Posts Tagged ‘pulau’

Sebuah pulau kecil tak berpenghuni dengan latar hamparan laut Banda terlihat elok dipandang bagai gundukan tanah mengapung sekitar 500-an meter di ujung timur dermaga Basule di kecamatan Lasolo kabupaten Konawe Utara.
Potongan panorama pesisir pantai timur wilayah provinsi Sulawesi Tenggara ini menarik perhatian sejumlah kru yang mengikuti perjalanan reses anggota Komite III DPD RI, Muliati Saiman, S.Si, saat mengasoh di kelurahan Basule Minggu terakhir Desember 2014.

Tampak Pulau Keramat  ujung dermaga/Foto : Mahaji Noesa

Tampak Pulau Keramat ujung dermaga/Foto : Mahaji Noesa

Puluhan bagang apung nelayan yang terhampar di laut Banda arah kanan dermaga Basule, plus beragam pepohonan laut yang tumbuh rimbun sepanjang pesisir serta barisan pegunungan yang sebagian telah belang-belang lantaran dikupas sejumlah perusahaan tambang untuk mengambil pasir ore yang mengandung bijih nikel, melengkapi keindahan alam sekeliling pulau.
Hampir semua pendatang, menurut seorang warga asal Tinobu, ibukota kecamatan Lasolo, ketika mula melihat pulau tersebut menduga sebagai tempat rekreasi karena letaknya sangat dekat dengan daratan. Justeru yang terjadi hal sebaliknya, pulau ini sejak lama jarang dikunjungi warga.
Beberapa warga di Basule menyarankan agar membatalkan niat ketika kami berupaya mencari tumpangan ke pulau di depan dermaga Basule. Mereka menceritakan sering terjadi hal aneh terhadap pengunjung terutama jika tidak ada hubungan keluarga dengan mereka yang dimakamkan di pulau tersebut.
Sejumlah kuburan tua bertebaran di daratan pulau. Salah satu kuburan yang disebut-sebut sebagai makam Syekh Abdullah, moyang suku Bajo, sering berpindah-pindah tempat. Penduduk mengaku banyak ular aneh sering muncul di sekitar kuburan. Mungkin itulah sebabnya sehingga pulau ini diberi nama sebagai Pulau Keramat.
Namun seorang warga di Basule yang mengaku ada memiliki hubungan keluarga dengan Syekh Abdullah menyatakan, selama ini warga sekitar Lasolo banyak yang salah mengartikan karena sebutan Pulau Keramat diidentikkan dengan tempat angker atau menakutkan. Pada hal, katanya, Pulau Keramat itu Palau Suci. Dicontohkan, beberapa orang bukan suku bajo yang pernah mampir di Pulau Keramat dan menemukan makam Syekh Abdullah kemudian semua mendapat keberuntungan hidup sejahtera karena semua usaha yang dilakukan berjalan baik dan lancar.a bajo8
Kuburan tua suku bajo yang banyak terdapat di Pulau Keramat dapat menjadi bukti bahwa wilayah pesisir Lasolo pantai timur Sulawesi Tenggara yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah sebenarnya sejak lama menjadi wilayah teritorial lokasi pergerakan suku bangsa laut Indonesia.
Sejumlah pulau lain dan wilayah pesisir sekitar Pulau Keramat sekarang tumbuh perkampungan desa-desa yang dihuni mayoritas suku bajo dengan tingkat kesejahteraan yang sejajar dengan penduduk desa-desa non suku bajo lainnya. Desa Lemo Bajo, Mandiodo, Mowundo, Barasanga, Tanjung Bunga, Kampoh Bunga, Boenaga, Watu Rambaha, dan Boedingi merupakan kawasan pemukiman suku bajo di pesisir pantai kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Suku bajo yang telah mendarat tersebut sebagian besar tetap menjadikan laut sebagai ‘kebun’ tempat mencari nafkah kehidupan. Mereka sudah tidak menjadikan perahu sebagai kendaraan sekaligus rumah untuk hidup berkelana di pesisir pantai sebagaimana moyangnya dahulu, tetapi aktivitas kehidupan sebagai orang laut tetap mewarnai keseharian lingkungan dan perairan laut di sekitar pemukiman-pemukiman suku bajo yang telah mendarat.
Ramainya jual beli ikan laut hasil tangkapan setiap pagi hari mewarnai pemukiman-pemukiman suku bajo di pesisir Konawe Utara. Tak hanya aktivitas kapal-kapal penangkap ikan, tapi juga bagang apung, bentangan jaring hingga pengeringan ikan menjadi panorama khas kehidupan di perkampungan suku bajo. Lingkungan dan kehidupan original suku bajo sebagai suku bangsa laut yang tetap terpelihara perlu mendapat perhatian pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikemas sebagai obyek wisata khas suku laut yang satu-satunya di dunia hanya dapat disaksikan di perairan-perairan Indonesia, termasuk di sepanjang pantai timur kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Saat ini, menurut Sekretaris Kerukunan Keluarga Bajo ‘Kekar Bajo’ kabupaten Konawe Utara, Syamsul Bahri, S.Si, terdapat lebih 1.000 Kepala Keluarga atau sekitar 5.000 jiwa suku bajo yang menghuni desa di pulau-pulau dan pesisir timur kabupaten Konawe Utara.
Mantan Kepala Desa Basule (1999 – 2004) ini mengaku, melanjutkan pengabdian diangkat langsung melalui SK Bupati Lukman Abunawas sebagai pejabat Kepala Desa di Pulau Labengki tahun 2004. Desa di pulau yang berbatasan dengan wilayah perairan Sulawesi Tengah kala itu masih berstatus desa persiapan tanpa warga penghuni tetap.
Penduduk yang awalnya hanya 8 KK, kenang Syamsul Bahri, juga selalu keluar masuk maklum mereka adalah suku bajo yang menjadikan Pulau Labengki hanya tempat persiggahan saat cuaca di laut tidak bersahabat.
Untuk membetahkan orang-orang bajo bermukim di Desa Labengki, Syamsul menyediakan kapling tanah pemukiman gratis seluas 15 x 20 meter untuk setiap KK. Dibantu pihak satuan Angkatan Laut dan Polair dilakukan perburuan terhadap warga bajo yang masih hidup berpindah-pindah bersama keluarga menggunakan perahu di hol-hol yang ada seputar pulau Labengki Kecil dan sekitarnya.
Dengan diiringi pemberian pengertian laut tetap sebagai ‘kebun’ dan usai kerja atau saat isterahat harus ke rumah, hanya dalam tempo 6 bulan desa persiapan Labengki dapat menjadi sebuah desa definitif yang dihuni suku bajo di kecamatan Lasolo, Konawe Utara.
Desa suku bajo yang sekarang ini maju pesat terjadi atas tingginya kesadaran warga untuk membangun desanya. Tingkat kesejahteraan warganya cukup baik, rumah-rumah mereka umumnya sudah permanen. Sudah terdapat SD, SMP dan sarana layanan kesehatan di Pulau Labengki. Untuk keperluan air bersih warga sudah menggunakan teknologi mengolah air laut menjadi air tawar.
‘’Desa Labengki pernah dijuluki sebagai Singapura Kecil setelah saya memberi tulisan Singgapore di gerbang desa,’’ papar Syamsul Bahri yang menjabat sebagai Kades Labengki hingga tahun 2009.
Tulisan Singgapore dipertanyakan bahkan minta dihapus oleh Bupati Lukman Abunawas ketika bersama rombongannya menyambut tahun baru 1 Januari 2005 di Pulau Labengki, tapi Syamsul bersikukuh tulisan tersebut dipertahankan.
‘’Singgapore adalah bahasa asli suku bajo yang berarti Tempat Persinggahan. Apa salahnya kita gunakan kata itu karena Pulau Labengki Kecil yang kini menjadi Desa Labengki awalnya hanya menjadi lokasi persinggahan suku bajo di pesisir timur pantai Konawe Utara,’’ tandas Syamsul mengulang alasannya saat mempertahankan pemampangan kata Singgapore di gerbang Desa Labengki.
Syamsul yang mengaku berdarah suku bajo dari garis keturunan ibunya mengatakan, satu-satunya suku di Indonesia yang memiliki presiden tersendiri yaitu Presiden Suku Bajo. Justeru dia merasa bangga apabila pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat membuat disain pengembangan lingkungan dan aktivitas kehidupan pemukiman-pemukiman suku bajo termasuk yang cukup besar jumlahnya di pesisir timur kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara agar dapat diangkat sebagai obyek wisata khas suku laut yang hanya terdapat di Indonesia.(HL di kompasiana.com 28 Desember 2014)

Gambar

Teluk Kendari/Foto: Goggle-maulatheodor.blogspot.com

Belum ada data pasti sejak kapan wilayah pesisir Teluk Kendari mulai dilirik sebagai tempat pemukiman. Yang pasti, dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II) teluk ini mendapat pengawalan ketat dari balatentara Jepang.

Hal itu dapat dibuktikan dengan peninggalan sejumlah bekas benteng atau goa-goa pertahanan Jepang di seputar muara dan sepanjang pesisir Teluk Kendari.

Gambar

Peta Teluk Kendari/Sumber : Google – visitkendari.blogspot.com

Sampai dekade tahun 70-an, masih dapat disaksikan sejumlah goa bekas pertahanan Jepang di seputar muara Teluk Kendari seperti di Ponnangka (Mata) dan kassiponco (Mangara Bombang) lengkap dengan meriamnya. Bekas goa Jepang di Kassilampe dan ujung barat Pulau Bungkutoko.

Sedangkan di pesisir teluk terdapat lebih dari sepuluh buah goa pertahanan Jepang yang dibangun di kaki bukit mulai dari cekungan Kendari Caddi hingga wilayah pelabuhan Kendari. Di cekungan batas antara Talia dan Pulau Pandang (pesisir selatan Teluk Kendari) terdapat sebuah goa pertahanan Jepang yang cukup besar. Pada mulut goa itu terdapat bangunan beton berbentuk tabung raksasa dikelilingi semacam jendela kecil-kecil.

Goa-goa pertahanan Jepang tersebut sebagian besar telah runtuh dan sengaja dihancurkan untuk kepentingan perluasan lahan pemukiman warga.

Ketatnya pengawasan teluk oleh pihak Jepang kala itu, kemungkinan karena posisi strategis Teluk Kendari sebagai pangkalan konsentrasi yang aman bagi armada laut untuk melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah bagian timur Indonesia hingga Samudera Pasifik.

Saat tahun-tahun awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara, pesisir Teluk Kendari masih sepi dari pemukiman. Beberapa tempat konsentrasi penduduk di pesisir teluk, seperti di Talia, Lapulu, Pudai, Kendari Caddi, Sodohoa, Benu-benua dan Ponggoloba masih dalam suasana kampung yang kental.

Penduduk di lokasi tersebut umumnya membangun tempat-tempat pemukiman dalam bentuk rumah-rumah panggung di pesisir teluk.

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara kala itu, menempati areal tidak lebih dari 3 km persegi – mulai dari pelabuhan Kendari (sekarang pelabuhan samudera) hingga tanah-tanah datar di lereng bukit seputar lokasi Mesjid Raya pertama kota Kendari.

Sekedar mengingatkan, bahwa di areal inilah mulanya terkonsentrasi kantor-kantor pemerintahan jawatan dinas Provinsi Sultra.

Bersisian dengan lokasi Mesjid Raya pertama kota Kendari, dulu terletak rumah jabatan pertama Gubernur Sultra serta gedung pertemuan ‘Wekoila’. Pada dinding bukit di arah timur gedung Wekoila dipasang tulisan nama kota Kendari dalam huruf berukuran besar, terbuat dari kayu bercat putih. Tulisan KENDARI di dinding bukit tersebut jelas terbaca oleh mereka yang melakukan kegiatan pelayaran masuk keluar Teluk Kendari. Landmark kota Kendari ini rontok setelah dilakukan penggusuran bukit untuk kepentingan pembangunan kota.

Pasar pertama kota Kendari berlokasi dekat pelabuhan Kendari. Arah timur pasar, terdapat sebuah lapangan yang berpagarkan kulit-kulit bom ukuran besar. Kulit-kulit bom tersebut konon merupakan amunisi sisa-sisa Perang Dunia II yang dulunya banyak tersebar di dasar perairan Teluk Kendari.

Di tengah lapangan kecil yang sering dijadikan tempat pameran dan pertunjukan-pertunjukan hiburan oleh pemerintah Provinsi Sultra itu, terdapat tugu berlabel ‘Korban 40.000 Jiwa.’

Sekitar pesisir Teluk Kendari yang kini telah direklamasi menjadi pelabuhan kapal layar motor, dahulu juga ada sebuah tugu ‘Proklamasi 17 Agustus 1945.’

Tugu yang tegak persis di perairan teluk tersebut menjadi lokasi tempat berkumpulnya massa rakyat menyaksikan lomba dayung dan lomba perahu layar yang diprakarsai pemerintah setiap tahun di Teluk Kendari dalam rangkaian memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan RI. Stasiun RRI Kendari pertama berlokasi tak jauh dari tugu tersebut.

Namun, dengan berbagai dinamika perkembangan telah menjadikan banyak hal di Teluk Kendari kini hanya merupakan nostalgia.

Gambar

Meriam peninggalan Jepang di Mata, Kendari/Foto: Goggle -ippmakmalang.org

Kemajuan motorisasi armada laut, misalnya, secara otomatis telah menghapus event lomba perahu layar dalam perairan Teluk Kendari. Teluk tidak lagi diwarnai barisan perahu layar bergerak keluar Teluk Kendari mengikuti hembusan angin darat di pagi hari dan rombongan perahu layar itu kembali memasuki teluk mengikuti hembusan angin laut pada siang hari, seperti dulu.

Istilah ‘papalimba’ bagi perahu dayung yang digunakan sebagai alat transportasi angkutan umum Teluk Kendari dulu, kini juga telah pupus dengan adanya motorisasi sarana angkutan laut yang lebih efektif dan efisien.

Teluk Kendari telah menjadi saksi sekaligus bukti adanya kemajuan peradaban manusia khususnya mereka yang bermukim di pesisirnya.

Sangat disayangkan, pergerakan peradaban tersebut belum banyak diimbangi kepedulian untuk tetap menjaga dan memelihara kealamian Teluk Kendari sebagai suatu anugerah Tuhan yang jarang bandingannya.

Pendangkalan teluk yang tampak kian meluas setiap tahun, sebagai contoh. Demikian pula masih adanya kebebasan mereklamasi pesisir untuk berbagai keperluan, benar-benar telah merusak sejumlah kondisi fisik Teluk Kendari.

Dulu, perairan Teluk Kendari menyentuh hingga kaki bukit di cekungan Kendari Caddi hingga tepi jalanan depan asrama tentara Kampung Salo. Tapi kini berpuluh hektar laut teluk di cekungan tersebut telah ditimbun dan dijadikan lokasi pemukiman warga.

Lokasi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang dibangun berhadapan dengan lokasi asrama tentara Kampung Salo adalah bagian dari Teluk Kendari yang telah ditimbun menjadi daratan.

Pendangkalan dan reklamasi yang tak terkendali, serta masih dibiarkannya perairan teluk sebagai tempat pembuangan atau muara dari semua drainase Kota Kendari seperti yang kini sedang berlangsung, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan Teluk Kendari akan berubah menjadi semacam sebuah kanal saja.

Kalau begitu nanti kejadiannya, Oooo….la…laaa! (Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, Sabtu, 1 Maret 2003)           

Gambar

A Hamzah Tuppu/Repro mahaji Noesa

Melalui cuplikan catatan sejarah kebaharian dan sejarah TNI-AL, dapat dipahami betapa besarnya tekad yang menggelora di dada A.Hamzah Tuppu untuk melestarikan jiwa dan semangat bahari seperti yang dimiliki para leluhurnya sebagai orang pelaut.

A.Hamzah Tuppu lahir di Borongcalla, Desa Botosunggu, 20 Agustus 1920 (Berdasarkan riwayat hidup yang dibuat sendiri ketika masih hidup, tertanggal 23 Mei 1964, diketahui Adam Malik dan Bambang Soepeno). Tempat kelahiran A. Hamzah Tuppu itu kini secara administratif masuk Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Galesong pada masa kerajaan Gowa terkenal sebagai lumbung pangan, tempat kelahiran para kesatria kerajaan Gowa, patriot bahari yang tangguh. Pihak kompeni Belanda sendiri baru mampu menerobos kota Somba Opu, pusat kerajaan Gowa pada abad XVII, setelah sebelumnya jatuh bangun melawan prajurit serta menghancurkan benteng pertahanan di wilayah Galesong tersebut.

Pihak kompeni Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa di Galesong pada 30 Juli 1667. Nanti pada 19 Agustus 1667 setelah dilakukan penyerangan dari darat dan laut, benteng pertahanan Galesong dapat dikuasai kompeni Belanda, lumbung makanan kerajaan Gowa di tempat ini dibumihanguskan.

A.Hamzah Tuppu merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan keluarga Sayyid Dg Ngempo (ayah) dan I Tallasa Dg Rannu (ibu), termasuk dalam rumpun keluarga Karaeng Galesong.

Menurut Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja, pemangku hadat Karaeng Galesong XVII (terakhir) yang juga keturunan ketujuh dari Syekh Joesuf Tajul Khalwatia Kaddassallahu Sirruhu, sebagai keluarga sejak kecil Amir Hamzah Dg Tuppu (nama lengkap A.Hamzah Tuppu) dibina oleh Karaeng Galesong XVI H.Larigau Dg Manginruru.

Dalam usia sekitar 7 tahun, A. Hamzah Tuppu yangnama kecilnya adalah Cakkua (menurut Bostan Dg Mama’ja, diambil dari nama keris kepunyaan Syekh Yusuf), disekolahkan pada sekolah rakyat (volokschool) di Soreyang. Setahun kemudian dipindahkan ke Sekolah Rakyat Galesong, tinggal bersama Karaeng Galesong di Takalar.

Setamat dari Sekolah Rakyat, ia dipindahkan ke Makassar melanjutkan pendidikan di Inlandsch School. Di Makassar, tinggal bersama sejumlah kawan-kawan di rumah seorang Karaeng Galesong, Ipammusuran Dg Paduni, di Kampong Pisang/Lajangiru. Dari sekolah tersebut ia kemudian masuk seklah Marine (Kelautan), tamat tahun 1936. Setelah itu, hasratnya untuk mengikuti kegiatan militer tidak mendapat dukungan dari Karaeng galesong. A Hamzah Tuppu melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanahan Top Gerapt Dienst.

Setamat dari sekolah rakyat ini, ia kemudian bekerja pada kantor Landrente di Makassar. Pada tahun 1938 diangkat menjadi Mantri Landrente, bertugas melakukan pengukuran tanah-tanah di wilayah Sulawesi Selatan.

Pergaulan A.Hamzah tuppu semakin meluas. Termasuk menjalin persahabatan dengan seorang warga Jepang bernama Hirata yang berprofesi sebagai juru potret di Makassar. Melalui Avon kursus dia belajar Bahasa Belanda dan mulai melibatkan diri dengan organisasi-organisasi politik yang berupaya membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Pada tahun 1941, A. Hamzah Tuppu bersama aktivis pergerakan politik lainnya di Makassar, seperti wahab Tarru, Andi Kanna dan Martua Bangsawang Dg Liwang (Karaeng Takalar) ditangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Sengkang, sekarang ibukota Kabupaten Wajo. Dari tempat ini kemudian dipindahkan ke tempat tawanan Belanda di Pulau Jawa.

Saat Jepang memulai pendudukan di Indonesia pada tahun 1942, A Hamzah Tuppu dibebaskan dari tawanan Belanda di Pulau jawa. Selanjutnya, sekalipun kemudian bekerjasama Jepang di Pulau Jawa tapi dia tetap melanjutkan pergerakan politik untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Dia melakukan gerakan-gerakan persiapan kemerdekaan RI bersama rekan-rekannya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, serta menggalang tokoh-tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Pulau Jawa.

Dalam daftar riwayat hidup yang dibuat sendiri A Hamzah Tuppu semasa hidupnya, pada tahun 1942 setelah dibebaskan dari Kamp Garut ia aktif dalam Djawa Hokokay dan Peta jurusan Angkatan Laut. Antara tahun 1945 – 1947 sebagai Kolonel pelaut, aktif dalam pembentukan ALRI pertama di Surabaya. Memimpin KRU X Brigade D-81 pada tahun 1947.

Ketika dilakukan rasionalisasi kepangkatan pada tahun 1948 – 1951, A Hamzah Tuppu dirurunkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Letnan Kolonel, dan dia menyatakan mengundurkan diri dengan alasan cita-cita perjuangan kemerdekaan RI telah tercapai.

Tersebut sejumlah nama tokoh yang pernah menjadi kawan setia A Hamzah tuppu semasa hidupnya, seperti Kahar Muzakkar, Andi Selle Mattola, A.A.Rivai, Achmad Lamo, Warrow, Worang, Mursalim Dg Mamangung, Sudomo, Ali Sadikin, Andi Mattalatta, Andi Oddang, Ince Kasim, Suaib pasang, Tisi Efendi Dg Nodjeng, dan Hasan Ralla.

Pada tahun 1950 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Maega di Surabaya. Sepanjang tahun 1952 – 1959 aktif mengorganisir bekas pejuang bersenjata dalam organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran RI. Antara tahun 1959 – 1960 dipilih sebagai panasihat Organisasi Veteran Pusat dan daerah.

Lantaran kharismanya sebagai tokoh pejuang asal Sulsel, ia pernah dicalonkan menjadi anggota MPRS Pusat dan diajukan sebagai salah satu calon Gubernur Sulselra pada tahun 1961.

Antara tahun 1961 – 1963 aktif sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi di Jakarta, dan menjadi Presiden Direktur NV Usaha AMPRI (Angkatan Muda Pejuang Republik Indonesia). Melalui badan usaha AMPRI, A Hamzah Tuppu membangun perumahan untuk angkatan laut di Makassar.

Dalam kutipan Riwayat Hidup A Hamzah Tuppu yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI-AL Dinas Personil, tertanggal 10 Nopember 1988, disebutkan bahwa A Hamzah Tuppu kelahiran 26 Desember 1920, bergabung dalam kesatuan/kelasykaran BKR/TKR Laut ALRI Pangkalan IV di Tegal antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949.

Berdasarkan Surat keputusan Kasal Nomor: Skep/3400/XII/1979 tangga 12 Desember 1979 diberhentikan dengan hormat dangan Hak Onderstand terus menerus. Ditetapkan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI melalui SK Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.96/Kpts/MUV/1964 tanggal 15 September 1964.

Berdasakan SK Kasal No.Skep/245/I/1980 tanggal 19 Januari 1980 diberikan Hak Onderstand terus menerus kepada Letkol ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp. Sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1573/VI/1982 tanggal 18 Mei 1982 diberikan pemberhentian/kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Letkol menjadi Kolonel atas nama Kolonel ALRI A Hamzah tuppu Non Nrp.

Putra asa Sulsel, patriot bahari titisan Karaeng Galesong, A Hamzah Tuppu menghembuskan nafas terkahir pada tangga 30 Juni 1986 di jakarta. Jenazahnya dimakamkan dalam suatu upacara militer di TMP Kalibata, Jakarta. Isteri almarhum, Ny.Erna sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1407/V/1987 diberikan Hak Pensiun Warakawuri dari alm.Kolonel ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp.

Atas perkawinan A Hamzah Tuppu dengan Ny. Erna Doomik (Ny. Erna Hamzah Tuppu), dikaruniai empat orang anak, masing-masing Haerumy Hamzah tuppu Dg Mudji (sekarang menjabat Ketua Umum ARDIN Kota Makassar), Haerana Naki padjonga Dg Rannu, Ananda Agnes Tuppu Dg Asseng, dan Moh. Tony Nurul Dg Antang.

Ny Erna Hamzah Tuppu (kelahiran Yogyakarta, 11 September 1919) yang dinikahi A Hamzah Tuppu pada tahun 1945 di Jogya, selaiun berdarah ningrat dari paku Alam, juga dalam masa perjuangan kemerdekaan RI aktif selaku anggota Palang Merah Indonesia di Brigade X 81-D. Untuk itu pemerintah RI juga menganugerahkan kepadanya berupa tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, dan dianugerahi gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan A.

Pernikahan antara A hamzah Tuppu dengan Ny Erna, antara lain, disaksika oleh Nototarono, adik ipar dari Paku Alam V. Menurut Ny Erna, suaminya A.Hamzah Tuppu adalah sosok manusia yang tegas memegang prinsip untuk kepentingan nasional.

Dari keempat orang anak yang dilahirkan dari pasngan keluarga A Hamzah Tuppu dan Ny Erna, telah melahirkan 13 cucu, dua di antaranya meninggal dunia.

Semasa hidupnya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada A hamzah Tuppu berupa tanda jasa Bintang gerilya (Dari Presiden Soekarno, 10 Nopember 1959), Satya Lencana Garakan Operasi Militer I (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 29 januari 1958), Satya Lencana Sapta Marga (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 5 Oktober 1959), Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (dari Menteri pertahanan Djuanda, 5 Oktober 1959), dan Piagam Veteran Golongan A (1964). Dan, Bupati Takalar Drs.H.Zainal Abidin, Msi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Takalar pada Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-40, 10 Pebruari 2000, secara khusus memberikan Piagam Penghargaan kepada Alm. A Hamzah Tuppu sebagai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Takalar yang dinilai berjasa. Nama alm A Hamzah Tuppu sejak lama diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. (Mahaji Noesa, Buku: A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)        

Gambar

Syekh Yusuf, lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Surat Keputusan Presiden RI mengenai pengukuhan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional asal Sulawesi Selatan, diumumkan pertamakali oleh Menteri Sosial, Inten Suweno, 9 Oktober 1995 di Jakarta. Dalam pengumuman ini disebut dengan nama Syekh Yusuf Tajul Khalwati.
Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan nama Syekh Yusuf telah lama popular, dikenal sebagai tokoh agama, penyebar ajaran tarekat khalwatiyah. Di daerah leluhurnya, Kabupaten Gowa, Syekh Yusuf lebih dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka (pembawa berkah/keselamatan).

Ketika masyarakat muslim memperingati 300 tahun pendaratan Syekh Yusuf di Afrika Selatan, 2 April 1994. Pihak Universitas Hasanuddin di Makassar pun menggelar seminar tentang tokoh Syekh Yusuf. Dari forum ini disimpulkan Syekh Yusuf pantas jika mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Dua pembicara utama dari Jakarta yang diundang waktu itu, Dr.H.Ruslan Abdulgani dan Taufik Ismail, juga sepakat untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Yusuf.

Penyair yang tersohor melalui sajaknya berjudul ‘Tirani’ tahun 1966, memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1993 ketika bersama sejarahwan dari Aceh dan Malaysia berkunjung ke Afrikan Selatan. Di Benua kulit hitam tersebut ia menghimpun informasi, terdapat sekitar 400.000 jiwa kaum muslim yang mengaku keturunan Melayu.

Keturunan yang dimaksud adalah keturunan para pejuang dari Indonesia yang diasingkan ke Afrika Selatan oleh pihak kolonial Belanda. Dari mereka dicatat, terdapat keturunan Syekh Yusuf dari Makassar, Imam Abdullah dari Tidore, Sultan Ahmad dari Ternate, Said Abdurahman dari Madura, dan Raja Tambora dari Nusa Tenggara.

‘’Di antaranya Syekh Yusuf yang paling terpandang, sebagai tokoh ulama di Afrika Selatan,’’ jelas Taufik Ismail.

Lain lagi dengan cerita Dr.H.Ruslan Abdulgani (alm-pen). Dalam suatu kunjungan kerja sebagai Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke Lusaka, ibukota Zambia tahun 1968, ia sempat didatangi 5 orang tokoh muslim Afrika Selatan yang mengaku sebagai keturunan Syekh Yusuf.

Setelah pertemua itu, ceriteranya, beribu tanda Tanya bergolak dibenaknya tentang tokoh Syekh Yusuf. Ia pun lalu mencari buku-buku dan dokumentasi tentang riwayat Syekh Yusuf dari Indonesia yang begitu terkenal di Afrika Selatan.

‘’Ternyata, Syekh Yusuf selain sebagai ulama, beliau juga adalah pejuang yang militan menentang kehadiran penjajah Belanda di Indonesia pada abad ke-17,’’ kata Ruslan Abdulgani. Dia mengakui, antara lain memperoleh informasi mengenai kehebatan Syekh Yusuf sebagai ulama maupun pejuang melalui buku berjudul ‘The Preaching of Islam’ yang ditulis oleh Prof.T.W.Arnold tahun 1931.

Dalam buku berjudul ‘Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang’ yang ditulis oleh Prof.Dr.Abu Hamid, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 1994, dalam uraian tentang naskah-naskah menyangkut Syekh Yusuf yang pernah diterbitkan sejak tahun 1885 hingga tahun 1987 sebanyak 30 buah buku. Tidak termasuk buku The Preaching of Islam.
Dari berbagai penerbitan pustaka tentang Syekh Yusuf, dimulai dari tulisan B.F.Matthes tahun 1885 berjudul ‘Eenige Makassarche en Boegineshe Legenden’, semua telah melukiskan adanya perlawanan gigih yang dilakukan oleh Syekh Yusuf terhadap pemerintahan colonial Belanda di Indonesia pada abad ke-17. Tapi ide untuk mengokohkan Syekh Yusuf sebagai seorang Pahlawan, baru muncul pada tahun 1956, melalui tulisan Gaffar Ismail di harian ‘Sulawesi bergolak’ dengan judul ‘Syech Jusuf Pahlawan Asia jang Berkaliber Internasional.’

Kemudian ide untuk mengukuhkan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, tertuang dengan jelas dalam tulisan H.D.Mangemba (alm-pen) yang dimuat dalam Majalah Lontara No.6 Tahun 1981 terbitan Universitas Hasanuddin, di bawah judul ‘’5 Tokoh Sulawesi Selatan Bertarung di Pulau Jawa Abad XVII.’’

Ide tersebut kembali bergaung melalui hasil wawancara yang dimuat pada suratkabar Mingguan Gema, Ujungpandang, menyambut Hari Pahlawan, 10 Nopember 1988. Menyusul kemudian dilakukan seminar di Ujungpandang, dan di Jakarta tahun 1994 mengenai Syekh Yusuf yang dianggap layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional tahun 1995 dari pemerintah RI kepada Syekh Yusuf, merupakan perwujudan dari berbagai pendapat, usul, dan keinginan masyarakat. (Mahaji Noesa/Majalah Semangat Baru, Makassar, edisi Oktober/Nopember 1995).