJ Habibie.’

Dari tiga agenda acara dalam kunjungan Habibie di Parepare tersebut, yang luput dari perhatian banyak orang, yaitu diabadikannya secarah utuh sebuah puisi berjudul: Sekuntum Puisi untuk Prof DR (Ing) BJ Habibie (Setangkai Kasih buat ibu Ainum Habibie)’ karya seniman Sulsel Udhin Palisuri secara utuh dalam monumen ‘Telapak Tangan untuk Bangsa dan Negara.’

Monumen setinggi lebih dari 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter yang terletak sangat strategis di tepi pantai Kota Parepare tersebut, oleh banyak kalangan menyebutnya, lebih tepat jika disebut sebagai ‘Monumen Puisi Udhin palisuri’. Alasannya inilah monumen pertama di Indonesia yang mengabadikan secara utuh sebuah karya puisi dari seorang seniman.

Bagi Udhin Palisuri yang mulai menapaki dunia kesenimanan ketika bersekolah di Kota Parepare tahun 1963, pembuatan monumen ‘Telapak Tangan untuk Bangsa dan Negara’ yang juga mengabadikan utuh sebuah puisinya, disyukuri sebagai salah satu rakhmat Tuhan yang diberikan kepadanya dalam ketekunannya selama ini menggeluti dunia kepenyairan.

‘’Saya baru tahu tentang monumen itu lewat SMS, ketika saya menghadiri acara Ultah Kabupaten Wajo, 5 April 2006,’’ katanya.

???????????????????????????????

H.Udhin Palisuri di Monumen Korban 40.000 Jiwa kota Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Puisi itu, jelasnya, ia bacakan pertama kali dalam momentum Munas Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibuka oleh BJ Habibie, Desember 2005 di Kota Makassar.

Setelah menerima gelar sebagai warga kehormatan Kota Parepare, 6 April 2006 di gedung Islamic Centre Parepare BJ Habibie berulangkali memuji seniman Udhin Palisuri sebagai sosok sastrawan yang hebat, pandai menempatkan kata yang penting bagi kehidupan.

Bagi Udhin Palisuri sendiri yang telah menerbitkan 14 judul buku kumpulan puisi (antologi), dan kini sedang menyiapkan penerbitan kumpulan puisi ‘Tanah Tugas Kita’, ‘Gerbang Dayaku’ (Puisi Kutai kertanegara), ‘Tomanurung’ dan ‘Jendela Balla Lompoa’, menampik jika disebut puisinya yang terabadikan  di Monumen Telapak Tangan BJ Habibie di Kota parepare tersebut adalah puncak dari karya puiisinya.

‘’Puisi saya dlam monumen ini, baru merupakan anak tangga pertama menuju langit,’’ tandas penyair sekaligus deklamator yang belum ada tandingnya di Sulsel saat ini.

‘’…..semakin kupandang sinar matamu/engkau sekuntum puisi/kata berbunga cinta/pada jejak telapak tanganmu/melekat di jantung Parepare………’’ Begitu bunyi petikan baris-baris terkhir dari 60 baris puisi Udhin Palisuri yang diabadikan di Monumen ‘Telapak Tangan untuk Bangsa dan Negara.’ Hidup seniman! (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar, Edisi No.338 Thn VIII/Minggu I – II, April 2006, Hal.12)  

Gambar

Dinding Barat Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Tak pernah ada kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar hanya istilah para sejarawan untuk menyebut dua kerajaan bersahabat, yakni Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Justeru Sagimun Mulus Dumadi, penyusun buku ‘Sultan Hasanuddin’ serial ‘Mengenai Pahlawan-pahlawan Nasional’ (Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983) dengan tegas menyatakan: ‘’Makassar bukanlah nama sebuah kerajaan, tapi nama suku bangsa.’’

Perkataan Makassar itu sendiri menurut Prof.Dr.Mattulada dalam ‘Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah’ (Bhakti Baru, Ujungpandang, 1982), sudah tertera dalam buku Negara Kertagama yang ditulis Prapanca tahun 1364. Sebutan Makassar dalam kitab Prapanca tersebut dimaksudkan sebagai nama salah satu negeri taklukan Kerajaan Majapahit di Pulau Sulawesi.

Namun, dimana tepatnya lokasi negeri Makassar seperti disebutkan dalam kitab terbitan abad XIV tersebut, tak ada keterangan yang jelas.

Sejarah tentang Kerajaan Gowa pun baru tercatat mulai awal abad XVI. Kala itu berkuasa Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Mangutungi Tumapa’risi’ Kallonna. Sebelum itu, catatan tentang Kerajaan Gowa diistilahkan oleh Mattulada sebagai masa gelap.

Dalam masa kekuasaan Raja Gowa IX (1510 – 1546), dibangun Benteng Somba Opu. Benteng seluas 11 hektar lebih yang kini dijadikan sebagai obyek wisata sejarah dan budaya di delta muara Sungai Jeneberang – perbatasan Kabupaten Gowa dan Kotamadya Ujungpandang, di masa lampau merupakan ibukota Kerajaan Gowa.

Menurut catatan Dr.Anthony Raid, sejarawan dan peneliti dari Universitas Nasional Australia, antara tahun 1620 – 1660, ibukota Kerajaan Gowa tersebut tercatat sebagai salah satu dari 6 kota pelabuhan yang tergolong ramai di kawasan Asia Tenggara. Kota Somba Opu dan sekitarnya, kala itu dihuni sekitar 160.000 jiwa penduduk. Padahal dalam kurun yang sama kota Paris dan Napoli baru berpenduduk sekitar 100.000 jiwa.

PETA RAHASIA

Prjanjian Bungaya , 18 Nopember 1667 merupakan bagian dari taktik licik Belandqa untuk menancapkan kuku kekuasaannya di wilayah Kereajaan Gowa. Dalam perjanjian antara lain disebutkan, semua benteng pertahanan Gowa harus dihancurkan. Kecuali, Benteng Somba Opu untuk Sultan Hasanuddin, dan Benteng Ujungpandang untuk pihak Belanda.

Somba Opu sebagai benteng induk Kerajaan Gowa, dikawal 12 benteng pertahanan berukuran lebih kecil. Terdapat 5 benteng pengawal berjajar di garis pantai arah utara Benteng Somba Opu, yakni Benteng Tallo, Benteng Ujung Tanah, Benteng Ujungpandang, Benteng baro’boso, dan Benteng Mariso. Bagian selatan terdapat Benteng Panakkukang, Garassi, Barombong, Galesong, dan Benteng Sanrobone. Arah timur Benteng Somba Opu dikawal Benteng Anak Gowa dan Benteng Kale Gowa.

Het Bongaais Verdrag (Perjanjian Bongaya) terdiri atas 30 pasal, juga dengan tegas membatasi kekuasaan pemerintahan, perdagangan, dan daerah pelayaran armada kerajaan Gowa. Namun perjanjian inibukan merpakan Piagam Kekalahan. Kerajaan Gowa tetap menentang dan melakukan perlawanan gigih terhadap setiap tindakan sewenang-wenang dilakukan pihak Belanda setelah Perjanjian Bungaya.

Sebelum Perjanjian Bungaya, sebenarnya telah ada perjanjian antara Kerajaan Gowa dengan Belanda. Ringkasan isi perjanjian pertama yang dibuat 26 Juni 1637 tersebut, dituliskan oleh Mattulada, sebagai berikut:

‘’Perdamaian kekal, perdagangan bebas, akan tetapi Belanda tak boleh mendirikan tempat tinggal yang permanen di kota Makassar (Somba Opu).’’

Makassar selain sebagai nama etnis, oleh sejarawan banyak digunakan untuk mengganti penyebutan nama kota Somba Opu, ibukoya Kerajaan Gowa di masa silam.

Dalam peta rahasia VOC buatan suatu tim perancang dipimpin Bleau tahun 1670, dilukiskan betapa Kota Somba Opu dan sekitarnya sebagai suatu kota pelabuhan yang cukup ramai. Sejarah tentang kerajaan Gowa pun mencatat bagaimana padatnya aktivitas pemerintahan, perdagangan serta urusan diplomatik berlangsung di kota Somba Opu dan sekitranya dalam abad XVI – XVII.

Peta rahasia kota Somba Opu dan sekitarnya yang kini menjadi salah satu kekayaan koleksi Perpustakaan Nasional di Austria, dengan jelas menggambarkan di sekitar benteng Somba Opu terdapat sejumlah perwakilan dagang orang-orang Portugis, Denmark, Belanda, dan Inggris. Bahkan digambarkan adanya tempat kediaman Antonio de Costa, seorang pedagang Portugis yang lari dan meminta perlindungan pada kerajaan Gowa. Demikian pula sejumlah perkampungan rakyat, perkampungan orang-orang Melayu – Pahang, Campa, Minangkabau dan Johor, Arab, Gujarat, pakistan dan Cina mengitari benteng Somba Opu.

STAD VLAARDINGEN

Dalam suatu peperangan berlangsung 15 -24 Juni 1669, pihak Belanda akhirnya dapat menguasai dan menghancurkan pula benteng Somba Opu yang menjadi inti Kota Makassar.

Sejak itu, menurut catatan sejarah, keramaian kota Makassar berpindah ke wilayah sekitar benteng Ujungpandang yang dikuasai pihak kompeni Belanda.

Benteng Ujungpandang dan sekitarnya menjadi wilayah pemukiman para pejabat Belanda dan sekutunya disebut sebagai Stad Vlaardingen. Sedangkan nama Bneteng Ujungpandang diubah menjadi Fort Rotterdam.

Stad Vlaardingen selanjutnya dikembangkan sebagai kota pusat pemerintahan dan perdagangan untuk menggantikan kedudukan kota Somba Opu yang telah dihancurkan. Tetapi pengembangannya sudah diatur dalam semangat dan menurut struktur pemerintahan Hindia Belanda. Stad Vlaardingen dan sekitarnya kemudian disebut-sebut oleh pihak Belanda dengan nama Kota Makassar.

Penggunaan sebutan resmi Makassar untuk Stad Vlaardingen dan sekitarnya pertama kali terlihat dalam surat Gubernur Celebes dan daerah taklukannya tertanggal 28 Maret 1895 No.764/47, sebagai balasan atas surat dari majelis Perniagaan dan Kerajinan (Kameryan Koophandel en Nijverheid) tertanggal 26 Maret 1895 (Sumber: Kenangan 50 Tahun Makassar, koleksi perpustakaan Makassar,1956).

Perkembangan Stad Vlaardingen dan sekitarnya dari hai ke hari mengalami kemajuan pesat sebagai sebuah kota, akhirnya pemerintah Hindia Belanda memberikan suatu hak otonom (Ordinansi 12 Maret 1906, Staatsblad 1906 No.17) dengan nama ‘Gemeente Makassar’. Hak otonomi tersebut dinyatakan mulai berlaku 1 April 1906. Meskipun nanti dalam tahun1918 baru diadakan pengangkatan terhadap J.E.Damrink sebagai Burgemeester atau walikota pertama (1918 – 1927) ‘Gemente Makassar.’

Dalam perkembangan selanjutnya, periode Walikota H.M.Dg Patompo (1965 – 1978), wilayah kota Makassar diperluas dari sekitar 24 km2 menjadi lebih 175 km2. Seiring dengan pengembangan wilayah tersebut, melalui PP No.51 tahun 1971 nama Kota Maikassar diubah menjadi Kota Ujungpnadang.

Bicara tentang Kota Makassar tempo dulu, memang mestinya bicara tentang kota Somba Opu ibukota Kerajaan Gowa masa silam. Sejarah yang bicara dan menyodrkan fakta, bahwa kota Makassar tempo dulu tak lain dari Kota Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa.

Menghidupkan kembali kota Somba Opu, tak hanya bernilai tambah dalam sisi arkeologi, sejarah, upaya pelestarian budaya dan jati diri bangsa. Tetapi juga sangat prospektif dalam kaitan pengembangan pariwisata.

Membangun kembali duplikasi sejumlah bangunan bangsa asing yang pernah ada di seputar kawasan benteng Somba Opu dalam masa kejayaan kerajaan Gowa, bahkan dapat membuka kerjasama kebudayaan lebih luas serta mempererat persahabatan antarnegara. (Mahaji Noesa/Tabloid Phinisi No.2, Oktober 1997/Harian Pedoman rakyat, 29 Nopember 1997).

     

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)