Posts Tagged ‘pemprov’

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Gambar

Peta kota Kendari dan sekitarnya/Sumber: google-pakai-mobil.blogspot.com

Tergolong sesuatu yang langka di dunia, sebuah kota utuh tumbuh berkembang mengelilingi sebuah teluk  seperti teluk Kendari. Justru teluk Kendari yang kini berkembang multifungsi memerlukan perhatian serius dalam kaitan perkembangan kota Kendari sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Masalahnya, teluk Kendari saat ini bukan lagi merupakan wilayah pinggiran atau hanya berstatus sebagai daerah pelabuhan laut seperti saat masih masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kendari.

Teluk Kendari kini telah menjadi wilayah jantung kota Kendari yang mulai berotonomi dengan 3 kecamatan – Kendari, Mandongan dan Poasia, dan sekarang ditambah 3 kecamatan baru yakni kecamatan Baruga (pemekaran kecamatan Mandonga), kecamatan Abeli (pemekaran kecamatan Poasia), dan kecamatan Kendari Barat (pemekaran kecamatan Kendari).

Gambar

Kota kendari dengan latar teluk Kendari/Foto:google-skyscrapercily.com

Dari enam kecamatan yang ada saat ini di kota Kendari, 3 kecamatan berwilayah di pesisir selatan teluk Kendari (kecamatan Poasia,Abeli, dan Baruga). Dua kecamatan di bagian utara pesisir teluk (kecamatan Kendari dan Kendari Barat). Sedangkan kecamatan Mandonga terletak di bagian barat teluk.

Sebagian besar dari wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan teluk Kendari. Artinya, dengan memperhatikan letak geografis tersebut, kota Kendari sesungguhnya merupakan sebuah kota pantai (Water front city). Sebuah kota yang sepenuhnya menghadap sebuah teluk yang luasnya lebih dari 10 km persegi (ukuran perkiraaan lebih kurang).

Sebagai perairan di jantung kota, pemerintah kota Kendari termasuk Pemprov Sultra seharusnya memberikan perhatian serius untuk dapat tetap menjaga kealamian lingkungan fisik teluk Kendari di tengah kencangnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan kota Kendari hari ini, esok, dan yang akan datang.

Konsep Ornop Sultra, Walhi Sultra, Yascita, dan Yari (Opini, Kendari Ekspres, 31 Januari 2003) guna mendorong teluk Kendari menjadi suatu kawasan konservasi kota suatu gagasan cemerlang yang perliu disahuti khususnya oleh pemerintah kota Kendari dalam kaitan pemeliharaan serta mencegah kerusakan lingkungan di teluk Kendari.

Setidaknya konsep tersebut dapat dijadikan acuan guna melakukan pemikiran yang lebih konperehenship, semacam pembuatan atau penetapan sebuah Tata Ruang Pengembangan Kawasan teluk Kendari 25 hingga 30 tahun ke depan.

Dengan adanya Tata Ruang Khusus pengembangan kawasan teluk Kendari, diharapkan kealamian dapat tetap terjaga dan terpelihara di tengah derasnya dinamika perkembangan jaman serta bertambahnya peran dan fungsi teluk.

Lahirnya konsep dari LSM lingkungan Sultra untuk menjadikan teluk Kendari sebagai kawasan konservasi kota, tentu saja, telah ditunjang data kondisi lapangan yang mencemaskan terhadap keberadaan teluk Kendari apabila tidak segera dilakukan suatu penanganan yang serius.

Hilangnya ikan Belanak dan Teri (jenis Lure dan Balombong) yang dulu banyak berkembang biak di perairan teluk Kendari, suatu bukti kecil bahwa sesungguhnya kini telah terjadi kerusakan organisme laut yang bernilai ekonomis di teluk ini.

Catatan DR.Ir. La Ode M Aslan, MSc, Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Laut lembaga penelitian Universitas Haluoleo, tentang kerusakan dan hilangnya hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai Sultra yang dapat menyebabkan abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terjadi di pesisir teluk Kendari. Kondisinya, disebutkan, dalam kualifikasi sangat memprihatinkan.

Dengan adanya suatu tata ruang dilengkapi pembagian serta penetapan zona-zona pengembangan berdasarkan kondisi dan kessuaian lahan, sangat diharapkan perkembangan kota di pesisir teluk Kendari tetap menyediakan ruang-ruang publik (open space) untuk menikmati keindahan alam teluk Kendari.

Demikian pula adanya perhatian terhadap puluhan sungai yang setiap saat mengalirkan lumpur dan limbah ke teluk Kendari. Termasuk pengaturan drainase kota agar tidak membantu percepatan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran perairan teluk Kendari.

Dengan adanya tata ruang kawasan teluk Kendari, diharapkan kehadiran sejumlah pelabuhan, docking kapal, maupun industri perikanan tidak mengganggu biota laut perairan teluk Kendari. Apalagi sampai menimbulkan semacam kasus kerang beracun akibat tercemar Bahan Buangan Beracun (B3) mengandung mercury seperti yang pernah menimpa teluk Jakarta.

Ke depan kita merindukan teluk Kendari tak hanya dipadati kapal-kapal motor angkutan barang dan penumpang serta kapal-kapal penangkap ikan. Tapi juga teluk ini tak gersang dari kehadiran perahu layar untukkepentingan olahraga, pendidikan, hiburan, rekreasi dan pariwisata khusunya dalam perairan teluk Kendari.

Ramai dan eloknya, jika kemudian teluk dapat dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penyewaan peralatan olahraga, hiburan, rekreasi air seperti diving, yacth, skyjet, boating, dan parasailing. Demikian pula penyediaan bus-bus air sebagai alat angkut penyeberangan dan rekreasi yang murah, cepat, dan lebih aman seperti terdapat di kota-kota pantai Eropa.

Adanya penanganan dan pengembangan teluk yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah kota Kendari. Akan tetapi berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat ProvinsiSultra secara keseluruhan. Mengingat, salah satu peran teluk Kendari juga merupakan gerbang laut Provinsi Sultra.(Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, 2 Maret 2003)