Posts Tagged ‘perda’

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)

 

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Secara tak sengaja beberapa hari lalu saya menemukan beberapa lembaran majalah tua  Warta Sulsel. Ini adalah majalah internal yang pernah diterbitkan oleh pihak DPRD Provinsi Sulsel saat diketuai oleh dr.H.B Mappangara. Penerbitan perdana majalah ini dilakukan di percetakan Harian Merdeka Jl. AM Sangaji, Jakarta tahun 1989.

Waktu itu, saya bersama Udhin Palisuri yang menyiapkan semua materi tulisan, foto, serta melay-out majalah Warta Sulsel Edisi Perdana yang memuat laporan utama tentang ‘Pengwilayahan Komoditas’  dengan gambar sampul, Gubernur Sulsel  Prof.DR H.A Amiruddin. Mess Pemda Sulsel yang berlokasi di daerah Menteng, Jl. Yusuf Adiwinata, Jakarta, dijadikan Posko selama sepekan untuk urusan penerbitan perdana majalah tersebut.

Selama bergabung  di urusan keredaksian Warta Sulsel hingga tahun 1994, banyak kenangan manis bekerjasama dengan Udhin Palisuri, Ajiep Padindang, Elyas Yoseph, Goen Monoharto, Nurhayana Kamar, Ilyas Syamsuddin, Kaharuddin Tokkong, Abd.Madjid, Muannas, Jupriadi, Nasrayanti, Saparudddin, Sabollah, Budi Palisuri, Aris Mandji, dan banyak lagi bekas kru Warta Sulsel lainnya.

Paling berkesan, saya yang kala itu belum terlalu paham bahasa Bugis mendapat tugas untuk mengisi rubrik ‘Pesan Leluhur’ yang selalu diletakkan pada halaman paling akhir Warta Sulsel. Seperti namanya, rubrik  Pesan Leluhur berisi kutipan pesan-pesan leluhur dari para leluhur Sulawesi Selatan yang bersumber dari berbagai catatan lontara, kebanyakan dalam Bahasa Bugis.

Berbagai buku referensi yang pernah mencatat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar pun dikumpulkan. Kemudian pesan-pesan itu dikelompokkan dalam satu tema tertentu untuk disajikan setiap penerbitan.  Rubrik Pesan Leluhur yang saya asuh tersebut ternyata kemudian menjadi  salah satu ciri yang disukai banyak  pembaca  Warta Sulsel. Ratusan penerbitan Warta Sulsel memuat pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar. Oplag Warta Sulsel mencapai 6.000-an eksamplar tiap edisi. Wilayah edar seluruh kantor pemerintah di Sulsel termasuk ke perpustakaan-perpustakaan SD di Sulsel.  Saya sendiri tidak punya dokumentasi lengkap majalah Warta Sulsel yang memuat pesan-pesan leluhur tersebut.

Berikut salah satu sajian Pesan Leluhur diberi tema ‘Tidak Semua Gampang Diatur’ yang termuat di halaman 78, Warta Sulsel Edisi No.83, Juli 1993/II:

Semua bisa diatur! Kalimat pendek ini, belakangan sering kita dengar diucapkan orang secara lantang, sehubungan adanya berita-berita tentang ‘calon’ yang diarahkan untuk menggantikan kedudukan sejumlah bupati di Provinsi Sulsel yang sudah akan berakhir masa jabatannya tahun ini.

Gambar

Dok. Majalah Warta Sulsel

Kita tidak tahu persis apakah ucapan tersebut bermuatan penyindirin atau sekadar jawaban basa-basi atas permasalahan tersebut. Yang pasti, dari sejumlah pesan-pesan leluhur orang Sulsel, tidak satupun yang menyatakan persoalan-persoalan pemerintahan maupun kemasyarakatan yang timbul dapat dengan mudah diatur menurut kehendak para pemimpin yang berkuasa.

Sininna gau’E namadeceng narekko matatrette’i (bhs.Bugis)

Artinya: ‘’Semua hal baru akan baik apabila teratur.’’

Begitu pesan Arung Matoa Sangkuru yang tercatat dalam Lontara Andi Makkaraka Ranreng Betetempola. Semua jadi baik jika teratur, dalam hal ini, tidak sama artinya dengan kalimat ‘’semua bisa diatur’’.

Dan, untuk itu dipesankan:

1.Mengenali hal buruklalu ditinggalkandan memahami kebaikan untuk dikerjakan.

2.Mengenali yang tak mungkin dan memahami yang mungkin.

3.Mengenali yang tak pantas dan memahami yang pantas.

4.Mengenali yang curang dan memahami kejujuran.

Simpulannya, kita diajak untuk mengenal hal-hal yang patut dihindari dan memahami apa yang baik yang seharusnya diperbuat. Dalam bahasa Bugis, pesan-pesan Arung Matoa Sangkuru tersebut, sebagai berikut:

Issengngi maja’E mutettangngi mupenessaiwi decengnge mupogau’i.

Issengngi tancajie namupanessaiwi jajie.

Issengngi temmakkuwae namupanessaiwi makkuwae.

Issengngi macekoe namupanessaiwi malempu’e.

Kemudian dalam memnghadapi persoalan-persoalan yang rumit sekalipun, langkah yang harus diambil menurut pesan leluhur Bugis yang diabadikan oleh H.Andi Ninong:

Lalo bekka’ temmakkasape’

Artinya: Sesak lolos tak merobek.

Maksudnya: Untuk menyelesaikan suatu persoalan, usahakan, kalau dapat, tak ada yang merasa dikorbankan. Paling tidak, penyelesaian dapat menekan sedikit mungkin terjadinya pengorbanan.

Dalam kaitan dengan kedudukan atau jabatan tinggi, Laboulu dalam lontara kumpulan Andi Pabarangi, mengatakan:

Aja’ muangowai onrong,  aja’ to muacinnai tanre tudangeng, de’tu muullei padecengi tana. Risappa’po muompo’, rijello’po muakkengau.

Artinya: ‘’Janganlah menyerakahi kedudukan, jangan pula terlalu mengingini jabatan terlalu tinggi, kau takkan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru akan muncul, kalau ditunjuk baru kau menerima.’’

Maksudnya: Menurt A.Hasan Machmud dalam buku “silasa’ yang disusunnya, lontara ini mengisyaratkan, bahwa pada dasarnya semua orang mencita-citakan kedudukan yang tinggi, tetapi terkadang takdir membawa ke arah lain. Tapi, katanya, jika keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka dalam perjalanan mencapainya unsur moral akan dikesampingkan. Lebih-lebih lagi kalau ditunjang oleh kekuasaan. Sebaliknya, seseorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri, ia tidak akan mengemis jabatan dengan mengorbankan harga dirinya.

La Tenribali, bekas Arung Cinnotabbi V, menyangkut kekuasaan pemimpin, sejak berabad silam, tepatnya ketika pendiri Kerajaan Wajo ini mengusulkan agar Boli diganti dengan Wajo, berkata:

Arungnge temmasolompawo, wanuae temmangellepasang, naia riwenru’e ade’ mapangnge namacinnong maritikiti’ namadeceng malebbang naripada molai mappaolangngi nariakkitangi ri Dewata Seuae.

Artinya: ‘’Raja tidak akan memerintah laksana air mengalir dari hulu ke muara. Sebaliknya rakyat tidak akan memaksakan kehendaknya bagaikan air pasang memukul pantai. Yang kita bentuk sebagai hukum adat ialah bersih jernih bewrkilauan yang dapat berlaku luas terhadap semua orang, kta sama taati lebih dahulu kemudian menyuruh rakyat menaatinya pula.’’

Duh, betapa damainya tentu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika mutiara pemikiran La Tenribali tersebut masih dapat diaktualisasikan. Kalimat ‘semua bisa diatur’ tentunya pula tak perlu menerpa pendengaran dan rongga-rongga permasalahan. (Mahaji Noesa/Warta Sulsel  Edisi No.83 Juli 1993/II).