Posts Tagged ‘sulsel’

 

ulid11

Salah satu lokasi warung rakyat penjual Tuak Manis Lontar di poros Sengkang – Atapange/Foto:Mahaji Noesa

Tuak Manis juga dapat diperoleh dari sadapan Pohon Lontar, seperti nira dari Pohon Aren atau Enau. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan(Sulsel) yang memiliki banyak Pohon Lontar ditemui warung-warung rakyat yang menjual minuman khas Tuak Manis dari nira Pohon Lontar. Disajikan sebagai minuman dingin dalam botol-botol kemasan air mineral ukuran sedang dan besar.

Harganya relatif murah, Rp 5.000 per botol ukuran sedang berisi 600 ml dan Rp 10.000 per botol kemasan besar berisi 1500 ml.

ulid38

ulid43

Barisan pohon Lontar di hamparan persawahan kabupaten Bone, Sulawesi Selatan/Foto: Mahaji Noesa

Jika anda melakukan perjalanan ke provinsi Sulsel, minuman segar Tuak Manis Lontar, antara lain, dapat ditemui di warung-warung rakyat sepanjang poros jalan kota Pangkajene Sidenreng, ibukota kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) ke arah Batubatu, kabupaten Soppeng, poros Buludua (kabupaten Barru – kabupaten Soppeng), poros kota Sengkang, ibukota kabupaten Wajo ke TarumpekkaE, dan poros kota Sengkang ke Cabbenge, kabupaten Soppeng.

Di poros Sengkang – Cabbenge dan Sengkang – TarumpekkaE, warga sudah paham Tuak Manis nikmat diminum diadon dengan olekan cabe dan garam. Di kedua poros ini juga ada penganan khas terbuat  dari beras ketan dibakar dalam bungkusan daun pisang berbentuk segitiga, popular dengan nama Sokko Peppi, sedap dikunyah saat menikmati segarnya Tuak Manis Lontar.

ulid14

Inilah bentuk buah Lontar/Foto: Mahaji Noesa

Wanio, salah satu perkampungan rakyat di wilayah kabupaten Sidrap, lumbung padinya Sulsel, tapi dikenal sejak dulu justeru banyak warganya berhaji dari hasil usaha penjualan Tuak Manis Lontar.  Selain menggunakan kulkas pendingin, masih banyak warung rakyat di tepi jalan menggunakan kotak gabus berisi es batu untuk mengawetkan kesegaran Tuak Manis Lontar yang dijualnya.

Menurut pengakuan sejumlah penjual Tuak Manis Lontar di Sulsel, proses pengolahan nira Lontar tidak berbeda dengan pengolahan nira Enau. Hanya saja untuk nira Enau dalam hitungan ekonomis lebih menguntungkan diproses lanjut menjadi gula batu alias gula merah. Nira Lontar juga dapat dipanen 2 kali sehari, pagi dan sore hari.

Pohon Lontar yang merupakan flora identitas SulselS konon bibitnya dibawa oleh saudagar-saudagar Gujarrat antara abad 16 – 17 ke Sulawesi Selatan. Pohon Lontar juga disebut-sebut menjadi pertanda jejak wilayah kekuasaan raja-raja Sulawesi Selatan di masa lampau.

ulid12

Segelas Tuak Manis Lontar, Sokko Peppi, telur dan sambal/Foto: Mahaji Noesa 

Keindahan Pohon Lontar sebagai pohon purba dapat dinikmati sepanjang hamparan persawahan di kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Sidrap ,Wajo, Bone, Gowa, Takalar, Jeneponto dan Bantaeng.

Selain menghasilkan nira, kulit buah lontar menyebar bau wangi saat matang, isinya berasa kelapa muda, banyak dijual di wilayah selatan  Sulawesi Selatan, seperti kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, dan Bantaeng. Isi buah Lontar yang berbentuk biji-biji seperti kolang-kaling di wilayah-wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Buah Tala.

Tuak Manis Lontar tidak memabukkan sekalipun diminum banyak. Minuman ini justeru diminati lantaran warga telah cukup lama merasakan khasiatnya sebagai tonic bagi yang lowbatt. Yuk….ke Sulawesi Selatan.

Iklan
Gambar

Pemukiman suku Bajo di atas laut/Ft:google-kucintaindahnyalamku.blogspot.com

Manusia diciptakan bukan sebagai makhluk laut seperti ikan yang dilengkapi alat pernafasan berupa insang. Akan tetapi laut dapat menjadi pilihan medium utama kehidupan manusia, seperti sudah dibuktikan oleh Suku Bajo — komunitas warga di Indonesia yang awalnya lebih banyak memilih laut sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan mereka.

Dalam berbagai catatan peneliti diketahui, Orang Bajo telah menempati hampir semua pesisir pantai di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Bahkan menurut Prof.DR.Edward L. Poelinggomang, Orang Bajo sejak berabad lalu sudah ditemukan di pesisir pantai pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan.

Meskipun dalam paparan dosen jurusan Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Univesristas Hasanudddin tentang ‘Orang Bajo dan Persebarannya di Nusantara’ dalam Dialog Budaya di Festival Seni Suku Bajo Internasional, Minggu (20 Mei 2011) di GedungMulo Mini Hall Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, juga masih cenderung mengikuti hasil penelitian bahwa asal-usul Orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia.

Mereka awalnya disebut-sebut adalah komunitas warga kerajaan mendapat tugas mencari seorang putri raja yang menghilang ke arah lautan. Dengan menggunakan perahu, warga kebanyakan tersebut lalu menyusur laut melakukan pencarian, termasuk ke wilayah perairan di Nusantara. Namun karena tak menemukan Putri Raja yang dimaksud, mereka enggan kembali ke Johor dan memutuskan untuk hidup mengembara menggunakan perahu di pesisir pantai.

Akan tetapi dalam sejumlah penelitian yang dilakukan kemudian terhadap komunitas Suku Bajo yang ada di pesisir pantai Indonesia, diketahui mereka umumnya memiliki bahasa yang sama yaitu Bahasa Bajo yang digunakan sebagai bahasa percakapan dalam keluarga sehari-hari. Bahasa yang digunakan pun saling dipahami antarkomunitas Bajo yang ada di pesisir pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan pesisir Papua.

Bahasa Orang Bajo yang ada di Indonesia tersebut tidak terdapat kemiripan dengan bahasa-bahasa yang ada di Johor, yang disebut-sebut sebagai tempat asal wilayah eksodus mereka. Bahkan, menurut Mannan, Presiden Komunitas Bajo Nasional yang juga adalah Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara saat mengikuti Festival Suku Bajo di Makassar, sejumlah kata yang digunakan oleh Orang Bajo di Indonesia banyak yang memiliki persamaan dengan bahasa Tagalog dari Filipina. Bahkan dari peneliti lainnya juga mendapatkkan sejumlah kata-kata dalam Bahasa Bajo di Indonesia memiliki persamaan kata dalam bahasa Vietnam.

Namun melalui pendekatan semantik (kabahasaan) seperti itu, juga sebenarnya masih sangat lemah untuk dijadikan bahan penguat asal-usul orang laut Indonesia tersebut. Boleh jadi persamaan sejumlah kata-kata Orang Bajo di Indonesia dengan kata-kata dalam bahasa Filipina dan Vietnam hanya bagian dari kata-kata serapan sepanjang ratusan tahun koloni orang laut ini mengembara di perairan Nusantara dan kawasan sekitarnya.

Hal itu dapat diperkuat dengan sejumlah kata-kata lainnya dalam bahasa Orang Bajo Indonesia yang juga mirip dengan kata-kata khas yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa di Indonesia. Seperti untuk penyebutan buah Mangga, Orang Bajo menyebutTaipa sama dengan bahasa etnik Makassar di Sulawesi Selatan. Demikian pula dengan penyebutan angka tiga (Bhs Bajo: telu) dan empat (Bhs Bajo: papat), Anjing (Bhs. Bajo: Asu) mirip dengan sebutan etnik di Pulau Jawa. Dan, banyak kata Bahasa Indonesia yang sama persis dengan Bahasa Bajo, seperti Hangat (Bhs.Bajo: Panas), Kiri (Bhs.Bajo: Kidal), Langit (Bhs.Bajo: Langit), Api (Bhs.Bajo: Api), Gigi (Bhs.Bajo: Gigi), Berat (Bhs.Bajo: Berat), Batu (Bhs.Bajo: Batu), Bulan (Bhs.Bajo: Bulan), Tertawa (Bhs. Bajo: Ngakak), dan lain-lain.

‘’….laut nafasku/laut hidupku/laut cintaku/akulah suku bajo/sukma laut/sajadahku laut biru…’’ kata H.Udhin Palisuri ketika bertindak sebagai moderator, membuka Dialog Budaya tersebut dengan ‘Puisi Suku Bajo.

Hampir pasti, bahwa Orang Bajo yang tersebar di Indonesia memiliki bahasa tersendiri yang tidak mirip dengan bahasa etnik manapun di dunia. Jika bahasa juga menjadi ciri suatu etnik, maka cukup kuat alasan jika Suku Bajo disebut sebagai salah satu etnik di Indonesia. Mereka adalah etnit laut yang tak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia.

Justru penyelenggaraan Festival Seni Suku Bajo Internasional 2012 di Makassar, seperti diungkap Gubernur Sulawesi Selatan DR.H.Syahrul Yasin Limpo, SH,MSi,MH saat membuka resmi festival tersebut, sebagai gagasan yang brilian dalam rangka menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengenalan beragam seni dan budaya etnik di Nusantara.

Dia berulangkali memuji H.Ajiep Padindang,SE,MM, salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengagas awal Festival Suku Bajo, yang sekaligus sejak beberapa tahun belakangan menjadi pemerhati etnik Bajo khususnya yang menempati salah satu wilayah pesisir di BajoE, Sulawesi Selatan sejak masa silam. Kegiatan Festival Suku Bajo ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dilaksanakan pihak Pemprov Sulawesi Selatan.

Sayangnya, penyelenggara Festival Seni Suku Bajo Internasional 2012 yang dimasukkan sebagai salah satu kegiatan event Visit Sout Sulawesi 2012 oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dibuat hanya meriah dalam pemasangan baliho kegiatan. Hal itu terlihat, dalam pelaksanaan sangat kurang pesertanya. Bahkan dalam acara ‘Dialog Budaya’ yang digelar sehubungan dengan Festival Seni Suku Bajo yang diumbar bertaraf internasional tersebut, hanya terlihat diikuti belasan orang peserta, dan justru tidak terdapat wakil masing-masing komunitas Suku Bajo dari berbagai wilayah lain di Indonesia.

Pada hal menurut Prof.Dr.Andi Ima Kusuma Chandra, sejarawan dari Universitas Negeri Makassar (UNM), banyak hal menarik yang bisa dipetik dari perjalanan keberadaan dan perkembangan kehidupan Suku Bajo sebagai etnik laut di Indonesia.

Lebih jauh, tentunya, melalui keberadaan Suku Bajo bisa dipetik pelajaran model nasionalisme etnik di Indonesia yang memiliki cukup banyak suku-bangsa dengan beragam tradisi, adat budayanya.

Betapa tidak, Suku Bajo tidak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia. Namun sejak ratusan tahun lalu etnik Bajo ini dapat menjadikan setiap wilayah pesisir di Nusantara sebagai tanah air mereka, dapat menyesuaikan diri dengan adat budaya masyarakat dimana mereka berada. Dan, di seluruh Indonesia mereka dapat diterima untuk hidup berdampingan dengan etnik lainnya, saling kerjasama sebagai warga Negara Indonesia dengan tetap memelihara tradisi, adat dan budaya Suku Bajo.

Dalam perjalanan masa saat ini, masih banyak tempat di pesisir pantai Indonesia dikenali sebagai pemukiman Suku Bajo. Namun, tidak sedikit di antara Suku Bajo yang sudah melakukan asimilasi, berbaur dengan etnik lainnya di Indonesia dan tidak lagi mengembara sebagai orang laut sebagaimana moyangnya dahulu.

Tahun lalu saya bertemu dengan dua orang warga di sekitar Perumnas Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang begitu fasih berbahasa Bugis. Dalam perbincangan lebih lanjut kemudian diketahui, ternyata mereka adalah Orang Bajo yang orang tuanya sebelumnya menghuni perkampungan Orang Bajo di muara Teluk Kendari, pesisir ke arah Nambo.

Salah seorang di antara warga tersebut adalah wanita, isteri dari seorang beretnik Makassar yang berprofesi sopir sebuah perusahaan di Kota Kendari. Melihat rona kulitnya yang kuning langsat, tanpa ada pengakuan dari yang bersangkutan, tak ada kesan jika dia perempuan berasal dari etnik orang laut yang selama ini diidentikkan suku yang memiliki warna kulit kehitaman.

‘’Orang di lingkungan saya ini semua tahu saya adalah Orang Bajo. Saya pun selalu memperkenalkan diri sebagai asli Orang Bajo. Jika bertemu atau kumpul dengan keluarga saya tetap bercakap menggunakan Bahasa Bajo,’’ katanya.

Sudah tentu, selain tinggal di sejumlah pemukiman Bajo yang tersebar di banyak tempat di Indonesia, banyak warga Suku Bajo lainnya yang sudah berkiprah jauh dari laut, hidup damai di tengah wilayah etnik lainnya di Indonesia.

Fenomena nasionalisme etnik seperti yang terjadi di kalangan Suku Bajo Indonesia, tampaknya mulai terjadi dengan etnik lainnya di Indonesia.

Suatu kali jelang Idul Fitri, saya bertemu satu keluarga turun dari sebuah kapal penumpang di Pelabuhan Makassar. Mereka datang dari Kalimantan Timur. Dari bahasa percakapannya, saya mengetahui jika mereka berasal dari etnik Jawa.

Ketika saya tanya tujuan mereka selanjutnya, di antaranya ada yang mewakili menjawab, ‘’Akan pulang kampung berlebaran!’’ ‘’Kemana?’’ Tanya saya lebih lanjut. ‘’Ke Bonebone,’’ jawabnya.

Bonebone merupakan salah satu wilayah penempatan transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Unit pemukiman transmigrasi ini dibuka sejak awal-awal pemerintahan Presiden Soeharto. Ternyata, mereka adalah anak-anak dari para keluarga transmigrasi yang lahir, sekolah dan dibesarkan di salah satu lokasi pemukiman transmigrasi Bonebone yang kini telah merantau dan membuka usaha di wilayah Kalimantan Timur. Rombongan keluarga asal Jawa Timur dari Kalimantan Timur tersebut, pulang lebaran ke kampung halamannya di Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Duh, sejuknya Indonesia dengan model nasionalisme etnik seperti itu. Dapat menjadikan dan menyintai seluruh tempat di Indonesia sebagai tumpah darah, seperti yang sejak masa silam dilakukan Suku Bajo yang mampu berbaur dan keberadaannya diterima oleh seluruh etnik di Indonesia. (Mahaji Noesa, Kompasiana, 22 Mei 2012)

 

Gambar

Pelabuhan Makassar/ Foto: Mahaji Noesa

Seperti dugaan banyak pihak sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2013 diperkirakan akan tetap dalam posisi baik berada di atas angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tanda-tandanya dapat dilihat dari data BI yang dirilis kepada wartawan, dalam triwulan pertama 2013, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamampu) mencapai 8,26%.

Bahkan menurut Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Wilayah I Sulamampu, Mahmud Arsin, pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Sulsel jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan provinsi lain di wilayah ini.

Angka pertumbuhan ekonomi Sulsel 2013, menurutMahmud, akan relatif stabil dengan adanya berbagai instrumen ekonomi daerah yang tetap terjaga. Antara lain, masih berlanjutnya sejumlah proyek infrastruktur serta masih masuknya sejumlah investasi baru.

Pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel menargetkan investasi  Rp 6,7 triliun masuk dalam tahun 2013. Tahun lalu, target investasi Rp 5,9 triliun di Sulsel, realisasinya mencapai Rp 6,1 triliun.

Justru Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel La Tunreng menyatakan, tahun  2013 ekonomi Sulsel berpeluang tumbuh hingga 9%, dengan catatan pemda fokus pembangunan infrastruktur dan pembenahan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi di daerah ini.

Data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulsel 2012 secara kumulatif 8,3 %, sedangkan rata-rata nasional hanya 6,23 %. Pertumbuhan ekonomi melebihi pertumbuhan nasional terjadi sejak 2007. Pihak BI mencatat pertumbuhan ekonomi Sulsel 2012 mencapai 8,58 %.

Bankir memberikan dukungan besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di Sulsel tahun 2012. Hal itu bisa dilihat dari aset bank umum tumbuh 23,4 perse (yoy) dari Rp 61,4 triliun menjadi Rp75, 7 triliun. Dana yang dihimpun mencapai Rp 51,3 triliun atau tumbuh 23,5 persen (yoy).

Dalam amatan BI, kegiatan konsumsi dan investasi mendominasi pertumbuhan ekonomi Sulsel 2012. Kegiatan konsumsi menyumbang 6,79 % dan investasi 20,14 %, selain ditunjang pulihnya sektor tambang dan laju sektor tersier. Hal sama terjadi tahun sebelumnya, kegiatan konsumsi menyumbang 4,78 % dan kegiatan investasi 10,20 % terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel 2011 sebesar 7,61 persen.

Namun dalam diskusi panel perkembangan ekonomi Sulsel dilakukan BI Wilayah I Sulamampu awal April 2013 di Makassar, dua ekonom Sulsel, Hamid Paddu dan Madjid Sallatu masih mengkritisi capaian angka-angka pertumbuhan ekonomi Sulsel tersebut sebagai pertumbuhan yang belum merata.

Gambar

Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan/Foto: Mahaji Noesa

Hamid Paddu, pakar ekonomi Unhas menyodorkan contoh, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang terdiri atas 24 kabupaten/kota hampir sebagian merupakan kontribusi dari dua daerah saja. Yaitu kontribusi pertumbuhan sekitar 31 % dari kota Makassar dan 16 % dari kabupaten Luwu Timur.

‘’Angka pertumbuhan ekonomi tinggi dicapai Sulsel selama ini belum berjalan secara merata, masih banyak wilayah belum mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang besar,’’ katanya.

Ketua Dewan Pakar Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi, Prof. DR. Madjid Sallatu mengistilahkan pertumbuhan ekonomi Sulsel sebagai pertumbuhan fluktuatif, strukturnya masih rapuh. Apabila dilihat lebih ke dalam, katanya, hanya didorong sektor pertambangan.

‘’Pertumbuhan ekonomi kita di tingkat kabupaten selama lima tahun terakhir sangat lamban, hanya kota Makassar dan kabupaten Luwu Timur yang pertumbuhan ekonomi daerahnya maju,’’ jelasnya.

Senada dua pakar Unhas ini menyatakan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dan merata pemerintah harus menggenjot sektor pertanian yang menjadi basis andalan Sulsel. ‘’Sektor ini punya potensi besar untuk dikembangkan, dan akan paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya,’’ jelas Hamid Paddu.

Madjid Sallatu menekankan perlu dilakukan pengembangan pengolahan hasil-hasil tani yang selama ini pergerakannya dirasakan sangat lamban. ‘’Pemerintah harus fokus ke arah itu, karena melalui industri pengolahan akan menaikkan lebih besar nilai jual setiap produksi petani,’’ katanya.

Manariknya, di balik hitung-hitungan dan analisa angka pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi dalam lima tahun terakhir, ternyata belum signifikan dengan angka penurunan kemiskinan. Data BPS, sampai penghujung tahun 2012 masih terdapat lebih 800 ribu jiwa penduduk miskin di Sulsel.

Lebih menarik lagi, karena  angka penurunana penduduk miskin Sulsel dari 825 ribu jiwa (posisi Maret 2012) menjadi 805 jiwa (September 2012), jumlah persebaran penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami peningkatan sekitar 4 ribu orang. Sedangkan di daerah perkotaan dicatat BPS berkurang sekitar 24 ribu orang.

Korelasi angka-angka pertumbuhan ekonomi dengan penduduk miskin tersebut masih membingungkan. Apalagi jika dikaitkan dengan analisa dua daerah – kota Makassar dan Luwu Timur memberikan kontribusi lebih 45 % terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel. (Mahaji Noesa, Koran Independen Makassar, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013) 

Gambar

 

Kebijakan ‘Dua Gratis’ tak sebatas disambut gembira oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya mendapatkan beragam apresiasi dari pemerintah kabupaten/kota untuk menata lebih baik kebijakan ini. Tak heran jika wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ juga mendapat banyak titipan saran, usul, maupun koreksi dalam kaitan pemantapan pelaksanaan program ini ke depan.

Ketua PWI Cabang Sulsel, H.Zulkifli Gani Otto,SH yang memimpin langsung ‘Safari Jurnalistik’ dalam setiap kali membuka pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota meminta, agar tak hanya keberhasilan tetapi juga semua kekurangan dan hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis selama ini dapat diungkapkan secara blak-blakan kepada wartawan.

‘’Gratis bersekolah di SD hingga SMP dan gratis mendapatkan pelayanan dasar kesehatan melalui kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel, ke depan tidak mungkin lagi untuk tidak digratiskan. Kita sudah melangkah ke pelayanan gratis tersebut, susah untuk kita mundur lagi. Karena itu, diperlukan keterbukaan semua pihak dalam pelaksanaan kebijakan ini agar setiap masalah yang timbul dapat secara cepat dan bersama-sama dicarikan solusinya,’’ katanya.

Salah satu persoalan yang muncul dan terasa mengganjal dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, sudah memasuki tiga tahun kebijakan ini berjalan belum semua penduduk sasaran mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diterbitkan oleh Pemprov Sulsel.

Akibatnya, masih lebih banyak pelayanan Kesehatan Gratis diberikan melalui penggunaan KTP/KK, bukan menggunakan kartu Jamkesda. Dari 240.550 jiwa penduduk yang menjadi sasaran kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Pinrang, sampai awal Oktober 2010 baru terdapat sekitar 120.000 yang memiliki kartu Jamkesda. Di Kabupaten Enrekang ada lebih dari 216.000 jiwa sasaran, tetapi hingga awal Oktober 2010 hanya sekitar 146.000 yang diterbitkan Kartu Jamkesdanya. Demikian pula di Kabupaten Maros, cuma ada 4.000 penduduk pemegang Kartu Jamkesda dari sekitar 193.000 jiwa sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis. Di Kabupaten Tana Toraja (Tator), dari sekitar 120.000 penduduk sasaran, tercatat hanya sekitar 70.000 penduduk yang mendapatkan kartu Jamkesda dari Pemprov Sulsel.

‘’Karena masih banyak penduduk yang juga enggan mengurus KTP di daerah ini, kami usul kalau bisa SIM, Kartu Siswa dan semacamnya yang menunjukkan identitas Sulsel dapat pula dipakai untuk kelancaran pelayanan Kesehatan Gratis di daerah, sebelum semua penduduk sasaran dapat diberikan Kartu Jamkesda,’’ usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tator, dr.Sakra.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, dr. Hendrik Kalatimang juga mengakui, masih sekitar 25 persen dari lebih 241.000 jiwa penduduk di daerahnya belum memiliki KTP, dan diantaranya hanya ada 23.000 yang telah memiliki kartu Jamkesda dari sekitar 98.000 jiwa penduduk yang jadi sasaran layanan Kesehatan Gratis.  

Semua penduduk kabupaten/kota yang menjadi sasaran kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis itulah yang disebut sebagai peserta Jamkesda. Jumlahnya, dihitung dari total penduduk kabupaten/kota kemudian dikurangi dengan jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dari program lain (pemegang kartu  Askes, Asabri, Jamkesmas, Jamsostek, dan semacamnya) di kabupaten/kota tersebut.

 Contohnya, Kabupaten Pinrang yang berpenduduk 345.911 jiwa. Di daerah ini terdapat 144.411 jiwa penduduk yang telah memiliki jaminan program pelayanan kesehatan dari program lainnya. Di antaranya sebanyak 78.500 penduduk miskin dan kurang mampu yang telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dikeluarkan secara nasional. Maka jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yang dicover dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis atau sebagai peserta Jamkesda, yaitu 345.911 – 144.411 = 240.550 jiwa.

Masih berkaitan dengan cara penghitungan, pemerintah kabupaten/kota juga banyak menyorot cara pemberian kuota Angka Kesakitan untuk setiap daerah yang ditetapkan rata-rata hanya sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk sasaran. Pasalnya, penetapan Angka Kesakitan inilah yang dijadikan dasar penghitungan anggaran untuk Pelayanan Kesehatan Gratis setiap tahunnya di kabupaten/kota.

Di Kabupaten Pinrang, misalnya. Dari 240.550 jiwa sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis (peserta Jamkesda), hanya 20 persen dari jumlah tersebut atau hanya 48.110 jiwa yang ditetapkan masuk dalam Angka Kesakitan. Angka Kesakitan ini adalah prakiraan jumlah penduduk yang akan meminta layanan Kesehatan Gratis sepanjang satu tahun anggaran di Kabupaten Pinrang.

‘’Melalui penghitungan Angka Kesakitan seperti itulah, kemudian ditetapkan besaran anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis untuk setiap kabupaten/kota,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Drs.H.Rusman Achmad, M.kes.

 Tahun 2010, Kabupaten Pinrang mendapatkan alokasi dana sebanyak Rp 5,7 miliar untuk Pelayanan Kesehatan Gratis. Sedangkan Kabupaten Enrekang yang Angka Kesakitannya sekitar 28.000 jiwa mendapat alokasi dana sebanyak Rp 3,3 miliar.

Tahun 2009 lalu, dana Pelayanan Kesehatan Gratis yang dialokasikan untuk Kabupaten Enrekang berdasarkan hitungan Angka Kesakitan tersebut sebanyak Rp 2,4 miliar. Dalam kenyataan pelaksanaan di lapangan, terjadi ledakan jumlah kunjungan jauh di atas hitungan Angka Kesakitan, menyebabkan nilai total serapan dana Rp 4,7 miliar. ‘’Makanya, tahun 2009  kita mengalami defisit dana Pelayanan Kesehatan Gratis mencapai Rp 2,3 miliar,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, dr. Muh.Yamin.

Hal sama terjadi tahun 2009 di Kabupaten Pinrang. ‘’Kita mengalami kekurangan atau defisit dana Pelayanan Kesehatan Gratis sekitar Rp 800 juta,’’ ungkap Direktur RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, drg.Hj.Siti Hasnah Syam, MARS.

Secara keseluruhan estimasi Angka Kesakitan tahun 2010 yang jadi sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel hanya sebanyak 916.306 orang. Alokasi premi ditetapkan sebanyak Rp 120.000 untuk setiap orang, sehingga total dana Pelayanan Kesehatan Gratis yang dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota di Sulsel tahun 2010 sebesar Rp 109,8 miliar lebih. 

Bagaimana mengatasi kebutuhan riil anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis jika terjadi defisit ketersedian dana seperti yang terjadi di Kabupaten Enrekang dan Pinrang?  

Ketika pertanyaan seperti ini dilontarkan kepada sejumlah pejabat pemerintahan di kabupaten/kota lainnya di Sulsel yang mengalami hal serupa dengan Kabupaten Enrekang. Hampir semua hanya menggeleng-gelengkan kepala, tanpa memberikan jawaban yang terang. Banyak yang beralasan, untuk mengatasi dilakukan penyiasatan penggunaan dana sambil menunggu penggantian melalui usulan tambahan dana di APBD Perubahan.

‘’Untuk kelancaran ke depan, mestinya pemberian dana Pelayanan Kesehatan Gratis dilakukan secara kapitasi penuh menurut jumlah penduduk sasaran Jamkesda di setiap kabupaten/kota. Apalagi mekanisme pencairan dana Pelayanan Kesehatan Gratis ini hanya boleh dilakukan berdasarkan klaim atau setelah dilakukan pelayanan kepada pasien,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr.Indriani.  

Terjadinya kekurangan stok obat, seperti yang ditemukan anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulsel ketika belum lama ini melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit milik Pemprov Sulsel – RS Labuang Baji, RS Haji, dan RS Bersalin Fatimah yang juga merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien layanan Kesehatan Gratis, boleh jadi karena dana yang tersedia untuk pembelian obat tidak cukup. Penyediaan dana tidak sesuai dengan kebutuhan, lantaran alokasi dana untuk layanan Kesehatan Gratis yang ditetapkan berdasarkan estimasi  Angka Kesakitan, yaitu 20 persen dari jumlah sasaran, tidak dengan penghitungan kapitasi penuh.

 

Belum Sepakat

 

Masalah lain yang banyak digunjingkan berkaitan dengan kebijakan Pelayanan Gratis, yaitu munculnya tawaran pengelolaan Kesehatan Gratis dilakukan sepenuhnya oleh PT.Askes. Rencananya, mulai 1 Januari 2011. ‘’Suratnya sudah ada sejak bulan Juli 2010, tapi saya belum mengajukan kepada Bupati, lantaran masih mengkaji untung-ruginya,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr. Indriani.

Tawaran yang diajukan PT.Askes, pengelolaan  Pelayanan Kesehatan Gratis akan dilakukan dengan mengutip pembayaran premi Rp 5.000 setiap jiwa setiap bulan. Dengan pembayaran premi dilakukan berdasarkan hitungan kapitasi penuh, yaitu meliputi seluruh sasaran kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis. Pembayaran bukan hanya terhadap 20 persen dari penduduk sasaran seperti yang dilakukan dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis selama ini.

Dengan latar hitungan untung-rugi premi serupa itulah menyebabkan Pemkab Sinjai, yang sejak tahun 2004 telah melaksanakan program Pendidikan dan Kesehatan Gratis, hingga saat ini belum bergabung dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Sinjai dikelola oleh Badan Pelaksana Jamkesda Kabupaten Sinjai. Pemerintah Kabupaten Sinjai membuka kesempatan kepada semua keluarga yang ada di daerahnya untuk menjadi peserta Jamkesda Sinjai dengan membayar premi Rp 10.000 setiap bulan untuk setiap KK. Pemegang kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Askes, Asabri, dan semacamnya dibolehkan ikut sebagai peserta Jamkesda Sinjai. Premi Jamkesda penduduk miskin atau kurang mampu dibayarkan oleh Pemkab Sinjai.

Makanya, peserta Jamkesda Sinjai dibagi tiga, yaitu Jamkesda Umum, Jamkesda Askes, dan Jamkesda Gakin (keluarga miskin). Fasilitas yang diperoleh peserta Jamkesda Sinjai, meliputi pelayanan kesehatan dasar hingga operasi (kecuali operasi plastik), dan rujukan rawat inap kelas II di rumah sakit yang ada di Kabupaten Sinjai.

Premi Jamkesda Sinjai Rp 10.000 per bulan untuk setiap KK, sudah meliputi layanan kesehatan bagi semua anggota keluarga sekalipun jumlahnya lebih dari sepuluh orang.

Guna menopang kelancaran pelaksanaan jaminan kesehatan modifikasi yang dilakukan di Kabupaten Sinjai tersebut, tahun 2010 Pemkab mengalokasikan dana APBD murni sebesar Rp 4 miliar . Sampai Oktober 2010, dana yang digunakan baru sekitar Rp 2 miliar. ‘’Dana APBD murni yang dialokasikan secara khusus setiap tahunnya tidak pernah habis digunakan untuk pelayanan Kesehatan Gratis di Sinjai,’’ jelas Kepala Badan Pelaksana Jamkesda Sinjai, dr.H.Muh.Jufri.

Jika Kabupaten Sinjai ikut kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, hitung-hitungannya akan mendapat alokasi dana sekitar Rp 10 miliar. Dana tersebut sebagaimana aturan main dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, 40 persen ditanggung melalui APBD Provinsi dan 60 persen ditanggung melalui APBD Kabupaten Sinjai. Lebih jelasnya, dari Rp 10 miliar dana yang dialokasikan, hanya sekitar Rp 4 miliar yang ditanggung provinsi dan Rp 6 miliar ditanggung kabupaten.

‘’Dengan hitungan seperti itu, daerah masih untung jika melaksanakan melalui pola layanan kesehatan Jamkesda Sinjai seperti yang dilakukan selama ini,’’ tandas Muh.Jufri. Sembari menyatakan, saat ini sudah lebih dari 90 persen penduduk Kabupaten Sinjai yang tercover menjadi peserta Jamkesda Sinjai.

Kabupaten Sinjai, urainya, bukan menolak kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemprov Sulsel. Istilahnya, ‘’hanya belum terjadi kesepakatan.’’

Menurut Muh. Jufri, ada dua opsi yang pernah diajukan Pemkab Sinjai terhadap kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel. Pertama, dananya diserahkan dalam bentuk glondongan oleh Provinsi, dan Pemkab yang mengatur penggunaannya disesuaikan dengan program Kesehatan Gratis yang sudah berjalan baik di Kabupaten Sinjai selama ini.

Kedua, dana Pelayanan Kesehatan Gratis dari Provinsi, diminta hanya digunakan untuk mendanai warga Kabupaten Sinjai yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Makassar, melalui alokasi penggunaan yang jelas. ‘’Jadi, Sinjai sebenarnya tidak pernah menolak kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, hanya belum ada titik temu,’’ katanya.  

Di Kabupaten Sinjai saat ini sisa sekitar 22.000 jiwa penduduk miskin. Sudah ada sekitar 192.000 jiwa yang tercover Jamkesda Sinjai. Artinya, memang, sisa sedikit sekali sasaran yang bisa dicover kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel yang hanya melayani penduduk yang belum dicover oleh layanan jaminan kesehatan lainnya, termasuk seperti peserta Jamkesda Sinjai. Lagipula, penghitungan anggaran layanan Kesehatan Gratis Sulsel hanya 20 persen dari sasaran.

Pemkab Sinjai seperti halnya Pemkab Bantaeng saat ini memiliki Barigade Siaga bertugas 1 x 24 jam melayani kondisi darurat masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Tim Emergency 118 di Sinjai yang dilengkapi sejumlah dokter ahli setiap saat siap meluncur langsung memberikan pertolongan ke tempat-tempat masyarakat yang mendesak membutuhkan penangan medis. Tak hanya sebatas memberikan pertolongan di lokasi, tapi dalam keadaan diperlukan juga bertugas mengantar pasien hingga ke rumah sakit.

Untuk pelayanan kesehatan masyarakan di Indoneseia, berdasarkan penilaian yang dilakukan Departemen Kesehatan kerjasama AusAid dan Universitas Indonesia, Kabupaten Sinjai berada di posisi kedua.

Dalam hitungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, dr.Azis, jika pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gratis kemudian dilakukan dengan mengutip premi Rp 5.000 per jiwa setiap bulan dengan model kapitasi penuh, seperti yang hendak dilakukan oleh PT.Askes, maka pemerintah di ‘Bumi Lamaddukelleng’ ini akan membutuhkan dana sampai Rp 15 miliar setiap tahunnya.

Pelayanan kesehatan masyarakat, sebutnya, paling sehat jika dilakukan dengan sistem asuransi. Pola Jamkesda dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel ini juga adalah bentuk asuransi. Jika Jamkesda dikelola sendiri sama dengan pola yang akan dilakukan PT.Askes, maka dana yang dibutuhkan oleh daerah ini hanya sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar setiap tahun untuk mengkover sekitar 273.000 jiwa sasaran Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Wajo.

‘’Menggunakan pola sekarang ini dengan alokasi dana Rp 2 miliar lebih per tahun, Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Wajo sudah dapat berjalan efektif apalagi jika dilakukan dengan hitungan kapitasi penuh,’’ kata dr.Azis.

Gubernur Sulsel, Dr.H.Syahrul Yasin Limpo, SH,MH sendiri tidak menyoal menyangkut masih adanya daerah yang tidak bergabung dalam model kebijakan Pendidikan Gratis maupun Pelayanan Kesehatan Gratis yang dibuat Pemprov Sulsel.

‘’Jika ada daerah yang belum mau menerima kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis, tidak apa-apa. Sepanjang di daerah kabupaten/kota bersangkutan ada jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar dari SD hingga SMP dan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dilakukan melalui kebijakan gratis Pemprov Sulsel tersebut,’’ katanya ketika memberikan wejangan sebelum melepas secara resmi wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’  di Gubernuran Sulsel.

Kebijakan ‘Dua Gratis’ yang dicanangkan Pemprov Sulsel, menurut Syahrul Yasin Limpo, sebenarnya merupakan amanah undang-undang yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara nasional. Seperti diamanahkan Undang-undang No. 20/2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mulai dari SD hingga SMP. Sejak lama pemerintah sudah mengalokasikan dana dalam bentuk BOP (Biaya Operasional Pendidikan), kemudian menggelontorkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk membantu pembiayaan berkaitan dengan keperluan proses belajar mengajar di SD hingga SMP atau sekolah sederajat.

Demikian pula dengan Pelayanan Kesehatan Gratis. Pemerintah melalui Undang-undang No.23/1992 tentang Kesehatan, serta Undang-undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, telah memberikan jaminan gratis pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin atau kurang mampu. Mereka dimasukkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Layanan gratis diberikan kepada peserta Jamkesmas, meliputi layanan kesehatan dasar hingga operasi, dan rawat inap kelas III di rumah sakit milik pemerintah, serupa yang diberikan melalui kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Sebenarnya Samaji ! (Bhs Mks. Artinya: ‘’Sama Saja!” – red). Melalui Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis kami hanya ingin mempertegas pelaksanaan dari amanah undang-undang khususnya tentang penyelenggaraan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan jaminan sosial masyarakat. Hanya saja istilah gratis, itu punyanya Syahrul, sedangkan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis itu miliknya Pemprov Sulsel,’’  ujar Syahrul Yasin Limpo, kemudian tertawa kecil. 

 

Juknis dan Matrik

 

Alokasi anggaran kebijakan Pendidikan Gratis yang ditetapkan berdasarkan tahun anggaran untuk kabupaten/kota di Sulsel selama ini,  secara khusus mendapat sorotan dari Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Muh.Yamin,Spd, Lsi. Perhitungannya, diminta dilakukan dengan perhitungan khusus, karena sampai sekarang tahun Ajaran Baru masih dimulai setelah pertengahan tahun berjalan.

Tahun Ajaran Baru dimulai Juli. Di sekitar bulan tersebut  barulah dilakukan Penerimaan Murid Baru SD maupun SMP yang jadi sasaran pembiayaan Pendidikan Gratis. ’’Selama ini dana Pendidikan Gratis untuk siswa baru SD dan SMP yang belum diakomodir dalam penetapan anggaran pada awal tahun, terpaksa kita siasati melalui pemanfaatan dana BOS, sambil menunggu dana dari APBD Perubahan. Kami lakukan sangat hati-hati, karena ini bisa merepotkan, terutama jika berhubungan dengan pemeriksaan penggunaan keuangan oleh pemeriksa keuangan,’’ katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs.H.A.Taslim Arifin. ‘’Masih ada hal yang menjadi tugas berat menyangkut sosialisasi, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke kabupaten/kota,’’ katanya.

Dia menunjuk contoh, sampai saat ini masih banyak sekolah SD dan SMP di daerahnya yang lambat dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis tersebut. Demikian pula dengan pengajuan program dari setiap sekolah. Akibatnya, dana Pendidikan Gratis yang telah disediakan pun lambat pencairannya.

‘’Tanpa ada program dan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis sebelumnya, kita tidak berani untuk mengambil risiko mencairkan dana tersebut ke sekolah-sekolah,’’ kata Taslim Arifin.

Bahkan Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs.Bustam Ramli,Msi secara tegas mengatakan, jika tidak ada revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel No.9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis khususnya mengenai Pasal 7, 8 dan 9, dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke daerah tak dapat digunakan secara maksimal. Masalahnya, katanya, di satu pihak penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak dibolehkan untuk mendanai item-item yang sudah dianggarkan melalui dana BOS. Sementara, sejumlah item sasaran dalam kebijakan Pendidikan Gratis sesungguhnya telah dianggarkan melalui dana BOS di SD maupun SMP.

‘’Pergub No.9/2010 khususnya pasal 7, 8, dan 9 perlu dikaji ulang, harus jelas aspek yuridisnya, agar penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak berisiko terutama bagi pengguna di daerah,’’ ujar Bustam Ramli.

Menyangkut adanya tumpang tindih sasaran penggunaan dana Pendidikan Gratis dengan dana BOS, diakui Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Drs.Mustafa Mappangara. ‘’Sebenarnya, memang, perlu ada Petunjuk Teknis mengiringi Pergub No.9/2010 tersebu, karena di situ belum ada penjelasan sasaran yang jelas,’’ katanya.

Guna mengatasi masalah tersebut, Walikota Parepare, Drs.H.Mohammad Zain Katoe, sejak Maret 2010 telah melayangkan surat kepada Gubernur Sulsel dengan mengajukan beberapa alternatif agar penggunaan dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke Kota Parepare tahun 2010 sebesar Rp 7,2 miliar lebih dapat berjalan efektif.

Di Kota Parepare, menurut Mustafa Mappangara, dana pendidikan gratis disatu-paketkan antara dana APBD Kota dengan APBD Provinsi  ke satu DPA pada APBD Parepare. Dimaksudkan agar tidak terjadi dua macam pertanggungjawaban, serta menghindari adanya keterlambatan pencairan dana.

Dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke Parepare pun ditempatkan dalam paket Rekening Kegiatan Belanja Langsung (bukan di Rekening Pos Bantuan). Dibuat Petunjuk Teknis (Juknis) tersendiri yang sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana diatur Pergub No.9/2010, yaitu prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh bupati/walikota. Selain itu, Pemkot Parepare membuat matrik penggunaan dana sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak tumpang tindih dengan penggunaan dana BOS.

‘’Setiap daerah kabupaten/kota memiliki perbedaan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda, makanya ke depan Pergub pelaksanaan Pendidikan Gratis seharusnya hanya bersifat makro, teknis pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing daerah,’’ saran Mustafa Mappangara.

Kota Parepare saat ini sudah mampu menekan angka putus sekolah di bawah 1 persen, atau telah melebihi target nasional yaitu maksimal 1 persen. Sedangkan daya serap sekolah sudah di atas 100 persen. 

Menyangkut sharing dana Pendidikan Gratis yang disepakati 40 persen ditanggung provinsi dan 60 persen ditanggung kabupaten/kota, juga banyak dibincangkan kepada wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’.  Pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Bantaeng, Drs.Zainuddin, Msi, menyatakan, idealnya jika dana Pendidkan dan Pelayanan Kesehatan Gratis itu 60 persen ditanggung provinsi dan 40 persen ditanggung kabupaten/kota. ‘’Soalnya, dana di kabupaten/kota masih terbatas, masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,’’ katanya.

Usulan sama terdengar dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Pinrang. Minimal, katanya, sharing dana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis tersebut fifty-fifty – 50 persen tanggungan provinsi dan 50 persen oleh kabupaten/kota. Bahkan di sejumlah kabupaten/kota lainnya ada yang mengusul agar dana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis ditanggung 100 persen oleh Pemerintah Provinsi. Alasannya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemprov Sulsel.

Menariknya, tak satupun daerah kabupaten/kota yang jadi sasaran kunjungan ‘Safari Jurnalistik’ mengeluhkan adanya ketidakseimbangan antara kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun dengan besarnya kewajiban yang harus ditanggung daerah untuk anggaran Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis setiap tahun.

‘’Padahal, jika kita lihat rata-rata kenaikan PAD setiap kabupaten/kota di Sulsel setiap tahun tidak seimbang dengan besarnya anggaran yang harus disediakan melalui APBD untuk mendanai pelaksanaan Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang  jumlahnya bermiliar-miliar rupiah.’’ Begitu, salah satu poin analisis dari sejumlah wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ setelah sejenak kongkow-konkow menikmati pergerakan awan di puncak, dalam perjalanan dari Kota Palopo menuju Kota Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara.       

Sejumlah wartawan lantas terperangah, ketika kemudian mendapat informasi bahwa PAD di Kota Parepare saat ini hanya sekitar Rp 500 juta, tapi harus menanggung sharing dana di APBD sekitar 3 miliar khusus untuk pendanaan Pendidikan Gratis dan lebih Rp 1 miliar untuk Pelayanan Kesehatan Gratis tahun 2010.

 

Menanti ‘Buku Elektronik’

 

Aneh tapi nyata! Lantaran seiring dengan pelaksanaan kebijakan ‘Dua Gratis’ tersebut, justru ada kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan pendidikan gratis plus di tingkat TK maupun SMA, di luar kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel. Bahkan Pemkab Luwu seiring dengan pelaksanaan kebijakan gratis ini, secara khusus dapat menyediakan beasiswa bagi tenaga pendidik yang belum mencapai strata satu (S-1) untuk mengikuti pendidikan S-1.

‘’Untuk mengawal pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan gratis agar dapat belangsung baik serta bermutu, kami sediakan dana beasiswa untuk 600 orang guru yang belum sarjana dari tingkat TK hingga SMA mengikuti pendidikan S-1. Langkah awal sudah ada 300 guru yang didanai mengikuti pendidikan S-1,’’ ujar Bupati Luwu Ir.H.A.Muzakkar.

Di Kabupaten Wajo, dapat dibentuk Kelas Akselerasi di SD hingga SMP. Murid SD di Kelas Akselerasi dapat menamatkan pelajaran dalam tempo 5 tahun, dan untuk siswa SMP dapat menyelesaikan studi hanya dalam waktu dua tahun ajaran. Sekalipun untuk penyelenggaraan Kelas Akselerasi ini harus menggunakan dana kolaborasi dengan pihak orang tua siswa.

Ragam apresiasi menyambut penyelenggaraan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis pun ditemui di kabupaten/kota lainnya di Sulsel. Di Kabupaten Tana Toraja, misalnya, Pemkab setempat mengembangkan pola pembangunan SD/SMP Satu Atap untuk memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal berpencar-pencar di wilayah pegunungan. ‘’Sekarang sudah terdapat 12 SD/SMP Satu Atap dibangun di daerah ini,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja, Johannis Titing.

Di daerah pariwisata Tana Toraja dan Toraja Utara,  sekalipun sudah berlangsung Pendidikan Gratis, para orang tua siswa masih tetap menyalurkan bantuan dalam bentuk natura, berupa sumbangan babi dan lain-lain ketika diadakan pesta adat kemudian diuangkan, untuk membantu mendanai penyediaan sarana pendidikan di daerah tersebut.

Di ibukota Provinsi Sulsel; justru melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar dialokasikan anggaran sebesar Rp 532 miliar untuk memberikan Makanan Pendamping Air (MPA) dalam rangka membantu perbaikan gizi khususnya bagi anak-anak SD.

Di Kabupaten Pinrang, pihak Dispora setempat menekankan penggunaan Laptop (komputer) terhadap guru-guru SD dan SMP yang telah bersertifikasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Penggunaan Buku Elektronik – melalui penyediaan bahan pelajaran secara gratis oleh pemerintah pusat secaraon line di jaringan internet, dinilai dapat membantu memudahkan siswa memperoleh bahan ajar  tanpa harus tergantung dari penyediaan buku-buku teks seperti selama ini.

Sayangnya, menurut data, kondisi di Kabupaten Pinrang saat ini tak jauh beda dengan di Kota Makassar, masih sekitar 50 hingga 60 persen guru termasuk kepala sekolah yang belum tahu ‘buka-tutup’ komputer. ‘’Perlu ada gebrakan pemasyarakatan penggunaan IT — Teknologi Informasi seiring dengan keinginan peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis,’’ saran pihak Dispora Pinrang.  (Baca juga Hal:  ‘Tawaran Axioo Currikulum Program’).

Dahsyatnya gaung kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis, menurut Bupati Luwu, H.A.Muzakkar, menimbulkan euforia gratis bagi masyarakat di daerahnya. ‘’Tapi, Alhamdulillah, dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan kita juga sudah mampu menciptakan pola kebijakan bantuan handtraktor gratis dan bibit gratis bagi petani, perahu gratis untuk nelayan, termasuk kucuran kredit nol bunga dan nol agunan bagi mereka. Sekarang sedang dirancang, kebijakan gratis bayar PBB bagi petani yang akan mengikuti program pengembangan tanaman talas (keladi-red) di Kabupaten Luwu,’’ katanya.

Bagi Cakka, panggilan akrab dari Bupati H.A.Muzakkar, senantiasa optimis terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan gratis di wilayahnya dapat berjalan dengan baik. Termasuk terhadap pengawasan dana-dana sehingga penggunaan dilakukan sesuai sasarannya. Pasalnya, dia menerapkan sistem ‘Kontrak Kinerja’ dengan para kepala SKPD. Setiap program ditawarkan terlebih dahulu kepada kepala SKPD, mampu atau tidak mampu untuk dilaksanakan. Jika mampu, diserahkan untuk menyusun pelaksanaan program tersebut, mengatur penggunaan dana yang disediakan, termasuk membuat Time Skedulnya. ‘’Ketidakberesan pelaksanaan di lapangan, jabatan jadi taruhannya,’’ katanya.

Munculnya beragam apresiasi, saran, usul dan kritik setelah memasuki tiga tahun pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel merupakan modal untuk mempermantap pelaksanaan kebijakan ini. Apalagi, pemerintah pusat mulai tahun 2011 sudah mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyediakan anggaran dari APBD khususnya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh sudah membuat kesepakatan dengan Mendagri Gamawan Fauzi, untuk memastikan adanya dana BOS dianggarkan di setiap APBD provinsi, kabupaten dan kota dalam tahun 2011. Surat Edaran dari kedua menteri mengenai kewajiban tersebut telah dikirim langsung kepada para gubernur, bupati dan walikota di Indonesia.

Artinya, untuk pelaksanaan kebijakan nasional tersebut, Pemprov Sulsel sudah melangkah tiga tahun lebih cepat melalui kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Arah kebijakan ‘Dua Gartis’ tersebut sudah tepat. ‘’Jika ada kekurangan, kita perbaiki saja sistem dalam rangka mempermantap pelaksanaan kebijakan ini di lapangan,’’  kata Bupati Luwu, H.A.Muzakkar berulangkali di hadapan wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik.(Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII)  

 

Gambar,jurnalis
Seperti halnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis yang juga diluncurkan sejak 1 Juli 2008, diakui telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota yang dikunjungi peserta ‘Safari Jurnalistik’  PWI Cabang Sulsel.

Dampak positif dari kebijakan Pendidikan Gratis ini, paling tidak, seperti apa yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, Drs.H.A.Patabai Pabokori ketika ikut melepas peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Gubernuran Sulsel.

Kebijakan ini, selain telah membantu mengurangi beban orangtua dalam membiayai sekolah anak-anak mereka di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Juga, telah mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulsel memperbesar alokasi anggaran pendidikan di APBD masing-masing.

Sebelum diluncurkannya kebijakan Pendidikan Gratis, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulsel rata-rata di bawah 10 persen dari total APBD. ‘’Sekarang Anggaran Pendidikan dalam APBD kabupaten/kota di Sulsel, umumnya sudah hampir mencapai 20 persen dari total APBD. Bahkan ada lima kabupaten sudah melebihi 20 persen,’’ tutur H.A.Patabai Pabokori.

Mantan Bupati Bulukumba ini juga menyebut, keberhasilan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis terlihat dengan berkurangnya angka putus sekolah di provinsi ini. Bahkan meningkatnya jumlah kelulusan dari hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) di Provinsi Sulsel selama dua tahun terakhir, yaitu tingkat kelulusan SD yang mencapai 99 persen dan SMP 99,77 persen (tahun 2009-red) dinyatakan, juga dapat dicapai karena adanya andil dari pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis tersebut. 

Bahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Drs.H.Muh.Yusuf Sommeng,Msi dengan gamblang menyatakan, pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis telah sangat membantu kebutuhan para orangtua di daerahnya, yang selama ini setiap keluarga membutuhkan biaya sekolah bagi anak-anaknya di SD hingga SMP, sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap tahun.

Keseriusan Pemkab Gowa untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan gratis yang tujuan utamanya membantu terlaksananya program nasional Wajib Belajar 9 Tahun (SD hingga SMP atau sederajat) bagi warga Negara Indonesia, terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No.10 tahun 2008 tentang Wajib Belajar bagi Anak Usia Sekolah di Kabupaten Gowa.

Perda tersebut memberikan sanksi 6 bulan penjara atau denda Rp 50 juta kepada para orangtua atau siapa saja yang tidak mau menyekolahkan anak-anak usia sekolah masuk SD hingga SMP.

Namun, secara berkelakar seorang wartawan peserta Safari Jurnalistik menyatakan, bahwa sanksi Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut, bukan tidak mungkin kelak akan menimbulkan ekses negatif,  lantaran orangtua murid atau siswa ditangkap anaknya malahan kian berkeras untuk tidak mau bersekolah.

Maksud dari Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa adalah untuk lebih menggugah kesadaran sekaligus mendorong para orang tua atau masyarakat untuk  menyekolahkan anaknya di tingkat SD hingga SMP yang telah diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Pemkab Gowa sendiri, seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan Gratis, juga melaksanakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA) atau yang sederajat di daerahnya.           

’Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Wajib Belajar di Kabupaten Gowa tersebut,’’ ujar Muh.Yusuf Sommeng.

Kemudian menyatakan, anggaran untuk pendidikan gratis yang dialokasikan dalam APBD Gowa saat ini sudah melebihi 20 persen dari total APBD. ‘’Jika dihitung dengan gaji guru, maka anggaran pendidikan secara keseluruhan sudah mencapai 40 persen di APBD,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Pattingaloang, Kantor Bupati Gowa.

Di Kabupaten Bantaeng, jauh sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis, pemerintah daerah setempat telah menggelontorkan bantuan subsidi kepada setiap siswa SD dan SMP yang ada di daerahnya. Subsidi diberikan Rp 6.000 untuk setiap murid SD dan Rp 10.000 untuk SMP setiap bulan. Tak heran jika kemudian dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis, sejumlah sekolah di Bantaeng lantas kebanjiran siswa.

‘’Lantaran banyaknya siswa, SMP 1 dan SMP 2 di Kota Bantaeng mulai tahun ini  harus membuka kegiatan sekolah pagi dan sore hari,’’ jelas Kadispora Kabupaten Bantaeng, Dra.Andi Sinasari, Mpd.

Persoalan lebih rumit, tentu saja, akan dialami sekitar 30 SD Negeri di Kota Makassar yang sampai memasuki tiga tahun pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis masing-masing hanya memiliki tiga unit ruang belajar  untuk melayani kegiatan belajar mengajar dari kelas I hingga kelas 6.

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar anak usia SD, SMP, dan SMA, semakin meningkat. ‘’Berdasarkan hasil evaluasi, daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone saat ini melaju semakin tinggi, untuk SD sudah hampir mencapai 100 persen, SMP sekitar 98 persen dan SMA sekitar 78 persen,’’ jelas Wakil Bupati Bone.Drs.H.A.M.Said Pabokori.

Meningkatnya daya serap sekolah-sekolah di Kabupaten Bone tersebut dapat dimaklumi, lantaran pelaksanaan Pendidikan Gratis di ‘Bumi Arung Palakka’ tersebut sudah dilaksanakan sejak Januari 2003, atau lima tahun sebelum Pemprov Sulsel menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis. ‘’Pelaksanaan programnya dilakukan dalam bentuk subsidi silang, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Program tersebut sekarang kami sinergikan dengan kebijakan Pendidikan Gratis yang digagas oleh Pemprov Sulsel,’’ jelas Said Pabokori.

Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan dan 333 desa/kelurahan berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, merupakan kabupaten terluas wilayahnya di Provinsi Sulsel, kini memiliki  774 SD, 107 SMP dan 38 SMA.

Kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No.4/2009 tentang Penyelenggaraan Penddidikan Gratis di Susel, membantu biaya penyelenggaraan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dari tingkat SD hingga SMP,  termasuk membantu biaya kegiatan ekstrakurikuler, memberi insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih jelasnya, melalui program tersebut siswa dari tingkat SD hingga SMP atau yang sederajat diberikan bantuan biaya untuk pembelian buku-buku teks pelajaran dan buku referensi, membebaskan dari biaya kegiatan remedial, pengayaan/les, olahraga, kesenian, pengadaan foto murid, iuran pramuka, KIR, PMR dan sejenisnya. Menyediakan dana pembelian baju seragam, baju olahraga, sepatu, tas dan lain-lain keperluan PBM dan uang transpor bagi siswa miskin. Termasuk menyediakan dana untuk insentif guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, biaya operasional pengelolaan Pendidikan Gratis berupa ATK, penggandaan, surat menyurat dan laporan.

‘’Ada 14 item yang dibantu digratiskan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, di luar pembiayaan dana BOS — Biaya Operasinal Sekolah yang diberikan kepada siswa di SD hingga SMP melalui APBN setiap tahunnya,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, H.A.Patabai Pabokori.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pinrang, Drs.H.Syarifuddin Side,SH,MH,Msi mengatakan, kebijakan Pendidikan Gratis yang digulirkan Pemprov Sulsel dirasakan sangat membantu kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar khususnya di tingkat SD hingga SMP di daerahnya.

Betapa tidak, katanya, dengan adanya kebijakan tersebut, setiap murid SD mendapat bantuan senilai Rp 120.000 setiap tahun untuk membiayai sekolahnya, dan tiap siswa SMP mendapat bantuan sebanyak Rp 240.000 per tahunnya. Bantuan biaya dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel ini, tentu saja, menambah dana BOS yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar di tingkat SD hingga SMP. Bantuan Dana BOS nilainya lebih besar dari angka nominal yang diberikan melalui kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel kepada setiap siswa yang menjalani pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan data yang disodorkan pihak Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pinrang, untuk tahun 2010 ini terdapat sebanyak 323 SD, 58 SMP dan 28 Madrasah Ibtidaiyah (Mi) dengan jumlah murid keseluruhan 69.357 orang yang menjadi sasaran penerima bantuan Pendidikan Gratis.

Hadirnya kebijakan Pendidikan Gratis melegahkan Pemkab Pinrang, sehingga  juga dapat menyelenggarakan Pendidikan Gratis di tingkat SMA. Tahun 2010, sebanyak 10.135 siswa SMA/SMK di ‘Bumi Lasinrang’ mendapat bantuan dana pendidikan sebesar Rp 700.000 per siswa dari Pemkab Pinrang.

Hal sama dilakukan oleh Pemkab Enrekang kepada siswa SMU dan SMK. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan nilainya lebih kecil. ‘’Pemkab Enrekang memberikan bantuan subsidi kepada setiap siswa SMU sebanyak Rp 25.000 per bulan, dan Rp 30.000 per bulan untuk setiap siswa SMK,’’ jelas Kadispora Kabupaten Enrekang, Arfa Rauf.

Di Kabupaten Pangkep, kondisinya lebih maju lagi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel dari SD hingga SMP, pemerintah kabupaten kepulauan ini pun menetapkan kebijakan Pendidikan Gratis untuk tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan tingkat SMA. Kabupaten penghasil ‘Semen Tonasa’ inilah yang pertama di Sulsel melaksanakan Pendidikan Gratis mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.

‘’Kebijakan Pendidikan Gratis terbukti mampu membuka aksebilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesatuan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah agar kebijakan Pendidikan Gratis yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama bagi generasi pelanjut, dapat lebih disempurnakan dan berjalan dengan baik,’’ ujar Wakil Bupati Pangkep, Drs.Abdul Rahman Assegaf,SH ketika menerima wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik PWI Cabang Sulsel di kawasan rekreasi permandian ‘Mattampa’ Kecamatan Bungoro.

Mengenai kebijakan Pendidikan Gratis dari tingkat TK, secara khusus ikut disoroti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Musakkar. ‘’Pemprov Sulsel ke depan harus dapat memperhatikan pendidikan anak-anak di sekolah taman kanak-kanak untuk dimasukkan dalam kebijakan Pendidikan Gratis. Pendidikan anak usia dini di tingkat TK sangat penting diperhatikan untuk pembentukan karakter dan kecerdasan masa depan anak-anak,’’ katanya ketika menerima peserta ‘Safari Jurnalistik’, malam hari, di rumah jabatan Bupati Luwu, di Belopa, ibukota Kabupaten Luwu.

Mengenai pendidikan anak usia dini, Pemerintah Kabupaten Gowa, pernah menyelenggarakan secara gratis melalui program SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Saleh) yang dibentuk sampai ke desa-desa. Namun kebijakan Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo,SH,MH yang sekaligus mengakomodir pembelajaran bagi anak-anak putus sekolah tersebut, hanya berlangsung selama dua tahun. Model pendidikan gratis SPAS terhenti dengan adanya kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel, serta program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) selevel dengan sekolah Taman Kanak-kanak yang dilaksanakan Departemen Pendidikan secara nasional.

Awal pelaksanaan kebijakan Pendidikan Gratis di Sulsel, diakui Kadis Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, Johannes Titing, menimbulkan banyak tafsiran keliru terutama di daerahnya yang masyarakatnya sejak lama sangat memberi arti penting terhadap pendidikan dalam kehidupan. ‘’Mulanya, sekolah-sekolah swasta di daerah ini tidak mau menerima kebijakan Pendidikan Gratis tersebut, tapi setelah memahami kebijakan ini sekarang semua sudah mau menerima,’’ katanya.

Hal sama terjadi di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Sejak lama, masyarakat di kabupaten yang baru diresmikan 26 Nopember 2008 tersebut, penduduknya yang kini berjumlah lebih dari 241.000 jiwa tersebar di 21 kecamatan, 151 lembang/kelurahan sangat menomorsatukan pendidikan dalam kehidupan keluarga mereka.

‘’Sekarang ini setiap rumahtangga di Kabupaten Toraja Utara sedikitnya memiliki tiga orang anggota keluarga yang berpredikat sarjana,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Drs.Gaga Sumule, untuk meyakinkan betapa tingginya perhatian masyarakat di wilayah andalan ‘Pariwisata’ Sulsel ini terhadap pendidikan dalam kehidupan.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kebijakan Pendidikan Gratis saat ini oleh Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara telah mencanangkan daerahnya sebagai ‘Kabupaten Pendidikan’.  Sekalipun saat ini, SD Kristen Lino dan SMP Kristen Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara belum mau menerima bantuan dari kebijakan Pendidikan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Kami ingin ke depan, sebagai Kabupaten Pendidikan, Toraja Utara dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK hingga perguruan tinggi,’’ kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Toraja Utara, Lewarang Rantelangi.* (Mahaji Noesa, Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400/Tahun XII)

 

 

Gambar

Empat belas pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel sasaran kunjungan ‘Safari Jurnalistik’ wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel (6-10 Oktober 2010), semuanya menyatakan kebijakan ‘Dua Gratis’ Pemprov Sulsel menyangkut ‘Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis’ yang diluncurkan sejak 1 Juli 2008 berdampak positif menguntungkan pemerintah dan masyarakat di daerah.

Berikut laporan Mahaji Noesa, setelah mengikuti perjalanan ‘Safari Jurnalistik’ bertajuk ‘Implementasi Program Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel’. Laporannya disajikan dalam tiga bagian tulisan. Ditulis di Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII, dengan judul utama: Pelaksanaan ‘Dua Gratis’ di Sulsel Perbaiki Sistem Mantapkan Kebijakan.

 ***

 Dalam waktu relatif singkat telah terjadi gelombang kesadaran masyarakat yang begitu besar untuk memeriksakan atau meminta pelayanan kesehatan diri maupun keluarga ke tempat atau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Itulah salah keuntungan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

Munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan, dinilai pemerintah kabupaten/kota yang jadi sasaran ‘Safari Jurnalistik’, merupakan modal paling mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang selanjutnya mampu meningkatkan produktifitas kerja masyarakat.

Tumbuhnya kesadaran untuk hidup sehat seperti itu, diyakini kelak akan menjadi kebutuhan. ‘’Jika hidup sehat telah disadari menjadi bagian penting dalam kehidupan, maka sekalipun harus dibayar masyarakat akan berupaya untuk memperolehnya. Apalagi jika tersedia layanan kesehatan gratis seperti yang disodorkan melalui kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis yang kini sedang digencarkan oleh Pemprov Sulsel,’’ komentar Halim (32), seorang pengusaha di Kota Parepare.

Di Kabupaten Enrekang, sejak adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis jumlah kunjungan masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan selalu melebihi estimasi yang dibuat. Dalam tahun 2010, contohnya. Diestimasikan hanya sekitar 28.000 kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayah ‘Massenrempulu’ guna mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

‘’Ternyata, sampai September 2010 saja, sudah tercatat lebih dari 62.000 kunjungan masyarakat meminta pelayanan kesehatan dasar yang digratiskan,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, dr.Muh Yamin.

Dalam penilaian secara nasional, Kabupaten Enrekang saat ini sudah termasuk dalam kategorti Kabupaten Sehat. ‘’Untuk pelayanan dasar kesehatan, Kabupaten Enrekang menempati peringkat pertama di Provinsi Sulsel dan peringkat 30 secara nasional,’’ jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Enrekang, Muh. Aminuddin,SH. 

Peningkatan kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan juga terjadi di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Pinrang, Pankep, Maros, Luwu, Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo dan Kota Parepare yang dikunjungi lebih dari 60 wartawan media cetak dan elektronik peserta ‘Safari Jurnalistik’ PWI Cabang Sulsel kerjasama Pemprov Sulsel. Dari pencatatan kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di masing-masing kabupaten/kota, setelah adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, rata-rata mengalami peningkatan di atas 100 (seratus)  persen dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan drastis kunjungan masyarakat sangat dirasakan di 8 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bantaeng. ‘’Di Puskesmas Tona  yang sepi-sepi saja sebelum ada kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis, kini menjadi ramai dengan kunjungan antara 100 hingga 150 warga setiap harinya,’’ ungkap Sekretaris Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Drs.Ansar Kuba.

Peningkatan kunjungan seperti itu,  tak hanya terlihat di Puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah pedalaman kabupaten yang berjuluk ‘Butta Toa’ ini, tapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Bayangkan, Pustu (Puskesmas Pembantu-red) yang ada di Kota Bantaeng,  ibukota Kabupaten Bantaeng, saat ini mendapat kunjungan antara 50 hingga 100 warga setiap hari. ‘’Hampir sepanjang hari terlihat antrian warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pustu tersebut,’’ kata Ansar Kuba.

Idealnya, menurut Bupati Luwu, Ir.H.A.Muzakkar, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, salah satunya dilihat dari makin berkurangnya orang sakit yang dilayani di pusat-pusat pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu.

Namun begitu, Bupati Luwu yang baru sekitar sembilan bulan dilantik menduduki jabatan kebupatiannya, berulangkali menyatakan menyambut baik kebijakan Pemprov Sulsel mengenai Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis. ‘’Kita lihat dari Nawaitu kebijakan ini yang sangat baik dalam rangka memberikan jaminan pendidikan dasar kesehatan dasar bagi masyarakat. Justru kebijakan ini harus diwujudkan dengan baik. Jika masih terjadi plus-minus dalam pelaksanaannya, saya kira itu hanya soal sistemnya yang perlu kita perbaiki bersama,’’ katanya.

Pemkab Luwu sendiri,  dalam kaitan upaya memantapkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakatnya, kini sedang berupaya meningkatkan status 21 Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan menjadi Puskesmas Plus. ‘’Sekarang sudah ada 10 dari 21 Puskesmas tersebut yang telah berstatus sebagai Puskesmas Plus yaitu Puskesmas yang telah memiliki fasilitas untuk melayani pasien rawat inap,’’ jelas Bupati H.A.Muzakkar.

Akan tetapi meningkatnya kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, setelah dimulainya pelayanan Kesehatan Gratis 1 Juli 2008, menurut Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, H. Martin Jaya, SH, Msi, tidak dapat serta merta dijadikan sebagai ukuran ketidakberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Alasannya, dengan adanya pelayanan kesehatan dasar yang gratis saat ini, untuk sakit-sakit ringan saja warga langsung meminta pelayanan ke Puskemas. ‘’Hal ini sangat dirasakan di Kota Palopo. Sejak ada pelayanan kesehatan gratis, warga yang mencret-mencret sedikit saja sudah langsung minta pelayanan kesehatan di Puskesmas, bahkan ada yang langsung ke rumah sakit. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan salah satu gejala positif dari kebijakan gratis ini, dimana dalam waktu relatif singkat mampu membangkitkan besarnya kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya,’’ kata Martin Jaya.

Lebih menarik lagi, karena menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, dr.Azis, banyak warga yang tergolong ekonomi mampu di daerahnya sekarang ini justru rajin memeriksakan kesehatan mereka, memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan Gratis. ‘’Sekalipun mereka diketahui tergolong orang kaya, tetapi harus tetap dilayani secara gratis jika datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, karena memang begitu aturan main Pelayanan Kesehatan Gratis tersebut,’’ katanya.

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis yang dicanangkan Pemprov Sulsel sejak 1 Juli 2008 tersebut, meliputi pemberian pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan semua jaringannya kepada seluruh penduduk di Provinsi Sulsel. Kecuali, penduduk yang telah memiliki jaminan Asuransi Kesehatan, seperti pemegang Kartu Askes bagi PNS, Kartu  Asabri bagi anggota TNI/Polri, pemegang kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamsostek, dan semacamnya, tidak ditanggung dalam Pelayanan Kesehatan Gratis ini.

Dalam kaitan pelaksanaan kebijakan ini, Pemprov Sulsel menerbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diberikan kepada warga untuk melancarkan pelayanan di Puskemas dan rumah sakit. Bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Jamkesda, dilayani dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan sebagai penduduk Provinsi Sulsel.

‘’Tapi dalam keadaan emergency atau gawat darurat, pemberian pelayanan kesehatan selalu harus didahulukan. Pasien harus segera dilayani. Mengenai masalah birokrasi, identitas atau rujukan si pasien, urusannya belakangan,’’ tandas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr.H.Rachmat Latief, SpPD, M.kes,FINASIM ketika memberikan pemaparan mengenai kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di hadapan wartawan peserta ‘Safari Jurnalistik’ di Baruga Sangiang Seri’, Gubernuran Sulsel.  

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel, meliputi gratis pembayaran pemeriksaan kesehatan dasar hingga operasi, gratis pemberian obat (sebatas obat generik), dan gratis biaya perawatan hingga rawat inap kelas III di Puskesmas, rumah sakit atau balai kesehatan milik pemerintah daerah atau yang ditunjuk oleh Pemprov Sulsel.

Namun bagi warga atau pasien yang harus menjalani operasi jantung, kateterisasi jantung, pemasangan cincin jantung, CT Scan dan MRI, cuci darah (haemodialisasi), bedah syaraf, bedah plastic (kosmetik medik), penyakit kelamin dan atau penyakit akibat hubungan seksual, serta alat bantu kesehatan tidak termasuk jangkauan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel.

‘’Layanan gratis diberikan tak membedakan orang kaya atau miskin, diperlakukan sama sepanjang memenuhi persyaratan, memiliki identitas berupa KTP atau KK sebagai penduduk Sulsel, serta mau menerima pelayanan yang telah ditentukan dalam kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis,’’ tandas Rachmat Latief.

Dengan adanya kebijakan ini, katanya, minimal tak ada lagi penduduk Sulsel yang sakit, lalu pasrah tinggal di rumah dengan alasan tak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan. (Mahaji Noesa,  Tabloid Mingguan DEMOs Makassar Edisi No.400 Nopember 2010/Tahun XII)

 

Gambar

H.Udhin Palisuri/Ft: Mahaji Noesa

Sejarah tak akan mengubah masa depan. Peradaban kini tak lagi memberi kesempatan keturunan ningrat seperti masa kerajaan dahulu dapat secara otomatis diangkat menjadi pemimpin, meski tanpa memenuhi kriteria atau jenjang pendidikan yang cukup.

‘’Tapi jangan kau coba memahami sejarah dengan pengertian sempit seperti itu. Sejarah itu adalah ruh setiap orang setiap bangsa dalam menapak perjalanan kehidupan lebih maju termasuk untuk mengukir sejarah baru sesuai jamannya,’’ tutur H. Udhin Palisuri dalam suatu perbincangan di kediamannya, Jl. Bungaeja No. 20, Makassar, akhir pekan lalu.

Budayawan yang seniman penyair Sulsel bergelar ‘Jenderal Puisi’ tersebut kemudian memberi contoh, salah satu kealpaan terhadap sejarah  proses pelaksanaan ‘Perjanjian Bungaya’ pada tanggal 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman.

Gambar

Di sekitar inilah lokasi situs Perjanjian Bungaya/Ft: Mahaji Noesa

Perjanjian bersejarah yang menandai awal porak-porandanya kerajaan Gowa tersebut, generasi sekarang sudah jarang sekali yang mengetahui dimana persisnya dilakukan padahal sangat jelas dalam catatan sejarah. Dilakukan di wilayah Barombong, yang kini masuk wilayah Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Tapi situsnya kini tidak lagi jelas dimana, tidak ada kepedulian memeliharanya.

Menurut sejumlah penduduk di kelurahan Barombong kepada Independen, dari penuturan kakek-nenek mereka, lokasi tempat dilakukan penandatangan Perjanjian Bungaya tersebut berada di sekitar kampung Bontoa. Posisi saat ini di arah selatan bentangan Jalan Perjanjian Bungaya yang baru saja dibeton, membetang sepanjang 800 meter dari arah barat, depan kantor Lurah Barombong hingga SPBU khusus solar di ujung utara.

Ada yang menunjuk ke arah lokasi di pinggiran sawah yang ditumbuhi belukar dan sebagian dijadikan sebagai tempat pemakaman warga setempat.

‘’Tapi semua lokasi yang ada di tempat itu sekarang sudah ada yang punya, bahkan sedang ditawarkan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya,’’ jelas seorang warga yang mengaku dari kampung Kaccia, di sebelah utara jalan Perjanjian Bungaya.

Penduduk sekitar menyatakan, lantaran di lokasi itu dahulu berlangsung penandatanganan ‘Perjanjian Bungaya’ sehingga jalanannya diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Sebelumnya, nama Jalan Bungaya diberikan terhadap jalan yang membentang utara-selatan depan RS Bhayangkara, tapi kemudian diubah menjadi jalan A Mappaoddang, Makassar.

Lantaran mengabaikan proses peristiwa sejarah ‘Perjanjian Bungaya’  yang terjadi 350 tahun lalu termasuk tak menghargai situs, menurut Udhin Palisuri, generasi sekarang tidak mengetahui jika sumpah-sumpah yang dilakukan menggunakan kitab suci terhadap para pejabat negara di Indonesia sekarang sebelum melaksanakan tugasnya, sudah dimulai dari ketika dilakukan Perjanjian Bungaya.

‘’Sejarah jelas mencatatnya, bahwa ketika dilakukan  penandatanganan Perjanjian Bungaya, diletakkan kitab suci al-quran di depan Sutan Hasanuddin serta kitab suci Injil di depan Speelman,’’ katanya.

Sejarah tidak menentukan masa depan, tetapi menurut Udhin Palisuri, melalui sejarah kita bisa menjadi lebih arif, lebih cerdas untuk menata peradaban kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau saja jika mau belajar dari peristiwa Perjanjian Bungaya, kita akan sadari bahwa tanpa kehati-hatian penghianatan masih bisa saja dilakukan oleh seseorang sekalipun sudah bersumpah di depan kitab suci agamanya. Hal itu sudah dibuktikan sejarah sejak ratusan tahun lalu melalu sosok Speelman yang membumihanguskan Benteng Somba Opu padahal dalam perjanjian diserahkan dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin,’’ katanya.

Gambar

Jl. Perjanjian Bungaya menuju situs/Ft: Mahaji Noesa

Jika kita mau menyimak dan belajar dari sejarah, tutur mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang sudah menerbitkan 15 buku antologi puisi tersebut, pusat perkapalan dunia seharusnya sekarang ada di Sulawesi Selatan bukan di Hamburg, Jerman, karena sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang Sulsel telah menguasai teknologi pembuatan perahu.

Udhin Palisuri menyatakan sangat setuju jika Pemprov Sulsel membuat semacam Perda tentang perlindungan dan pengembangan terhadap situs-situs sejarah purbakala sebagai implementasi dari Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

‘’Lebih cepat lebih baik, sebelum ribuan situs jejak peradaban sejarah dan budaya masa silam di daerah ini lenyap digerus zaman. Apalagi jika ada desain untuk membuat situs-situs tak hanya sebagai ruang meditatif, tapi sekaligus sebagai obyek yang senantiasa mengingatkan generasi tentang sejarah dan budayanya dalam memperkuat jati diri dan agar tidak lupa diri dalam menapak kehidupan yang kian mengglobal,’’ katanya.  (Mahaji Noesa, Koran Independen, Edisi 32, 29 April – 5 Mei 2013)