Posts Tagged ‘walikota’

re46

Puluhan pemuda yang tergabung dalam Walhi, Forum Gabungan Makassar Tolak Reklamasi dan Aliansi Selamatkan Pesisir, Minggu (7/2/2016) pagi, menggelar aksi pajang poster di keramaian pengunjung Pantai Losari kota Makassar.

Puluhan poster yang dipegang para pemuda maupun yang dihamparkan di permukaan jalanan, intinya semua menyatakan menolak terhadap reklamasi yang dilakukan khususnya di Pantai Barat kota Makassar.

Sebagaimana diketahui ratusan hektar pantai barat kota Makassar sejak tahun 2000 telah direklamasi dan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman, bisnis dan wisata.

Reklamasi pantai barat kota Makassar yang kini lebih dikenal dengan nama Kawasan Tanjung Bunga masih terus berlangsung. Di antaranya saat ini sedang dilakukan proses penimbunan terhadap lebih dari 150 hektar kawasan pesisir barat oleh Pemprov Sulsel kerja sama salah satu pengembang nasional untuk membangun kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) di dalamnya terdapat pembangunan Wisma Negara.

Menariknya, di antara poster-poster yang dipajang bernada menolak kegiatan reklamasi, terdapat sejumlah poster justeru bermuatan tudingan jahat terhadap Walikota Makassar Danny Pomanto.

Walikota Makassar jahat karena ngotot reklamasi pesisir Makassar#Rekalamasi bukti Danni Pomanto pro pengusaha#Pengusaha – Walikota jahat. Demikian tulisan poster yang menyebut Walikota Makassar.

Isi poster lainnya yang menarik perhatian puluhan ribu pengunjung Pantai Losari, Minggu (7/2) pagi : ”Reklamasi tak pro rakyat, Reklamasi mengusir nelayan demi perut pejabat, reklamasi untuk rakyat adalah kebohongan pemerintah, Reklamasi terjadi rakyat mati, Timbunan = Kuburan Nelayan.”

wa101

Halaman rumah jabatan (Rujab) walikota Makassar di Jalan Penghibur, juga ikut dihiasi sejumlah lampion Imlek 2567. Lampion berwarna merah tersebut digantung mengelilingi pagar halaman Rujab.

Kehadiran lampion di halaman rumah jabatan walikota dilakukan beberapa hari sebelum Tahun Baru China alias Imlek 2567 bertepatan dengan 8 Pebruari 2016.

Sejumlah warga kota yang bermukim di jalan-jalan arah timur Rujab mengaku, tahun ini sebagai kali pertama melihat Rujab Walikota Makassar dihiasi lampion dalam menyambut perayaan Tahun Baru China.

Sehubungan dengan perayaan Imlek 2567, pihak Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PTMSI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan melaksanakan Bai Nian atau Temu Hati pada 10 Pebruari 2016 di Restoran Bambuden III (Lantai 2), Jalan Gunung Latimojong, kota Makassar.

Acara Bai Nian yang akan berlangsung mulai sore hari Rabu pukul 18.00 hingga pukul  21.30 wita sebagai ajang silaturahmi dinyatakan terbuka untuk umum.

”Perayaan Imlek itu adalah kegiatan budaya, jadi semua orang dari semua agama dapat saja mengikutinya,” jelas Jusman Riyanto, salah seorang panitia kepada wartawan di Makassar.

Penyelenggaraan Bai Nian yang didukung sejumlah organisasi dan yayasan sosial etnis Tionghoa, Klenteng serta Vihara di kota Makassar, akan dimeriahkan sejumlah penampilan seni budaya Tionghoa, seperti tarian Dewi Kwan Im, tarian Dewa Rejeki, dan atraksi meja Barongsai. Juga ada fashion show busana kebaya peranakan Tionghoa Makassar.

Terdapat agenda sekaitan dengan perayaan Imlek 2567, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan meresmikan dimulainya pengembangan kawasan pecinaan kota Makassar sebagai destinasi China Town Makassar.

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketiak dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

Pos penagihan karcis parkir di Jl.Sulawesi ketika dikelola swasta tahun 1990/Foto: dok

 Catatan: Masalah perparkiran di kota Makassar ternyata sudah amburadul sejak kota ini masih bernama Kota Ujungpandang. Bahkan perparkirakan kota pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak perusahaan swasta, sebelum dikelola oleh PD seperti sekarang ini. Kondisi itu bisa disimak dalam tulisan yang saya buat  berjudul ‘Wajah Perparkiran di Ujungpandang’ dimuat dalam Majalah Warta Sulsel  No.5, 6-20 April 1990 yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I Sulsel. Isinya, berikut ini:

Sektor perparkiran merupakan ladang pendapatan daerah yang belum banyak mendapat perhatian. Di Propinsi Sulsel, barulah Pemda Kotamadya Ujungpandang yang menjadikan usaha perparkiran sebagai sumber pendapatan asli. Padahal, kendaraan bermotor yang melata dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang  cuma berkisar 10 persen dari total kendaraan bermotor di Propinsi Sulsel.

Gambar

Tulisan Laporan Khusus di Majalah Warta Sulsel/Foto: dok.

Gambar

Perparkiran di depan Pasar Sentral Ujungpandang tahun 1990/Foto: dok

Dengan jumlah lebih dari 291.000 buah kendaraan bermotor yang melakukan gerakan berjalan dan berhenti di daratan Sulsel setiap hari, bisa dibayangkan berapa inkam yang bisa diperoleh dari sektor perparkiran. Jika kendaraan yang ada tersebut, taruhlah hanya 200.000 buah yang berhenti di pelataran-pelataran parkir, sekali dalam sehari dan mengeluarkan ongkos Rp 100/hari. Itu berarti setiap hari dari Sulsel bisa diperoleh pendapatan dari sektor perpakiran sebesar Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 650 juta pertahun. Suatu pendapatan yang lumayan.

Tapi benarkah hanya sekitar 650 juta yang dapat diperoleh jika jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan berkisar 200 ribu buah setiap hari?

Gambar

Pos penagihan parkir PT Brahma Jasa Persada di mulut selatan Jl Sulawesi tahun 1990/Foto: dok

‘’Dua puluh kali lipat dari jumlah itupun bisa diperoleh. Jika usaha perparkiran tersebut memang dapat dikelola dengan baik.’’ Begitu suatu sumber menjelaskan kepada Warta Sulsel. Sumber itu kemudian menujukkan suatu contoh. Taman parkir yang ada di PasarSentral Ujungpandang  saja, kini katanya, memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 600 ribu setiap hari. Dalam setahun, anak-anak yang belum tamat SD pun dapat menyebutkan hasilnya ‘lebih dari Rp 200 juta.’’

Itu baru dari satu tempat. Sedangkan tempat parkir potensial yang serupa PasarSentral lebih dari 90 tempat di Ujungpandang. Dan kendaraan yang melata di Kota Angin Mamiri, tidak lebih dari 30.000 buah setiap hari. Lebih dari 200.000 buah kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari di Sulsel, juga minimal parkir satu kali, belum terjaring. ‘’Apakah sektor perparkiran dengan demikian dapat disebutkan sebagai bukan sumber pendapatan yang potensial?’’ tanya sumber Warta.

Fisik dan Non Fisik

Tapi menurut sejumlah ahli planologi, tata ruang kota, untuk menumbuhkan usaha perparkiran jangan semata-mata hanya melihat bagaimana bisa menjaring pendapatan yang besar. Sebab katanya, perparkiran erat kaitannya dengan masalah lalu lintas. Justru untuk menetapkan ruang-ruang parkir dalam suatu wilayah seharusnya merupakan hasil koordinasi terpadu antar instansi terkait seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum, Polantas, dan LLAJR, dari segi fisiknya. Sedang non fisik, berupa manajerial pelaksanaannya, Pemda jika sebagai pengelola harus dapat melakukan suatu sistem pengawasan yang ketat. Sebab lahan parkir umumnya terpencar-pencar, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut, dikatakan, usaha perparkiran bisa amburadul. Kacau balau. Bukan saja dalam sistemnya. Tapi juga dalam soal pengumpulan pungutan parkir bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Sebagi contoh, ditunjuk, usaha perparkiran yang kini berjalan di Ujungpandang. Pemda Kodya Ujungpandang telah menetapkan Perda No.3 Tahun 1986 untuk pengelolaan perparkiran. Bertolak dari Perda yang hampir sempurna tersebut, lantas dikeluarkan SK Walikota yang berkaitan dengan pengaturan perparkiran. Perparkiran pun dilaksakan dengan kerja sama fihak swasta. Hasilnya, sebelum terjadi kerjasama, Pemda tiap tahun hanya menjaring pendapatan dari perparkiran tidak lebih dari Rp 30. Tapi dengan kerjasama, lahan-lahan parkir di KMUP kini dikontrak PT Brahma Jasa Persada, sebesar Rp 250 juta setahun. Tapi apa yang terjadi, pihak swasta sebagai pengelola, melaksanakan usaha itu tidak lagi berdasar Perda. Sehingga menimbulkan sorotan dari kalangan masyarakat. Dilain fihak, tampaksejumlah oknum memanfaatkan kesempatan.

‘’Lihat saja dalam SK Walikota Ujungpandang No.149/S.Kep/903/89 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, cuma tercantum anggaran pendapatan dari uang pangkalan sebesar Rp 225 juta,’’ kata sumber Warta. Padahal, tambahnya, dalam surat perjanjian antara Pemda KMUP dangan PT Brahma Jasa Persada tanggal 20 Nopember 1989, jelas tercantum, pihak swasta menyerahkan uang sebagai konvensasi sejumlah Rp 250 juta untuk jangka waktu pengelolaan 1 tahun. Lebih dari itu, karena pihak PT Brahma Jasa Persada tampak selain beroperasi tidak sesuai Perda KMUP, terbatas kemampuannya mengelola lahan-lahanparkir yang ada. Maka tampak gejala yang tak beres. Di beberapa tempat dalam Kodya Ujungpandang juga masih berlangsung usaha-usaha parkir yang menggunakan karcis parkir resmi, bukan karcis parkir pihak swasta sebagai pengelola. Hal itu sudah berlangsung sejak kerjasama perparkiran di Ujungpandang, berlaku 16 Juli 1988. Dan pendapatan parkir yang masuk di Nota Keuangan Pemda hanya nilai kontrak dengan pihak swasta. Lainnya, tidak diketahui masuk ke pos mana.

Justru para pakar dan ahli-ahli perkotaan yang dihubungi Warta Sulsel minta agar Pemda KMUP dapat meninjau kembali sistem perparkiran yang berlaku di Ujungpandan saat ini.

‘’Sebaiknya pengelolaan tidak satu tangan. Tapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha swasta berdasarkan kontrak-kontrak per lahan parkir. Dan Pemda harus tetap konsekwen mengawasi penegakan aturan Perda yang dibuat,,’’ kata mereka senada. Sebagai usaha jasa, pengelolaan perparkiran juga harus dapat memberi jaminan hukum. Misalnya, kendaraan yang diparkir hilang atau rusak. Diganti atau tidak. Ini belum tercakup dalam Perda Perparkiran KMUP, sorot seorang penegak hukum. (Mahaji Noesa/Majalah Dwi Mingguan Warta Sulsel No.5, 6 – 20 April 1990, Hal. 11 -12)         

Tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat terjadi tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga yang mengelola uang negara. Perbuatan korupsi di negeri ini terbilang parah. Sebagian besar pejabat pimpinan 33 provinsi di Indonesia sudah pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Justeru para pegiat antikorupsi sangat menyambut gembira lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana lembaga penegak hukum tidak perlu lagi menanti izin tertulis presiden untuk memeriksa kepala daerah – gubernur, bupati atau walikota serta wakil-wakilnya yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

‘’Putusan ini mempermudah pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah,’’ sambut Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Rabu, 26 September 2012, MK telah mengabulkan permohonan uji materi sejumlah ayat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya, diputuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut perkara korupsi tidak perlu lagi harus menunggu izin tertulis dari presiden, seperti selama ini. Kecuali, penyidikan harus diikuti dengan penahanan.

Ikhwal izin presiden seperti itu sudah lama dinilai banyak pihak bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945, dimana setiap warga negara dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Lagi pula adanya keharusan  izin presiden akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lantaran tidak ada batasan waktu hingga kapan  izin presiden harus dikeluarkan guna memeriksa para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.

Sebenarnya, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan sebanyak 172 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara. Namun hingga lahirnya putusan MK (26 September 2012), dalan catatan Kejaksaan Agung masih terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi belum diperiksa karena menunggu izin dari presiden.

Keputusan MK tersebut dinilai banyak pihak sebagai tambahan amunisi perang melawan korupsi di Indonesia. Menjadi landasan hukum untuk mempercepat gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di kalangan aparat negara pada semua lini. Tapi kenapa harus fokus kepala daerah?

‘’Para pejabat negara yang memimpin wilayah seperti para kepala daerah, yaitu gubernur, walikota atau bupati dan wakilnya adalah panutan, sehingga memang pantas jika merekalah yang terlebih dahulu harus steril atau disterilkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Membiarkan pejabat negara korup itu sama artinya membentuk pemerintahan korup, karena tindak pidana korupsi umumnya tidak dapat berlangsung tanpa melibatkan banyak orang dalam jaringan institusi atau lembaga pengguna atau pengelola uang negara. Ingat, masyarakat di Indonesia masih sangat paternalistik. Jangan heran jika perilaku korup para kepala daerah justru memarakkan perilaku yang sama di tingkat bawahannya,’’ komentar Abd. Halim, anggota Forum Kajian Multimasalah ‘Biring Tamparang’ di Makassar.

Sejak diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hingga saat ini sudah lebih dari 150 kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya 17 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi. Lainnya, berstatus sebagai bupati,  walikota serta wakilnya.

Belum ada angka pasti total nilai uang negara yang dikorup para kepala daerah dan wakilnya selama ini. Akan tetapi, dalam perkiraan kasar dapat mencapai angka puluhan triliun melihat perkara korup seorang bupati saja ada yang mencapai nilai Rp 40 miliar. Dalam catatan perkara Bupati Situbondo (Jatim), misalnya. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi (September 2007) dalam kasus lenyapnya Rp 45,7 miliar uang kas daerah.

Maraknya korupsi dilakukan para kepala daerah, terjadi setelah pemberlakuan efektif pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Selain memberikan sejumlah urusan dan kewenangan dilaksanakan daerah (provinsi dan kabupaten), juga di era otonomi pemerintah pusat melimpahkan banyak  urusan keuangan kepada daerah selain yang digali dari sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan sistem pemberian kewenangan yang besar dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti itu, menurut  Direktur Eksekutif ICTL (Indonesia Center for Thought Leadership) M Fathir Edison, jika sumber daya manusianya tidak siap, menimbulkan ekses dan membuat sistem demokrasi rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti melakukan pemerasan dan korupsi. ‘’Kepala-kepala daerah seringkali berperilaku seperti raja-raja kecil,” katanya.

Terlebih lagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, masih berlaku prosedur izin dari presiden apabila akan memeriksa pejabat negara setingkat kepala daerah yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Justeru menurut Abdul Haris, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, putusan MK menghapus ketentuan izin presiden untuk memeriksa para kepala daerah terlibat kasus korupsi, merupakan langkah maju.

‘’Tidak perlu ditakuti. Karena hal itu sesuai hakekat pelaksanaan otonomi daerah, dimana aparat atau pimpinan pemerintahan di daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik, kreatif untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berlaku korup,’’ jelas  Abdul Haris yang baru saja meraih gelar doktor di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Namun menurut Abdul Halim dari Forum Kajian Multimasalah, putusan MK tersebut juga hanya sebatas memeriksa perilaku yang terungkap. ‘’Banyak perilaku korup melibatkan kepala daerah saat ini masih berlangsung aman. Hal itu dapat dilihat melalui banyak sumber pendapatan daerah yang sebenarnya potensi terimanya sampai 3 hingga 4 kali lipat dari yang ditetapkan sebagai target pendapatan setiap tahun. Pengawasan tidak menjangkau, legislatif belum mampu membaca permainan kotor seperti itu. Apalagi SKPD penerima pendapatan justru senantiasa diberi penghargaan karena diatur begitu rupa untuk  memberi penerimaan sedikit melebihi target. Artinya, masih terdapat perilaku korupsi berlangsung dengan pestaria para koruptor. Strategi jitu memenangkan perang melawan kelihaian para koruptor di semua sektor masih perlu terus ditingkatkan,’’ katanya. (Mahaji Noesa)

 

IMG00852-20130103-1032

Dinding bagian barat bekas Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Selain bangunan abad XVII Benteng Ujungpandang, masih terdapat banyak sekali bangunan peninggalan lama, bukti Makassar sebagai Kota Tua. Hanya saja sejumlah bangunan tua lainnya menjadi tak menonjol dengan kehadiran bangunan baru berasitektur modern. Bahkan banyak jejak bersejarah justru dibiarkan ikut tergusur.

Gedung lama Balaikota Makassar di Jl. A.Yani, Museum Kota di Jl. Balaikota, Kantor Pengadilan Negeri di Jl. Kartini, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Gubernuran Sulsel dan Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Jend Sudirman, merupakan bangunan-bangunan tinggalan masa lalu yang masih menonjol.

Namun begitu, Klenteng Ibu Agung Bahari di Jl. Sulawesi yang dibangun tahun 1737, Gereja Katedral (1898), Masjid Arab (1907), Mesjid Kampung Melayu dan Pasar Butung (1917). Semua juga merupakan bangunan peninggalan masa lalu yang dapat menjadi bukti dinamika kehidupan Kota Makassar dari masa ke masa.

Bahkan melalui sejumlah bangunan keagamaan tinggalan lama tersebut, dapat diketahui jika kehidupan di Kota Makassar pada ratusan abad lampau sudah terbuka untuk semua etnis maupun agama.

Melalui catatan sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo pada abad XVI – XVII, diketahui ketika pusat Kota Makassar masih berada di Benteng Somba Opu,  justru hidup damai berdampingan sejumlah suku bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka yang terdiri dari bangsa Portugis, Denmark, Inggris, Melayu dan Gujarat  justru diperkenankan pihak kerajaan membuat perwakilan-perwakilan dagang seputar benteng.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini hanya ada dalam catatan lembaran sejarah. Lantaran semua telah hancur seiring dibumihanguskannya Benteng Somba Opu oleh pihak kolonial Belanda pada abad XVII.

IMG00849-20130103-1030

Bastion tersisa dari Benteng Somba Opu/Foto: Mahaji Noesa

Sebenarnya, sebagaimana dicatat sejarah, sesuai dengan Perjanjian Bungaya (Bongaissck Verdrag) pada 18 Nopember 1667 antara Raja Gowa ke-16, Sultan Hasanuddin dengan Laksamana Belanda Cornelis Janszoon Speelman, dua markas pertahanan yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Ujungpandang tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi akibat munculnya keserakahan kolonial, Benteng Somba Opu yang menjadi hak Kerajaan Gowa kemudian dihancurkan.

Setelah beratus tahun peristiwa penghianatan itu berlalu, lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Bungaya yang ada di sekitar Bontoa, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pun menjadi tidak jelas lagi. Sejumlah pondasi bangunan baru sudah tegak di sekitar lokasi bersejarah tersebut.

‘’Beberapa tahun lalu di tempat itu masih ada tanda yang menyatakan sebagai Tempat Perjanjian Bungaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,’’ jelas Amir, seorang warga dari sekitar Timbuseng, Barombong, sambil menunjuk ke arah lokasi di belakang bangunan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar.

Satu-satunya pertanda jejak, karena sekitar lokasi masih diberi nama sebagai Jl. Perjanjian Bungaya. Jalan tembus dari arah Kelurahan Barombong menuju SMA Negeri 20 Makassar yang kondisinya, selain sempit juga aspalnya berlubang-lubang lama tak pernah mendapat perbaikan.

Tergusurnya lokasi Perjanjian Bungaya dengan kahadiran sejumlah bangunan baru sekitar Bontoa, amat disayangkan banyak pihak. ‘’Lokasi ini sama pentingnya dengan Benteng Ujungpandang untuk dipelihara sebagai bagian dari bukti jejak sejarah Kerajaan Gowa masa lalu,’’ kata Sudirman, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar.

Seperti dicatat sejarah, Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Nusantara dengan penyumpahan menggunakan dua kitab suci agama. Perjanjian ini ditandatangani dengan sumpah oleh Sultan Hasanuddin di depan kitab Al Quran (Islam) dan Speelman di depan kitab Injil (Kristen).

Namun kemudian terjadi penghianatan kolonial, dan memiriskan karena lokasi bersejarah Perjanjian Bungaya itupun kini terancam hilang tergusur derap pembangunan kota. (Mahaji Noesa)