Posts Tagged ‘ujungpandang’

Gambar

Syekh Yusuf, lukisan Bachtiar Hafid, Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Surat Keputusan Presiden RI mengenai pengukuhan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional asal Sulawesi Selatan, diumumkan pertamakali oleh Menteri Sosial, Inten Suweno, 9 Oktober 1995 di Jakarta. Dalam pengumuman ini disebut dengan nama Syekh Yusuf Tajul Khalwati.
Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan nama Syekh Yusuf telah lama popular, dikenal sebagai tokoh agama, penyebar ajaran tarekat khalwatiyah. Di daerah leluhurnya, Kabupaten Gowa, Syekh Yusuf lebih dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka (pembawa berkah/keselamatan).

Ketika masyarakat muslim memperingati 300 tahun pendaratan Syekh Yusuf di Afrika Selatan, 2 April 1994. Pihak Universitas Hasanuddin di Makassar pun menggelar seminar tentang tokoh Syekh Yusuf. Dari forum ini disimpulkan Syekh Yusuf pantas jika mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Dua pembicara utama dari Jakarta yang diundang waktu itu, Dr.H.Ruslan Abdulgani dan Taufik Ismail, juga sepakat untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Yusuf.

Penyair yang tersohor melalui sajaknya berjudul ‘Tirani’ tahun 1966, memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1993 ketika bersama sejarahwan dari Aceh dan Malaysia berkunjung ke Afrikan Selatan. Di Benua kulit hitam tersebut ia menghimpun informasi, terdapat sekitar 400.000 jiwa kaum muslim yang mengaku keturunan Melayu.

Keturunan yang dimaksud adalah keturunan para pejuang dari Indonesia yang diasingkan ke Afrika Selatan oleh pihak kolonial Belanda. Dari mereka dicatat, terdapat keturunan Syekh Yusuf dari Makassar, Imam Abdullah dari Tidore, Sultan Ahmad dari Ternate, Said Abdurahman dari Madura, dan Raja Tambora dari Nusa Tenggara.

‘’Di antaranya Syekh Yusuf yang paling terpandang, sebagai tokoh ulama di Afrika Selatan,’’ jelas Taufik Ismail.

Lain lagi dengan cerita Dr.H.Ruslan Abdulgani (alm-pen). Dalam suatu kunjungan kerja sebagai Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke Lusaka, ibukota Zambia tahun 1968, ia sempat didatangi 5 orang tokoh muslim Afrika Selatan yang mengaku sebagai keturunan Syekh Yusuf.

Setelah pertemua itu, ceriteranya, beribu tanda Tanya bergolak dibenaknya tentang tokoh Syekh Yusuf. Ia pun lalu mencari buku-buku dan dokumentasi tentang riwayat Syekh Yusuf dari Indonesia yang begitu terkenal di Afrika Selatan.

‘’Ternyata, Syekh Yusuf selain sebagai ulama, beliau juga adalah pejuang yang militan menentang kehadiran penjajah Belanda di Indonesia pada abad ke-17,’’ kata Ruslan Abdulgani. Dia mengakui, antara lain memperoleh informasi mengenai kehebatan Syekh Yusuf sebagai ulama maupun pejuang melalui buku berjudul ‘The Preaching of Islam’ yang ditulis oleh Prof.T.W.Arnold tahun 1931.

Dalam buku berjudul ‘Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang’ yang ditulis oleh Prof.Dr.Abu Hamid, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 1994, dalam uraian tentang naskah-naskah menyangkut Syekh Yusuf yang pernah diterbitkan sejak tahun 1885 hingga tahun 1987 sebanyak 30 buah buku. Tidak termasuk buku The Preaching of Islam.
Dari berbagai penerbitan pustaka tentang Syekh Yusuf, dimulai dari tulisan B.F.Matthes tahun 1885 berjudul ‘Eenige Makassarche en Boegineshe Legenden’, semua telah melukiskan adanya perlawanan gigih yang dilakukan oleh Syekh Yusuf terhadap pemerintahan colonial Belanda di Indonesia pada abad ke-17. Tapi ide untuk mengokohkan Syekh Yusuf sebagai seorang Pahlawan, baru muncul pada tahun 1956, melalui tulisan Gaffar Ismail di harian ‘Sulawesi bergolak’ dengan judul ‘Syech Jusuf Pahlawan Asia jang Berkaliber Internasional.’

Kemudian ide untuk mengukuhkan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, tertuang dengan jelas dalam tulisan H.D.Mangemba (alm-pen) yang dimuat dalam Majalah Lontara No.6 Tahun 1981 terbitan Universitas Hasanuddin, di bawah judul ‘’5 Tokoh Sulawesi Selatan Bertarung di Pulau Jawa Abad XVII.’’

Ide tersebut kembali bergaung melalui hasil wawancara yang dimuat pada suratkabar Mingguan Gema, Ujungpandang, menyambut Hari Pahlawan, 10 Nopember 1988. Menyusul kemudian dilakukan seminar di Ujungpandang, dan di Jakarta tahun 1994 mengenai Syekh Yusuf yang dianggap layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional tahun 1995 dari pemerintah RI kepada Syekh Yusuf, merupakan perwujudan dari berbagai pendapat, usul, dan keinginan masyarakat. (Mahaji Noesa/Majalah Semangat Baru, Makassar, edisi Oktober/Nopember 1995).

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

Gambar

Salah satu areal persawahan di Kecamatan Tamalate, Makassar akan dijadikan areal pemukiman?Foto: Mahaji Noesa

Tanpa melihat foto-foto dokumen atau mendapat penuturan dari para orang tua, warga kota yang kini berusia 25 tahun tidak akan mengetahui jika wilayah Pemukiman, Perdagangan dan Perhotelan di Kawasan Panakkukang yang ramai dan sibuk di Kota Makassar sekarang sebelumnya merupakan areal persawahan.

Areal di timur Kota Makassar tersebut dahulu masuk wilayah Kabupaten Gowa dan sebagian lagi merupakan wilayah Kabupaten Maros. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971 yang mengubah nama Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Ujungpandang, dilakukan perluasan wilayah kota dari hanya sekitar 24 km bujursangkar menjadi 175,79 km bujursangkar.

Kebijakan yang terjadi di era H.M.Dg.Patompo sebagai Walikota Makassar itu, kota yang tadinya hanya menempati areal bagian barat pesisir pantai Selat Makassar, kemudian dikembangkan ke arah timur dan arah selatan arah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Dua wilayah kabupaten yang masuk pengembangan Kota Makassar awalnya sebagian besar merupakan areal persawahan. Namun seiring dengan pesatnya pengembangan pembangunan kota yang pada tahun 1999 dikembalikan namanya dari Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar, sawah-sawah tersebut secara perlahan kemudian berubah menjadi lahan pemukiman, perkantoran, industri dan perdagangan.

Salah satu areal persawahan yang masih tersisa dalam wilayah Kota Makassar saat ini dapat disaksikan di wilayah selatan, yaitu di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Diperkirakan saat ini masih terdapat sekitar 300 hektar sawah yang secara rutin ditanami padi setiap tahun.

Namun, dari sejumlah penuturan dengan sejumlah petani penggarap sawah di Kelurahan Barombong, mereka memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi sawah-sawah yang ada di bekas wilayah Kabupaten Gowa ini juga akan habis, berubah menjadi kawasan pemukiman.

‘’Pemilik sawah di sini umumnya sudah siap untuk menjual sawahnya kepada siapa saja apabila harganya cocok,’’ kata seorang petani penggarap sawah yang lagi panen di sekitar Timbuseng, Kelurahan Barombong. Kemudian menunjuk sejumlah papan bicara di tepi-tepi sawah yang menyatakan ‘Sawah Ini Dijual’.

Berdasarkan suatu pendataan yang dilakukan tahun 2006, lahan pertanian yang ada di Kelurahan Barombong masih lebih dari 700 hektar. Lahan yang didominasi areal persawahan itu mulai ada yang dialihfungsikan tahun 2008, sehingga menyusut tinggal 580 hektar lebih. Tahun 2009 berkurang menjadi sisa 480 hektar, dan tahun 2010 terdata tinggal sekitar 350 hektar sawah di Kelurahan Barombong.

Sawah-sawah yang masih terlihat terolah sekarang di Barombong, menurut penuturan sejumlah warga di Lingkungan Bontoa dan Lingkungan Kaccia Barombong, sebagian besar juga sudah terjual hanya belum ditimbun dan dibanguni. Selain dibeli oleh perorangan, banyak tanah persawahan telah dipindahtangankan kepada develover untuk pembangunan kawasan pemukiman. Termasuk untuk pembangunan tempat rekreasi dan hotel. Justru saat ini sebuah lokasi hiburan dan rekreasi Kolam Pancing Ikan berstandar dalam proses perampungan yang menimbun sawah sekitar 3 hektar di Lingkungan Timbuseng, Barombong.

Selain sudah dibangun ribuan unit perumahan berbagai tipe di sejumlah lokasi yang menimbun lahan-lahan persawahan di Barombong. Pihak pemerintahan Kelurahan Barombong tahun 2012 ini menyatakan telah dihubungi banyak developer mengajukan keinginan untuk membangun kawasan perumahan baru di lokasi yang kini masih merupakan areal persawahan.

‘’Sekarang sudah ada 16 developer yang berkeinginan untuk membuka kawasan perumahan baru di Kelurahan Barombong,’’ jelas Lurah Barombong dalam suatu pertemuan dengan warga di Komplek Perumahan Pesona Barombong Indah beberapa waktu lalu.

Jika masuk wilayah Kelurahan Barombong sekarang, di antara hamparan lahan persawahan tampak hampir semua areal memang sudah terpancang umbul-umbul dari developer atau pengembang pertanda areal tersebut akan dibanguni perumahan.

Gonjang-ganjing pemerintah tak menyediakan lagi KPR bersubsidi untuk pembangunan rumah dengan nilai jual di bawah Rp 70 juta, tampak tak menyurutkan aktivitas para pengembang melakukan penimbunan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan di wilayah Kelurahan Barombong. Bahkan akibat kehadiran armada truk hingga sepuluh roda siang malam melakukan pengangkutan material timbunan dalam dua bulan terakhir, sejumlah ruas jalan bekelas kecil di Kelurahan Barombong, seperti Jalan Permandian Alam, Jalan Perjanjian Bungaya, dan Jl. Mappakainga aspalnya rusak berantakan.

Gambar

Persawahan di Jl.Mappakainga Makassar siap dibanguni perumahan/Foto: Mahaji Noesa

Menurut warga di lingkungan Sumanna, wilayah Kelurahan Barombong yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, saat ini pasaran harga jual tanah di masyarakat antara Rp 150 ribu hingga Rp 200.000 per meter.

Lima tahun lalu, menurut warga di Lingkungan Timbuseng masyarakat menjual tanah persawahannya antara Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per meter. Saat ini harga jual kelebihan tanah oleh develover kepada para user perumahan yang ada di sekitar Lingkungan Timbuseng sudah dipatok Rp 400.000 per meter.

Sawah-sawah penduduk yang ada di Lingkungan Barombong, Bungaya, Pattukangang, Bonto Kapeta, Bontoa, Kaccia, Sumanna, Timbuseng dan Banyoa di Kelurahan Barombong diperkirakan akan senasib dengan areal persawahan yang ada di utara dan timur Kota Makassar yang telah berubah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan, bisnis, industri dan wisata.

Daya tarik wilayah Kelurahan Barombong untuk menjadi pusat pengembangan kawasan baru di selatan Kota Makassar diperkirakan akan lebih cepat dan lebih pesat dibandingkan dengan pengembangan Kawasan Panakkukang maupun Tamalanrea dan sekitarnya. Mengingat, Kelurahan Barombong merupakan pintu gerbang Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Selain posisi strategis tersebut, magnit penarik pemukim dan pebisnis berebut lahan di Barombong saat ini lantaran wilayahnya yang bersisian langsung dengan Kawasan Pemukiman, Bisnis dan Wisata Tanjung Bunga yang kini sedang bertumbuh. Apalagi Kelurahan Barombong sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian dengan kehadiran sebuah stadion bertaraf internasional dengan kapasitas hingga 60.000 penonton. Pembangunan venu modern kebanggaan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut direncanakan sudah dapat diresmikan tahun 2013 mendatang.

Sudah ada bayangan kuat, sebentar lagi areal persawahan terakhir di Kota Makassar yang ada di Kelurahan Barombong juga akan ludes. (Mahaji Noesa/Kompasiana,2 April 2012/HL)

Berikut adalah sebagian dari lukisan dan sketsa Pangeran Diponegoro dan isterinya Ratnaningsi saat ditawan Belanda di komplek Benteng Fort Rotterdam (Benteng Ujungpandang).

Gambar

Pelukis supranatural Drs.Bachtiar Hafid/Foto-foto: Mahaji Noesa

Gambar

Pangeran Diponegoro dan istrinya Ratnaningsi/Lukisan Bachtiar Hafid

Gambar

Lukisan Hitam putih Bachtiar Hafid

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Gambar

Lukisan Bachtiar Hafid

Gambar

Lukisan Bachtiar hafid

Gambar

Lapak penjual kelapa muda dan es kelapa muda di barat Benteng Ujungpandang kota Makassar/Foto: Mahaji Noesa

Es Kelapa Muda sekarang merupakan kuliner minuman yang diminati warga Kota Makassar terrutama saat memasuki musim panas. Dibuktikan dengan bermunculannya banyak lapak yang menyuguhkan minuman tersebut, dengan pengunjung yang terlihat ramai pada siang hingga malam hari.

Lima tahun sebelumnya, penjual minuman Es Kelapa Muda hanya dapat ditemui di lokasi-lokasi pinggiran kota seputar tempat rekreasi pantai, seperti di Kelurahan Barombong. Hanya satu-dua kios makanan dan minuman yang berada di pusat kota menyediakan Es Kelapa Muda. Itupun merupakan menu selingan yang disuguhkan ala kadarnya.

Namun sekarang, jika anda berkunjung ke Kota Makassar, pada hampir semua tempat di tengah kota, termasuk di hampir semua kios penjual makanan dan minuman serta café-café sudah menyediakan menu Es Kelapa Muda. Paling menonjol dapat dilihat setiap hari di kios dan kafe yang terdapat sepanjang Jl. Ujungpandang, arah barat Benteng Ujungpandang.

Selain itu terdapat banyak sekali lapak penjual Es Kelapa Muda di sepanjang trotoar ujung selatan Jl. A.Pangerang Pettarani. Sepanjang siang hari yang cerah di lokasi itu dapat disaksikan betapa ramainya pengunjung silih berganti mampir melakukan relaksasi sembari menyicipi Es Kelapa Muda yang tersuguh di lokasi tersebut.

Demikian halnya lapak-lapak khusus penjual Es Kelapa Muda yang ada  sepanjang tepian Jl. Kandea, Jl. Nuri, Jl. Kumala, dan banyak jalan lainnya terlihat setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai kalangan dan usia.

Selain menyediakan Es Kelapa Muda – kerokan isi  kelapa muda dicampur air kelapa muda, gula aren dan butiran es kristal yang umumnya disuguhkan dalam gelas ukuran besar. Di tempat-tempat penjual Es Kelapa Muda juga rata-rata menjual buah kelapa muda yang dapat dibeli untuk dibawa pergi oleh pengunjung, atau menyicipi  isi dan air kelapa muda murni (tanpa campuran) di tempat-tempat tersebut.

Besarnya selera warga Kota Makassar terhadap suguhan Es Kelapa Muda ikut memunculkan ladang usaha baru melalui penjualan buah yang mengandung tonic fatigon ini. Bahkan sejumlah pihak menilai, meningkatnya selera warga terhadap suguhan kuliner berbahan baku buah kelapa tersebut akan memberikan spirit baru bagi pengembangan tanaman kelapa lokal (kelapa dalam) yang selama berpuluh tahun secara nasional seolah menghilang tanpa kepedulian dalam program-program pengembangan tanaman perkebunan di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri banyak generasi muda Indonesia saat ini sudah mulai lupa dengan padanan nama buah kelapa. Salah satu contohnya, terlihat ketika dilakukan intermezo dihadapan puluhan siswa setingkat SLTA dalam acara pelatihan pembuatan Majalah Dinding (Mading) di Kota Makassar, banyak yang tak dapat menjawab ketika diminta menyebut empat nama buah di Indonesia yang berwalan huruf N. Padahal para sisa tersebut hanya ditugaskan mencari sebuah nama, karena tiga nama buah berawalan huruf N sudah disebutkan, yaitu buah Nenas, buah Nangka, dan buah Naga.

Setelah mereka diberi tenggang waktu sekitar 15 menit tak satupun yang dapat menjawab. Tatkala disebutkan jawaban keempat adalah buah Kelapa, hampir semua terlihat bengong, sebelum dijelaskan bahwa buah Kelapa sinonimnya adah buah Nyiur — buah yang juga namanya berawalan huruf N.

Kelapa dapat digolongkan sebagai salah satu tanaman endemik di Indonesia. Sejak dulu tanaman perkebunan berakar serabut ini diabadikan dalam banyak syair dan nyanyian rakyat. Sampai-sampai ada yang mendiskripsikan tanaman nyiur melambai sepanjang pantai merupakan ciri khusus pagar daratan Indonesia masa lalu. Tunas (cikal) dari tanaman multiguna inipun sejak dahulu dipilih sebagai lambang Praja Muda Karana (Pramuka) Indonesia.

Sayangnya, kemudian kebanggaan Indonesia dahulu sebagai penghasil kopra – bahan baku pembuatan berbagai produk makanan dan industri lainnya yang berasal buah kelapa kering tersebut lantas menghilang tanpa sebab yang jelas. Padahal dari segi ekonomis, pengembangan tanaman kelapa dalam jika mampu dikelola dengan baik tak kalah dengan tanaman perkebunan Kelapa Sawit. Lantaran tak hanya air dan isi, tapi batang, daun, sabut hingga kulit tempurung kelapa punya banyak manfaat dan bernilai jual.

Bayangkan, dari sekitar 3 juta hektar tanaman kelapa yang ada di Indonesia saat ini diperkirakan paling sedikit terisi 300 juta pohon kelapa yang produktif. Artinya, jika setiap pohon kelapa tersebut hanya menghasilkan Rp 100.000 setiap tahun, maka dari pohon kelapa rakyat Indonesia dapat memperoleh tambahan penghasilan Rp 30 triliun setiap tahun.

Hasil tersebut adalah perhitungan paling minim. Lantaran sekarang ini, harga jual buah kelapa muda di pasaran umum Kota Makassar paling rendah Rp 5.000 per butir. Setiap pohon kelapa produktif dapat menghasilkan sedikitnya 100 butir kelapa setiap tahun. Nah….

Yuk…..mampir ke lapak dan kios-kios penjual Es Kelapa Muda. Tarif Es Kelapa Muda di Kota Makassar saat ini dijual antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per gelas. Kita cicipi Es Kelapa Muda sambil berharap nyiur tetap melambai lestari di pesisir daratan Indonesia. (Mahaji Noesa/Kompasiana, 12 Juni 2012)

Gambar

Dinding Barat Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Tak pernah ada kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar hanya istilah para sejarawan untuk menyebut dua kerajaan bersahabat, yakni Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Justeru Sagimun Mulus Dumadi, penyusun buku ‘Sultan Hasanuddin’ serial ‘Mengenai Pahlawan-pahlawan Nasional’ (Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983) dengan tegas menyatakan: ‘’Makassar bukanlah nama sebuah kerajaan, tapi nama suku bangsa.’’

Perkataan Makassar itu sendiri menurut Prof.Dr.Mattulada dalam ‘Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah’ (Bhakti Baru, Ujungpandang, 1982), sudah tertera dalam buku Negara Kertagama yang ditulis Prapanca tahun 1364. Sebutan Makassar dalam kitab Prapanca tersebut dimaksudkan sebagai nama salah satu negeri taklukan Kerajaan Majapahit di Pulau Sulawesi.

Namun, dimana tepatnya lokasi negeri Makassar seperti disebutkan dalam kitab terbitan abad XIV tersebut, tak ada keterangan yang jelas.

Sejarah tentang Kerajaan Gowa pun baru tercatat mulai awal abad XVI. Kala itu berkuasa Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Mangutungi Tumapa’risi’ Kallonna. Sebelum itu, catatan tentang Kerajaan Gowa diistilahkan oleh Mattulada sebagai masa gelap.

Dalam masa kekuasaan Raja Gowa IX (1510 – 1546), dibangun Benteng Somba Opu. Benteng seluas 11 hektar lebih yang kini dijadikan sebagai obyek wisata sejarah dan budaya di delta muara Sungai Jeneberang – perbatasan Kabupaten Gowa dan Kotamadya Ujungpandang, di masa lampau merupakan ibukota Kerajaan Gowa.

Menurut catatan Dr.Anthony Raid, sejarawan dan peneliti dari Universitas Nasional Australia, antara tahun 1620 – 1660, ibukota Kerajaan Gowa tersebut tercatat sebagai salah satu dari 6 kota pelabuhan yang tergolong ramai di kawasan Asia Tenggara. Kota Somba Opu dan sekitarnya, kala itu dihuni sekitar 160.000 jiwa penduduk. Padahal dalam kurun yang sama kota Paris dan Napoli baru berpenduduk sekitar 100.000 jiwa.

PETA RAHASIA

Prjanjian Bungaya , 18 Nopember 1667 merupakan bagian dari taktik licik Belandqa untuk menancapkan kuku kekuasaannya di wilayah Kereajaan Gowa. Dalam perjanjian antara lain disebutkan, semua benteng pertahanan Gowa harus dihancurkan. Kecuali, Benteng Somba Opu untuk Sultan Hasanuddin, dan Benteng Ujungpandang untuk pihak Belanda.

Somba Opu sebagai benteng induk Kerajaan Gowa, dikawal 12 benteng pertahanan berukuran lebih kecil. Terdapat 5 benteng pengawal berjajar di garis pantai arah utara Benteng Somba Opu, yakni Benteng Tallo, Benteng Ujung Tanah, Benteng Ujungpandang, Benteng baro’boso, dan Benteng Mariso. Bagian selatan terdapat Benteng Panakkukang, Garassi, Barombong, Galesong, dan Benteng Sanrobone. Arah timur Benteng Somba Opu dikawal Benteng Anak Gowa dan Benteng Kale Gowa.

Het Bongaais Verdrag (Perjanjian Bongaya) terdiri atas 30 pasal, juga dengan tegas membatasi kekuasaan pemerintahan, perdagangan, dan daerah pelayaran armada kerajaan Gowa. Namun perjanjian inibukan merpakan Piagam Kekalahan. Kerajaan Gowa tetap menentang dan melakukan perlawanan gigih terhadap setiap tindakan sewenang-wenang dilakukan pihak Belanda setelah Perjanjian Bungaya.

Sebelum Perjanjian Bungaya, sebenarnya telah ada perjanjian antara Kerajaan Gowa dengan Belanda. Ringkasan isi perjanjian pertama yang dibuat 26 Juni 1637 tersebut, dituliskan oleh Mattulada, sebagai berikut:

‘’Perdamaian kekal, perdagangan bebas, akan tetapi Belanda tak boleh mendirikan tempat tinggal yang permanen di kota Makassar (Somba Opu).’’

Makassar selain sebagai nama etnis, oleh sejarawan banyak digunakan untuk mengganti penyebutan nama kota Somba Opu, ibukoya Kerajaan Gowa di masa silam.

Dalam peta rahasia VOC buatan suatu tim perancang dipimpin Bleau tahun 1670, dilukiskan betapa Kota Somba Opu dan sekitarnya sebagai suatu kota pelabuhan yang cukup ramai. Sejarah tentang kerajaan Gowa pun mencatat bagaimana padatnya aktivitas pemerintahan, perdagangan serta urusan diplomatik berlangsung di kota Somba Opu dan sekitranya dalam abad XVI – XVII.

Peta rahasia kota Somba Opu dan sekitarnya yang kini menjadi salah satu kekayaan koleksi Perpustakaan Nasional di Austria, dengan jelas menggambarkan di sekitar benteng Somba Opu terdapat sejumlah perwakilan dagang orang-orang Portugis, Denmark, Belanda, dan Inggris. Bahkan digambarkan adanya tempat kediaman Antonio de Costa, seorang pedagang Portugis yang lari dan meminta perlindungan pada kerajaan Gowa. Demikian pula sejumlah perkampungan rakyat, perkampungan orang-orang Melayu – Pahang, Campa, Minangkabau dan Johor, Arab, Gujarat, pakistan dan Cina mengitari benteng Somba Opu.

STAD VLAARDINGEN

Dalam suatu peperangan berlangsung 15 -24 Juni 1669, pihak Belanda akhirnya dapat menguasai dan menghancurkan pula benteng Somba Opu yang menjadi inti Kota Makassar.

Sejak itu, menurut catatan sejarah, keramaian kota Makassar berpindah ke wilayah sekitar benteng Ujungpandang yang dikuasai pihak kompeni Belanda.

Benteng Ujungpandang dan sekitarnya menjadi wilayah pemukiman para pejabat Belanda dan sekutunya disebut sebagai Stad Vlaardingen. Sedangkan nama Bneteng Ujungpandang diubah menjadi Fort Rotterdam.

Stad Vlaardingen selanjutnya dikembangkan sebagai kota pusat pemerintahan dan perdagangan untuk menggantikan kedudukan kota Somba Opu yang telah dihancurkan. Tetapi pengembangannya sudah diatur dalam semangat dan menurut struktur pemerintahan Hindia Belanda. Stad Vlaardingen dan sekitarnya kemudian disebut-sebut oleh pihak Belanda dengan nama Kota Makassar.

Penggunaan sebutan resmi Makassar untuk Stad Vlaardingen dan sekitarnya pertama kali terlihat dalam surat Gubernur Celebes dan daerah taklukannya tertanggal 28 Maret 1895 No.764/47, sebagai balasan atas surat dari majelis Perniagaan dan Kerajinan (Kameryan Koophandel en Nijverheid) tertanggal 26 Maret 1895 (Sumber: Kenangan 50 Tahun Makassar, koleksi perpustakaan Makassar,1956).

Perkembangan Stad Vlaardingen dan sekitarnya dari hai ke hari mengalami kemajuan pesat sebagai sebuah kota, akhirnya pemerintah Hindia Belanda memberikan suatu hak otonom (Ordinansi 12 Maret 1906, Staatsblad 1906 No.17) dengan nama ‘Gemeente Makassar’. Hak otonomi tersebut dinyatakan mulai berlaku 1 April 1906. Meskipun nanti dalam tahun1918 baru diadakan pengangkatan terhadap J.E.Damrink sebagai Burgemeester atau walikota pertama (1918 – 1927) ‘Gemente Makassar.’

Dalam perkembangan selanjutnya, periode Walikota H.M.Dg Patompo (1965 – 1978), wilayah kota Makassar diperluas dari sekitar 24 km2 menjadi lebih 175 km2. Seiring dengan pengembangan wilayah tersebut, melalui PP No.51 tahun 1971 nama Kota Maikassar diubah menjadi Kota Ujungpnadang.

Bicara tentang Kota Makassar tempo dulu, memang mestinya bicara tentang kota Somba Opu ibukota Kerajaan Gowa masa silam. Sejarah yang bicara dan menyodrkan fakta, bahwa kota Makassar tempo dulu tak lain dari Kota Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa.

Menghidupkan kembali kota Somba Opu, tak hanya bernilai tambah dalam sisi arkeologi, sejarah, upaya pelestarian budaya dan jati diri bangsa. Tetapi juga sangat prospektif dalam kaitan pengembangan pariwisata.

Membangun kembali duplikasi sejumlah bangunan bangsa asing yang pernah ada di seputar kawasan benteng Somba Opu dalam masa kejayaan kerajaan Gowa, bahkan dapat membuka kerjasama kebudayaan lebih luas serta mempererat persahabatan antarnegara. (Mahaji Noesa/Tabloid Phinisi No.2, Oktober 1997/Harian Pedoman rakyat, 29 Nopember 1997).