Posts Tagged ‘rumah’

Gambar

Teluk Kendari/Foto: Goggle-maulatheodor.blogspot.com

Belum ada data pasti sejak kapan wilayah pesisir Teluk Kendari mulai dilirik sebagai tempat pemukiman. Yang pasti, dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II) teluk ini mendapat pengawalan ketat dari balatentara Jepang.

Hal itu dapat dibuktikan dengan peninggalan sejumlah bekas benteng atau goa-goa pertahanan Jepang di seputar muara dan sepanjang pesisir Teluk Kendari.

Gambar

Peta Teluk Kendari/Sumber : Google – visitkendari.blogspot.com

Sampai dekade tahun 70-an, masih dapat disaksikan sejumlah goa bekas pertahanan Jepang di seputar muara Teluk Kendari seperti di Ponnangka (Mata) dan kassiponco (Mangara Bombang) lengkap dengan meriamnya. Bekas goa Jepang di Kassilampe dan ujung barat Pulau Bungkutoko.

Sedangkan di pesisir teluk terdapat lebih dari sepuluh buah goa pertahanan Jepang yang dibangun di kaki bukit mulai dari cekungan Kendari Caddi hingga wilayah pelabuhan Kendari. Di cekungan batas antara Talia dan Pulau Pandang (pesisir selatan Teluk Kendari) terdapat sebuah goa pertahanan Jepang yang cukup besar. Pada mulut goa itu terdapat bangunan beton berbentuk tabung raksasa dikelilingi semacam jendela kecil-kecil.

Goa-goa pertahanan Jepang tersebut sebagian besar telah runtuh dan sengaja dihancurkan untuk kepentingan perluasan lahan pemukiman warga.

Ketatnya pengawasan teluk oleh pihak Jepang kala itu, kemungkinan karena posisi strategis Teluk Kendari sebagai pangkalan konsentrasi yang aman bagi armada laut untuk melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah bagian timur Indonesia hingga Samudera Pasifik.

Saat tahun-tahun awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara, pesisir Teluk Kendari masih sepi dari pemukiman. Beberapa tempat konsentrasi penduduk di pesisir teluk, seperti di Talia, Lapulu, Pudai, Kendari Caddi, Sodohoa, Benu-benua dan Ponggoloba masih dalam suasana kampung yang kental.

Penduduk di lokasi tersebut umumnya membangun tempat-tempat pemukiman dalam bentuk rumah-rumah panggung di pesisir teluk.

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara kala itu, menempati areal tidak lebih dari 3 km persegi – mulai dari pelabuhan Kendari (sekarang pelabuhan samudera) hingga tanah-tanah datar di lereng bukit seputar lokasi Mesjid Raya pertama kota Kendari.

Sekedar mengingatkan, bahwa di areal inilah mulanya terkonsentrasi kantor-kantor pemerintahan jawatan dinas Provinsi Sultra.

Bersisian dengan lokasi Mesjid Raya pertama kota Kendari, dulu terletak rumah jabatan pertama Gubernur Sultra serta gedung pertemuan ‘Wekoila’. Pada dinding bukit di arah timur gedung Wekoila dipasang tulisan nama kota Kendari dalam huruf berukuran besar, terbuat dari kayu bercat putih. Tulisan KENDARI di dinding bukit tersebut jelas terbaca oleh mereka yang melakukan kegiatan pelayaran masuk keluar Teluk Kendari. Landmark kota Kendari ini rontok setelah dilakukan penggusuran bukit untuk kepentingan pembangunan kota.

Pasar pertama kota Kendari berlokasi dekat pelabuhan Kendari. Arah timur pasar, terdapat sebuah lapangan yang berpagarkan kulit-kulit bom ukuran besar. Kulit-kulit bom tersebut konon merupakan amunisi sisa-sisa Perang Dunia II yang dulunya banyak tersebar di dasar perairan Teluk Kendari.

Di tengah lapangan kecil yang sering dijadikan tempat pameran dan pertunjukan-pertunjukan hiburan oleh pemerintah Provinsi Sultra itu, terdapat tugu berlabel ‘Korban 40.000 Jiwa.’

Sekitar pesisir Teluk Kendari yang kini telah direklamasi menjadi pelabuhan kapal layar motor, dahulu juga ada sebuah tugu ‘Proklamasi 17 Agustus 1945.’

Tugu yang tegak persis di perairan teluk tersebut menjadi lokasi tempat berkumpulnya massa rakyat menyaksikan lomba dayung dan lomba perahu layar yang diprakarsai pemerintah setiap tahun di Teluk Kendari dalam rangkaian memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan RI. Stasiun RRI Kendari pertama berlokasi tak jauh dari tugu tersebut.

Namun, dengan berbagai dinamika perkembangan telah menjadikan banyak hal di Teluk Kendari kini hanya merupakan nostalgia.

Gambar

Meriam peninggalan Jepang di Mata, Kendari/Foto: Goggle -ippmakmalang.org

Kemajuan motorisasi armada laut, misalnya, secara otomatis telah menghapus event lomba perahu layar dalam perairan Teluk Kendari. Teluk tidak lagi diwarnai barisan perahu layar bergerak keluar Teluk Kendari mengikuti hembusan angin darat di pagi hari dan rombongan perahu layar itu kembali memasuki teluk mengikuti hembusan angin laut pada siang hari, seperti dulu.

Istilah ‘papalimba’ bagi perahu dayung yang digunakan sebagai alat transportasi angkutan umum Teluk Kendari dulu, kini juga telah pupus dengan adanya motorisasi sarana angkutan laut yang lebih efektif dan efisien.

Teluk Kendari telah menjadi saksi sekaligus bukti adanya kemajuan peradaban manusia khususnya mereka yang bermukim di pesisirnya.

Sangat disayangkan, pergerakan peradaban tersebut belum banyak diimbangi kepedulian untuk tetap menjaga dan memelihara kealamian Teluk Kendari sebagai suatu anugerah Tuhan yang jarang bandingannya.

Pendangkalan teluk yang tampak kian meluas setiap tahun, sebagai contoh. Demikian pula masih adanya kebebasan mereklamasi pesisir untuk berbagai keperluan, benar-benar telah merusak sejumlah kondisi fisik Teluk Kendari.

Dulu, perairan Teluk Kendari menyentuh hingga kaki bukit di cekungan Kendari Caddi hingga tepi jalanan depan asrama tentara Kampung Salo. Tapi kini berpuluh hektar laut teluk di cekungan tersebut telah ditimbun dan dijadikan lokasi pemukiman warga.

Lokasi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang dibangun berhadapan dengan lokasi asrama tentara Kampung Salo adalah bagian dari Teluk Kendari yang telah ditimbun menjadi daratan.

Pendangkalan dan reklamasi yang tak terkendali, serta masih dibiarkannya perairan teluk sebagai tempat pembuangan atau muara dari semua drainase Kota Kendari seperti yang kini sedang berlangsung, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan Teluk Kendari akan berubah menjadi semacam sebuah kanal saja.

Kalau begitu nanti kejadiannya, Oooo….la…laaa! (Mahaji Noesa, Harian Kendari Ekspres, Sabtu, 1 Maret 2003)           

Iklan
Gambar

Kebrutalan Westerling di Sulawesi selatan, lukisan Sochib (1992)/Repro: Mahaji Noesa

Tak hanya membunuh pejuang, tapi juga membantai rakyat tak berdosa. Itulah yang dilakukan Kapten Raymond Paul Piere Westerling dengan pasukannya antara Desember 1946 hingga Maret 1947 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Korban Kekejaman Westerling cukup banyak. Bukti-bukti sudah dicatat dalam lembaran sejarah perjuangan rakyat di Sulsel. Kahar Muzakkar yang mulanya menyebut aksi brutal ini sebagai ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa.’

Setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar memperingatinya sebagai hari ‘Peristiwa Korban 40.000 Jiwa’ dengan menaikkan bendera merah putih setengah tiang.

Peristiwa bersejarah ini, diawali kedatangan sebanyak 123 tentara pasukan Depot Speciale Troepen dipimpin Kapten Westerling, 5 Desember 1946 di kota Makassar. Pasukan yang ditempatkan di kamp militer Mattoangin itu merupakan tentara pembunuh terlatih. Diperintahkan pemimpin militer Belanda membantu tentara NICA (Nederlands Indisch Civil Administration) yang mendapat perlawanan pejuang dan rakyat di Sulsel.

Tentara NICA/Belanda sudah terlebih dahalu mendarat bersama tentara sekutu, 23 September 1945 di Kota Makassar. Dimaksudkan bertugas membantu membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang di Sulsel, setelah dinyatakan kalah perang. Akan tetapi, dalam kenyataan kehadiran tentara NICA membonceng tentara Sekutu justeru berupaya melakukan pendudukan dan penguasaan wilayah di Sulsel dalam suasana Indonesia saat itu baru saja menyatakan kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Mereka mendapat perlawanan dari para pejuang dan rakyat di Sulsel dan semua daerah yang kini masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah tentara NICA mendapat bantuan dari Westerling dan pasukannya, keinginan penguasaan Belanda terhadap wilayah Indonesia khusunya di Sulsel makin tampak. Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan surat keputusan No.1 Stbl. No.139 Tahun 1946, menyatakan Keadaan Darurat Perang (SOB) mulai 11 Desember 1946 di seluruh wilayah Sulsel, termasuk yang kini telah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat. Padahal setahun sebelumnya, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno – Hatta Indonesia telah menyatakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sehari sebelum SK SOB diberlakukan, 10 Maret 1947, pasukan Depot Speciale Troepen sudah memulai gerakan brutal terhadap pejuang dan penduduk di kota Makassar. Subuh hari dengan muka dicat hitam mereka keluar tangsi militer Mattoanging menggrebek sejumlah lokasi pemukiman penduduk di Lariangbangngi, Bara-baraya, Macciniparang dan sejumlah tempat lainnya di Makassar. Di bawah ancaman senjata berbayonet, penduduk digiring ke lapangan Batua, kemudian diberondong dengan tembakan. Mereka yang roboh bersimbah darah tapi masih bergerak ditembak hingga tak bergoyang. Mayat bergelimpangan, mulai saat itu teror Westerling mencekam Makassar.

Keesokan harinya, 11 Desember 1946, seperti dicatat dalam Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulsel, di kampung Kalukuang, sekarang lokasi Monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa, dan sekitarnya. Semua penduduk dewasa pria kembali dikumpulkan di lapangan, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan semua lalu ditembak mati. Pembunuhan dipimpin langsung oleh Westerling.

Gambar

Relief di monumen Peristiwa Korban 40.000 Jiwa di Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Hari-hari selanjutnya, Westerling bersama pasukannya kemudian bergerak ke berbagai daerah di Sulsel, melakukan pembunuhan terhadap pejuang dan rakyat dengan alasan melakukan pembersihan terhadap kaum pemberontak.

Pendiri Badan Perjuangan Rakyat Republik Indonesia (BPRI) Parepare tahun 1945, Andi Abdullah Bau Masseppe yang kini telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, menjadi salah satu dari korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Westerling dan pasukannya.

Bau Massepe bersama sejumlah pejuang ditembak mati oleh pasukan Westerling pada 2 Pebruari 1947 di Pinrang. Setelah sebelumnya pasukan Belanda melakukan pembakaran rumah dan penembakan terhadap banyak rakyat di Suppa, Pinrang.

Pimpinan Gerakan Pemuda Tanete (GPT) di Barru, Andi Abdul Muis La Tenridolong yang juga kala itu digiring bersama Andi Abdullah Bau Massepe oleh pasukan Westerling ke Pinrang, sampai saat ini tidak diketahui dimana pusaranya.

Tak mau ditangkap pasukan Westerling, Emmy Sailan meledakkan granat yang menyebabkan dirinya ikut gugur pada 22 Januari 1947 di Kampung Kassi-kassi, Makassar.

Panglima Kelasykaran Lapris Ranggong Dg Romo (kini juga sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional) gugur bersama pasukannya 28 Pebruari 1947 ketika melawan pasukan Westerling di Langgese.

Markas Daerah Legiun Veteran RI Sulsel mencatat, Nica melakukan gerakan pembantaian di Tanjung Bunga, Jongaya (12 Desember 1946). Di utara menuju Maros (16 Desember 1946). Di Polombangkeng, Bontonompo, Palleko, Barombong (19 Desember 1946). Di Moncong Loe (26 Desember 1946), dan di Jeneponto, Taroang, Arungkeke (30 Desember 1946).

Pembantaian terhadap pejuang dan rakyat Sulsel dilakukan Nica 3 Januari 1947 di Bulukumba. Kemudian, 9 Januari 1947 di Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Tana Keke. Di Parepare, Kampung Kulo, Rappang, 14 Januari 1947. Di Barru, dan Bacukiki, Parepare 16 Januari 1947. Di Takkalasi, Barru 17 Januari 1947. Di Parepare, Suppa, dan Kariango, Pinrang 19 Januari 1947. Di Kampung Majannang 20 Januari 1947. Di Suppa, Pinrang 22 Januari 1947. Di sepanjang pesisir melalui laut 23 – 28 Januari 1947. Di kampung Ballero dan Kualle, di Majene (kini sudah bagian dari Provinsi Sulbar) 1 Pebruari 1947. Di kampung Galung Lombok, Tinambung (sekarang Sulbar) 5 Pebruari 1947. Di kampung Lisu Tanete, Barru, 7 Pebruari 1947.

Masing-masing daerah di Sulselbar punya catatan tentang perjuangan dan korban kebrutalan Westerling bersama pasukannya. Korban aksi tak berperikemanusian yang berlangsung hingga Maret 1947 di Sulsel, jumlahnya ada yang menyebut lebih dari 60.000 jiwa.

Namun, seperti ditulis dalam lembaran ‘Sejarah Perjuangan 45 di Sulsel’, Let.Kol. Kahar Muzakkar ketika bersama pejuang dan sejumlah Tentara Republik Indonesia Persiapan Seberang (TRIPS) asal Sulsel di Pulau Jawa (Maret 1947) menetapkan angka ‘Korban 40.000 Jiwa’ untuk peristiwa keganasan Westerling di Sulsel.

Kala itu, angka korban 40.000 jiwa disebut-sebut dijadikan sebagai angka politis-psikologis pembangkit semangat perjuangan. Angka Korban 40.000 Jiwa di Sulsel tersebut kemudian disebut ulang oleh Presiden RI pertama, Soekarno dalam suatu pertemuan, sehingga sebutan angka ‘Korban 40.000 Jiwa’ tersebut hidup menyemangati, tak menyurutkan langkah para pejuang untuk mengusir tentara NICA Belanda dari khususnya dari wilayah Sulsel dan semua daerah yang menjadi bagian Provinsi Sulawesi barat sekarang ini. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 10 Desember 2012)

Gambar

Bekas kediaman Mochtar Lufthi di Kota Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Ketika kini jalanan sepanjang sisi kanan-kiri umumnya telah ditumbuhi rumah-rumah hunian beton bertingkat dengan gaya arsitektur mutakhir, rumah peninggalan masa Belanda (verponding) di Jalan Muchtar Lufhti No. 26 Kota Makassar, bentuknya masih tetap tidak berubah.

Rumah tersebut beratap genteng berundak. Pintu jendela berukuran besar dengan teras terbuka sebagai ciri rumah-rumah pejabat militer Belanda tempo dulu di Kota Makassar. Dinding depan bangunan tak terawat, sebagian plasterannya terkelupas memperlihatkan susunan batu bata tua yang melepuh

Di halaman kosong seputaran rumah dalam areal 18 x 40 meter tersebut, tampak tumbuh sejumlah tanaman pisang dengan buah menanti matang. Ada juga pohon nangka, pohon jeruk nipis, dan tanaman pepaya. Di lahan kosong sebelah timur rumah ini tumbuh gulma liar. Sebuah pemandangan minor layaknya rumah pedesaan di tengah pesatnya perkembangan Kota Metropolitan Makassar.

Pintu pagar halaman terbuat dari kayu tambal-sulam, tertutup. Rumah tersebut Selasa siang (07/08/2012) tampak sepi. Tak terlihat ada gerakan orang di dalamnya. ”Mungkin mereka tidur,” sahut Mudding Dg Ngewang (60) yang meleseh di balai-balai salah satu pos keamanan tak jauh dari rumah tersebut.

Lelaki asal Karunrung Jipang di selatan Kota Makassar mengaku, sejak tahun 1979 menumpang membuka usaha tambal ban di halaman kosong depan rumah tersebut. ”Di dalam rumah itu sekarang tinggal dua keluarga. Mereka adalah keponakan dan cucu dari almarhun Sitti Maimunah, orang asal Banjar, Kalimantan, sebagai pemilik rumah,” jelasnya.

Penjelasan Mudding tersebut menimbulkan tanya, lantaran sejak lama di salah satu pilar teras halaman depan rumah terpampang tulisan mencolok, sebagai berikut:

”Di rumah ini H.Mochtar Luthfie Tokoh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tewas ditembak oleh tentara kolonial Belanda KNIL dalam peristiwa 5 Agustus 1950 di Makassar”

Dari berbagai sumber diketahui, jika Muchtar Luthfie, pemuda kelahiran tahun 1900 di Balingka,  Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah salah satu sosok ulama pejuang Perintis Kemerdekaan Indonesia.

Anak dari ulama H.Abdul Latief Rasyidi di Padang Panjang ini, ketika sekolah agama tahun 1908 di Sungai Batang, Maninjau, tinggal bersama dan dididik langsung oleh H.Rasul – ayahanda Buya Hamka.

Dia dikenal di lingkungannya kala itu sebagai pemuda yang pandai berpidato dan berdiskusi dalam soal-soal keagamaan (Islam). Bahkan dalam perkembangannya, Muchtar Luthfie, yang sebelumnya pernah dipercayakan memimpin Diniyah School Padang Panjang Cabang Sibolga, jadi guru di sekolah khusus sekolah anak-anak bangsawan Hollands Inlandsche Kweekschool dan OSVIA (School tot Opleiding van Inladsche Ambtenaren), berbakat besar menjadi penulis buku.

Bukunya berjudul Hikmatul Muchtar berisikan pikiran yang menentang imperialisme dan kolonialisme kala itu, membuat berang pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Bukunya disita, dan Muchtar Luthfie dicari pihak Belanda untuk mendapatkan hukuman karena dinilai sebagai pengacau situasi.

Gurunya, H.Rasul membantu mengamankan Muchtar Luthfie menyeberangkan ke wilayah pesisir Semenanjung Malaka, sekarang Malaysia. Dari sini, pemuda yang juga penentang keras ajaran komunis tersebut, justru melangkahkan kaki menuju ke Mesir.

Selain untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaannya, di Mesir bersama pemuda-pemuda Indonesia lainnya dia membentuk organisasi serta berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penantangan terhadap kaum penjajah kolonialis Belanda di Indonesia.

Salah satunya, pada tahun 1926, bersama Ilyas Yacoub, mahasiswa Universitas Al-Azhar di Mesir, mendirikan organisasi pemuda bernama Perhimpunan Penjaga Indonesia. Untuk menyebarluaskan gagasan serta ide-ide berkaitan dengan perlawanan penjajah Belanda di Indonesia, atas prakarsanya diterbitkan juga majalah Seruan Al-Azhar dan Pilihan Timur.

Tahun 1931 kembali ke Sumatera, tempat kelahirannya. Dia menjadi Ketua Dewan Propaganda Permi (Persatuan Muslimin Indonesia) Sumatera Barat yang kegiatannya mencakup pengembangan kader di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik.

Selain mengajar di berbagai sekolah, Muchtar Luthfie juga pernah membentuk sebuah sekolah khusus untuk pemberdayaan perempuan Indonesia bernama Normal School. Kehadiran kembali Muchtar Luthfie ke Indonesia dinilai pemerintah kolonial Belanda aktivitasnya makin membahayakan, sehingga harus ditangkap tahun 1932. Dua tahun kemudian, bersama dua rekannya – H. Jalaluddin Thalib dan H.Ilyas Yacoub diasingkan ke penjara Belanda di Digul, Irian. Lantas ketika tentara Jepang tahun 1942 berhasil mengusir pendudukan Belanda di Indonesia, Muchtar Luthfie diasingkan ke Australia.

Selama di Benua Kanguru tersebut, dia bersama rekan-rekannya digodok oleh Belanda untuk kembali ke Indonesia merebut kekuasaan Belanda yang telah diambil alih oleh tentara Jepang. Atas saran Gubernur Jenderal Belanda, Van Der Plas yang pernah menjadi kepala pemerintahan kolonial di Makassar, Muchtar Luthfie yang memiliki banyak ilmu tentang Agama Islam tersebut dikirim ke Makassar bersama Jalaludddin Thalib dalam kedudukan sebagai anggota konstituante Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda.

Menurut rancangan pihak kolonial, misi yang diemban Muchtar Luthfie adalah mendekati para ulama khususnya di Sulawesi Selatan mencitrakan bahwa pihak Belanda memperhatikan masalah keagamaan dengan akan membangun sebuah mesjid terbesar di Makassar.

Namun, darah patriot dan jiwa nasionalisme yang telah mengalir di tubuh Muchtar Luthfie, membuat batinnya lebih berontak. Mulutnya mengatakan yes terhadap misi Belanda itu, tapi sesuai dengan kata hatinya ketika di Makassar justru ia melangkah lain untuk kepentingan nasional Indonesia. Menggalang kekuatan dengan sejumlah ulama di Makassar untuk membangun sendiri sebuah mesjid dalam kaitan menguatkan kekuatan benih persatuan dan kesatuan untuk terus melawan kehadiran pihak kolonial.

Bersama 28 ulama, pengusaha dan tokoh masyarakat di Kota Makassar, Muchtar Luthfie mengetuai pembangunan Mesjid Jami’ tahun 1949. Anemer atau pemborongnya dari warga keturunan Tionghoa bernama Jie Pak Fong. Mesjid Jami’ yang bekapasitas tampung lebih 1.000 jamaah tersebut, merupakan mesjid terbesar dan termegah pertama di Sulawesi Selatan. Mesjid Jami’ inilah yang telah dipugar megah dan sampai sekarang dikenal dengan nama Mesjid Raya Makassar.

Langkah Muchtar Luthfie tersebut membuat kecewa tentara KNIL Belanda. Sementara di lain pihak simpati warga di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Muchtar Luthfie kian besar. Hingga dia kemudian diangkat sebagai Ketua Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan.

Saat masyarakat sedang ramai-ramainya menentang kehadiran Negara-negara Federal dengan tuntutan segera membubarkan NIT, subuh hari 5 Agustus 1950, ketika Muchtar Luthfie berdiri menguak jendela rumahnya usai shalat subuh, tiba-tiba saja dia diberondong tembakan oleh sejumlah tentara KNIL. Termasuk jidatnya ditembus peluru. Sang isteri menangis meraung memeluknya tapi nyawa Muchtar Luthfie tak dapat terselamatkan. Dia tewas pada subuh hari yang lengang di rumah tempat kediamannya yang kini masih tegak di Jl. Muchtar Luthfi No.26 Kota Makassar.

Namun rumah tersebut sekarang tidak ada lagi hubungan dengan keluarga atau keturunan dari Muchtar Luthfie. Menurut penuturan beberapa generasi yang hidup di tahun 50-an, pada masa Walikota Makassar dijabat oleh H.Arupala (1962 -1965), rumah tersebut telah dijual oleh isteri Muchtar Luthfie sebelum kembali ke kampung halamannya di Aceh. Pembelinya adalah sahabat dari almarhum Muchtar Luthfie yang juga pernah terlibat dalam panitia pembangunan Mesjid Jami’. Pembeli disebut-sebut sebagai H.Banjar, karena berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia (sebelum meninggal) lalu menyerahkan rumah tersebut kepada seorang anak putri bungsunya bernama Sitti Maimuna.

Belakangan ketika Sitti Maimuna meninggal dunia, anak-anaknya yang menempati rumah tersebut. Namun pada tahun 1998 lalu, menurut cerita Mudding, datang seorang anak lelaki almarhum H. Banjar dari Bandung menyatakan juga punya hak terhadap rumah di Jl. Muchtar Luthfie tersebut.

”Dia yang memberikan tulisan di rumah tersebut sebagai tempat ditembaknya Muchtar Luthfie. Saya tidak tahu bagaimana selanjutnya tuntut menuntut hak atas rumah tersebut. Yang jelas rumah itu tidak pernah ada perubahan. Sepengetahuan saya, sejak tahun 1979 tidak pernah ada pihak veteran atau pihak pemerintah yang datang melihat atau memberikan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut,” katanya.

Bukan tidak mungkin, jika pihak anak, kemanakan dan cucu almarhum H. Banjar sepakat, mereka dapat menjual rumah bekas kediaman Muchtar Luthfie kepada pihak lain untuk kemudian dirobohkan dan dijadikan bangunan komersial seperti bangunan-bangunan yang kini sudah tumbuh di sekitarnya. Dengan begitu, akan punahlah jejak ulama yang pejuang asal Sumatera Barat yang sebenarnya juga pantas jika diusulkan mendapat anugerah sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 7 Agustus 2012)

IMG00852-20130103-1032

Dinding bagian barat bekas Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Selain bangunan abad XVII Benteng Ujungpandang, masih terdapat banyak sekali bangunan peninggalan lama, bukti Makassar sebagai Kota Tua. Hanya saja sejumlah bangunan tua lainnya menjadi tak menonjol dengan kehadiran bangunan baru berasitektur modern. Bahkan banyak jejak bersejarah justru dibiarkan ikut tergusur.

Gedung lama Balaikota Makassar di Jl. A.Yani, Museum Kota di Jl. Balaikota, Kantor Pengadilan Negeri di Jl. Kartini, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Gubernuran Sulsel dan Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Jend Sudirman, merupakan bangunan-bangunan tinggalan masa lalu yang masih menonjol.

Namun begitu, Klenteng Ibu Agung Bahari di Jl. Sulawesi yang dibangun tahun 1737, Gereja Katedral (1898), Masjid Arab (1907), Mesjid Kampung Melayu dan Pasar Butung (1917). Semua juga merupakan bangunan peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti dinamika kehidupan Kota Makassar dari masa ke masa.

Bahkan melalui sejumlah bangunan keagamaan tinggalan lama tersebut, dapat diketahui jika kehidupan di Kota Makassar pada ratusan abad lampau sudah terbuka untuk semua etnis maupun agama.

Melalui catatan sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo pada abad XVI – XVII, diketahui ketika pusat Kota Makassar masih berada di Benteng Somba Opu,  justru hidup damai berdampingan sejumlah suku bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka yang terdiri dari bangsa Portugis, Denmark, Inggris, Melayu dan Gujarat  justru diperkenankan pihak kerajaan membuat perwakilan-perwakilan dagang seputar benteng.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini hanya ada dalam catatan lembaran sejarah. Lantaran semua telah hancur seiring dibumihanguskannya Benteng Somba Opu oleh pihak kolonial Belanda pada abad XVII.

IMG00849-20130103-1030

Bastion tersisa dari Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Sebenarnya, sebagaimana dicatat sejarah, sesuai dengan Perjanjian Bungaya (Bongaissck Verdrag) pada 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa ke-16, Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman, dua markas pertahanan yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Ujungpandang tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi akibat munculnya keserakahan kolonial, Benteng Somba Opu yang menjadi hak Kerajaan Gowa kemudian dihancurkan.

Setelah beratus tahun peristiwa penghianatan itu berlalu, lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Bungaya yang ada di sekitar Bontoa, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pun menjadi tidak jelas lagi. Sejumlah pondasi bangunan baru sudah tegak di sekitar lokasi bersejarah tersebut.

‘’Beberapa tahun lalu di tempat itu masih ada tanda yang menyatakan sebagai Tempat Perjanjian Bungaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,’’ jelas Amir, seorang warga dari sekitar Timbuseng, Barombong, sambil menunjuk ke arah lokasi di belakang bangunan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar.

Satu-satunya pertanda jejak, karena sekitar lokasi masih diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Jalan tembus dari arah Kelurahan Barombong menuju SMA Negeri 20 Makassar yang kondisinya, selain sempit juga aspalnya berlubang-lubang lama tak pernah mendapat perbaikan.

Tergusurnya lokasi Perjanjian Bungaya dengan kahadiran sejumlah bangunan baru sekitar Bontoa, amat disayangkan banyak pihak. ‘’Lokasi ini sama pentingnya dengan Benteng Ujungpandang untuk dipelihara sebagai bagian dari bukti jejak sejarah Kerajaan Gowa masa lalu,’’ kata Sudirman, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar.

Seperti dicatat sejarah, Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Nusantara dengan penyumpahan menggunakan dua kitab suci agama. Perjanjian ini ditandatangani dengan sumpah oleh Sultan Hasanuddin di depan kitab Al Quran (Islam) dan Speelman di depan kitab Injil (Kristen).

Namun kemudian terjadi penghianatan kolonial, dan memiriskan karena lokasi bersejarah Perjanjian Bungaya itupun kini terancam hilang tergusur derap pembangunan kota. (Mahaji Noesa)