Posts Tagged ‘parkir’

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

IMG00055-20120928-1349

Tenda acara pun bebas dibangun di tengah jalan/Foto: Mahaji Noesa

Secara kasat mata dapat disaksikan, setiap hari terjadi pertambahan atau perluasan lahan-lahan parkir yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan sepeda motor (R2) maupun mobil (R4).

Tak hanya berlangsung di jalanan-jalanan protokol dengan lebar jalan lebih 6 meter. Tapi di ruas dengan lebar kurang 5 meter juga dijadikan sebagai lokasi perparkiran. Lebih parah lagi, karena di jalan sempit dua arah sekalipun juga dapat dijadikan lahan parkir.

Di Jl Kajao Lalido, Jl. Botolempangan, Jl. Sulawesi, Jl. Cenderawasih, Jl. Veteran, Jl. Sungai Saddang, Jl. Pelita, Jl. Gunung Latimojong, Jl Bulusaraung, Jl. Mesjid Raya, dan ratusan ruas jalan lainnya di Kota Makassar setiap hari, sebagian muka jalannya bebas digunakan sebagai tempat parkir R2 maupun R4.

Akibatnya, menimbulkan perlambatan laju pergerakan kendaraan. Bahkan menimbulkan kemacetan panjang dengan terjadinya pergerakan lambat pertemuan arus kendaraan terutama di persimpangan-persimpangan jalan.

Menurut pihak PD Parkir Makassar Raya, tahun 2011 mengelola sekitar 700 titik parkir, bertambah menjadi lebih 900 titik  tahun 2012. Sebagian besar titik parkir tersebut menggunakan badan jalan, karena hingga saat ini pihak PD Parkir Makassar Raya belum miliki satupun lahan dibangun khusus untuki parkir kendaraan R2 atau R4.

Jumlah tersebut belum terhitung banyak sekali titik parkir yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok warga. Perparkiran di luar jangkauan pengawasan PD Parkir Makassar Raya tersebut, cenderung dalam praktiknya lebih serampangan lagi. Mereka tidak pusing menumpuk parkiran walaupun mendominasi penggunaan muka jalanan.

Contoh paling mencolok di Jl. Cenderawasih – sekitar Pasar Senggol Mattoanging. Setiap malam di sini terjadi kemacetan parah. Kendaraan antre sampai berbilang jam untuk menerobos jalanan tak lebih 400 meter, lantaran di sisi kanan kiri jalanan dijadikan sebagai lokasi parkir kendaraan pengunjung Pasar Senggol.

Tak terkendalinya muka jalanan dijadikan lahan parkir, pun dapat dilihat di lebih 20 titik yang dinyatakan pihak PD Parkir Makassar Raya sebagai lokasi tak boleh dijadikan lahan parkir. Seperti di Jl. A.Yani, Jl.AP Pettarani, Jl. Jend Sudirman, Jl. Ratulangi dll, tapi dalam kenyataan hingga saat ini tetap bebas dijadikan sebagai lahan parkir. Menariknya, karena juru parkir di lokasi tersebut banyak yang mengenakan seragam juru parkir PD Parkir Makassar Raya.

Pertambahan areal parkir menggunakan jalanan tersebut tak signifikan pertambahan ruas jalan maupun laju peningkatan jumlah kendaraan. Apalagi untuk pembuatan jalan baru, tidak selamanya ada setiap tahun. Anggaran untuk infrastruktur jalanan yang dialokasikan di APBD Kota Makassar tahun 2012 sebesar Rp 22 miliar lebih, misalnya. Keseluruhan hanya untuk pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan muka jalanan yang sudah ada. Tak ada penambahan jalan baru.

Kondisinya lebih diperparah dengan laju pertambahan kendaraan bermotor sekitar 20 persen setiap tahun. Sekarang terdapat lebih 700 ribu unit kendaraan R2, dan sekitar 180 ribu unit R4 setiap hari melata di jalanan sepanjang sekitar 1.500 km di Kota Makassar.

Data tersebut memperjelas jika laju ekspansi perluasan titik parkir PD Parkir Makassar Raya, jelas mempersempit muka jalanan. Tahun 2011, hanya memiliki sekitar 700-an titik perparkiran. Jumlahnya meningkat tahun 2012 menjadi sekitar 900 titik parkir resmi dikelola PD Parkir Makassar Raya.

‘’Gimana tidak macet jika jalanan diperluas tapi lokasi parkir di muka jalan pun tetap dibiarkan diperluas, seperti yang terjadi sekarang di Jalan Pettarani,’’ kata Burhan, seorang karyawan swasta yang bermukim di Kawasan Panakkukang, Makassar.

Jl. AP Pettarani merupakan jalan lingkar tengah membentang sepanjang 3 km dari mulut Tol  Reformasi ke Jl Sultan Alauddin, sejak tahun lalu diperlebar dari 6 lajur menjadi 8 lajur. Namun jalan provinsi di tengah Kota Makassar yang telah dilebarkan dangan dana lebih Rp 17 miliar tersebut, saat ini tetap saja setiap hari macet panjang hingga berjam lamanya. Pasalnya, areal jalan tetap digunakan sebagai lokasi parkir, bahkan areanya lebih luas dibandingkan sebelum jalanan diperlebar.

Ikhwal jalanan maupun trotoar dijadikan lokasi parkir sebenarnya sudah lama disorot warga. Bahkan sudah sering diingatkan bahwa dalam Undang-undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas Jalan secara tegas dinyatakan larangan menggunakan badan jalan maupun trotoar sebagai tempat parkir.

‘’Termasuk sudah berulangkali diingatkan melalui media massa, bahwa berdasarkan Undang-undang No.38/2004 dengan PP No.34 tahun 2006 tentang Jalan, tidak membenarkan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana 18 bulan penjara atau denda Rp 1 miliar.  Tapi sampai sekarang semua seolah tidak ada yang mau peduli dengan aturan itu. Justru tidak jarang pelanggaran seperti itu, berlangsung nyata di sekitar kantor-kantor polisi,’’ kata Abd.Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ Makassar.

Tak hanya di Kota Makassar, pelanggaran undang-undang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Ada yang menengarai, pelanggaran undang-undang jalan dan lalu lintas ini dapat terjadi secara nasional, lantaran terdapat ‘uang besar’ yang  beredar di sekitar lahan-lahan perparkiran tersebut.

PD Parkir Makassar Raya, dalam tahun 2012 menargetkan pendapatan sebanyak sekitar Rp 9 miliar, setelah tahun 2011 berhasil mencapai target yang ditetapkan Rp 7 miliar lebih. Saat ini ditetapkan tarif sekali parkir untuk R2 Rp 1.000 dan R4 Rp 2.000 Tapi, pihak Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan menyebut, target pendapatan Rp 9 miliar dari lahan perparkiran Kota Makassar tersebut terlalu kecil.

Dalam hitungan mereka, dari potensi kendaraan R2 dan R4 di Kota Makassar saat ini, jika 40 persen saja melakukan sekali parkir sehari dalam 700-an titik parkir yang ada, maka seharusnya bisa diperoleh pendapatan sampai Rp 155 miliar setahun. Bocor? ‘’Dari hitung-hitungan kami, seharusnya pendapatan parkir di Kota Makassar bisa lebih besar dari apa yang ditargetkan selama ini,’’ kata Bastian Lubis, pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Manajemen Keuangan tersebut. Nah….(Mahaji Noesa)