Posts Tagged ‘usaha’

Gambar

A Hamzah Tuppu/Repro mahaji Noesa

Melalui cuplikan catatan sejarah kebaharian dan sejarah TNI-AL, dapat dipahami betapa besarnya tekad yang menggelora di dada A.Hamzah Tuppu untuk melestarikan jiwa dan semangat bahari seperti yang dimiliki para leluhurnya sebagai orang pelaut.

A.Hamzah Tuppu lahir di Borongcalla, Desa Botosunggu, 20 Agustus 1920 (Berdasarkan riwayat hidup yang dibuat sendiri ketika masih hidup, tertanggal 23 Mei 1964, diketahui Adam Malik dan Bambang Soepeno). Tempat kelahiran A. Hamzah Tuppu itu kini secara administratif masuk Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Galesong pada masa kerajaan Gowa terkenal sebagai lumbung pangan, tempat kelahiran para kesatria kerajaan Gowa, patriot bahari yang tangguh. Pihak kompeni Belanda sendiri baru mampu menerobos kota Somba Opu, pusat kerajaan Gowa pada abad XVII, setelah sebelumnya jatuh bangun melawan prajurit serta menghancurkan benteng pertahanan di wilayah Galesong tersebut.

Pihak kompeni Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa di Galesong pada 30 Juli 1667. Nanti pada 19 Agustus 1667 setelah dilakukan penyerangan dari darat dan laut, benteng pertahanan Galesong dapat dikuasai kompeni Belanda, lumbung makanan kerajaan Gowa di tempat ini dibumihanguskan.

A.Hamzah Tuppu merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan keluarga Sayyid Dg Ngempo (ayah) dan I Tallasa Dg Rannu (ibu), termasuk dalam rumpun keluarga Karaeng Galesong.

Menurut Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja, pemangku hadat Karaeng Galesong XVII (terakhir) yang juga keturunan ketujuh dari Syekh Joesuf Tajul Khalwatia Kaddassallahu Sirruhu, sebagai keluarga sejak kecil Amir Hamzah Dg Tuppu (nama lengkap A.Hamzah Tuppu) dibina oleh Karaeng Galesong XVI H.Larigau Dg Manginruru.

Dalam usia sekitar 7 tahun, A. Hamzah Tuppu yangnama kecilnya adalah Cakkua (menurut Bostan Dg Mama’ja, diambil dari nama keris kepunyaan Syekh Yusuf), disekolahkan pada sekolah rakyat (volokschool) di Soreyang. Setahun kemudian dipindahkan ke Sekolah Rakyat Galesong, tinggal bersama Karaeng Galesong di Takalar.

Setamat dari Sekolah Rakyat, ia dipindahkan ke Makassar melanjutkan pendidikan di Inlandsch School. Di Makassar, tinggal bersama sejumlah kawan-kawan di rumah seorang Karaeng Galesong, Ipammusuran Dg Paduni, di Kampong Pisang/Lajangiru. Dari sekolah tersebut ia kemudian masuk seklah Marine (Kelautan), tamat tahun 1936. Setelah itu, hasratnya untuk mengikuti kegiatan militer tidak mendapat dukungan dari Karaeng galesong. A Hamzah Tuppu melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanahan Top Gerapt Dienst.

Setamat dari sekolah rakyat ini, ia kemudian bekerja pada kantor Landrente di Makassar. Pada tahun 1938 diangkat menjadi Mantri Landrente, bertugas melakukan pengukuran tanah-tanah di wilayah Sulawesi Selatan.

Pergaulan A.Hamzah tuppu semakin meluas. Termasuk menjalin persahabatan dengan seorang warga Jepang bernama Hirata yang berprofesi sebagai juru potret di Makassar. Melalui Avon kursus dia belajar Bahasa Belanda dan mulai melibatkan diri dengan organisasi-organisasi politik yang berupaya membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Pada tahun 1941, A. Hamzah Tuppu bersama aktivis pergerakan politik lainnya di Makassar, seperti wahab Tarru, Andi Kanna dan Martua Bangsawang Dg Liwang (Karaeng Takalar) ditangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Sengkang, sekarang ibukota Kabupaten Wajo. Dari tempat ini kemudian dipindahkan ke tempat tawanan Belanda di Pulau Jawa.

Saat Jepang memulai pendudukan di Indonesia pada tahun 1942, A Hamzah Tuppu dibebaskan dari tawanan Belanda di Pulau jawa. Selanjutnya, sekalipun kemudian bekerjasama Jepang di Pulau Jawa tapi dia tetap melanjutkan pergerakan politik untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Dia melakukan gerakan-gerakan persiapan kemerdekaan RI bersama rekan-rekannya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, serta menggalang tokoh-tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Pulau Jawa.

Dalam daftar riwayat hidup yang dibuat sendiri A Hamzah Tuppu semasa hidupnya, pada tahun 1942 setelah dibebaskan dari Kamp Garut ia aktif dalam Djawa Hokokay dan Peta jurusan Angkatan Laut. Antara tahun 1945 – 1947 sebagai Kolonel pelaut, aktif dalam pembentukan ALRI pertama di Surabaya. Memimpin KRU X Brigade D-81 pada tahun 1947.

Ketika dilakukan rasionalisasi kepangkatan pada tahun 1948 – 1951, A Hamzah Tuppu dirurunkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Letnan Kolonel, dan dia menyatakan mengundurkan diri dengan alasan cita-cita perjuangan kemerdekaan RI telah tercapai.

Tersebut sejumlah nama tokoh yang pernah menjadi kawan setia A Hamzah tuppu semasa hidupnya, seperti Kahar Muzakkar, Andi Selle Mattola, A.A.Rivai, Achmad Lamo, Warrow, Worang, Mursalim Dg Mamangung, Sudomo, Ali Sadikin, Andi Mattalatta, Andi Oddang, Ince Kasim, Suaib pasang, Tisi Efendi Dg Nodjeng, dan Hasan Ralla.

Pada tahun 1950 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Maega di Surabaya. Sepanjang tahun 1952 – 1959 aktif mengorganisir bekas pejuang bersenjata dalam organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran RI. Antara tahun 1959 – 1960 dipilih sebagai panasihat Organisasi Veteran Pusat dan daerah.

Lantaran kharismanya sebagai tokoh pejuang asal Sulsel, ia pernah dicalonkan menjadi anggota MPRS Pusat dan diajukan sebagai salah satu calon Gubernur Sulselra pada tahun 1961.

Antara tahun 1961 – 1963 aktif sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi di Jakarta, dan menjadi Presiden Direktur NV Usaha AMPRI (Angkatan Muda Pejuang Republik Indonesia). Melalui badan usaha AMPRI, A Hamzah Tuppu membangun perumahan untuk angkatan laut di Makassar.

Dalam kutipan Riwayat Hidup A Hamzah Tuppu yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI-AL Dinas Personil, tertanggal 10 Nopember 1988, disebutkan bahwa A Hamzah Tuppu kelahiran 26 Desember 1920, bergabung dalam kesatuan/kelasykaran BKR/TKR Laut ALRI Pangkalan IV di Tegal antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949.

Berdasarkan Surat keputusan Kasal Nomor: Skep/3400/XII/1979 tangga 12 Desember 1979 diberhentikan dengan hormat dangan Hak Onderstand terus menerus. Ditetapkan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI melalui SK Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.96/Kpts/MUV/1964 tanggal 15 September 1964.

Berdasakan SK Kasal No.Skep/245/I/1980 tanggal 19 Januari 1980 diberikan Hak Onderstand terus menerus kepada Letkol ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp. Sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1573/VI/1982 tanggal 18 Mei 1982 diberikan pemberhentian/kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Letkol menjadi Kolonel atas nama Kolonel ALRI A Hamzah tuppu Non Nrp.

Putra asa Sulsel, patriot bahari titisan Karaeng Galesong, A Hamzah Tuppu menghembuskan nafas terkahir pada tangga 30 Juni 1986 di jakarta. Jenazahnya dimakamkan dalam suatu upacara militer di TMP Kalibata, Jakarta. Isteri almarhum, Ny.Erna sesuai dengan SK Kasal No.Skep/1407/V/1987 diberikan Hak Pensiun Warakawuri dari alm.Kolonel ALRI A Hamzah Tuppu Non Nrp.

Atas perkawinan A Hamzah Tuppu dengan Ny. Erna Doomik (Ny. Erna Hamzah Tuppu), dikaruniai empat orang anak, masing-masing Haerumy Hamzah tuppu Dg Mudji (sekarang menjabat Ketua Umum ARDIN Kota Makassar), Haerana Naki padjonga Dg Rannu, Ananda Agnes Tuppu Dg Asseng, dan Moh. Tony Nurul Dg Antang.

Ny Erna Hamzah Tuppu (kelahiran Yogyakarta, 11 September 1919) yang dinikahi A Hamzah Tuppu pada tahun 1945 di Jogya, selaiun berdarah ningrat dari paku Alam, juga dalam masa perjuangan kemerdekaan RI aktif selaku anggota Palang Merah Indonesia di Brigade X 81-D. Untuk itu pemerintah RI juga menganugerahkan kepadanya berupa tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, dan dianugerahi gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan A.

Pernikahan antara A hamzah Tuppu dengan Ny Erna, antara lain, disaksika oleh Nototarono, adik ipar dari Paku Alam V. Menurut Ny Erna, suaminya A.Hamzah Tuppu adalah sosok manusia yang tegas memegang prinsip untuk kepentingan nasional.

Dari keempat orang anak yang dilahirkan dari pasngan keluarga A Hamzah Tuppu dan Ny Erna, telah melahirkan 13 cucu, dua di antaranya meninggal dunia.

Semasa hidupnya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada A hamzah Tuppu berupa tanda jasa Bintang gerilya (Dari Presiden Soekarno, 10 Nopember 1959), Satya Lencana Garakan Operasi Militer I (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 29 januari 1958), Satya Lencana Sapta Marga (dari Menteri Pertahanan RI Djuanda, 5 Oktober 1959), Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (dari Menteri pertahanan Djuanda, 5 Oktober 1959), dan Piagam Veteran Golongan A (1964). Dan, Bupati Takalar Drs.H.Zainal Abidin, Msi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Takalar pada Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-40, 10 Pebruari 2000, secara khusus memberikan Piagam Penghargaan kepada Alm. A Hamzah Tuppu sebagai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Takalar yang dinilai berjasa. Nama alm A Hamzah Tuppu sejak lama diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. (Mahaji Noesa, Buku: A.Hamzah Tuppu Patriot Bahari Titisan Galesong, Makassar 2002)        

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)