Posts Tagged ‘presiden’

Gambar

Syekh Yusuf, lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Surat Keputusan Presiden RI mengenai pengukuhan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional asal Sulawesi Selatan, diumumkan pertamakali oleh Menteri Sosial, Inten Suweno, 9 Oktober 1995 di Jakarta. Dalam pengumuman ini disebut dengan nama Syekh Yusuf Tajul Khalwati.
Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan nama Syekh Yusuf telah lama popular, dikenal sebagai tokoh agama, penyebar ajaran tarekat khalwatiyah. Di daerah leluhurnya, Kabupaten Gowa, Syekh Yusuf lebih dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka (pembawa berkah/keselamatan).

Ketika masyarakat muslim memperingati 300 tahun pendaratan Syekh Yusuf di Afrika Selatan, 2 April 1994. Pihak Universitas Hasanuddin di Makassar pun menggelar seminar tentang tokoh Syekh Yusuf. Dari forum ini disimpulkan Syekh Yusuf pantas jika mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Dua pembicara utama dari Jakarta yang diundang waktu itu, Dr.H.Ruslan Abdulgani dan Taufik Ismail, juga sepakat untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Yusuf.

Penyair yang tersohor melalui sajaknya berjudul ‘Tirani’ tahun 1966, memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1993 ketika bersama sejarahwan dari Aceh dan Malaysia berkunjung ke Afrikan Selatan. Di Benua kulit hitam tersebut ia menghimpun informasi, terdapat sekitar 400.000 jiwa kaum muslim yang mengaku keturunan Melayu.

Keturunan yang dimaksud adalah keturunan para pejuang dari Indonesia yang diasingkan ke Afrika Selatan oleh pihak kolonial Belanda. Dari mereka dicatat, terdapat keturunan Syekh Yusuf dari Makassar, Imam Abdullah dari Tidore, Sultan Ahmad dari Ternate, Said Abdurahman dari Madura, dan Raja Tambora dari Nusa Tenggara.

‘’Di antaranya Syekh Yusuf yang paling terpandang, sebagai tokoh ulama di Afrika Selatan,’’ jelas Taufik Ismail.

Lain lagi dengan cerita Dr.H.Ruslan Abdulgani (alm-pen). Dalam suatu kunjungan kerja sebagai Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke Lusaka, ibukota Zambia tahun 1968, ia sempat didatangi 5 orang tokoh muslim Afrika Selatan yang mengaku sebagai keturunan Syekh Yusuf.

Setelah pertemua itu, ceriteranya, beribu tanda Tanya bergolak dibenaknya tentang tokoh Syekh Yusuf. Ia pun lalu mencari buku-buku dan dokumentasi tentang riwayat Syekh Yusuf dari Indonesia yang begitu terkenal di Afrika Selatan.

‘’Ternyata, Syekh Yusuf selain sebagai ulama, beliau juga adalah pejuang yang militan menentang kehadiran penjajah Belanda di Indonesia pada abad ke-17,’’ kata Ruslan Abdulgani. Dia mengakui, antara lain memperoleh informasi mengenai kehebatan Syekh Yusuf sebagai ulama maupun pejuang melalui buku berjudul ‘The Preaching of Islam’ yang ditulis oleh Prof.T.W.Arnold tahun 1931.

Dalam buku berjudul ‘Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang’ yang ditulis oleh Prof.Dr.Abu Hamid, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 1994, dalam uraian tentang naskah-naskah menyangkut Syekh Yusuf yang pernah diterbitkan sejak tahun 1885 hingga tahun 1987 sebanyak 30 buah buku. Tidak termasuk buku The Preaching of Islam.
Dari berbagai penerbitan pustaka tentang Syekh Yusuf, dimulai dari tulisan B.F.Matthes tahun 1885 berjudul ‘Eenige Makassarche en Boegineshe Legenden’, semua telah melukiskan adanya perlawanan gigih yang dilakukan oleh Syekh Yusuf terhadap pemerintahan colonial Belanda di Indonesia pada abad ke-17. Tapi ide untuk mengokohkan Syekh Yusuf sebagai seorang Pahlawan, baru muncul pada tahun 1956, melalui tulisan Gaffar Ismail di harian ‘Sulawesi bergolak’ dengan judul ‘Syech Jusuf Pahlawan Asia jang Berkaliber Internasional.’

Kemudian ide untuk mengukuhkan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, tertuang dengan jelas dalam tulisan H.D.Mangemba (alm-pen) yang dimuat dalam Majalah Lontara No.6 Tahun 1981 terbitan Universitas Hasanuddin, di bawah judul ‘’5 Tokoh Sulawesi Selatan Bertarung di Pulau Jawa Abad XVII.’’

Ide tersebut kembali bergaung melalui hasil wawancara yang dimuat pada suratkabar Mingguan Gema, Ujungpandang, menyambut Hari Pahlawan, 10 Nopember 1988. Menyusul kemudian dilakukan seminar di Ujungpandang, dan di Jakarta tahun 1994 mengenai Syekh Yusuf yang dianggap layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional tahun 1995 dari pemerintah RI kepada Syekh Yusuf, merupakan perwujudan dari berbagai pendapat, usul, dan keinginan masyarakat. (Mahaji Noesa/Majalah Semangat Baru, Makassar, edisi Oktober/Nopember 1995).

Iklan
Gambar

Gubernur Sulsel H.Syahrul Yasin Limpo (SYL) ketika menghadiri acara malam In Memorium H.A.Mochtar di gedung DKM Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Tak ada yang dapat menahan awan berarak. Hanya orang yang mau menghadapi tantangan dan badai yang dapat meraih tahapan lebih besar.                                           

Jika ada ombak menghadang jangan membawa menyamping perahumu, apalagi balik belakang untuk pulang. Hadapi gelombang itu. Ketulusanmu adalah seni. Budayamu adalah peganganmu atau tenggelam hanya dari Allah SWT.

Presiden Roselve menyatakan pada saat Amerika di ujung kehancuran, 1938: “Jika tak ada lagi yang dapat kau beri kepada bangsamu, hadirkan rasa seni. Hanya seni bisa selamatkan diri kamu.”  Jabatan bukan segala-galanya bagi kita orang Bugis – Makassar.

“Punna tena takammana, lampako barang-barang, lampako jama-jamang, mantangko pacce mantangko siri.” Jagakanka’ ini!

Satu saya mau raih sesudah jadi gubernur, cuma sebuah catatan bersih seperti yang sudah saya jalani.

(Diucapkan SYL pada saat malam in memorium AM Mochtar di gedung DKM Societet de Harmonie Makassar, Nopember 2012).

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)