Posts Tagged ‘pariwisat’

nurdinx1 jpeg

Halaman muka tabloid Independen Edisi 12, (3-9 Desember 2012)/Foto: Ist

Warga Bantaeng tidak salah memilih pemimpin. Pilihan mereka mendudukkan Prof.DR.Ir. HM.Nurdin Abdullah, M.Agr sebagai bupati sejak 6 Agustus 2008 kini telah membuahkan hasil. Pameran bertajuk Bantaeng Ekonomi Ekspo (BEE) yang digelar mulai 1 Desember hingga puncak peringatan Hari Jadi Bantaeng ke-758 tanggal 7 Desember 2012,  menjadi sebuah pentas terbuka bagi siapa saja untuk melihat fakta keberhasilan di kabupaten berjuluk Butta Toa tersebut.

Pameran berskala regional nasional pertama dilakukan di wilayah selatan Sulsel itu tidak sekedar dijadikan event penggembira memperingati hari jadi kabupaten yang berada 120 km di arah selatan Sulsel.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Bantaeng, Asri Said, sebanyak 70 stand yang disediakan tak hanya diminati pengusaha berbagai produk tapi juga sejumlah Pemkab di Sulsel ikut memanfaatkan BEE guna mempromosikan potensi dan produk daerahnya. Dari kabupaten Bulukumba dan Jeneponto, misalnya. Bahkan BEE ini diikuti perwakilan dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat.nurdin Abdullah-2

Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah/Foto: Mahaji Noesa

‘’Bagi Pemkab Bantaeng, paling penting momentum BEE 2012 dijadikan jendela untuk memberi kesempatan kepada siapa saja melihat langsung fakta keberhasilan pembangunan terutama kaitan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bantaeng,’’ jelas Asri.

Bantaeng seluas 395 km persegi dengan penduduk 172 ribu jiwa, dalam 4 tahun terakhir mampu memacu peningkatan pendapatan penduduknya dari Rp 5 juta tahun 2008 menjadi sekitar Rp 11 juta per kapita tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5 % tahun 2008 naik jadi 8 % tahun 2012. Penduduk miskin sekitar 11 % tahun 2008, saat ini telah berkurang sisa sekitar 8 %.

Angka-angka perestasi seperti itulah yang mencengangkan berbagai kalangan terhadap Bantaeng. Justeru banyak pihak sebelumnya enggan memercayai keberhasilan tersebut, mengingat kabupaten terkecil di Sulsel selama ini hanya mengandalkan potensi dari tanaman hortikultura, sedikit tanaman perkebunan, persawahan dan perikanan. Lagi pula Pemkab Bantaeng baru punya PAD tak lebih Rp 20 miliar setahun, dan APBD-nya pun belum mencapai Rp 500 miliar.

Acungan jempol kemudian muncul dari berbagai arah, setelah Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencabut status Bantaeng sebagai Kabupaten Tertinggal tahun 2010 lalu. Menyusul munculnya apresiasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang mengakui langkah cepat Bantaeng menurunkan angka kemiskinan. TNP2K sendiri menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan 18 % secara nasional tahun 2014.

Dalam berbagai kesempatan bupati Nurdin Abdullah mengatakan, karena wilayah kecil maka langkah yang dilakukan adalah memacu meningkatkan produktivitas setiap komoditas yang dikembangkan. Megembangkan komoditas bernilai jual tinggi dan punya pasar. Dihadirkan industri yang dapat mengemas dan mengolah produk agar berdaya saing serta bernilai jual tinggi. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diwajibkan menjadi motor penggerak kemajuan dan peningkatan sektor usaha rakyat

‘’Begitulah dilakukan selama ini untuk memajukan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Bantaeng, daerah yang sudah berusia tua tapi baru mulai menata strategi pengembangan daerah dengan semua potensinya,’’ jelas master agro dari Kyushu University Jepang yang beberapa kali diundang pihak Bank Dunia memapar kiat kemampuan memacu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Bantaeng dengan pendapatan daerah yang terbatas.

Paling menonjol dari banyak komoditas bernilai tinggi dikembangkan masyarakat Bantaeng saat ini adalah tanaman talas safira. Satu hektar lahan, sesuai nilai jual saat ini, dapat dihasilkan Rp 400 juta setiap tahun. Suatu nilai cukup besar dibandingkan penanaman komoditas lain di luasan lahan yang sama.

Pemkab Bantaeng telah membuka kerja sama penjualan talas safira ke Jepang. Pihak Jepang menyanggupi sampai 60 ton sehari, sedangkan Bantaeng baru dapat memenuhi sekitar 20 ton talas safira sehari. Terdapat sekitar 13.000 hektar lahan di Bantaeng cocok untuk tanaman talas safira.

Di kawasan pengembangan agrowisata kecamatan Ulu Ere, sentra penghasil tanaman sayur-mayur Bantaeng, pun dikembangkan ratusan hektar tanaman strawberry dan appel, serta berbagai jenis bunga yang memiliki nilai jual tinggi serta punya pasaran yang jelas.

Selain Jepang, telah dibuka jaringan pemasaran komoditas dengan berbagai negara lain. Sudah dirintis pengembangan tanaman jagung dengan sistem mekanisasi dari mulai tanam hingga penen kerja sama investor dari Korea di lahan 30 ribu hektar. Di sektor perikanan, telah dibangun industri pengolahan ikan di Bantaeng yang membutuhkan bahan baku sampai 40 ton ikan segar setiap hari.

Selain dibentuk Badan-badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diberi bantuan dana stimulans Rp 100 juta hingga Rp 300 juta/Bumdes untuk pengembangan usaha ekonomi pedesaan, lebih dari 200 koperasi kerjasama perbankan membackup pengembangan usaha kecil menengah di tingkat pedesaan. Pihak Kementeriaan Koperasi dan UKM malah sudah menetapkan Bantaeng sebagai salah satu pilot proyek OVOP (One Village One Product) – Satu Desa Satu Produk di Indonesia.

Untuk mengamankan petani dari jeratan tengkulak saat produk melimpah dan harga merosot, Pemkab Bantaeng menangkal dengan penerapan sistem resi gudang. Modelnya,  produk  dapat digudangkan hingga harga jual normal, tapi atas kerja sama perbankan petani dapat memperoleh 70 persen dari nilai barangnya tersebut sebelum terjual.

‘’Prinsip kita di Bantaeng sebisanya memanfaatkan semua dana APBD untuk peningkatan usaha dan kesejahteraan rakyat. Untuk pembangunan fisik, dicari atau memanfaatkan anggaran dari sumber lain,’’ kata Nurdin Abdullah.

Itulah Bantaeng. Ibukotanya, kota Bantaeng, dulunya dikenal dengan nama Bonthain, sebuah kota lama yang kini sedang dipacu menjadi sebuah kota modern. Ketika suatu saat meninjau pelabuhan kapal laut nusantara Mattoangin, Nurdin Abdullah menyatakan Bantaeng dapat menjadi pintu masuk di bagian selatan Sulsel seperti posisi Kota Parepare.

Obsesi itu boleh jadi terujud. Lebih dari 30-an ribu warga dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng, Rabu (28/11) mendatangi Nurdin Abdullah di kediamannya, Bonto Atu, Bantaeng, meminta agar bersedia dicalonkan kembali sebagai bupati periode 2013 – 2018. Mereka ragu, kerena belum ada jawaban atas kedatangan sejumlah Parpol untuk mengusungnya ke Pilkada Bantaeng, pdahal suksesi Pilkada Bantaeng akan berlangsung April 2013. Dan kali pertama diusung rakyat tahun 2008, kali ini Nurdin Abdullah  menjawab: ‘’Jika rakyat menghendaki saya akan kembali mencalonkan diri sebagai pelayan rakyat !’’ (Mahaji Noesa/Independen Edisi 12, 3-9 Desember 2012)

IMG00852-20130103-1032

Dinding bagian barat bekas Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Selain bangunan abad XVII Benteng Ujungpandang, masih terdapat banyak sekali bangunan peninggalan lama, bukti Makassar sebagai Kota Tua. Hanya saja sejumlah bangunan tua lainnya menjadi tak menonjol dengan kehadiran bangunan baru berasitektur modern. Bahkan banyak jejak bersejarah justru dibiarkan ikut tergusur.

Gedung lama Balaikota Makassar di Jl. A.Yani, Museum Kota di Jl. Balaikota, Kantor Pengadilan Negeri di Jl. Kartini, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Gubernuran Sulsel dan Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Jend Sudirman, merupakan bangunan-bangunan tinggalan masa lalu yang masih menonjol.

Namun begitu, Klenteng Ibu Agung Bahari di Jl. Sulawesi yang dibangun tahun 1737, Gereja Katedral (1898), Masjid Arab (1907), Mesjid Kampung Melayu dan Pasar Butung (1917). Semua juga merupakan bangunan peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti dinamika kehidupan Kota Makassar dari masa ke masa.

Bahkan melalui sejumlah bangunan keagamaan tinggalan lama tersebut, dapat diketahui jika kehidupan di Kota Makassar pada ratusan abad lampau sudah terbuka untuk semua etnis maupun agama.

Melalui catatan sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo pada abad XVI – XVII, diketahui ketika pusat Kota Makassar masih berada di Benteng Somba Opu,  justru hidup damai berdampingan sejumlah suku bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka yang terdiri dari bangsa Portugis, Denmark, Inggris, Melayu dan Gujarat  justru diperkenankan pihak kerajaan membuat perwakilan-perwakilan dagang seputar benteng.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini hanya ada dalam catatan lembaran sejarah. Lantaran semua telah hancur seiring dibumihanguskannya Benteng Somba Opu oleh pihak kolonial Belanda pada abad XVII.

IMG00849-20130103-1030

Bastion tersisa dari Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Sebenarnya, sebagaimana dicatat sejarah, sesuai dengan Perjanjian Bungaya (Bongaissck Verdrag) pada 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa ke-16, Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman, dua markas pertahanan yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Ujungpandang tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi akibat munculnya keserakahan kolonial, Benteng Somba Opu yang menjadi hak Kerajaan Gowa kemudian dihancurkan.

Setelah beratus tahun peristiwa penghianatan itu berlalu, lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Bungaya yang ada di sekitar Bontoa, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pun menjadi tidak jelas lagi. Sejumlah pondasi bangunan baru sudah tegak di sekitar lokasi bersejarah tersebut.

‘’Beberapa tahun lalu di tempat itu masih ada tanda yang menyatakan sebagai Tempat Perjanjian Bungaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,’’ jelas Amir, seorang warga dari sekitar Timbuseng, Barombong, sambil menunjuk ke arah lokasi di belakang bangunan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar.

Satu-satunya pertanda jejak, karena sekitar lokasi masih diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Jalan tembus dari arah Kelurahan Barombong menuju SMA Negeri 20 Makassar yang kondisinya, selain sempit juga aspalnya berlubang-lubang lama tak pernah mendapat perbaikan.

Tergusurnya lokasi Perjanjian Bungaya dengan kahadiran sejumlah bangunan baru sekitar Bontoa, amat disayangkan banyak pihak. ‘’Lokasi ini sama pentingnya dengan Benteng Ujungpandang untuk dipelihara sebagai bagian dari bukti jejak sejarah Kerajaan Gowa masa lalu,’’ kata Sudirman, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar.

Seperti dicatat sejarah, Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Nusantara dengan penyumpahan menggunakan dua kitab suci agama. Perjanjian ini ditandatangani dengan sumpah oleh Sultan Hasanuddin di depan kitab Al Quran (Islam) dan Speelman di depan kitab Injil (Kristen).

Namun kemudian terjadi penghianatan kolonial, dan memiriskan karena lokasi bersejarah Perjanjian Bungaya itupun kini terancam hilang tergusur derap pembangunan kota. (Mahaji Noesa)