Posts Tagged ‘pariwisata’

Gambar

Pemukiman suku Bajo di atas laut/Ft:google-kucintaindahnyalamku.blogspot.com

Manusia diciptakan bukan sebagai makhluk laut seperti ikan yang dilengkapi alat pernafasan berupa insang. Akan tetapi laut dapat menjadi pilihan medium utama kehidupan manusia, seperti sudah dibuktikan oleh Suku Bajo — komunitas warga di Indonesia yang awalnya lebih banyak memilih laut sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan mereka.

Dalam berbagai catatan peneliti diketahui, Orang Bajo telah menempati hampir semua pesisir pantai di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Bahkan menurut Prof.DR.Edward L. Poelinggomang, Orang Bajo sejak berabad lalu sudah ditemukan di pesisir pantai pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan.

Meskipun dalam paparan dosen jurusan Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Univesristas Hasanudddin tentang ‘Orang Bajo dan Persebarannya di Nusantara’ dalam Dialog Budaya di Festival Seni Suku Bajo Internasional, Minggu (20 Mei 2011) di GedungMulo Mini Hall Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, juga masih cenderung mengikuti hasil penelitian bahwa asal-usul Orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia.

Mereka awalnya disebut-sebut adalah komunitas warga kerajaan mendapat tugas mencari seorang putri raja yang menghilang ke arah lautan. Dengan menggunakan perahu, warga kebanyakan tersebut lalu menyusur laut melakukan pencarian, termasuk ke wilayah perairan di Nusantara. Namun karena tak menemukan Putri Raja yang dimaksud, mereka enggan kembali ke Johor dan memutuskan untuk hidup mengembara menggunakan perahu di pesisir pantai.

Akan tetapi dalam sejumlah penelitian yang dilakukan kemudian terhadap komunitas Suku Bajo yang ada di pesisir pantai Indonesia, diketahui mereka umumnya memiliki bahasa yang sama yaitu Bahasa Bajo yang digunakan sebagai bahasa percakapan dalam keluarga sehari-hari. Bahasa yang digunakan pun saling dipahami antarkomunitas Bajo yang ada di pesisir pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan pesisir Papua.

Bahasa Orang Bajo yang ada di Indonesia tersebut tidak terdapat kemiripan dengan bahasa-bahasa yang ada di Johor, yang disebut-sebut sebagai tempat asal wilayah eksodus mereka. Bahkan, menurut Mannan, Presiden Komunitas Bajo Nasional yang juga adalah Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara saat mengikuti Festival Suku Bajo di Makassar, sejumlah kata yang digunakan oleh Orang Bajo di Indonesia banyak yang memiliki persamaan dengan bahasa Tagalog dari Filipina. Bahkan dari peneliti lainnya juga mendapatkkan sejumlah kata-kata dalam Bahasa Bajo di Indonesia memiliki persamaan kata dalam bahasa Vietnam.

Namun melalui pendekatan semantik (kabahasaan) seperti itu, juga sebenarnya masih sangat lemah untuk dijadikan bahan penguat asal-usul orang laut Indonesia tersebut. Boleh jadi persamaan sejumlah kata-kata Orang Bajo di Indonesia dengan kata-kata dalam bahasa Filipina dan Vietnam hanya bagian dari kata-kata serapan sepanjang ratusan tahun koloni orang laut ini mengembara di perairan Nusantara dan kawasan sekitarnya.

Hal itu dapat diperkuat dengan sejumlah kata-kata lainnya dalam bahasa Orang Bajo Indonesia yang juga mirip dengan kata-kata khas yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa di Indonesia. Seperti untuk penyebutan buah Mangga, Orang Bajo menyebutTaipa sama dengan bahasa etnik Makassar di Sulawesi Selatan. Demikian pula dengan penyebutan angka tiga (Bhs Bajo: telu) dan empat (Bhs Bajo: papat), Anjing (Bhs. Bajo: Asu) mirip dengan sebutan etnik di Pulau Jawa. Dan, banyak kata Bahasa Indonesia yang sama persis dengan Bahasa Bajo, seperti Hangat (Bhs.Bajo: Panas), Kiri (Bhs.Bajo: Kidal), Langit (Bhs.Bajo: Langit), Api (Bhs.Bajo: Api), Gigi (Bhs.Bajo: Gigi), Berat (Bhs.Bajo: Berat), Batu (Bhs.Bajo: Batu), Bulan (Bhs.Bajo: Bulan), Tertawa (Bhs. Bajo: Ngakak), dan lain-lain.

‘’….laut nafasku/laut hidupku/laut cintaku/akulah suku bajo/sukma laut/sajadahku laut biru…’’ kata H.Udhin Palisuri ketika bertindak sebagai moderator, membuka Dialog Budaya tersebut dengan ‘Puisi Suku Bajo.

Hampir pasti, bahwa Orang Bajo yang tersebar di Indonesia memiliki bahasa tersendiri yang tidak mirip dengan bahasa etnik manapun di dunia. Jika bahasa juga menjadi ciri suatu etnik, maka cukup kuat alasan jika Suku Bajo disebut sebagai salah satu etnik di Indonesia. Mereka adalah etnit laut yang tak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia.

Justru penyelenggaraan Festival Seni Suku Bajo Internasional 2012 di Makassar, seperti diungkap Gubernur Sulawesi Selatan DR.H.Syahrul Yasin Limpo, SH,MSi,MH saat membuka resmi festival tersebut, sebagai gagasan yang brilian dalam rangka menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengenalan beragam seni dan budaya etnik di Nusantara.

Dia berulangkali memuji H.Ajiep Padindang,SE,MM, salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengagas awal Festival Suku Bajo, yang sekaligus sejak beberapa tahun belakangan menjadi pemerhati etnik Bajo khususnya yang menempati salah satu wilayah pesisir di BajoE, Sulawesi Selatan sejak masa silam. Kegiatan Festival Suku Bajo ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dilaksanakan pihak Pemprov Sulawesi Selatan.

Sayangnya, penyelenggara Festival Seni Suku Bajo Internasional 2012 yang dimasukkan sebagai salah satu kegiatan event Visit Sout Sulawesi 2012 oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dibuat hanya meriah dalam pemasangan baliho kegiatan. Hal itu terlihat, dalam pelaksanaan sangat kurang pesertanya. Bahkan dalam acara ‘Dialog Budaya’ yang digelar sehubungan dengan Festival Seni Suku Bajo yang diumbar bertaraf internasional tersebut, hanya terlihat diikuti belasan orang peserta, dan justru tidak terdapat wakil masing-masing komunitas Suku Bajo dari berbagai wilayah lain di Indonesia.

Pada hal menurut Prof.Dr.Andi Ima Kusuma Chandra, sejarawan dari Universitas Negeri Makassar (UNM), banyak hal menarik yang bisa dipetik dari perjalanan keberadaan dan perkembangan kehidupan Suku Bajo sebagai etnik laut di Indonesia.

Lebih jauh, tentunya, melalui keberadaan Suku Bajo bisa dipetik pelajaran model nasionalisme etnik di Indonesia yang memiliki cukup banyak suku-bangsa dengan beragam tradisi, adat budayanya.

Betapa tidak, Suku Bajo tidak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia. Namun sejak ratusan tahun lalu etnik Bajo ini dapat menjadikan setiap wilayah pesisir di Nusantara sebagai tanah air mereka, dapat menyesuaikan diri dengan adat budaya masyarakat dimana mereka berada. Dan, di seluruh Indonesia mereka dapat diterima untuk hidup berdampingan dengan etnik lainnya, saling kerjasama sebagai warga Negara Indonesia dengan tetap memelihara tradisi, adat dan budaya Suku Bajo.

Dalam perjalanan masa saat ini, masih banyak tempat di pesisir pantai Indonesia dikenali sebagai pemukiman Suku Bajo. Namun, tidak sedikit di antara Suku Bajo yang sudah melakukan asimilasi, berbaur dengan etnik lainnya di Indonesia dan tidak lagi mengembara sebagai orang laut sebagaimana moyangnya dahulu.

Tahun lalu saya bertemu dengan dua orang warga di sekitar Perumnas Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang begitu fasih berbahasa Bugis. Dalam perbincangan lebih lanjut kemudian diketahui, ternyata mereka adalah Orang Bajo yang orang tuanya sebelumnya menghuni perkampungan Orang Bajo di muara Teluk Kendari, pesisir ke arah Nambo.

Salah seorang di antara warga tersebut adalah wanita, isteri dari seorang beretnik Makassar yang berprofesi sopir sebuah perusahaan di Kota Kendari. Melihat rona kulitnya yang kuning langsat, tanpa ada pengakuan dari yang bersangkutan, tak ada kesan jika dia perempuan berasal dari etnik orang laut yang selama ini diidentikkan suku yang memiliki warna kulit kehitaman.

‘’Orang di lingkungan saya ini semua tahu saya adalah Orang Bajo. Saya pun selalu memperkenalkan diri sebagai asli Orang Bajo. Jika bertemu atau kumpul dengan keluarga saya tetap bercakap menggunakan Bahasa Bajo,’’ katanya.

Sudah tentu, selain tinggal di sejumlah pemukiman Bajo yang tersebar di banyak tempat di Indonesia, banyak warga Suku Bajo lainnya yang sudah berkiprah jauh dari laut, hidup damai di tengah wilayah etnik lainnya di Indonesia.

Fenomena nasionalisme etnik seperti yang terjadi di kalangan Suku Bajo Indonesia, tampaknya mulai terjadi dengan etnik lainnya di Indonesia.

Suatu kali jelang Idul Fitri, saya bertemu satu keluarga turun dari sebuah kapal penumpang di Pelabuhan Makassar. Mereka datang dari Kalimantan Timur. Dari bahasa percakapannya, saya mengetahui jika mereka berasal dari etnik Jawa.

Ketika saya tanya tujuan mereka selanjutnya, di antaranya ada yang mewakili menjawab, ‘’Akan pulang kampung berlebaran!’’ ‘’Kemana?’’ Tanya saya lebih lanjut. ‘’Ke Bonebone,’’ jawabnya.

Bonebone merupakan salah satu wilayah penempatan transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Unit pemukiman transmigrasi ini dibuka sejak awal-awal pemerintahan Presiden Soeharto. Ternyata, mereka adalah anak-anak dari para keluarga transmigrasi yang lahir, sekolah dan dibesarkan di salah satu lokasi pemukiman transmigrasi Bonebone yang kini telah merantau dan membuka usaha di wilayah Kalimantan Timur. Rombongan keluarga asal Jawa Timur dari Kalimantan Timur tersebut, pulang lebaran ke kampung halamannya di Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Duh, sejuknya Indonesia dengan model nasionalisme etnik seperti itu. Dapat menjadikan dan menyintai seluruh tempat di Indonesia sebagai tumpah darah, seperti yang sejak masa silam dilakukan Suku Bajo yang mampu berbaur dan keberadaannya diterima oleh seluruh etnik di Indonesia. (Mahaji Noesa, Kompasiana, 22 Mei 2012)

 

Gambar

Peta kota Kendari dan sekitarnya/Sumber: google-pakai-mobil.blogspot.com

Tergolong sesuatu yang langka di dunia, sebuah kota utuh tumbuh berkembang mengelilingi sebuah teluk  seperti teluk Kendari. Justru teluk Kendari yang kini berkembang multifungsi memerlukan perhatian serius dalam kaitan perkembangan kota Kendari sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Masalahnya, teluk Kendari saat ini bukan lagi merupakan wilayah pinggiran atau hanya berstatus sebagai daerah pelabuhan laut seperti saat masih masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kendari.

Teluk Kendari kini telah menjadi wilayah jantung kota Kendari yang mulai berotonomi dengan 3 kecamatan – Kendari, Mandongan dan Poasia, dan sekarang ditambah 3 kecamatan baru yakni kecamatan Baruga (pemekaran kecamatan Mandonga), kecamatan Abeli (pemekaran kecamatan Poasia), dan kecamatan Kendari Barat (pemekaran kecamatan Kendari).

Gambar

Kota kendari dengan latar teluk Kendari/Foto:google-skyscrapercily.com

Dari enam kecamatan yang ada saat ini di kota Kendari, 3 kecamatan berwilayah di pesisir selatan teluk Kendari (kecamatan Poasia,Abeli, dan Baruga). Dua kecamatan di bagian utara pesisir teluk (kecamatan Kendari dan Kendari Barat). Sedangkan kecamatan Mandonga terletak di bagian barat teluk.

Sebagian besar dari wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan teluk Kendari. Artinya, dengan memperhatikan letak geografis tersebut, kota Kendari sesungguhnya merupakan sebuah kota pantai (Water front city). Sebuah kota yang sepenuhnya menghadap sebuah teluk yang luasnya lebih dari 10 km persegi (ukuran perkiraaan lebih kurang).

Sebagai perairan di jantung kota, pemerintah kota Kendari termasuk Pemprov Sultra seharusnya memberikan perhatian serius untuk dapat tetap menjaga kealamian lingkungan fisik teluk Kendari di tengah kencangnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan kota Kendari hari ini, esok, dan yang akan datang.

Konsep Ornop Sultra, Walhi Sultra, Yascita, dan Yari (Opini, Kendari Ekspres, 31 Januari 2003) guna mendorong teluk Kendari menjadi suatu kawasan konservasi kota suatu gagasan cemerlang yang perliu disahuti khususnya oleh pemerintah kota Kendari dalam kaitan pemeliharaan serta mencegah kerusakan lingkungan di teluk Kendari.

Setidaknya konsep tersebut dapat dijadikan acuan guna melakukan pemikiran yang lebih konperehenship, semacam pembuatan atau penetapan sebuah Tata Ruang Pengembangan Kawasan teluk Kendari 25 hingga 30 tahun ke depan.

Dengan adanya Tata Ruang Khusus pengembangan kawasan teluk Kendari, diharapkan kealamian dapat tetap terjaga dan terpelihara di tengah derasnya dinamika perkembangan jaman serta bertambahnya peran dan fungsi teluk.

Lahirnya konsep dari LSM lingkungan Sultra untuk menjadikan teluk Kendari sebagai kawasan konservasi kota, tentu saja, telah ditunjang data kondisi lapangan yang mencemaskan terhadap keberadaan teluk Kendari apabila tidak segera dilakukan suatu penanganan yang serius.

Hilangnya ikan Belanak dan Teri (jenis Lure dan Balombong) yang dulu banyak berkembang biak di perairan teluk Kendari, suatu bukti kecil bahwa sesungguhnya kini telah terjadi kerusakan organisme laut yang bernilai ekonomis di teluk ini.

Catatan DR.Ir. La Ode M Aslan, MSc, Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Laut lembaga penelitian Universitas Haluoleo, tentang kerusakan dan hilangnya hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai Sultra yang dapat menyebabkan abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terjadi di pesisir teluk Kendari. Kondisinya, disebutkan, dalam kualifikasi sangat memprihatinkan.

Dengan adanya suatu tata ruang dilengkapi pembagian serta penetapan zona-zona pengembangan berdasarkan kondisi dan kessuaian lahan, sangat diharapkan perkembangan kota di pesisir teluk Kendari tetap menyediakan ruang-ruang publik (open space) untuk menikmati keindahan alam teluk Kendari.

Demikian pula adanya perhatian terhadap puluhan sungai yang setiap saat mengalirkan lumpur dan limbah ke teluk Kendari. Termasuk pengaturan drainase kota agar tidak membantu percepatan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran perairan teluk Kendari.

Dengan adanya tata ruang kawasan teluk Kendari, diharapkan kehadiran sejumlah pelabuhan, docking kapal, maupun industri perikanan tidak mengganggu biota laut perairan teluk Kendari. Apalagi sampai menimbulkan semacam kasus kerang beracun akibat tercemar Bahan Buangan Beracun (B3) mengandung mercury seperti yang pernah menimpa teluk Jakarta.

Ke depan kita merindukan teluk Kendari tak hanya dipadati kapal-kapal motor angkutan barang dan penumpang serta kapal-kapal penangkap ikan. Tapi juga teluk ini tak gersang dari kehadiran perahu layar untukkepentingan olahraga, pendidikan, hiburan, rekreasi dan pariwisata khusunya dalam perairan teluk Kendari.

Ramai dan eloknya, jika kemudian teluk dapat dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penyewaan peralatan olahraga, hiburan, rekreasi air seperti diving, yacth, skyjet, boating, dan parasailing. Demikian pula penyediaan bus-bus air sebagai alat angkut penyeberangan dan rekreasi yang murah, cepat, dan lebih aman seperti terdapat di kota-kota pantai Eropa.

Adanya penanganan dan pengembangan teluk yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah kota Kendari. Akan tetapi berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat ProvinsiSultra secara keseluruhan. Mengingat, salah satu peran teluk Kendari juga merupakan gerbang laut Provinsi Sultra.(Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, 2 Maret 2003)

bilibili

Bendungan Bilibili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Foto:Armin Sulfikar Yahya)

Peringatan waspada ancaman banjir dan longsor Gunung Bawakaraeng dalam puncak musim hujan di Sulsel antara Desember 2012 – Pebruari 2013 dari BMKG Pusat, ternyata bukan prakiraan biasa. Sudah ada rekahan-rekahan besar berpotensi runtuh di dinding kaldera gunung berketinggian lebih 2.830 dpl yang berlokasi di hulu Sungai Jeneberang tersebut.

Awal Pebruari 2013 pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang (BBWSPJ) merilis informasi kepada wartawan di Makassar, ada tanda-tanda kuat akan terjadi runtuhan susulan Gunung Bawakaraeng. Beberapa bagian sudah merekah dan bisa saja tiba-tiba runtuh atau longsor apabila tertimpa hujan berintensitas tinggi.

Runtuhan pertama Gunung Bawakaraeng terjadi 26 Maret 2004 menimbun jurang sedalam 600 meter selebar 2 kilometer. Runtuhan Bawakaraeng ini merupakan peristiswa terbesar kedua di dunia setelah peristiwa longsoran kaldera Tateyama, Jepang, tahun 1985 dengan estimasi volume runtuh sekitar 400 juta kubik. Sedangkan volume runtuhan Gunung Bawakaraeng lebih dari 230 juta kubik.

Longsoran Bawakaraeng tersebut menimbun alur Sungai Jeneberang dengan mata air utamanya yang menjadi sumber air Dam Bilibili yang mulai berfungsi sejak tahun 1999 di bagian hilirnya. Akibatnya, dam multifungsi yang dibangun dengan dana pinjaman luar negeri sekitar Rp 780 miliar itu mengalami kemerosotan fungsi-fungsinya sebagai waduk pengendali banjir, penyedia air irigasi, PLTA, pemasok sumber air baku, kolam perikanan, dan obyek wisata.

Bayangkan, perut bendungan yang dirancang berdaya tampung air 346 juta kubik tersebut kini sudah terisi sekitar 82 juta kubik lumpur. Lumpur yang masuk tersebut berasal dari material runtuhan Bawakaraeng tahun 2004. Artinya, jika dirata-ratakan setelah 14 tahun longsornya Bawakaraeng, maka ada sekitar 6 juta ton lumpur yang masuk ke perut bendungan setiap tahun.

Padahal, pascalongsor Bawakaraeng 2004 sudah juga dialokasikan dana lebih dari Rp 450 miliar untuk membangun beberapa sabo dam penghambat percepatan sedimen ke perut bendungan dan sejumlah sand pocket atau kantong-kantong penahan pasir. Namun laju pergerakan material tetap saja volumenya dari tahun ke tahun membesar bergerak masuk perut bendungan yang memiliki luas genangan 16,5 km.

Sejumlah kalangan menghitung, jika tahun-tahun mendatang dengan upaya-upaya maksimal tetap saja  dihitung rata-rata 10 juta kubik material akan masuk ke perut bendungan setiap tahun, maka dalam waktu 10 tahun lagi dam Bilibili sudah tak mampu menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana rancangan awalnya. Seperti sebagai penyedia air irigasi untuk seluas 25 ribu hektar persawahan, PLTA 16,3 MW, dan penyedia sumber air baku 3.300 liter/detik. Demikian halnya sebagai dam pengendali banjir yang awalnya dirancang dapat mengurangi sapuan banjir lebih dari 2000 meterkubik/detik.

Sekarang saja hitungan-hitungan itu sudah melorot jauh dari disain awalnya. Bahkan bendungan yang dibangun atas kerjasama pihak Japan International Coorperation Agency (JICA) dengan rancangan usia 50 tahun, diperkirakan sudah tak berfungsi sebelum memasuki usia 30 tahun. Hitungan itupun dengan catatan apabila secara kontinyu dilakukan upaya keras penanggulangan pergerakan sedimen longsoran ke perut dam Bilibili yang dibangun dengan kemampuan tampung sedimen maksimal 29 juta kubik.

Adi Umardani, pejabat pembuat komitmen pengendalian sedimen Bawakaraeng mengatakan saat ini dibutuhkan 7 sabo dam serta 5 dam pengendali dalam upaya mengendalikan pergerakan material ke dalam bendungan Bilibili. Untuk itu dibutuhkan biaya ratusan miliar.

Dalam kondisi dam Bilibili senantiasa terancam kehilangan fungsi-fungsi pascalongsor Bawakaraeng 2004, belum pernah ada pihak terkait yang menganalisasi layak atau tidaknya untuk tetap menghambur duit beratus miliar setiap tahun di alur Sungai Jeneberang atas nama penyelamatan dam Bilibili dan ancaman banjir ke wilayah Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar seperti yang pernah terjadi tahun-tahun 70-an saat bendungan Bilibili belum dibuat.

Ironisnya, seiring dengan usulan tambahan pembangunan sabo dam dan sands pocket di alur Sungai Jeneberang demi penyelamatan dam Bilibili, pihak berkompeten di BBWSPJ pun mengungkap, saat ini ada retakan-retakan di sisi barat Gunung Bawakaraeng yang berpotensi longsor seperti longsoran tahun 2004. Tidak main-main, ancaman longsor susulan itu diperkirakan volumenya antara 90 juta hingga 150 juta kubik.

Tidak ada penjelasan pasti kapan longsor susulan Bawakaraeng dapat terjadi. Ir.Haeruddin C Maddi, Kepala Satker PSDA BBWSPJ Sulsel mengatakan, jika hujan turun dengan intensitas tinggi warga di sekitar kaki Gunung Bawakaraeng harus waspada karena retakan-retakan yang ada di Bawakaraeng sekarang bisa saja tiba-tiba runtuh.

Artinya, jika runtuhan susulan Gunung Bawakaraeng terjadi tahun depan atau besok misalnya, maklum tak bisa diprediksi waktunya, maka cerita upaya penanggulangan dengan ratusan miliar dana yang telah, sedang dan akan dialokasikan ke alur Sungai Jeneberang harus terkubur sia-sia dengan longsoran bencana susulan yang memang sudah dinanti di dam Bilibili. (Mahaji Noesa/Koran Independen Edisi 22, 18 – 24 Februari 2013/http://www.independen.co/news/humaniora/lingkungan/item/1716-bendungan-bilibili-menanti-longsor-susulan) 

 

Gambar

Salah satu areal persawahan di Kecamatan Tamalate, Makassar akan dijadikan areal pemukiman?Foto: Mahaji Noesa

Tanpa melihat foto-foto dokumen atau mendapat penuturan dari para orang tua, warga kota yang kini berusia 25 tahun tidak akan mengetahui jika wilayah Pemukiman, Perdagangan dan Perhotelan di Kawasan Panakkukang yang ramai dan sibuk di Kota Makassar sekarang sebelumnya merupakan areal persawahan.

Areal di timur Kota Makassar tersebut dahulu masuk wilayah Kabupaten Gowa dan sebagian lagi merupakan wilayah Kabupaten Maros. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971 yang mengubah nama Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Ujungpandang, dilakukan perluasan wilayah kota dari hanya sekitar 24 km bujursangkar menjadi 175,79 km bujursangkar.

Kebijakan yang terjadi di era H.M.Dg.Patompo sebagai Walikota Makassar itu, kota yang tadinya hanya menempati areal bagian barat pesisir pantai Selat Makassar, kemudian dikembangkan ke arah timur dan arah selatan arah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Dua wilayah kabupaten yang masuk pengembangan Kota Makassar awalnya sebagian besar merupakan areal persawahan. Namun seiring dengan pesatnya pengembangan pembangunan kota yang pada tahun 1999 dikembalikan namanya dari Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar, sawah-sawah tersebut secara perlahan kemudian berubah menjadi lahan pemukiman, perkantoran, industri dan perdagangan.

Salah satu areal persawahan yang masih tersisa dalam wilayah Kota Makassar saat ini dapat disaksikan di wilayah selatan, yaitu di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Diperkirakan saat ini masih terdapat sekitar 300 hektar sawah yang secara rutin ditanami padi setiap tahun.

Namun, dari sejumlah penuturan dengan sejumlah petani penggarap sawah di Kelurahan Barombong, mereka memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi sawah-sawah yang ada di bekas wilayah Kabupaten Gowa ini juga akan habis, berubah menjadi kawasan pemukiman.

‘’Pemilik sawah di sini umumnya sudah siap untuk menjual sawahnya kepada siapa saja apabila harganya cocok,’’ kata seorang petani penggarap sawah yang lagi panen di sekitar Timbuseng, Kelurahan Barombong. Kemudian menunjuk sejumlah papan bicara di tepi-tepi sawah yang menyatakan ‘Sawah Ini Dijual’.

Berdasarkan suatu pendataan yang dilakukan tahun 2006, lahan pertanian yang ada di Kelurahan Barombong masih lebih dari 700 hektar. Lahan yang didominasi areal persawahan itu mulai ada yang dialihfungsikan tahun 2008, sehingga menyusut tinggal 580 hektar lebih. Tahun 2009 berkurang menjadi sisa 480 hektar, dan tahun 2010 terdata tinggal sekitar 350 hektar sawah di Kelurahan Barombong.

Sawah-sawah yang masih terlihat terolah sekarang di Barombong, menurut penuturan sejumlah warga di Lingkungan Bontoa dan Lingkungan Kaccia Barombong, sebagian besar juga sudah terjual hanya belum ditimbun dan dibanguni. Selain dibeli oleh perorangan, banyak tanah persawahan telah dipindahtangankan kepada develover untuk pembangunan kawasan pemukiman. Termasuk untuk pembangunan tempat rekreasi dan hotel. Justru saat ini sebuah lokasi hiburan dan rekreasi Kolam Pancing Ikan berstandar dalam proses perampungan yang menimbun sawah sekitar 3 hektar di Lingkungan Timbuseng, Barombong.

Selain sudah dibangun ribuan unit perumahan berbagai tipe di sejumlah lokasi yang menimbun lahan-lahan persawahan di Barombong. Pihak pemerintahan Kelurahan Barombong tahun 2012 ini menyatakan telah dihubungi banyak developer mengajukan keinginan untuk membangun kawasan perumahan baru di lokasi yang kini masih merupakan areal persawahan.

‘’Sekarang sudah ada 16 developer yang berkeinginan untuk membuka kawasan perumahan baru di Kelurahan Barombong,’’ jelas Lurah Barombong dalam suatu pertemuan dengan warga di Komplek Perumahan Pesona Barombong Indah beberapa waktu lalu.

Jika masuk wilayah Kelurahan Barombong sekarang, di antara hamparan lahan persawahan tampak hampir semua areal memang sudah terpancang umbul-umbul dari developer atau pengembang pertanda areal tersebut akan dibanguni perumahan.

Gonjang-ganjing pemerintah tak menyediakan lagi KPR bersubsidi untuk pembangunan rumah dengan nilai jual di bawah Rp 70 juta, tampak tak menyurutkan aktivitas para pengembang melakukan penimbunan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan di wilayah Kelurahan Barombong. Bahkan akibat kehadiran armada truk hingga sepuluh roda siang malam melakukan pengangkutan material timbunan dalam dua bulan terakhir, sejumlah ruas jalan bekelas kecil di Kelurahan Barombong, seperti Jalan Permandian Alam, Jalan Perjanjian Bungaya, dan Jl. Mappakainga aspalnya rusak berantakan.

Gambar

Persawahan di Jl.Mappakainga Makassar siap dibanguni perumahan/Foto: Mahaji Noesa

Menurut warga di lingkungan Sumanna, wilayah Kelurahan Barombong yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, saat ini pasaran harga jual tanah di masyarakat antara Rp 150 ribu hingga Rp 200.000 per meter.

Lima tahun lalu, menurut warga di Lingkungan Timbuseng masyarakat menjual tanah persawahannya antara Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per meter. Saat ini harga jual kelebihan tanah oleh develover kepada para user perumahan yang ada di sekitar Lingkungan Timbuseng sudah dipatok Rp 400.000 per meter.

Sawah-sawah penduduk yang ada di Lingkungan Barombong, Bungaya, Pattukangang, Bonto Kapeta, Bontoa, Kaccia, Sumanna, Timbuseng dan Banyoa di Kelurahan Barombong diperkirakan akan senasib dengan areal persawahan yang ada di utara dan timur Kota Makassar yang telah berubah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan, bisnis, industri dan wisata.

Daya tarik wilayah Kelurahan Barombong untuk menjadi pusat pengembangan kawasan baru di selatan Kota Makassar diperkirakan akan lebih cepat dan lebih pesat dibandingkan dengan pengembangan Kawasan Panakkukang maupun Tamalanrea dan sekitarnya. Mengingat, Kelurahan Barombong merupakan pintu gerbang Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Selain posisi strategis tersebut, magnit penarik pemukim dan pebisnis berebut lahan di Barombong saat ini lantaran wilayahnya yang bersisian langsung dengan Kawasan Pemukiman, Bisnis dan Wisata Tanjung Bunga yang kini sedang bertumbuh. Apalagi Kelurahan Barombong sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian dengan kehadiran sebuah stadion bertaraf internasional dengan kapasitas hingga 60.000 penonton. Pembangunan venu modern kebanggaan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut direncanakan sudah dapat diresmikan tahun 2013 mendatang.

Sudah ada bayangan kuat, sebentar lagi areal persawahan terakhir di Kota Makassar yang ada di Kelurahan Barombong juga akan ludes. (Mahaji Noesa/Kompasiana,2 April 2012/HL)

Waduk Bilibli/Foto: ASY

Tak selang lama setelah terjadi bencana longsor Gunung Bawakaraeng, Maret 2004, tim Geologi dan Mitigasi Bencana dari Bandung mengeluarkan sejumlah peringatan. Antara lain menyatakan, bencana tersebut menyebabkan tertutupnya mata air Sungai Jeneberang yang menjadi sumber air andalan Waduk Bilibili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Akan tetapi, hingga saat ini pihak Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Sulawesi Selatan maupun pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang (BBWSPJ) sebagai penanggungjawab Waduk Bilibili, sepertinya mengabaikan pemberitahuan mengenai tertutupnya mata air Sungai Jeneberang pascabencana longsor Gunung Bawakaraeng tahun 2004 tersebut. (lebih…)