Posts Tagged ‘sentral’

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

IMG00103-20121004-0920

Daeng becak Makassar menanti penumpang/Foto: Mahaji Noesa

 

Banyak pengayuh becak yang lebih akrab dipanggil Daeng Becak tak punya tempat kediaman di Kota Makassar. Mereka adalah warga urban, berasal dari wilayah tetangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, seperti dari Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto dan Maros. Daeng-daeng Becak tersebut setiap malam tidur di becak, berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lain yang dianggap aman.

Selama tiga malam berturut, ketika sengaja berkeliling pada dini hari ke sejumlah jalan di Kota Makassar, menemukan puluhan Daeng Becak yang begitu asyik tidur melengkung dan berbagai variasi tidur lainnya di becaknya. Jumlah daeng becak yang setiap malam tidur di becaknya kemungkinan dapat mencapai ratusan orang.

Soalnya dari sekitar 15 ruas jalan yang ditelusuri dini hari selama 3 malam saja, ditemui puluhan Daeng Becak yang tidur di becaknya. Yaitu di sepanjang Jalan Veteran, Jl.Penghibur, Jl.Sultan Alauddin, Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Tentara Pelajar, jalan-jalan seputar Makassar Mall (Pasar Sentral), Jl.AP.Pettarani dan Jl. G.Latimojong serta jalan-jalan sekitarnya.  Di Kota Makassar yang belakangan juga dijuluki sebagai ‘Kota Daeng’  terdapat lebih dari seribu ruas jalan.

Para Daeng Becak umumnya ditemukan tidur di becak yang diparkir emper-emper toko dan kios K-5, halaman rumah dan perkantoran, dan bahkan di tepi jalan.

Seperti seorang tukang becak yang dijumpai dinihari tidur asyik di atas becaknya yang diparkir di dekat halte bus pengangkutan ke Trans Studio di selatan Jl. Penghibur , depan Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

‘’Kalau tengah malam di sini sunyi, tidak ada gangguan. Tapi pagi-pagi sekali harus cepat bangun karena jalanan cepat ramai, ‘’ kata Dg. Laja (bukan nama sebenarnya).

Lelaki berusia 48 tahun yang tak mau menyebutkan nama sesungguhnya juga nama kampung tempat asalnya kecuali menyebut dari wilayah Kabupaten Takalar, mengaku sudah sejak tahun 90-an jadi ‘Paggoyang’ (Bhs. Makassar, berati tukang becak). Selama itu, katanya, ketika masuk Kota Makassar, kalau malam tidur di becak, lantaran dia tidak punya sanak famili yang punya rumah di Kota Makassar.

Setiap hari Sabtu Dg Laja pulang ke kampungnya, menemui isteri dan 3  anaknya. Biasanya, katanya, dia membawa uang hasil  Pagoyangnya untuk keluarga  Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Dia mengaku, punya rumah dan lahan pertanian yang ditunggui isteri dan keluarganya di kampung. Setiap hari Senin dia  kembali lagi untuk mengayuh becak yang disewa dari teman-temannya Rp 5.000 sehari  di Kota Makassar. Kecuali musim tanan atau musim panen padi, Dg Laja biasanya istirahat hingga 10 hari di kampungnya yang diakui berjarak sekitar 60 km dari Kota Makassar.

Kisah hampir sama diceritakan  5 Daeng Becak lainnya asal Gowa dan Jeneponto,  yang ditemui tidur di becak di tepi-tepi jalan Kota Makassar. Mereka umumnya selain hanya menyebut daerah asal, rata-rata berkeras tak mau menyebutkan nama kampung maupun nama dirinya yang sebenarnya.

Namun dari dialog-dialog singkat dengan mereka, diketahui, untuk urusan mandi sehari-hari dalam kehidupan nomaden bersama becaknya, biasanya menumpang di sumur teman atau pipa air warga yang terbuka.

‘’Saya selama ini kalau mau mandi pagi ke Jalan Landak Baru dekat lampu merah, di sana ada kran air,’’ jelas Daeng Becak yang ditemui masih asyik melengkungkan tubuh di becaknya yang diparkir di emperan salah satu perkantoran di Jl. Veteran Selatan.

Dalam dialog dengan sejumlah Daeng Becak nomaden tersebut, umumnya mengakui untuk urusan ‘beol’ mereka sudah punya lokasi tertentu yang tersedia air untuk membilas, seperti selokan atau tepi pantai.

Kota Makassar di masa Walikota Abustam pernah memiliki sampai 50-an ribu becak. Bahkan lantaran banyaknya armada becak, Pemkot Makassar pernah membagi pembatasan operasi  dengan sebutan ‘Becak Siang’ (warna kuning) dan ‘Becak Malam’ (warna biru).

Sejak beroperasinya Becak Bermotor (Bentor) sejak 5 tahun lalu di Kota Makassar, jumlah becak tradisional tampak makin berkurang di Kota Makassar.  Mereka terdesak dengan minat warga yang lebih banyak memilih Bentor untuk rute angkutan yang dulunya dilayani becak. Lagi pula, banyak ‘pagoyang’ becak yang kini justru menjadi pengemudi Bentor.

Saat ini, diperkirakan sudah ada sekitar 9.000-an unit Bentor yang setiap hari beroperasi di Kota Makassar. Kehadiran Bentor tersebut telah menggeser bahkan mempersempit ruang gerak operasi para ‘pagoyang.’ Selain masih bayak ‘pagoyang’ nomaden tidur di becak pada malam hari, sekarang siang hari terlihat banyak Daeng Becak ngantuk bahkan tertidur di becak lantaran minim penumpang. Warga pun kini banyak yang memilih Bentor untuk angkutan yang dulunya dilayani becak dari jalan hingga ke lorong-lorong.

Dari sebuah catatan laporan perjalanan seorang wartawan Jepang tahun 1937 ke Kota Makassar, diketahui jika becak Makassar yang ukurannya agak kecil itulah yang awalnya diperkenalkan ke Jakarta. Hingga ibukota negara RI pernah diserbu hingga ratusan ribu angkutan becak, dan kemudian dengan susah payah diperangi guna menjadikan Jakarta sebagai ‘Daerah Bebas Becak’ seperti sekarang ini.

Tidak salah jika dalam pekerjaan revitalisasi Pantai Losari untuk pembuatan anjungan Bugis-Makassar sekarang ini, di dalamnya juga Pemkot Makassar juga membangun sebuah Monumen Becak Makassar. Pasalnya, lambat atau cepat, becak Makassar akan tergusur zaman terutama dengan kehadiran Bentor, sejenis kendaraan becak dimotorisasi yang mulanya hanya digunakan masyarakat di wilayah Gorontalo. (Mahaji Noesa/Kompasiana/Kompas, 10 Oktober 2012)