Posts Tagged ‘uang’

Gambar

Gambar jimat Naga Sikoi/Ft: Mahaji Noesa

Naga yang digambarkan seperti ular ternyata tak hanya hidup dalam kepercayaan dan budaya bangsa di Cina, Korea dan Jepang. Di kalangan etnik Bugis di Sulawesi Selatan, juga makhluk yang tak pernah terlihat di alam nyata tersebut gambarnya sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Namanya Naga Sikoi.

Cerita tentang Naga Sikoi yang beredar dari mulut ke mulut ini sebenarnya sudah saya monitor sejak tahun 80-an dari sejumlah daerah kabupaten beretnik Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan dari pantauan di lapangan, cerita Naga Sikoi, sejak lama juga sudah menyebar hingga ke etnik lainnya di Sulawesi Selatan, dikaitkan sebagai jimat pekasih terutama bagi kalangan muda-mudi agar mudah mendapatkan pasangan asmara.

Dari salah seorang remaja pengguna jimat Naga Sikoi di Kabupaten Bone mengakui, sejak ia mengantongi jimat tersebut ada semacam kepercayaan diri untuk mendekati wanita yang disenangi, dan mengaku telah beberapa kali membuktikan ketika mengutarakan cinta kepada wanita yang disukai tak pernah ditolak.

Dia mengaku, seperti pengakuan dari sejumlah pria pemilik jimat Naga Sikoi yang dihubungi lainnya, memperoleh jimat tersebut melalui orang tertentu yang umumnya diketahui punya kemampuan melakukan pengobatan terhadap orang-orang yang mengalami sakit aneh-aneh yang sukar terdeteksi melalui pengobatan secara medis. Pemberi jimat Naga Sikoi, juga disebut-sebut rata-rata memiliki kemampuan menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan.

Hanya saja, para pemberi atau pembuat jimat Naga Sikoi tidak semuanya disebut dukun. Lantaran ada juga yang mengeluarkan jimat tersebut sekalipun memiliki kemampuan supra tetapi menekuni profesi lain, seperti sebagai nelayan pelaut.

Tak hanya untuk lelaki, jimat Naga Sikoi juga diberikan kepada wanita untuk fungsi yang sama. Hanya saja, menurut salah seorang wanita mantan pengguna jimat Naga Sikoi yang ditemui di Kabupaten Pinrang, untuk pengguna wanita sering ada persyaratan khusus. ‘’Misalnya, dari tempat saya mengambil jimat tersebut dianjurkan agar minimal sekali dalam setahun memberi serbuk emas, yang dapat dilakukan dengan mengesek-gesek perhiasan emas ke jimat tersebut,’’ katanya.

Perempuan yang sudah memiliki 3 orang anak dan seorang cucu ini mengaku, sebelumnya pernah dua kali mengalami kegagalan dalam percintaan dengan pria pujaannya sewaktu masih remaja. Setelah memiliki jimat Naga Sikoi, itulah kemudian ia dapat jadian dengan pacar idamannya yang kini menjadi bapak dari anak-anaknya.

‘’Mungkin secara kebetulan, karena jodoh seseorang itu adalah Rahasia Tuhan. Tapi begitulah ceritanya,’’ katanya.

Dari sejumlah pengguna yang pernah ditemui, diketahui jimat Naga Sikoi ketika diberikan sudah dalam kondisi terbungkus dijahit dalam kain. Ada yang kain pembungkusnya berwarna merah, hitam, dan putih dalam ukuran rata-rata sebesar kotak korek api kayu. Banyak pemilik jimat tidak mengetahui benda yang terbungkus dalam kain yang diberikan sebagai jimat Naga Sikoi tersebut. Mereka juga umumnya tidak mau membukanya sebagaimana pesan si pemberi.

Dari cerita para pengguna, diketahui tak ada ritual khusus yang dilakukan untuk memperoh jimat Naga Sikoi, kecuali memberi tip berupa uang secara sukarela kepada si pembuat atau pemberi jimat.

Tak hanya d Sulawesi Selatan, di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat, saya juga mendapatkan cerita senada tentang jimat Naga Sikoi yang dikaitkan dengan urusan pekasih tersebut. Membuat penasaran karena selama puluhan tahun saya cuma menadapat cerita bahwa jimat tersebut berisi semacam gambar Naga, tetapi tidak pernah melihat bagaimana bentuk gambar Naga Sikoi itu sesungguhnya.

Awal Mei 2012 ketika mampir dalam suatu urusan di salah satu kawasan pertokoan di Kota Palopo (300-an km di arah timur Kota Makassar), secara kebetulan menjumpai seseorang yang sedang merapihkan sebuah gambar naga di lembaran kertas tua. Dalam dialog kemudian dia mengakui, itulah yang disebut gambar Naga Sikoi. Gambar tersebut merupakan peninggalan kakeknya yang selama ini selalu disimpan di kotak uang tempat berdagangnya.

‘’Katanya, sebagai jimat pelaris. Alhamdulillah, usaha dagang barang campuran yang ditekuni nenek dahulu sampai sekarang masih tetap berjalan lancar. Bahkan kami cucunya sekarang sudah dapat memiliki tiga toko lainnya sebagai tempat berdagang,’’ katanya.

Pemilik usaha barang campuran di Kota Palopo tersebut mengakui rezeki diperoleh seseorang berkat dari hasil usaha, besar kecilnya rezeki yang dapat diperoleh merupakan ketentuan Tuhan yang harus disyukuri. ‘’Jika kami tetap menaruh gambar Naga Sikoi ke tempat uang dagangan kami itu, karena mengikuti kebiasaan nenek saja, ‘’ katanya, kemudian member izin untuk mencopy gambar Naga Sikoi tersebut.

Gambar Naga Sikoi benar-benar merupakan gambar naga yang dibuat di lembaran kertas. Gambarnya, berupa dua ekor naga yang kepalanya saling berhadapan dan ekornya saling berkait. Dalam bahasa Bugis, memang, kata Sikoi berarti Saling Berkait atau dua benda yang saling melilit. Mungkin itulah sebabnya sehingga gambar naga ini popular dengan sebutan Naga Sikoi.

Menyusul seorang pedagang di Pasar Rappang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan memperlihatkan gambar Naga Sikoi yang mirip diperlihatkan di Kota Palopo tersebut.

Seorang pria pedagang barang sandang yang cukup laris di sekitar komplek Pasar Sentral Kota Sengkang, ibukota Kabupaten Wajo, ketika kepadanya diperlihatkan copy-an gambar Naga Sikoi dari Kota Palopo, dia juga mengaku sampai sekarang memiliki gambar yang hampir sama, yaitu dua naga yang saling berkait. Gambar itu juga merupakan peninggalan kakeknya yang sampai sekarang dilipat dan selalu ditempatkan di laci tempat uang di toko dagangannya.

Hanya saja, ceriteranya, gambar Naga Sikoi tersebut sesuai pesan nenek jika disimpan di tempat uang harus selalu disertai dengan selembar uang kertas apa saja yang masih berlaku yang dilipat secara khusus dalam bentuk lipatan saling berkait juga. Diistilahkan sebagai uang yang di-Rekko Ota.

Bahkan menurutnya, belakangan, sejumlah rekannya yang juga memiliki gambar Naga Sikoi membuat Rekko Ota khusus dari uang kertas bernilai Rp 500 yang bergambar Monyet atas saran terakhir dari sejumlah pembuat atau pemberi gambar Naga Sikoi. Meski tidak jelas apa alasannya, dia juga bersusah payah mencari uang Rp 500 seperti yang dimaksud. Uang kertas pecacahan Rp 500 yang dimaksudkan adalah uang kertas terbitan Bank Indonesia tahun 1992 yang sudah lama ditarik dari peredaran.

Di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Selatan juga terlihat ada kebiasaan khususnya para pedagang melipat uang dengan cara Rekko Ota kemudian disisipkan di laci atau kotak tempat uang untuk hasil dagangan. Banyak yang menyebut Rekko Ota sebagaiIndo Doi alias induk uang.

Model gambar Naga Sikoi untuk jimat pelaris tersebut diakui mirip juga dengan gambar Naga Sikoi yang dijadikan jimat pekasih (bercinta). ‘’Saya dulu pernah punya jimat Naga Sikoi yang terbungkus sebagai jimat agar disenangi wanita. Jimat yang selalu saya masukkan di kantong celana, kemudian bungkus kainnya robek, dan ketika saya buka isinya berisi selembar kertas yang bergambar dua naga seperti itu, kepalanya saling berhadapan dan kedua ekornya pun berkait,’’ katanya.

Begitulah ikhwal gambar Naga Sikoi dalam dunia kemajuan Iptek yang pesat saat ini, tapi masih ada saja yang menggunakan sebagai jimat. Yang jelas gambar Naga Sikoi adalah khas Sulawesi Selatan lantaran tidak memliki jari cakar. Sebab menurut penjelasan kompasianer Rick Matthew (Kompasiana, 12 April 2011), gambar Naga Cina ditandai dengan ciri cakarnya yang memiliki 5 jari. Sedangkan Naga Korea cakarnya berjari 4, dan Naga Jepang cakarnya berjari 3. (Mahaji Noesa, Kompasiana, 19 Mei 2012)

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)